Beranda » Pertahanan dan Keamanan » Struktur Organisasi Dan Doktrin TNI

Struktur Organisasi Dan Doktrin TNI

Pendahuluan

Pada saat Penulis mendapat undangan dari LIPI untuk menjadi salah satu pembicara pada acara Workshorp Terbatas tentang ‘Evaluasi Lima Tahun Reformasi TNI (1998 – 2003) untuk menyampaikan sebuah topik ‘Struktur Organisasi dan Doktrin dalam Reformasi Internal TNI’, timbul suatu pertanyaan dalam hati.   Apakah Penulis sepenuhnya menyampaikan gagasan pribadi atau menjelaskan kenyataan dan fenomena yang ada?  Apalagi ada catatan terakhir yang menyatakan tentang ‘bagamana TNI membayangkan dirinya ke depan’ dan adanya 3 (tiga) pertanyaan berkaitan dengan : (1) Apa dan bagaimana reformasi TNI dilakukan, (2) Apa dampak dan implikasi reformasi TNI bagi TNI sebagai alat pertahanan negara dan demokratisasi di Indonesia, dan (3) Bagaimana prospek reformasi TNI (dilihat dari konsepsi reformasi, standar militer universal dibandingkan dengan praktek yang berjalan).

Sebelum ada ketetapan MPR no. VI dan VII, Penulis pernah menyampaikan suatu gagasan baru tentang ‘Penataan Doktrin dan Organisasi TNI – Sebagai upaya realisasi Paradigma Baru Peran TNI’.   Gagasan tersebut adalah pemikiran pribadi yang hanya didasarkan pada referensi peran militer secara universal.   Pemikiran baru tersebut berkaitan dengan ‘Hirarki Doktrin Militer’ dan ‘Konsep Perubahan Organisasi TNI’ yang mengacu pada Undang-Undang Keamanan Nasional seperti halnya di USA.[1] 

Dengan dengan adanya Ketetapan MPR No. VI dan VII dan RUU TNI yang sedang dibahas untuk segera disyahkan, maka pemikiran Penulis tentang Struktur Organisasi dan Doktrin TNI tentunya disesuaikan dengan ketentuan tersebut sebagai azaz legalitas.   Perpedaan prinsip pada pemikiran sebelumnya bahwa Penulis mengetengahkan pemikiran baru adanya organisasi TNI dengan sistem Gabungan Kepala Staf (GKS), sedangkan saat tentu saja harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dimana Panglima TNI membawahi Kepala Staf Angkatan atau Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.[2]    

Namun demikian ada beberapa pemikiran yang ingin Penulis sampaikan berkaitan dengan evaluasi reformasi internal TNI yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun (tahun 1998 s.d 2003) yang akan berakhir pada tahun 2010 dengan tujuan bahwa TNI mampu berperan secara Profesional, Efektif, Efisien, dan Modern (PEEM).

Berkaitan dengan arah yang akan dicapai Penulis merasa optimis, karena yang paling penting dalam reformasi internal TNI yaitu tujuan reformasi sudah ditetapkan.   Dengan demikian TNI tinggal menyusun strategi kedepan termasuk membuat pentahapannya dan melaksanakan program-program reformasi sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

Doktrin TNI

Perlu kita ketahui bahwa ABRI sebelumnya membagi Stratifikasi Doktrin ABRI menjadi 6 (enam) strata yang terdiri dari : (1) Doktrin Dasar, (2) Doktrin Induk, (3) Doktrin Pelaksanaan ‘SAD Daya Dwi Bhakti’ yang menjadi tanggung jawabnya MABES TNI, sedangkan (4) Petunjuk Dasar ABRI, (5) Petunjuk Induk ABRI, dan (6) Petunjuk Pelaksanaan ABRI adalah menjadi tanggung jawab Angkatan termasuk POLRI.[3]   Saat ini diharapkan TNI memiliki 3 (strata) yang terdiri dari : (1) Doktrin Strategis atau Doktrin Dasar TNI, (2) Doktrin Operasional TNI, dan (3) Doktrin Taktis TNI sebagaimana yang berlaku secara universal.[4]    Adapun penjelasan singkat tentang doktrin tersebut adalah sebagai berikut:

1.         Doktrin Strategis atau Doktrin Dasar TNI adalah yang tertinggi di militer (baik di TNI AD, TNI AL, maupun dan TNI AU), yang disyahkan oleh Kepala Staf Angkatan.   Doktrin ini berisikan pengetahuan (understanding) dan bukan instruksi (not instruction).   Doktrin ini sebenarnya merupakan penjabaran kebijakan pemerintah yang tertuang pada di Buku Putih.   Doktrin Strategis atau Doktrin Dasar ini dimiliki dan digunakan oleh masing-masing Angkatan sebagai dasar untuk membina kemampuan angkatan sesuai dengan kekhasan atau cirinya masing-masing.   Sifatnya ‘bukan rahasia’ (unclassified), berisikan pengetahuan tentang ilmu perang, kekhasan angkatan, dan pengetahuan tentang dasar-dasar penggunaan kekuatan angkatan.   Doktrin pada strata ini pada dasarnya harus menjawab ‘mengapa kita harus memiliki Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara’.   Doktrin ini juga menguraikan tentang sifat dasar operasi angkatan masing-masing serta menjelaskan secara garis besar bagaimana memenangkan perang.[5]   Sa’at ini Doktrin Angkatan (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) sudah disyahkan oleh Kepala Staf Angkatan masing-masing dan sedang dievaluasi kembali untuk diselaraskan.

2.         Doktrin Operasional berisikan prinsip-prinsip bagaimana melaksanakan operasi militer pada saat konflik militer.   Doktrin tersebut berisikan pengetahuan dan instruksi bagaimana melaksa-nakan operasi militer, meskipun demikian penekanan dasarnya masih pada pengetahuan.   Sifat doktrin ini adalah terbatas (limited).    ABRI sebenarnya telah memiliki doktrin yang bersifat operasional yang disebut dengan Doktrin Operasi Gabungan – 265 atau Petunjuk Operasi Gabungan – 265.   Namun demikian isinya masih perlu direvisi kembali untuk dipilah-pilah mengingat bahwa isi doktrin tersebut lebih banyak yang bersifat taktis, yaitu bagaimana menggunakan kekuatan militer untuk menang dalam pertempuran.  

3.         Doktrin Taktis adalah petunjuk – petunjuk bagaimana menggunakan kekuatan militer dalam rangka mendukung tujuan taktisnya.   Doktrin ini banyak sekali, dari yang bersifat prosedur teknis di home-base sampai dengan petunjuk operasional taktis yang akan digunakan didaerah pertempuran.   Umumnya petunjuk tersebut berisikan instruksi-instruksi tentang bagaimana melaksanakan latihan operasi sampai dengan menggunaan kekuatan militer di daerah operasi.   Doktrin ini harus meyakinkan para komandan, apapun spesialisansinya sehingga mereka memiliki dasar-dasar tentang rencana-rencana dalam memenangkan suatu pertempuran.   Biasanya doktrin ini bersifat rahasia.    

Organisasi TNI

Organisasi TNI sebagaimana organisasi militer lainnya seharusnya mengacu pada doktrin militer yang dimiliki.   Doktrin TNI AD, Doktrin TNI AL, dan Doktrin TNI AU yang sudah disyahkan oleh Kepala Staf Angkatan masing-masing seharusnya dijadikan acuan untuk melaksanakan validasi organisasi angkatan.   Kalau doktrin angkatan memiliki kekhasan, sebagai konsekwensi logisnya organisasi angkatan juga memiliki ciri-ciri tersendiri.   Organisasi TNI AD, TNI AL, dan TNI AU saat ini masih lekat dengan nuansa kebersamaan sehingga penonjolan ciri kekhasan belum terlihat.   Hal ini secara kultur bisa difahami mengingat bahwa integritas angkatan antara TNI AD, TNI AL, dan TNI AU masih harus terlihat pada doktrinnya.   Oleh karena itu apabila kita melihat organisasinya juga demikian.   Misalnya, kenyataan yang ada kalau di TNI AD ada organisasi kewilayahan KODAM, organisasi TNI AL ada ARMATIM dan ARMABAR, dan Organisasi TNI AU   ada KOOPSAU – I dan KOOPSAU – II.  

Mabes TNI pada saat ini bertanggung jawab terhadap penggunaan kekuatan dan pembinaan kemampuan dan sebagian peran pembinaan kemampuan diserahkan kepada Angkatan.   Hal ini yang sebenarnya masih menjadi ganjalan pemikiran bagi sebagian besar para Perwira TNI pada tingkat Kolonel kebawah.   Menurut pendapat Penulis, hal ini mengandung pengertian yang rancu antara Panglima TNI yang bertanggung jawab terhadap penggunaan kekuatan dan Kepala Staf Angkatan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kemampuan angkatan. 

Yang diharapkan bahwa Markas Besar TNI berperan sebagaimana Joint Permanent Head Quarters yang ada di Inggris yang tugasnya memberikan kebijakan-kebijakan tentang penggunaan kekuatan militer sedangkan pembinaan yang bersifat gabungan dilaksanakan di tingkat Balakpus (misalnya di Sesko TNI atau barangkali suatu saat dibentuk Kodiklat TNI).   Mabes Angkatan hanya memberikan kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan pembinaan kemampuan, sedangkan pelaksanannya menjadi peran Kotamaops Angkatan.   Sehingga organisasi di Markas Besar tidak seharusnya sebesar seperti pada saat ini, karena yang besar justru di Markas Besar Kotamaops.  

Kalau kita mengacu kembali pada teori Sun Tzu sekitar 500 tahun sebelum Masehi yang antara lain mengatakan bahwa ‘kalau kita akan siap damai maka kita harus siap perang dan sebaliknya’ maka idealnya lembaga Kodiklat yang mengakomodasikan pendidikan dan latihan perang harus diberdayakan.      

Organisasi TNI yang akan datang sebaiknya mulai memberdayakan Balakpus dan Kotamaops sehingga Mabes TNI dan Mabes Angkatan hanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan hanya sebagian bersifat operasional.   Sehingga dengan demikian jumlah personil di Mabes TNI dan Mabes Angkatan tidak sebesar seperti pada saat ini.  Dengan pemberdayaan Kotamaops yang belum maksimal maka hampir semua keputusan-keputusan tingkat operasional bahkan sebagian tingkat taktis masih berada di Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

Dalam era reformasi internal TNI, hal ini masih belum ada pembahasan.   Hal ini bisa difahami karena perubahan yang paling sulit dilaksanakan adalah perubahan kultur.   Perubahan ini berkaitan erat dengan kerelaan menerima resiko adanya perubahan dan sangat membutuhkan perubahan mindset para pemimpin militer.   Oleh karena itu perubahan yang akan dilaksanakan lebih bersifat top-down.

Hubungan antara Organisasi DEPHAN dan MABES TNI

Yang juga masih sulit dijabarkan adalah hubungan kerja antara Mabes TNI dan DEPHAN, hal ini disebabkan karena pembagian tataran wewenang dan tugas antara Mabes TNI dan DEPHAN masih belum jelas.   Wewenang ini antara lain menyangkut:

 Siapa yang berhak dan bertanggung jawab menyusun Doktrin Pertahanan  ?.

  • Siapa yang menyusun Strategi Pertahanan ?.
  • Siapa yang menentukan career personil yang bekerja di DEPHAN, apakah MENHAN atau Panglima TNI (selama ini yang menentukan adalah Angkatan) ?.  
  • Bagaimana dengan proses pengadaan sistem senjata termasuk dukungan logistiknya, dsb-nya ?

Selama tataran wewenang antara DEPHAN dan Mabes TNI masih belum jelas atau masih belum ada perubahan yang signifikan, maka masih akan terjadi konflik interest antara DEPHAN dan Mabes TNI.  Oleh karena itulah  reformasi internal TNI ini masih dinilai belum menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan pembagian tataran kewenangan antara DEPHAN dan TNI .   Tataran kewenangan ini justru memegang peranan yang sangat penting dalam era reformasi internal TNI, karena selain tataran wewenang tersebut akan dapat dijabarkan ke proses pemilahan wewenang dan tugas-tugas yang jelas, dampaknya adalah terhadap jalannya proses demokrasi itu sendiri.     

Hubungan antara Militer dan Sipil dalam Organisasi TNI

Berkaitan dengan hubungan antara sipil dan militer dalam bidang pertahanan, khususnya dalam organisasi TNI, dirasakan masih belum ada pembagian tugas yang mengarah ke civil supremacy (suatu istilah yang masih menjadi wacana pemikiran dan perdebatan).   Selama ini sipil yang duduk di organisasi militer masih terlalu banyak yang berada pada tataran pelaksana taktis, belum ada yang ada pada tataran strategis.   Apabila dibandingkan dengan negara-negara maju dimana sekretaris Kepala Staf Angkatan dijabat oleh orang sipil dan tugas-tugas staf yang rate of movement-nya rendah akan dijabat oleh orang sipil (misalnya tugas-tugas dalam bidang manajeman, R & D, dsb).   Kalau mekanisme kerja yang seperti ini sudah dapat dilaksanakan, maka supremacy sipil dengan sendirinya akan dapat dicapai.

Selain masalah tersebut yang harus mendapat perhatikan bersama, sebaliknya kemampuan sipil-pun harus disiapkan dan ditingkatkan.   Kemampuan tersebut termasuk kemampuan dalam membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang pertahanan.   Secara jujur sampai saat ini banyak tuntutan sipil yang berkaitan dengan civil supremacy dan demokratisasi, serta tuntutan terhadap profesionalisme militer, namun demikian yang masih sangat memprihatinkan bahwa belum banyak (belum cukup) yang mampu memahami dan bahkan yang concern terhadap bidang pertahanan.   Berapa jumlah sipil yang ahli (expert) dalam bidang pertahanan, maka masih sulit untuk kita jawab karena jumlahnya masih sangat minim.  

Secara jujur para ahli non-militer yang mampu menyusun strategi pertahanan nasional sesuai dengan geostrategik dan geopolitik Indonesia, kita masih sulit memprediksinya.   Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama dari Departemen Pertahanan.   Kalau harapan ini sudah dapat kita capai, baik sipil maupun militer, maka kita akan memahami bagaimana : (1) peran militer pada masa damai, (2) peran militer pada masa krisis sebagaimana tugas Operasi Militer Selain Perang (Military Operations Other Than War atau MOOTW), dan (3) peran militer pada saat perang.                  

Kesimpulan

Di era reformasi yang sudah berjalan selama lima tahun ini, tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dievaluasi dan dikerjakan oleh TNI.   Yang jelas, reformasi internal TNI tidak harus molor dari waktu yang telah ditentukan yaitu pada tahun 2010.   Sementara itu kendala-kendala yang ada tidak bisa dihindari, terutama anggaran pertahanan yang baru mendapatkan sekitar 20 % dari yang diharapkan.  Dengan demikian evaluasi lima tahunan perlu dilaksanakan baik oleh intern TNI maupun oleh community penelitian seperti LIPI, dsb-nya.   Setekah evaluasi dilaksanakan harus ada program-program kedepan untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang terjadi sebagai filling the gab terhadap program-program yang belum dilaksanakan.

Berkaitan dengan telah dikeluarkannya ke 17 langkah reformasi ABRI dari langkah 1 tentang ‘Sikap dan pandangan politik ABRI tentang peran baru Angkatan Bersenjata pada abad ke-21’ sampai dengan langkah ke-17 tentang ‘Penerapan akuntabilitas public terhadap yayasan-yayasan milik TNI/Badan Usaha Militer’ yang diperkirakan masih belum tuntas, langkah – langkah lain dalam bidang militer (bukan dalam bidang sospol) justru tidak boleh ditinggalkan.   Langkah – langkah ini masih belum diagendakan, yaitu : (1) hubungan tataran kewenangan antara TNI dan DEPHAN dan (2) hal-hal yang harus dijabarkan berkaitan dengan sifat dasar operasi darat (what is the nature of land operations), sifat dasar operasi maritim (what is the nature of maritime operations), dan sifat dasar operasi udara (what is the nature of air operations).

Demikian disampaikan secara singkat berkaitan dengan Evaluasi Lima Tahun Reformasi TNI (1998 – 2003) tentang ‘Struktir Organisasi dan Doktrin TNI dalam reformasi internal TNI’.

 

Koesnadi Kardi

Jakarta, 26 Agustus 2003

 

 

 

 

 

 


[1] .   Democracy and Defense – Civilian Control of the Military in the United States of America, page 35.

[2] .   RUU TNI – 2003.

[3] .   Stratifikasi Doktrin ABRI, 1989, hal. 40.

[4] .   Konsep Stratifikasi Doktrin TNI – 2000 (yang belum disyahkan).

[5] .   Design for Military Operations, The British Military Doctrine, hal. 1-2.

 


[i] .   Topik Pembicara pada Workshop Terbatas tentang ‘Evaluasi Lima Tahun Reformasi TNI (1998- 2003)’ di LIPI tanggal 26 Agustus 2003.

 

[ii] .   Menjabat sebagai WADAN SESKO TNI (sekarang sudah pensiun dengan pangkat terakhir Marsda TNI).

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: