Beranda » Teori Air Power » Operasi Udara Berbasis Kematraan TNI – Sebuah Konsep

Operasi Udara Berbasis Kematraan TNI – Sebuah Konsep

BAB  I  PENDAHULUAN


1.         Umum.

a.         TNI memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.[1] Tugas pokok TNI tersebut dilaksakan dalam bentuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).   Dalam rangka mendukung kesuksesan operasi TNI (OMP maupun OMSP) maka pembinaan kemampuan operasi tiga matra angkatan, termasuk TNI AU, dilaksanakan secara bertahap, berjenjang dan berlanjut agar pada saat dibutuhkan dapat mengerahkan kemampuan terbaiknya, serta dapat bersinergi dengan matra lain untuk menjadi kekuatan TNI yang handal dalam menghadapi setiap ancaman.

b.         Sepanjang perjalanan sejarah TNI AU, jenis operasi udara telah beberapa kali mengalami perubahan disesuaikan dengan pengalaman sejarah, perkembangan teknologi dan teori perang udara.  Kini berdasarkan Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa (SBP) 2007, operasi udara TNI AU dalam OMP telah dibagi menjadi  lima jenis operasi yaitu, Operasi Serangan Udara Strategis (OSUS), Operasi Lawan Udara Ofensif (OLUO), Operasi Pertahanan Udara (Opshanud), Operasi Dukungan Udara (Opsdukud) dan Operasi Informasi (Opsinfo).[2] Operasi udara TNI AU yang dilaksanakan dalam operasi gabungan TNI adalah OSUS, OLUO dan Opsdukud.[3] Operasi udara yang dilaksanakan dalam OMSP berupa Opshanud, Opsdukud dan Opsinfo.  Pembagian lima jenis operasi udara tersebut masih memunculkan berbagai macam permasalahan pengorganisasian dan implemetasi masing-masing operasi, dihadapkan prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan udara pada konsep Trimatra TNI.

c.         Upaya menyusun jenis operasi udara berbasis kematraan TNI dilaksanakan agar kekuatan udara TNI AU mampu mendukung pelaksanaan operasi TNI secara optimal.  Untuk itu diperlukan fokus pemikiran bahwa operasi udara harus disusun seefektif dan seefisien mungkin dalam proses latihan dan aplikasi di medan operasi, terutama pada saat operasi yang bersifat Trimatra TNI (gabungan).   Agar memiliki operasi udara yang benar-benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan udara, maka beberapa upaya dilaksanakan melalui metode diskusi, sosialisasi, pendidikan, koordinasi, penyusunan, pengujian, pelatihan, evaluasi, revisi dan reorganisasi, agar dalam pelaksanaan operasi udara mendapatkan hasil optimal.

2. Maksud dan Tujuan.   Maksud dari penulisan naskah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang konsepsi operasi udara TNI AU berbasis kematraan TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi TNI pada masa 15 tahun mendatang, dengan tujuan agar menjadi bahan masukan bagi pimpinan TNI AU dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

3.         Metode dan Pendekatan. Metode dan pendekatan yang digunakan  sebagai berikut :

a.         Metode.   Penulisan naskah ini menggunakan metode deskriptif analisis  dengan menggambarkan keadaan yang berkaitan dengan permasalahan dan merumuskannya dalam upaya pemecahan.

b.         Pendekatan.   Pembahasan dalam naskah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.    Ruang lingkup naskah ini dibatasi pada konsepsi piranti lunak dan pengorganisasian operasi udara TNI AU berbasis kematraan TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi TNI pada masa 15 tahun mendatang, dengan tata-urut sebagai berikut  :

a.         Pendahuluan.

b.         Landasan Pemikiran.

c.         Kondisi Operasi Udara TNI AU Saat Ini.

d.         Perkembangan Lingkungan Strategis.

e.         Kondisi Operasi Udara TNI AU Berbasis Kematraan yang Diharapkan.

f.          Konsepsi Operasi Udara TNI AU.

g.         Penutup.

5. Pengertian-pengertian.   Daftar pengertian terlampir.

BAB  II LANDASAN PEMIKIRAN


6.         TNI AU telah melewati 63 tahun masa pengabdian, namun stratifikasi doktrin dan buku petunjuk operasi yang implementatif, baru ramai dibicarakan semenjak muncul UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang pada gilirannya menuntut adanya tertib peraturan di seluruh level organisasi TNI.  Operasi udara yang pada hakekatnya merupakan kegiatan operasi dengan menggunakan sistem senjata udara secara terpadu dimana TNI Angkatan Udara sebagai komponen utama dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung,[4] telah berkembang dari masa ke masa.

7.         Historis.    Perkembangan operasi udara TNI AU – yang disusun berdasarkan teori dan berbagai pengalaman, teori, serta perkembangan teknologi keudaraan – adalah sebagai berikut  :

a.         Operasi udara menurut Doktrin AURI 1946 – 1950, yaitu keunggulan udara, pengintaian udara, serangan udara terhadap sasaran darat.

b.         Operasi udara menurut Doktrin AURI 1950 – 1960-an, yaitu keunggulan udara, hanud, pengintaian udara, serangan udara terhadap sasaran darat, laut dan udara.

c.         Operasi udara menurut Doktrin AURI SBP 1968, yaitu strategis, hanud, taktis, SAR dan bantuan

d.         Operasi udara menurut Buku Induk TNI AU 1980, yaitu strategis, hanud dan taktis.

e.         Operasi udara menurut Bujukdas TNI AU 1985, yaitu strategis, hanud, taktis dan operasi lain-lain (bhakti, kekaryaan dan sospol).

f.          Operasi udara menurut Doktrin TNI AU SBP 2004, yaitu strategis, hanud, OLUO, dukungan udara dan Opsinfo.

8.         Filosofis.    Landasan filosofis yang digunakan adalah sebagai berikut  :

a. Landasan Idiil.  Landasan idiil adalah Pancasila yang merupakan jiwa, kepribadian, dan pandangan hidup bangsa, serta dasar negara Indonesia.  Pancasila pada hakekatnya adalah moral bangsa Indonesia yang mengikat seluruh rakyat, sehingga harus dihayati dan diamalkan dengan baik dan benar.   Pelaksanaan, model serta tujuan yang hendak dicapai operasi TNI, termasuk operasi udara, harus merupakan manifestasi sila-sila dari Pancasila.

b. Landasan Konstitusional.   Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.   TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara, pun berupaya mewujudkan cita-cita nasional tersebut, termasuk  melalui pelaksanaan operasi udara TNI AU.

9. Landasan Konseptual.   Landasan konseptual yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah :

a. Landasan Visional.   Sebagai perwujudan Wawasan Nusantara dalam satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, yang mengandung arti bahwa ancaman terhadap suatu wilayah dimanapun pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah nasional Indonesia.   Dalam konteks ini, kekuatan udara menempati peran vital karena memiliki kharakteristik keunggulan untuk mampu melaksanakan operasi dan menjangkau seluruh wilayah nasional secara cepat.

b. Landasan Konsepsional.  Konsep Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia, yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional, yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman dari dalam maupun luar negeri, selalu berkembang dinamis mengikuti perkembangan ancaman.  Tatkala ancaman semakin berkembang, maka stratifikasi doktrin dan model operasi udara pun ikut berkembang dan dinamis.

10. Landasan Operasional.  Landasan operasional yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah  :

a. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.   Pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.   Sedangkan pasal 10 ayat (3) dinyatakan bahwa TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan OMSP dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

b. UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.   Pasal 4 menyatakan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.  Tiap-tiap angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.   Pasal 10 menyatakan bahwa tugas-tugas Angkatan Udara adalah  melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/I/2007 Tentang Doktrin TNI. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.  Pasal11 ayat  (1) menyatakan bahwa postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata.

d. Surat Keputusan Kasau Nomor Kep/3/IV/2007 Tentang Doktrin TNI AU SBP.  Doktrin TNI AU SBP menyatakan bahwa penggunaan kekuatan TNI Angkatan Udara dalam OMP maupun OMSP berpedoman pada asas-asas perang udara agar dapat dilaksanakan secara tepat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengendalian kegiatan operasi udara.   Asas-asas penggunaan kekuatan udara adalah tujuan, penyerangan, pendadakan, pengamanan, pemusatan serangan, ekonomis, kesatuan komando, kesederhanaan, kekenyalan, kohesi, kesatuan usaha, pemanfaatan informasi, manfaat dan keunggulan moril.

e.         Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/329/IX/2004 Tentang Pelaksanaan Sistem Operasi TNI.   Sistem perencanaan operasi militer merupakan antisipasi berbagai ancaman melalui suatu proses atau cara menyelenggarakan kegiatan operasi termasuk kegiatan latihan maupun administrasi yang telah dikembangkan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai perangkat unsur secara teratur dan saling berkaitan.

11.       Landasan Teori.     Landasan teori yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah sebagai berikut :

a. US Air Force Basic Doctrine 2003.  Dalam rangka menentukan model operasi udara maka ada tiga hal penting yang perlu dirumuskan sejak awal, sebagai dasar dari model operasi udara yang akan dimiliki Angkatan Udara, yaitu peran (role), misi (mission) dan fungsi (function) Angkatan Udara.

b. RAAF Air Power Doctrine 3000.   Dalam doktrin ini mengatur seluruh strategi penggunaan kekuatan udara AU Australia.    Salah satu pernyataan Jenderal (AU) H.H. Arnold yang dijadikan pijakan pembanguan kekuatan AU Australia adalah bahwa pelajaran terbesar dari peperangan pada masa lalu adalah bagaimana operasi udara, darat dan laut dapat dengan mudah dikoordinasikan dalam rencana operasi gabungan dan komando gabungan.

c. Azas/Prinsip Penggunaan Kekuatan Udara. Pelaksanaan operasi udara selalu didasarkan pada prinsip-prinsip penggunaan kekuatan udara, beberapa yang dijadikan pedoman teori sebagai berikut :

1)         Doktrin TNI AU SBP 2007 yaitu tujuan, penyerangan, pendadakan, pengamanan, pemusatan serangan, ekonomis, kesatuan komando, kesederhanaan, kekenyalan, kohesi, kesatuan usaha, pemanfaatan informasi, manfaat dan keunggulan moril.

2)         USAF Basic Doctrine 2003 yaitu sentralisasi komando dan desentralisasi pelaksanaan, fleksibel dan serba guna, dampak yang saling berhubungan, kehadiran terus-menerus, konsentrasi, prioritas dan keseimbangan.

3)         RAAF Air Power Manual 3000 yaitu pegang teguh tujuan, memelihara moral, keamanan, daya kejut, daya serang, pemusatan kekuatan, ekonomis, fleksibilitas, kerjasama dan daya tahan.

12.       Landasan pemikiran yang digunakan adalah perkembangan operasi udara TNI AU sebagai landasan historis, landasan filosofis yaitu Pancasila dan UUD 1945, landasan konseptual berupa Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, landasan operasional yaitu UU RI Nomor 3 Tahun 2002, UU RI Nomor 34 Tahun 2003, Doktrin TNI, Doktrin TNI AU dan Sistem Perencanaan Operasi TNI, sedangkan landasan teori adalah  US Basic Doctrine, RAAF Air Power Doctrine dan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

BAB III KONDISI OPERASI UDARA TNI AU SAAT INI


13.       Penggunaan  kekuatan udara ditujukan agar TNI AU  mampu melaksanakan operasi militer, baik dalam konteks operasi mandiri maupun operasi gabungan yang diselenggarakan oleh TNI. Penggunaan kekuatan TNI AU dalam operasi militer dilaksanakan berdasarkan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara, untuk menghadapi ancaman militer terhadap kepentingan nasional dengan mengerahkan kekuatan  udara  sesuai  dengan  sasaran,  waktu,  tempat  dan  dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terperinci.    Berdasarkan Doktrin TNI AU SBP 2007, operasi udara telah dibagi menjadi  lima jenis operasi, sebagai berikut  : [5]

a. Operasi Pertahanan Udara (Opshanud).  Opshanud didefinisikan sebagai operasi untuk “menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”. Operasi ini terdiri dari  dua kegiatan yaitu hanud aktif adalah operasi yang secara langsung menghadapi penyerangan udara, meliputi pengamatan udara dan penindakan sasaran udara ; serta hanud pasif adalah operasi yang secara langsung menghadapi unsur penyerangan udara, meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan akibat serangan udara.

b. Operasi Serangan Udara strategis (OSUS).   OSUS didefinisikan sebagai operasi untuk “mengamati, mengidentifikasi, menyerang dan menghancurkan sasaran-sasaran bernilai strategis yang merupakan centre of gravity guna menetralisasi kemampuan dan motivasi perang musuh dalam rangka perang”.   Operasi ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu pengintaian udara, penyerangan udara terhadap sasaran yang bernilai strategis, serta perlindungan udara untuk melindungi pesawat penyerang agar terhindar atau aman dari serangan udara musuh.

c. Operasi Lawan Udara Ofensif (OLUO).  OLUO didefinisikan sebagai operasi untuk menghancurkan   ataupun   menetralisasi  kekuatan  udara  musuh   guna mendapatkan keunggulan udara di mandala operasi, sehingga operasi darat, laut, dan udara  kawan dapat terlaksana tanpa ada gangguan dan ancaman dari kekuatan udara musuh.  OLUO  terdiri dari dua kegiatan yaitu operasi penyerangan udara sebagai bentuk operasi yang dilaksanakan guna menyerang kekuatan udara musuh yang berada di darat, laut maupun udara ; operasi perlindungan sebagai bentuk operasi yang dilaksanakan guna melindungi pesawat kawan yang terlibat dalam OLUO.

d. Operasi Dukungan Udara (Opsdukud).   Opsdukud didefinisikan sebagai “operasi yang bersifat taktis maupun strategis, dilaksanakan untuk mendukung kekuatan darat, laut, udara, dan instansi lain yang sedang atau akan melaksanakan operasi  dalam  rangka  mencapai  keberhasilan  pelaksanaan  tugasnya.  Operasi dukungan udara juga ditujukan untuk menciptakan keberlangsungan (sustainability) perang yang sedang dilaksanakan.  Opsdukud terdiri dari 10 kegiatan yaitu operasi penyekatan udara, operasi serangan udara langsung, operasi pengungsian medik udara, operasi angkutan udara (airlift), operasi patroli udara, operasi pengintaian udara taktis operasi pengisian bahan bakar di udara, operasi perlindungan udara, operasi SAR tempur, dan operasi pengamanan alutsista.

e. Operasi Informasi (Opsinfo).  Opsinfo didefinisikan sebagai “operasi yang penyelenggaraannya memadukan berbagai kemampuan intelijen, teknologi informasi, komunikasi dan elektronika, psikologi, infolahta dan penerangan.  Untuk mendapat hasil yang optimal, harus berpedoman pada pokok-pokok Opsinfo yang meliputi tujuan, sasaran, asas, batasan dan fungsi serta bentuk-bentuk operasi.  Opsinfo terdiri dari dua kegiatan yang bersifat ofensif dan defensif.

14.       Konsep operasi udara TNI AU saat ini, secara teori-kualitatif lebih baik dibandingkan rumusan operasi udara yang dimiliki sebelumnya, namun secara umum dapat dikategorikan tumpang-tindih, membingungkan dan belum “optimal” untuk digunakan sebagai payung hukum kegiatan operasi TNI AU.  Piranti lunak operasi udara justru sering menjadi sumber perdebatan tentang masalah koordinasi, komando dan kendali,  efektifitas  dan  efisiensi tugas, serta pencapaian tujuan organisasi.   Beberapa permasalahan krusial yang muncul dengan ditetapkannya lima jenis Operasi Udara TNI AU yang tercantum dalam Doktrin SBP 2007 adalah sebagai berikut  :

a.         Permasalahan Piranti Lunak Operasi Udara.  Kualitas piranti lunak operasi udara, baik yang dikeluarkan Mabes TNI maupun Mabes TNI AU masih belum disusun dengan proses perencanaan yang baik, sehingga tidak memberikan pembatasan pengertian masing-masing operasi secara tegas dan jelas, yang pada gilirannya mengakibatkan kerancuan pemahaman pada level pelaksana operasi.  Beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1)         Tidak Memiliki Siklus Penyusunan Doktrin Operasi Udara. Mabesau belum memiliki piranti lunak proses penyusunan doktrin, peraturan atau buku petunjuk operasi udara.  Saat ini piranti lunak operasi udara disusun melalui kegiatan kelompok kerja (pokja) yang dimotori Srenaau dan Sopsau.   Karena belum ada siklus penyusunan, maka piranti lunak operasi udara yang telah selesai ditulis dan di-pokja-kan, tidak pernah dilanjutkan proses uji teori di lembaga pendidikan, diskusi di komando/satuan operasional serta uji lapangan, secara integral-komprehensif dan berkelanjutan.  Akibatnya pada saat digunakan di lapangan, pemahaman tentang operasi udara dan pengorganisasiannya sering berbeda-beda.  

2)      Tumpang-Tindih Pembatasan Operasi Udara. Beberapa pengertian operasi udara yang tumpang-tindih adalah sebagai berikut :

a)         Opshanud dan OLUO.   Opshanud aktif yang dilaksanakan dengan pengamatan udara dan penindakan sasaran udara, menimbulkan kerancuan dengan OLUO yang juga bertugas menghancurkan  ataupun   menetralisasi  kekuatan  udara  musuh.   Perlindungan udara untuk OLUO juga bermasalah karena menurut konsep Opshanud, Opshanud juga menyelenggarakan perlindungan udara sepanjang tahun untuk melindungi seluruh wilayah udara nasional.  Apapun alasannya, tetap merupakan satu kesalahan fatal dengan membiarkan sebuah operasi dalam satu wilayah udara yang sama, dilaksanakan kekuatan udara dengan kodal yang terpisah.

b)         OLUO dan OSUS.  Doktrin menjelaskan bahwa perbedaan kedua operasi ini adalah pada sasaran yang akan dihancurkan, tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana perbedaan kedua operasi tersebut  dalam proses perencanaan.   OSUS yang bertujuan untuk menghancurkan dan melumpuhkan kemampuan perang suatu negara seharusnya merupakan kebijakan nasional, sehingga proses perencanaannya sangat berbeda dengan OLUO, karena harus melibatkan seluruh pimpinan nasional, mengingat dampak yang diakibatkan.  Dalam konteks ini, OSUS tidak lagi menjadi operasi udara TNI AU semata, namun bisa dinaikkan posisinya menjadi Operasi Gabungan TNI.

3)         Jenis Opsdukud Terlalu Banyak dan Tumpang-Tindih Dengan Operasi Udara Lainnya.  Opsdukud mengakomodir sepuluh jenis operasi yang bersifat tempur atau non tempur.  Semua kegiatan operasi udara TNI AU yang berhubungan dengan pertempuran di darat dan laut termasuk dalam Opsdukud. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak sederhana.  Dengan dikategorikannya operasi udara bersifat tempur dalam Opsdukud (penyekatan udara, serangan udara langsung, patroli udara, perlindungan udara), maka komando dan kendali operasi akan menjadi semakin sulit, karena operasi-operasi tersebut sebenarnya sering telah menjadi bagian dari lima operasi udara yang sudah ditetapkan. Patroli udara dan perlindungan udara misalnya, adalah bagian Opshanud atau OLUO.  SUL dan penyekatan udara bisa menjadi bagian OLUO.  Berikutnya dengan jumlah Opsdukud yang banyak, akan menyulitkan dalam konsentrasi pembinaan latihan, bahkan beberapa operasi menjadi tidak terperhatikan dan jarang dilatihkan.  Padahal operasi yang berkaitan dengan pertempuran di darat dan laut membutuhkan banyak taktik yang harus dikaji secara detail, sehingga perlu dipisahkan menjadi operasi tersendiri.

4)         Jenis Operasi Udara Dalam Operasi Gabungan TNI dan Dalam OMP. Doktrin TNI AU SBP 2007 menyebutkan bahwa semua operasi udara TNI AU ditetapkan dapat dilaksanakan dalam OMP. Sementara Bujuklak TNI AU tentang Operasi Udara Pada Operasi Gabungan TNI (2004) menyebutkan bahwa operasi udara yang dapat dilaksanakan dalam operasi gabungan TNI adalah OSUS, OLUO dan Opsdukud, tanpa menyertakan Opshanud dan Opsinfo.  Kondisi ini menjadi membingungkan, karena operasi gabungan TNI dilaksanakan sebagai bagian dari OMP.[6] Sehingga ada dualisme batasan antara operasi udara pada OMP dan operasi udara pada operasi gabungan.  Salah satu penjelasannya, alasan Opshanud tidak termasuk operasi udara dalam operasi gabungan TNI karena pelaksanaannya oleh Kohanudnas yang berada di luar struktur Komando Tugas Gabungan. Padahal kenyataannya operasi tersebut tetap dilaksanakan dan menjadi bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari operasi udara dalam operasi gabungan.   Keberadaan Opshanud pasif dan aktif  sebagai perlindungan udara adalah vital dan juga menjadi jaminan kesuksesan dari operasi udara dalam operasi gabungan TNI.   Bisa dibayangkan apabila radar hanud, rudal jarak jauh dan pesawat tempur berkemampuan hanud tidak dilibatkan, hanya karena permasalahan struktur organisasi yang mempertahankan status quo sehingga tidak menggunakan prinsip kesatuan komando.

5) Jenis Operasi Udara Dalam OMP dan OMSP TNI. Menurut Doktrin TNI AU SBP 2007 ditetapkan bahwa operasi udara yang dilaksanakan dalam OMSP berupa Opshanud, Opsdukud dan Opsinfo.  Hal ini juga menimbulkan kerancuan. Kenyataannya OLUO justru paling sering digunakan dalam OMSP bersifat tempur seperti operasi mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatis bersenjata, aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, serta pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.  Apabila kita mereferensi pada istilah OMSP dari negara asal lahirnya istilah tersebut, yaitu negara AS, bahkan operasi Babylon yang dilakukan Israel untuk menyerang instalasi nuklir Irak pun masih dikategorikan sebagai OMSP karena tidak didahului pernyataan perang dan bukan merupakan perang terbuka antar dua negara.[7] Sementara OMSP menurut pemahaman TNI adalah operasi militer TNI yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain.[8] Pengertian OMSP TNI ini juga perlu didalami oleh insan TNI AU agar dapat meninjau kembali batasan jenis operasi udara yang digunakan dalam operasi gabungan TNI.

b.         Masalah Fungsi Organisasi yang Berkaitan Operasi Udara. Penyusunan operasi udara dan pengorganisasiannya seharusnya didasarkan pada pemahaman bahwa operasi udara merupakan manifestasi dari azas/prinsip penggunaan kekuatan udara, kemampuan alutsista, dalam rangka pencapaian tujuan perang.[9] Berkaitan dengan pemahaman ini, maka organisasi harus disusun seefesien dan efektif mungkin agar operasi-operasi udara yang telah tersusun dapat diaplikasikan dengan optimal untuk mencapai tujuan kemenangan perang.  Sayangnya pengorganisasian operasi udara TNI AU saat ini justru tidak berorientasi pada piranti lunak operasi udara, serta tidak berorientasi pada pencapaian tujuan operasi udara.  Beberapa permasalahan pengorganisasian operasi udara adalah sebagai berikut :

1)  Belum Ada Pengorganisasian Dalam Sistem Perencanaan Operasi Udara TNI AU.  Dalam sejarah perkembangannya hingga saat ini, TNI AU belum pernah memiliki lembaga yang bertugas mengendalikan doktrin atau perangkat lunak yang dimiliki TNI AU, semacam Air Force Doctrine Centre atau Air Power Centre sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara tetangga.   Seluruh doktrin dan perangkat lunak yang kita miliki adalah hasil dari kelompok kerja (pokja) yang center of excellence-nya terdapat di Srenaau, serta tidak melalui siklus penyusunan doktrin sebagaimana dimiliki di organisasi AU negara-negara maju.  Hasilnya adalah perangkat lunak yang sektoral, tumpang-tindih satu sama lain dan seringkali sangat membingungkan pada pelaksanaan di lapangan.   Piranti lunak operasi udara seharusnya menentukan bentuk organisasi dan komando yang akan diberi wewenang untuk melaksanakan operasi.  Kenyataannya, karena piranti lunak yang tidak legitimate, sehingga bentuk organisasi/komando tidak pernah mau berubah, apapun jenis operasi yang disusun.

2)         Belum Adanya Kesatuan Komando Dalam Pengorganisasian Operasi Udara Oleh Komando Kewilayahan TNI AU. Sebuah komando kewilayahan TNI AU seharusnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua operasi udara yang dimiliki TNI AU, pada wilayah NKRI yang ditentukan batas geografis yang jelas untuk mewujudkan kesatuan komando kendali.  Faktanya, saat ini Kohanudnas diberi wewenang hanya untuk melaksanakan satu macam operasi (Opshanud), sementara Koopsau melaksanakan empat operasi udara lainnya, dalam wilayah udara yang sama. Ini merupakan pelanggaran azas/prinsip penggunaan kekuatan udara dalam hal kesatuan komando kendali.  Sepanjang overlapping wilayah kedua komando kewilayahan tersebut masih terjadi, walaupun sudah disiasati dengan pembedaan operasi udara yang menjadi tugasnya, maka tumpang-tindih komando dan kendali operasi pasti akan terjadi.   Prinsip sebuah komando kewilayahan sebenarnya hanya didasarkan pada wilayah geografis dan efesiensi penggunaan kekuatan udara untuk melaksanakan semua operasi, bukan pada jenis operasi yang akan dilaksanakan.

3) Pengorganisasian Pelaksanaan Operasi Udara Dalam Komando Gabungan TNI.   Permasalahan yang dihadapi dalam pengorganisasian operasi udara dalam operasi gabungan TNI sebagai berikut :

a)         Pengorganisasian Kekuatan Udara dalam Kogasgab TNI. Dalam pelaksanaan operasi gabungan TNI, masih terjadi perdebatan tentang organisasi yang membawahi kekuatan udara yang terlibat dalam operasi. Hal ini dipengaruhi akibat ditetapkannya tujuh jenis operasi gabungan TNI, berikutnya diikuti dengan pembentukan tujuh sub komando gabungan,[10] yang masing-masing menuntut adanya alutsista udara di bawah kodal-nya.   Konsep ini tentunya melanggar azas kematraan TNI yang sudah bersepakat bahwa pembinaan kekuatan matra berada dalam satu angkatan dan penggunaan kekuatan juga berada dalam satu komando berdasarkan kematraan.  Yang saat ini terjadi, benar-benar ketidaksesuaian antara pembinaan dan penggunaan kekuatan.  Sementara pembinaan kekuatan berdasarkan konsep Trimatra TNI (dibawah angkatan masing-masing), sedangkan penggunaan kekuatannya berdasarkan konsep tujuh operasi gabungan, yang memecah kekuatan berdasarkan tujuh operasi gabungan tersebut.  Hal ini sangat menyulitkan TNI AU yang harus memecah kekuatannya dalam tujuh Sub Kogasgab, karena semua operasi gabungan membutuhkan dukungan kekuatan udara.  Surat Keputusan Kasau Nomor Skep/167/VIII/2004 tentang Bujuklak TNI AU tentang Operasi Udara Pada Operasi Gabungan TNI, sudah mengoreksi permasalahan permasalahan tersebut namun belum diimplementasikan dalam buku petunjuk operasi gabungan.

b) Pengorganisasian Opshanud Dalam Kogabsus TNI. Menurut Doktrin TNI AU SBP 2007, Opshanud ditetapkan sebagai operasi udara TNI AU, berikutnya berdasarkan Skep Panglima TNI Nomor Skep/163/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 ditetapkan sebagai operasi gabungan TNI.  Permasalahan yang terjadi dalam konteks operasi gabungan TNI, Opshanud tidak dilaksanakan oleh Kogasud melainkan oleh Kogabsus TNI, yaitu Kohanudnas. Di lain pihak, muncul pula Skep Kasau Nomor Skep/167/VIII/2004 yang selain tentang menetapkan adanya Kogasud, juga tetap mempertahankan dua struktur komando operasi udara yang tidak unity of command, yaitu Kogasud dan Kohanudnas.   Pemahaman Opshanud sebagai operasi udara mandiri sekaligus gabungan sudah tepat, namun pelaksanaannya oleh komando terpisah dari komando yang melaksanakan operasi udara lainnya adalah sebuah kesalahan. Di negara maju, pembentukan komando gabungan hanya untuk operasi yang jauh dari wilayah sendiri.   Sementara Mabes TNI tidak memiliki aturan seperti di negara-negara maju yang hanya membentuk Komando Gabungan untuk operasi gabungan yang berlangsung di luar wilayah kedaulatan, sementara komando kewilayahan yang akan otomatis melaksanakan operasi di dalam negeri setiap saat diperlukan.

Gambar 1.   Pengorganisasian Kogasgab TNI Berdasarkan Skep Panglima TNI Nomor Skep/163/V/2003.  Ada dua permasalahan pokok yang harus disikusikan yaitu kekuatan udara dipecah dalam kodal tiap-tiap Sub Kogasgab dan Kohanudnas hanya berada di jalur koordinasi Kogasgab.

Gambar 2.     Pengorganisasian operasi udara pada Kogasgab TNI Berdasarkan Skep Kasau Nomor Skep/167/VIII/2004.  Kekuatan udara dalam kodal Kogasgab sudah disatukan dibawah Kogasud.  Permasalahan yang harus didiskusikan adalah masih terpisahnya pelaksanaan opshanud oleh kekuatan udara Kohanudnas dari Kogasud.   Kogasud dan Kohanudnas hanya berlaku jalur koordinasi.

15.       Pada saat ini konsep pelaksanaan operasi udara TNI AU didasarkan pada Doktrin TNI AU SBP 2007 yang membagi operasi udara menjadi lima buah yaitu OSUS, OLUO, Opshanud, Opsdukud dan Opsinfo.   Namun demikian berbagai permasalahan masih terjadi terutama berkaitan dengan piranti lunak dan pengorganisasian operasi udara.  Penyusunan operasi udara masih belum menggunakan siklus penyusunan doktrin,sehingga aplikasinya di lapangan banyak tumpang-tindih.

BAB IV PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS


16.        Kekuatan udara TNI AU merupakan kekuatan yang dapat digunakan untuk menguasai, mempertahankan dan mendayagunakan ruang udara.[11] Dalam upaya mempertahankan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi negara serta menegakkan hukum di udara, TNI AU beserta kekuatan udaranya, harus mampu mendayagunakan seluruh potensinya yang berada di dalam ruang udara secara optimal baik pada masa perang maupun damai.   Selain kualitas dan kuantitas kekuatan, dalam rangka pencapaian tujuan kemenangan perang, maka kesuksesan proyeksi penggunaan kekuatan udara sangat mengandalkan bentuk operasi udara yang efektif, efisien, serta mampu berdaptasi dengan perkembangan teknologi dan potensi ancaman yang semakin berkembang pada masa perang dan damai.    Untuk itulah maka operasi udara yang seharusnya dimiliki TNI AU harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi di tingkat global, regional, nasional, serta peluang dan kendalanya.

17.       Global.   Sejak kelahiran AU Inggris sebagai AU pertama di dunia pada tahun 1918, maka operasi udara telah berkembang melalui pengalaman perang, teori ilmu pengetahuan militer dan perkembangan teknologi keudaraan.  Bahkan saat ini kemampuan AU suatu negara telah menjadi barometer dari kemajuan dan kemapanan negara tersebut.  Operasi udara pun ikut berkembang sejalan dengan perkembangan kekuatan udara. Dalam sejarah perkembangan operasi udara baik yang terjadi di negara-negara maju ataupun TNI Angkatan Udara, berlaku peristiwa yang sama, yaitu telah berulang kali mengalami perubahan bentuk, taktik dan komposisi kekuatan yang digunakan.  Operasi udara yang pertama kali digunakan adalah operasi pengintaian pada awal PD I, lalu berkembang dengan adanya operasi pengeboman, penembakan udara dan sebagainya, lalu berkembang melalui evolusi yang panjang hingga menjadi operasi udara paling modern seperti sekarang.   Karena memiliki wilayah yang luas dan kekuatan AU yang besar maka AU AS membagi komandonya atas dasar fungsi dan kewilayahan.  Komando fungsional seperti Air Combat Command (ACC) bertugas melaksanakan pembinaan kemampuan operasi, sementara Komando Kewilayahan seperti Pacific Air Force Command, North Air Force Command, Central Air Force Command dan sebagainya, melaksanakan penggunaan kekuatan udara untuk pertahanan wilayah udara nasional AS di bawah komando kewilayahan (contohnya Pacific Command membawahi Pacific Air Force Command, Pacific Naval Command, Pacific Army Command dan Pacific Marine Command).  Beberapa bentuk operasi udara yang dimiliki oleh negara-negara maju adalah sebagai berikut  :

a.         Operasi Udara AU Amerika Serikat (USAF).  Operasi udara yang dilaksanakan AU AS menurut Air Force Doctrine Document-1  “Air Force Basic Doctrine” ada 17 buah, sebagai berikut :

1)           Serangan Strategis (Strategic Attack).

2) Lawan Udara (Ofensif and Defensif – Counter Air).

3)         Lawan Antariksa (Ofensif and Defensif – Counter Space).

4)         Lawan Darat (Direct and Indirect – Counter Land).

5)         Lawan Laut (Counter Sea).

6)         Operasi Informasi (Information Operation).

7)         Operasi Dukungan Perang (Combat Support).

8)         Komado dan Kendali (Command and Control).

9)         Angkutan Udara (Airlift).

10)      Pengisian Bahan-bakar Udara (Air Refuelling).

11)      Angkutan Antariksa (Space Lift).

12)      Operasi Khusus (Special Operation).

13)      Operasi Intelijen (Intelligence).

14)      Pengamatan dan Pengintaian (Surveillance dan Reconnaisance).

15)      SAR Tempur (Combat SAR).

16)      Navigasi dan Posisi (Navigation & Positioning).

17)      Pelayanan Cuaca (Weather Service).

b.         Operasi Udara AU Inggris (RAF).    Operasi udara yang dilaksanakan AU Inggris dan AU Australia menurut RAAF Air Power 3000 Doctrine sebagai berikut  :

1)         Eksploitasi Informasi  (Information Exploitaion).  

2)         Penguasaan Udara (Control of The Air).   

3)         Operasi Gabungan (Joint Force Employment).

4)         Operasi Udara untuk Efek Strategis (Air Operation for Strategic Effect).

5)         Operasi Dukungan Udara (Combat Support Air Operation).

6)         Perlindungan Kekuatan (Force Protection).

7)         Durasi Kemampuan (Sustainability).


18.       Regional. Kecenderungan lingkungan strategis di Asia Tenggara yang mempengaruhi  adalah terjadinya pergeseran permasalahan-permasalahan pada lingkup antar negara tetangga, seperti adanya berbagai konflik yang bersumber dari klaim teritorial, keamanan jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut, sampai kepada masalah keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perompakan dan pembajakan laut, penyelundupan senjata, dan masalah lainnya.  Dari berbagai permasalahan antar negara ini, realitasnya kekuatan udara tiap negara menjadi faktor detterence, walaupun penyelesaian dari permasalahan antar negara tersebut mengutamakan diplomasi damai.   Maka tidak heran bila masing-masing AU berupaya untuk meningkatkan kinerja organisasinya termasuk mengeksploitasi kuantitas kekuatan udara dan kualitas operasi udara yang dimiliki. Beberapa bentuk operasi udara yang dimiliki oleh negara-negara tetangga adalah sebagai berikut  :

a.         Operasi Udara AU Singapura (RSAF).  Singapura memiliki sebuah wilayah sangat kecil, sehingga saat ini memutuskan untuk mengelompokkan pembinaan dan penggunaan kekuatan udara pada sebuah satuan fungsional dan tidak berdasarkan kewilayahan.  Pada masa lalu struktur dan organisasi RSAF dibagi berdasarkan pertimbangan geografis (tempat atau lokasi),  serta kemampuan alutsista secara individu berbentuk satuan kewilayahan, bukan berdasarkan fungsi.  Namun, pembinaan dan penggunaan alutsista dalam rangka operasi gabungan dianggap kurang optimal, sementara wilayah Singapura sendiri begitu kecil.  Tugas departemen di Mabes RSAF juga semakin menyimpang dari perkembangan terbaru dalam pembinaan tenaga kerja/manusia, intelijen, operasi, logistik, perencanaan, pelatihan dan keselamatan tingkat strategis, dengan kecenderungan atas keterlibatan langsung dalam pelaksanaan operasi sehari-hari, khususnya dalam keadaan yang tidak pasti/dinamis, yang melibatkan instansi di luar RSAF atau terhadap ancaman non konvensional.  Akhirnya struktur dan organisasi RSAF diubah berdasarkan fungsional yaitu Air Combat Command, Air Defence and Operation Command, Air Power Generation Command, Participation Command dan UAV Command.  Sedangkan operasi udara yang dilaksanakan AU Singapura tercantum dalam misi organisasi yaitu :

1)         Pertahanan udara (Air Defence).

2)         Lawan udara untuk merebut keunggulan di mandala operasi (mandala operasi di luar wilayah Singapura).

3)         Operasi bantuan untuk misi AD dan AL.

b.         Operasi Udara AU Malaysia (RMAF).   Kondisi kekuatan udara RMAF relatif lebih unggul dibandingkan dengan TNI AU. Namun demikian RMAF sering melakukan pendidikan dan latihan bersama dengan AU negara-negara persemakmuran termasuk RAF (Inggris) dan RAAF (Australia).   Maka operasi udara yang dilaksanakan AU Malaysia dipengaruhi oleh doktrin kedua negara persemakmuran tersebut.  Wilayah udara yang tidak terlalu luas dan kekuatan udara yang relatif kecil juga mempengaruhi pola pembinaan dan penggunaan kekuatan udara RMAF yang menggunakan satuan fungsional, bukan kewilayahan.   Secara spesifik operasi udara yang dilakukan tercantum dalam “Peranan RMAF”, sebagai berikut :

1)         Pengamanan ruang udara untuk tujuan damai, mencegah ancaman musuh, dengan melibatkan offensive airstrike, defensive counter-air dan defensive suppressive.

2)         Penggunaan kekuatan untuk mengatasi ancaman di permukaan ataupun di udara, yang melibatkan serangan strategis, serta operasi dan serangan maritim.

3)         Penggunaan kekuatan untuk mendukung kekuatan udara dan darat yang terdiri misi pengisian minyak di udara, pengamatan dan pengintaian, angkutan, electronic counter measure dan operasi pertempuran udara.

4)         Dukungan kekuatan untuk mendukung kesuksesan operasi, yang melibatkan pertahanan pangkalan, dukungan logistik dan dukungan pangkalan.

19.       Nasional. Pengaruh perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional yang mempengaruhi operasi udara TNI AU adalah sebagai berikut :

a. Politik.    Kondisi politik di tanah air cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir, namun konflik bisa terjadi sewaktu-waktu menyangkut hubungan antar negara.   Sayangnya kebijakan politik negara saat ini belum berpihak pada pengembangan kekuatan udara yang kondisi sangat memprihatinkan.   Alokasi anggaran yang minim ditengah berbagai sorotan tentang keselamatan terbang dan tingginya tuntutan tugas belum menyadarkan para elite politik untuk memperjuangkan adanya peningkatan kekuatan udara.

b. Ekonomi.     Peningkatan kesiapan operasional alutsista udara  sangat tergantung kepada kondisi ekonomi negara.   Perkembangan ekonomi  negara  Indonesia sampai saat ini belum lepas dari krisis.    Kondisi ini secara langsung berpengaruh terhadap penyediaan anggaran pertahanan negara. Dengan dukungan anggaran yang terbatas menyebabkan pemenuhan terhadap pengadaan alutsista TNI AU  semakin kecil dan pada akhirnya kesiapan operasi juga semakin menurun.

c. Sosial dan Budaya.    Masyarakat Indonesia mempunyai kondisi sosial  dan  budaya yang beragam baik adat-istiadat, kebiasaan, kebudayaan maupun perilaku, sehingga merupakan  kekayaan  tersendiri dan sekaligus sebagai aset yang dapat menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia.     Disisi yang lain perbedaan sosial budaya tersebut dapat memicu adanya perpecahan suku bangsa dan wilayah negara Indonesia, sehingga memerlukan kesiapan operasi TNI/TNI AU yang baik.    Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat dimanfaatkan TNI/TNI AU untuk meningkatkan kemandirian teknologi.

d. Pertahanan dan Keamanan.    Terjadinya krisis multi dimensil dan tingginya angka kemiskinan,  menyebabkan dampak luas terhadap stabilitas nasional.  Disamping itu saat ini timbul permasalahan keamanan di  beberapa  daerah, sehingga perlu adanya kesiap-siagaan yang tinggi dengan didukung oleh kesiapan operasional alat utama sistem senjata TNI/ TNI AU.

20. Peluang dan Kendala.     Beberapa peluang dan kendala pada konsepsi operasi udara berbasis kematraan TNI adalah sebagai berikut :

a. Peluang.    Beberapa peluang adalah sebagai berikut :

1)         Perkembangan iptek dalam negeri yang pesat di bidang rekayasa, telekomunikasi, informasi dan pemeliharaan alutsista.

2)         Adanya kesadaran nasional untuk memiliki kekuatan TNI/TNI AU yang tangguh pada masa mendatang.

3)         Pulihnya hubungan dengan negara-negara maju sehingga banyak perwira TNI bisa dikirim untuk melaksanakan pengkajian dan pendidikan.

4)         Eratnya kerjasama di antara negara-negara ASEAN.

b.         Kendala.     Kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1)         Wilayah NKRI yang luas harus dijaga dengan alutsista yang terbatas.

2)         Minimnya program bantuan militer/alutsista dari negara-negara maju.

3)         Belum adanya komitmen politik pemerintah untuk menaikkan anggaran TNI/TNI AU.

21.       Perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi konsepsi operasi udara pada masa mendatang adalah pengaruh perkembangan operasi udara dan pengorganisasiannya di tingkat global, regional, nasional, serta beberapa peluang dan kendala dalam pelaksanaanya.

BAB V KONDISI OPERASI UDARA BERBASIS KEMATRAAN TNI YANG DIHARAPKAN

22.       Kekuatan udara TNI AU merupakan kekuatan yang dapat digunakan untuk menguasai, mempertahankan dan mendayagunakan ruang udara.[12] Selain kualitas dan kuantitas kekuatan, dalam rangka pencapaian tujuan kemenangan perang, maka kesuksesan proyeksi penggunaan kekuatan udara sangat mengandalkan bentuk operasi udara dan pengorganisasiannya yang efektif, efisien, serta mampu berdaptasi dengan perkembangan teknologi dan potensi ancaman yang semakin berkembang.   Berdasarkan realitas bahwa pembinaan kemampuan TNI diserahkan kepada matra/angkatan, sedangkan penggunaannya oleh Mabes TNI dalam bentuk OMP dan OMSP, maka operasi matra, termasuk operasi udara, pun harus disusun agar siap diaplikasikan dalam operasi gabungan TNI.    Dengan adanya keselarasan dalam konsep dan  pembinaan kemampuan di matra, harapannya penggunaan kekuatan dalam bentuk operasi gabungan menjadi semakin optimal, tanpa meninggalkan eksistensi kemampuan operasi matra tunggal (mandiri).   Bentuk-bentuk operasi udara yang  diharapkan menjadi operasi udara berbasis Trimatra TNI yang ideal adalah sebagai berikut :

a. Operasi Lawan Udara (OLU). OLU dilaksanakan dalam rangka mencapai dan mempertahankan derajat keunggulan udara yang diinginkan, dengan cara penghancuran,  penurunan  atau mengganggu kekuatan musuh yang menyerang melalui media udara.  OLU yang merupakan integrasi serta kolaborasi OLUO dan Opshanud.  Idealnya misi yang dilaksanakan dalam rangka OLU sebagai berikut :

1)         Misi Lawan Udara Ofensif (MLUO) menggunakan kekuatan penyerang untuk menghancurkan, mengganggu dan membatasi ancaman udara dan ancaman rudal musuh.  Misi dilaksanakan dengan menghancurkan target di udara atau yang ada di darat, serta sarana pendukung yang ada di darat.  Contoh serangan udara ke darat yang termasuk dalam MLUO adalah penghancuran runway, shelter, gudang senjata, tangki BBM dan sebagainya.  Secara umum MLUO dilaksanakan dengan model flight berupa Fighter Sweep, Striker, Escort (Self Escort) dan Suppression of Enemy Air Defence (SEAD).

2) Misi Lawan Udara Defensif (MLUD).  MLUD disebut juga Misi Pertahanan Udara (MPU) yang dilaksanakan secara aktif dan pasif untuk melindungi kekuatan kawan di darat, laut dan udara, serta obyek vital dari serangan udara dan rudal lawan.   MPU aktif menggunakan pesawat tempur, radar hanud, rudal darat ke udara dan sebagainya.   MPU pasif berupa pengelabuhan, kamuflase dan shelter tersembunyi.

b.         Operasi Lawan Darat (OLD). OLD dilaksanakan untuk mendapatkan dan mempertahankan derajat keunggulan udara di atas wilayah operasi darat, dengan menghancurkan dan menetralisir serangan musuh yang berada di permukaan darat.  OLD dapat dilaksanakan berupa dukungan langsung maupun tidak langsung bagi pasukan darat yang sedang bertempur.   Idealnya misi yang dilaksanakan dalam rangka OLD sebagai berikut  :

1)         Misi Lawan Darat Tidak Langsung (MLDTL).   MLDTL atau dikenal sebagai Air Interdiction adalah bentuk manuver udara untuk menghancurkan, mengganggu, mengalihkan dan menunda pergerakan kekuatan darat musuh sebelum digunakan secara efektif untuk berperang dengan kekuatan darat kawan.

2)         Misi Lawan Darat Langsung (MLDL).  MLDL atau dikenal sebagai Combat Air Support adalah penggunaan alutsista udara untuk membantu secara langsung kekuatan darat kawan yang sedang bertempur.  Sasaran tembakan berdekatan dengan pasukan kawan sehingga perlu pembinaan kemampuan yang optimal.

c.         Operasi Lawan Laut (OLL). OLL merupakan pengembangan kemampuan kekuatan udara yang diaplikasikan pada wilayah laut.  Misi yang dilakukan adalah dalam rangka membantu kekuatan laut kawan yang sedang berada jauh dari kekuatan laut yang lainnya.   Idealnya misi yang dilaksanakan sebagai berikut  :

1)             Misi Perang dengan Kapal (MPK).   MPK merupakan kegiatan untuk menemukan, menghancurkan, menetralisir dan menangkal serangan kekuatan laut musuh.

2) Misi Perang dengan Kapal Selam (MPKS). MPKS merupakan kegiatan untuk menemukan, menghancurkan, menetralisir dan menangkal serangan kekuatan laut musuh yang berada di bawah permukaan laut.

3)         Misi Pengamatan Laut (MPL). MPL merupakan patroli laut dalam rangka meningkatkan keamanan laut teritorial dan perlindungan sea lines of communication.

4)          Misi Penebaran Ranjau (MPR). MPL adalah kegiatan untuk mendukung penyebaran ranjau laut saat terjadi perang laut.

5)         Misi Perlindungan Udara (MPU). MPU adalah kegiatan untuk melindungi kekuatan laut kawan yang melaksanakan operasi laut.  Dalam rangka operasi gabungan MPU menjadi bagian dari OLU.

d. Operasi Serangan Strategis (OSS). OSS adalah serangan ofensif yang dilaksanakan secara mandiri oleh matra atau gabungan untuk menghancurkan Centre of Gravity (COG) musuh, seperti elemen komando perang, kepemimpinan nasional, sarana produksi perang dan unsur vital pendukung perang lainnya.   Perencanaan dan penentuan COG melibatkan pucuk kepemimpinan nasional.

e.         Operasi Dukungan Udara (ODU). ODU dilaksanakan untuk mendukung kekuatan darat, laut, udara, dan instansi lain yang sedang atau akan melaksanakan operasi  dalam  rangka  mencapai  keberhasilan  pelaksanaan  tugasnya.   Misi-misi dalam ODU adalah pengungsian medik udara, angkutan udara, pengisian bahan-bakar di udara, SAR tempur dan pengamatan udara.

f. Operasi Khusus (OK). OK merupakan penggunaan kekuatan udara untuk operasi yang memiliki tujuan khusus.   Misi-misi dalam OK adalah intelijen, lawan informasi, dukungan kodal, anti teror, perebutan pangkalan, pengamanan alutsista, dukungan pangkalan dan penerbangan UAV.

23.       Konsep operasi udara TNI AU yang diharapkan, secara teori-kualitatif harus dapat digunakan sebagai payung hukum kegiatan operasi TNI AU.  Piranti lunak operasi udara harus menegaskan pola koordinasi, komando dan kendali,  efektifitas  dan  efisiensi tugas, serta pencapaian tujuan organisasi.   Beberapa kondisi ideal yang diharapkan tersebut adalah sebagai berikut  :

a.         Piranti Lunak Operasi Udara.  Kualitas piranti lunak operasi udara, baik yang dikeluarkan Mabes TNI maupun Mabes TNI AU sudah disusun dengan proses perencanaan yang baik, sehingga memberikan pembatasan pengertian masing-masing operasi secara tegas dan jelas, yang pada gilirannya mengakibatkan pemahaman yang baik pada level pelaksana operasi.  Beberapa kondisi ideal piranti lunak operasi udara yang diharapkan sebagai berikut :

1)         Siklus Penyusunan Doktrin Operasi Udara. Mabesau sudah memiliki piranti lunak yang mengatur siklus penyusunan doktrin, peraturan serta buku petunjuk operasi udara.  Siklus penyusunan piranti lunak operasi udara merupakan proses yang berkelanjutan melalui proses inisiasi oleh sebuah lembaga pusat doktrin setiap waktu tertentu, diskusi, penyusunan, uji teori di lembaga pendidikan, diskusi di komando/satuan operasional serta uji lapangan secara integral-komprehensif. 

2)         Pembatasan Operasi Udara Atas Dasar Kematraan TNI. Pembatasan operasi udara sebagaimana tersebut di atas telah ditertibkan atas dasar kematraan sehingga memunculkan kelompok OLU, OLD dan OLL. Kharakterisitik kemampuan berupa daya serang, jarak jangkau, kecepatan dan kerahasiaan, diwujudkan dalam operasi mandiri atau gabungan berupa OSS. Dalam rangka mendukung keberhasilan  empat operasi tersebut adalah ODU dan OK.   Beberapa kondisi yang diharapkan sebagai berikut :

a)         OLU Sebagai Integrasi Opshanud dan OLUO.  OLU bertugas untuk mewujudkan keunggulan wilayah udara di medan operasi ataupun di seluruh wilayah nasional. Apapun bentuk alutsistanya, di darat, di laut ataupun di udara, yang menyerang menggunakan media udara, maka bentuk operasi yang digunakan oleh TNI AU adalah OLU.  OLU bisa dilaksanakan secara mandiri maupun dalam bentuk operasi gabungan.

b) Perbedaan Tegas OSS dan OLU.  Doktrin telah menjelaskan perbedaan kedua operasi ini adalah pada sasaran yang akan dihancurkan dan proses perencanaannya.   OSS yang bertujuan untuk menghancurkan COG dan kemampuan perang suatu negara merupakan kebijakan nasional, sehingga proses perencanaannya melibatkan keputusan pimpinan nasional.  OSS pun bisa menjadi operasi mandiri atau Operasi Gabungan TNI.

3)         Jenis Opsdukud Lebih Ramping dan Tertib.  Opsdukud yang sebelumnya mengakomodir 10 misi operasi yang bersifat tempur atau non tempur, telah dirampingkan menjadi 5 misi yang benar-benar bersifat dukungan operasi menggunakan alutsista udara.  Semua kegiatan operasi udara TNI AU yang berhubungan dengan pertempuran di darat dan laut telah dikeluarkan dari misi Opsdukud dan digolongkan menjadi OLD dan OLL.  Hal ini lebih menertibkan dalam pembinaan latihan, serta taktik dapat dikaji secara detail, sehingga nantinya istilah operasi bantuan tembakan udara, koordinasi bantuan tembakan atau lainnya yang berhubungan dengan pelibatan kekuatan udara untuk mendukung pertempuran matra AD dan AL, sudah secara detail dan rinci  dijelaskan dalam OLD dan OLL, sementara untuk perlindungan udara secara otomatis adalah bagian OLU.

4)         Jenis Operasi Udara Dalam Operasi Gabungan TNI dan Dalam OMP. Semua operasi udara yaitu OLU, OSS, OLL, OLD, ODU dan OK dapat digunakan dalam operasi gabungan, OMP maupun OMSP TNI.  Sementara yang dapat dikategorikan sebagai operasi mandiri atau gabungan adalah OSS, karena untuk menghancurkan COG musuh melibatkan kebijakan pimpinan nasional, pelaksanaannya menggunakan alutsista pesawat ataupun rudal permukaan ke permukaan, serta melibatkan misi intelijen.

b.         Organisasi yang Berkaitan Operasi Udara. Beberapa kondisi ideal pengorganisasian operasi udara yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1)            Pusat Doktrin TNI AU.  TNI AU memiliki lembaga yang bertugas mengendalikan doktrin atau perangkat lunak yang dimiliki TNI AU, semacam Air Force Doctrine Centre atau Air Power Centre sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara tetangga.   Seluruh doktrin dan perangkat lunak disusun melalui siklus penyusunan doktrin melalui inisiasi pusat doktrin sebagaimana dimiliki di organisasi AU negara-negara maju.

2)         Komando Kewilayahan TNI AU. Pengorganisasian komando kewilayahan TNI AU dengan bentuk Koopsau dan komando kewilayahan TNI dengan bentuk Kohanudnas, harus dilebur menjadi satu komando –kendali ke dalam Komando Pusat Operasi Udara.  Komando kewilayahan TNI AU yang diharapkan adalah komando yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua operasi udara, pada wilayah yang ditentukan batas geografis yang jelas untuk mewujudkan kesatuan komando kendali.

3) Pengorganisasian Operasi Udara Dalam Komando Gabungan TNI.   Dalam pelaksanaan operasi gabungan TNI di bawah Kogasgab TNI,  seluruh komponen alutsista udara termasuk komponen udara Kohanudnas berada di bawah komando dan kendali Kogasud (Dalam istilah USAF dan NATO di sebut Komando Komponen Udara (Joint Air Force Component Command) yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua operasi udara.   Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan komando dan kendali bagi seluruh operasi udara yang dilaksanakan oleh Kogaasgab TNI, mengingat kharakteristik kekuatan udara yang berbeda dengan kekuatan matra lain.   Kekuatan udara memiliki keunggulan jarak jangkau, kecepatan dan daya serang, sehingga diperlukan kesatuan komando dan kendali.

24.       Kondisi ideal operasi udara berbasis Trimatra TNI yang diharapkan adalah enam buah operasi udara bernama Operasi Lawan Udara, Operasi Lawan Darat, Operasi Serangan Strategis, Operasi Dukungan Udara dan Operasi Khusus.  Bentuk operasi udara yang didasarkan kematraan ini lebih efektif dan efisien dalam pembinaan, penggunaan dan pengorganisasiannya.

BAB VI  KONSEPSI OPERASI UDARA BERBASIS KEMATRAAN TNI

25.       Doktrin membentuk suatu cara bagaimana sebuah Angkatan Udara mengorganisir, melatih, melengkapi, mempertahankan dan menggunakannya kemampuannya,[13] sehingga bagaimana piranti lunak tentang doktrin itu disusun, lalu dapat digunakan sebagai payung hukum kinerja organisasi, betul-betul harus diperhatikan agar substansi isinya dapat menjadi modal untuk melaksanakan tugas operasi dan mencapai kejayaan organisasi Angkatan Udara.   Dalam rangka mewujudkan kondisi ideal tentang operasi udara berbasis kematraan TNI yang terdiri dari Operasi Lawan Udara (OLU), Operasi Lawan Darat (OLD), Operasi Lawan Laut (OLL), Operasi Serangan Strategis (OSS), Operasi Dukungan Udara (ODU) dan Operasi Khusus (OK), dibutuhkan piranti lunak doktrin operasi udara beserta peorganisasiannya, karena kedua hal tersebut menjadi pokok permasalahan serius yang harus segera mendapatkan solusi.  Jenderal (AU) Henry H. (“Hap”) Arnold mengatakan “Any Air Force which doesnot keep its doctrines ahead of its equipment and its vision far into the future, can only delude the nation into a false sense of security.”[14] Implikasinya, sebuah Angkatan Udara yang tidak memiliki proses penyusunan piranti lunak operasi udara beserta peorganisasiannya yang baik, berarti telah membohongi bangsa dan negaranya.  Hal ini untuk menyadarkan semua pihak (termasuk TNI AU), bahwa  operasi udara tidak bisa disusun secara instan dan dengan perencanaan yang asal-asalan. Diperlukan strategi dan upaya bersifat  integral komprehensif yang dilaksanakan dalam jangka panjang.

26.       Kebijakan.   Kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan konsepsi ini adalah komitmen Mabesau untuk memiliki operasi udara dan pengorganisasiannya yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan dari tugas-tugasnya.  Visi dan misi dari konsepsi operasi udara TNI AU berbasis kematraan TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi TNI pada masa 15 tahun mendatang, sebagai berikut  :

a.         Visi.    Mengoptimalkan kemampuan TNI AU agar senantiasa dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan optimal.

b.         Misi.   Mewujudkan operasi udara TNI AU beserta pengorganisasiannya yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan operasi matra, operasi mendukung operasi matra lain, serta mendukung operasi gabungan TNI.

27.       Strategi. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan operasi udara berbasis kematraan TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi TNI pada masa 15 tahun mendatang, sebagai berikut  :

a.         Tujuan.   TNI AU memiliki operasi udara yang selalu dapat mengikuti perkembangan ancaman dan sesuai dengan konsep kematraan TNI, dengan pengorganisasian yang memegang teguh azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

b.         Sasaran.   Sasaran yang akan dicapai dibagi dalam tiga tahap sebagai berikut  :

1)         Sasaran Tahap I (5 Tahun Pertama) adalah sebagai berikut :

a)         Adanya upaya mewujudkan lembaga Pusat Doktrin TNI AU sebagai penanggung-jawab siklus penyusunan, revisi dan pengendalian piranti lunak TNI AU.

b)         Adanya piranti lunak tentang siklus penyusunan dan revisi doktrin dan buku petunjuk di lingkungan TNI AU.

c)         Adanya kesatuan usaha untuk mewujudkan operasi udara yang sesuai dengan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

d)         Adanya inisiasi untuk mewujudkan kesatuan komando kendali dalam pengorganisasian operasi udara di tingkat Kogasgab TNI dan komando kewilayahan TNI AU.

2)         Sasaran Tahap II (5 Tahun Kedua) adalah sebagai berikut  :

a)         Lembaga Pusat Doktrin TNI AU telah menjadi center of excellence penyusunan piranti lunak operasi TNI AU.

b)         Operasi udara berbasis kematraan TNI  telah dapat disusun dan disahkan sebagai bagian operasi TNI.

c)         Dimulainya proses persiapan dan transisi untuk mewujudkan kesatuan komando dan kendali dalam operasi udara oleh Komando Kewilayahan TNI.

3)         Sasaran tahap III (5 Tahun Ketiga) adalah sebagai berikut  :

a)            Operasi udara berbasis kematraan telah diaplikasikan dengan baik dalam operasi TNI di bawah Komando Gabungan TNI dan Komando Kewilayahan TNI.

b)         Pengorganisasian Komando Kewilayahan TNI AU telah sesuai dengan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

c.         Subyek, Obyek dan Metode.

1)         Subyek.   Sebagai subyek dari konsepsi ini adalah sebagai berikut :

a)         Presiden.   Bertugas mengesahkan reorganisasi Kohanudnas, karena Kohanudnas dibentuk berdasarkan Ketetapan Presiden pada tahun 1962, maka ijin untuk melaksanakan reorganisasi juga harus menggunakan Keputusan Presiden.

b)         Departemen Pertahanan. Bertugas merumuskan dan mengeluarkan kebijakan anggaran serta lain-lainnya, yang berkaitan dengan perubahan organisasi di lingkungan TNI dan angkatan.

c)         Mabes TNI.    Bertugas merumuskan kebijakan operasi yang bersifat gabungan berserta pengorganisasiannya.

d)         Mabes TNI AU.   Bertugas menyusun dan mendiskusikan kebijakan operasi pada tingkat matra beserta piranti lunak dan pengorganisasiannya.

e)         Kotama TNI AU dan Kohanudnas.   Bertugas melatihkan, memberikan evaluasi dan saran masukan tentang piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya.

f)          Lembaga Pendidikan TNI AU.  Bertugas melaksanakan menguji, mengevaluasi dan memberikan saran masukan.

g)         Wing.   Bertugas melatihkan, memberikan evaluasi dan saran masukan tentang piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya.

h)         Pakar Ilmu Keudaraan (Sipil maupun TNI).  Bertugas memberikan evaluasi dan saran masukan tentang piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya.

2)         Obyek.   Obyek yang digunakan dalam konsepsi ini adalah sebagai berikut :

a)         Piranti Lunak.   Piranti lunak yang menjadi obyek dari naskah ini adalah yang berhubungan dengan proses penyusunan operasi udara TNI dan pengorganisasiannya.

b)         Organisasi.    Organisasi yang menjadi obyek dari naskah ini adalah yang berhubungan dengan komando yang menyelenggarakan operasi udara sebagai operasi mandiri ataupun dalam bentuk operasi gabungan.

3)         Metode.   Metode yang digunakan dalam naskah ini adalah sebagai berikut :

a)         Diskusi.   Diskusi dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti seminar, pembentukan kelompok kerja ataupun diskusi biasa di satuan.

b)         Sosialisasi.   Sosialisasi perlu dilakukan agar semua insan TNI AU mengetahui permasalahan operasi udara dan memberikan sumbang-saran bagi pemecahan masalah.

c)         Pendidikan dan Pelatihan.  Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan terhadap personel TNI AU agar dapat memahami dan menggunakan pengetahuan terbaru tentang operasi udara dan pengorganisasiannya.

d)         Koordinasi. Perubahan piranti lunak dan organisasi  memerlukan koordinasi yang baik dengan komando atas maupun instansi samping.

e)         Penyusunan.   Penyusunan piranti lunak diperlukan untuk melegitimasi konsepsi operasi udara yang saat ini sedang dikonsepsikan.

f)          Pengujian.   Pengujian piranti lunak dan pengorganisasian operasi udara diperlukan sebagai syarat optimalnya operasi udara yang disusun.

g)         Pelatihan.   Pelatihan merupakan bagian dari aktualisasi dan pengujian konsepsi operasi udara yang telah disusun.

h)         Evaluasi.   Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat legitimasi, efektifitas dan efisiensi konsepsi operasi udara di medan operasi.

i)          Reorganisasi.   Reorganisasi diperlukan untuk mewujudkan organisasi baru yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan operasi udara.

j)          Revisi. Revisi dilaksanakan terhadap piranti lunak yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan operasi.

d.         Sarana dan Prasarana.   Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam konsepsi ini adalah sebagai berikut  :

1)             Alutsista Udara.   Digunakan untuk menguji piranti lunak operasi dalam operasi udara yang sesungguhnya.

2)         Pusat Olah Yudha.  Digunakan untuk menguji efektifitas serta efisiensi perencanaan dan kodal operasi udara.

28.       Upaya-upaya.   Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan strategi untuk mewujudkan operasi udara TNI AU berbasis kematraan TNI beserta pengorganisasiannya adalah sebagai berikut  :

a.         Tahap I.   Dalam rangka mewujudkan sasaran Tahap I yang berlangsung pada 5 tahun pertama, dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut  :

1)         Piranti Lunak.   Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan piranti lunak operasi udara TNI AU pada masa lima tahun pertama adalah sebagai berikut  :

a)         Mabes TNI melaksanakan diskusi, pengkajian dan evaluasi tentang piranti lunak yang berkaitan dengan penggunaan operasi udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, serta pengorganisasian operasi udara pada komando kewilayahan TNI dan TNI AU.

b)         Mabes TNI AU melaksanakan beberapa langkah persiapan sebagai berikut  :

(1)           Srenaau membuat perencanaan untuk mengkaji, mendiskusikan dan mensosialisasikan rencana penyusunan piranti lunak Siklus Penyusunan Doktrin dan Buku Petunjuk TNI AU, yang di dalamnya termuat peran lembaga Pusat Doktrin TNI AU sebagai centre of excellence. Lembaga ini adalah lembaga yang independen, dikepalai oleh seorang dan langsung berada di bawah Kepala Staf TNI AU. Model siklus penyusunan doktrin yang disarankan dapat dilihat di gambar berikut.

Gambar  3.   Model Siklus Penyusunan Piranti Lunak TNI AU Yang Disarankan.

(2)        Staf Operasi Mabesau mengkaji, mengevaluasi, mendiskusikan dan merencanakan revisi piranti lunak operasi udara yang sudah ada saat ini beserta pengorganisasiannya dalam Kogasgab TNI, sebagaimana tercantum Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/163/V/2003 tentang Operasi Gabungan TNI dan Surat Keputusan Kasau Nomor Skep/167/VIII/2004 tentang Operasi Udara pada Operasi Gabungan, berikutnya dilanjutkan menyusun piranti lunak operasi udara berbasis kematraan TNI beserta pengorganisasiannya yang sesuai dengan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara, agar lebih efektif dan efisien dalam aplikasinya dalam medan operasi.

(3)        Srenaau dan Sopsau mengkaji, mengevaluasi dan mendiskusikan piranti lunak komando kewilayahan TNI AU, berbagai permasalahan yang terjadi, serta upaya pemecahan persoalan di masa mendatang.

c)         Kotamaops TNI AU melaksanakan diskusi, evaluasi dan pengkajian tentang piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya di tingkat Kotama, dalam OMP dan OMSP, di wilayah operasi dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan prinsip penggunaan kekuatan udara, untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan operasi.

d)         Lembaga Pendidikan TNI AU dalam hal ini Seskoau dan lembaga pendidikan di bawah Kodikau bekerja-sama dengan Srenaau, Sopsau dan Kotamaops TNI AU, melakukan diskusi, pengkajian dan evaluasi lanjutan tentang piranti lunak siklus penyusunan doktrin, operasi udara berbasis kematraan TNI dan pengorganisasiannya dalam Kogasgab TNI dan komando kewilayahan TNI AU.

e)         Wing bekerja-sama dengan Kotamaops untuk melakukan diskusi, pengkajian dan evaluasi piranti lunak yang mengatur siklus penyusunan doktrin, piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya dalam Kogasgab TNI dan komando kewilayahan TNI AU.

f)          Pakar ilmu keudaraan yang ditunjuk, melaksanakan pengkajian, mengevaluasi dan mendiskusikan berbagai aspek terkait rencana revisi piranti lunak penyusunan doktrin, piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya.

2)         Organisasi.  Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pengorganisasian operasi udara berbasis kematraan TNI pada masa lima tahun pertama adalah sebagai berikut  :

a)         Departemen Pertahanan melaksanakan pengkajian, diskusi dan evaluasi tentang rencana reorganisasi komando kewilayahan TNI AU beserta alutsista yang dimiliki, kaitannya dengan kemampuan anggaran dan dukungan lain yang dimiliki pemerintah untuk mendukung rencana tersebut.

b)         Mabes TNI melaksanakan diskusi, evaluasi dan pengkajian terhadap struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan, baik pada kondisi masa perang dan damai atau kondisi OMP dan OMSP.

c)         Mabes TNI AU melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

(1)       Srena dan Sops Mabesau bekerja sama dengan Kohanudnas dan Koopsau, lembaga pendidikan TNI AU  melaksanakan diskusi, evaluasi dan pengkajian tentang rencana organisasi Pusat Doktrin TNI AU.

(2)       Srena dan Sops Mabesau bekerja-sama dengan Kohanudnas dan Koopsau melaksanakan diskusi, evaluasi dan pengkajian terhadap penggunaan alutsista udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan, baik pada kondisi masa perang dan damai, atau kondisi OMP dan OMSP.

d)         Kotama TNI AU bekerja-sama dengan Pangkalan Udara dan Wing melaksanakan diskusi, evaluasi, pengkajian, pengujian serta pelatihan terhadap penggunaan alutsista udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan.

e)         Lembaga Pendidikan TNI AU melaksanakan diskusi, evaluasi dan pengkajian terhadap penggunaan alutsista udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU.

f)          Wing melaksanakan diskusi, evaluasi, pengkajian serta pendidikan dan latihan terhadap pengorganisasian operasi udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU.

g)         Pakar ilmu Keudaraan memberikan sumbang saran tentang susunan organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU.

b.         Tahap II.   Dalam rangka mewujudkan sasaran Tahap II yang berlangsung pada 5 tahun kedua, dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut  :

1)         Piranti Lunak.   Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan piranti lunak operasi udara TNI AU pada masa lima tahun kedua adalah sebagai berikut  :

a)         Mabes TNI mengesahkan piranti lunak yang berkaitan dengan penggunaan operasi udara berbasis kematraan TNI pada operasi gabungan TNI beserta pengorganisasiannya.

Gambar 4.       Operasi udara TNI AU Berbasis Kematraan TNI.

b)         Mabesau telah mengesahkan dan mensosialisasikan piranti lunak tentang siklus penyusunan seluruh doktrin dan buku petunjuk di lingkungan TNI AU, piranti lunak lembaga Pusat Doktrin TNI AU, piranti lunak operasi udara berbasis kematraan TNI beserta pengorganisasiannya.

c)         Mabesau mengkaji piranti lunak kesatuan komando-kendali antara komando kewilayahan TNI AU dan Kohanudnas, dalam rangka pelaksanaan operasi udara dalam kondisi damai di wilayah NKRI.

d)         Kotamaops TNI AU mengesahkan piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya di tingkat Kotama beserta jajarannya, serta terus memberikan sumbang-saran kepada Mabesau, berdasarkan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara, untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan operasi.

d)         Lembaga Pendidikan TNI AU bekerja-sama dengan Pusat Doktrin TNI AU, melakukan diskusi, pengkajian dan evaluasi lanjutan tentang doktrin operasi udara berbasis kematraan TNI dan pengorganisasiannya.

e)         Wing bekerja-sama dengan Kotamaops menyusun berbagai protap operasi udara dan pengorganisasiannya di level taktis, serta memberikan sumbang saran tentang berbagai permasalahan operasi udara dan pengorganisasiannya.

2)         Organisasi. Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pengorganisasian operasi udara berbasis kematraan TNI pada masa lima tahun kedua adalah sebagai berikut  :

a)         Departemen Pertahanan memproses rencana dukungan terhadap rencana pendirian Pusat Doktrin TNI AU dan mewujudkan kesatuan komando organisasi komando kewilayahan TNI AU beserta alutsista yang dimiliki.

b)         Mabes TNI menggunakan struktur organisasi Kogasgab TNI yang mengacu pada kematraan TNI AU, dimana dalam pelaksanaan operasi udara pada operasi gabungan TNI maka seluruh alutsista matra udara berada di bawah Kogasud, apapun operasi gabungan yang akan dilaksanakan. Semua kekuatan udara atau unsur hanud aktif dan pasif Kohanudnas di-BKO-kan dibawah Kogasud, namun masih berlaku garis koordinasi.  Visualisasi transisi perubahan pengorganisasian operasi udara pada Kogasgab TNI secara umum dapat dilihat pada beberapa gambar di bawah.

Gambar 5.       Pengorganisasian operasi udara pada Kogasgab TNI pada masa transisi. Kogasud dan Kohanudnas berlaku jalur koordinasi.  Pada saat negara dalam kondisi darurat militer dan Kogasgab TNI terbentuk, maka semua unsur hanud aktif dan pasif Kohanudnas di-BKO-kan ke Kogasud.

b)         Mabes TNI menyiapkan masa transisi terhadap reorganisasi Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan.

c)         Mabes TNI AU telah mendidik, melatihkan dan mensosialisasikan perubahan pengorganisasian operasi udara pada Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan.

d)         Kotama TNI AU telah menguji, mendidik, melatihkan dan mensosialisasikan perubahan pengorganisasian operasi udara pada Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan.

e)         Lembaga Pendidikan TNI AU bekerja-sama dengan Pusat Doktrin TNI AU terus melaksanakan diskusi, evaluasi dan pengkajian lanjutan terhadap penggunaan alutsista udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU.

f)          Wing melaksanakan evaluasi, pengkajian serta pendidikan dan latihan lanjutan terhadap pengorganisasian operasi udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU.

c.         Tahap III.   Dalam rangka mewujudkan sasaran Tahap III yang berlangsung pada 5 tahun ketiga, dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut  :

1)         Piranti Lunak.   Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan piranti lunak operasi udara TNI AU pada masa lima tahun ketiga adalah sebagai berikut  :

a)             Presiden telah mengesahkan piranti lunak tentang peleburan Kohanudnas dan Koopsau, serta memberi wewenang kepada Mabes TNI untuk menetapkan bentuk Komando Kewilayahan yang baru, untuk mewujudkan kesatuan komando dalam pelaksanaan operasi udara oleh Komando Kewilayahan, baik dalam OMP maupun OMSP.

b)         Departemen Pertahanan mengesahkan seluruh piranti lunak berkaitan tentang dukungan anggaran dan aspek-aspek lainnya berkaitan pembentukan Komando Kewilayahan TNI AU yang baru.

c)         Mabes TNI mengesahkan hasil evaluasi dan pengujian seluruh piranti lunak yang berkaitan dengan penggunaan operasi udara berbasis kematraan TNI pada operasi gabungan TNI oleh Kogasgab TNI dan Komando Kewilayahan TNI beserta pengorganisasiannya.

d)         Mabesau mengesahkan hasil evaluasi, pengkajian dan pengujian piranti lunak operasi udara berbasis kematraan TNI beserta pengorganisasiannya.

e)         Mabesau mengesahkan piranti lunak organisasi komando kewilayahan TNI AU yang baru, yang merupakan perpaduan dan peleburan antara Kohanudnas dan Koopsau.

Gambar 6.     Model pengorganisasian pelaksanaan operasi udara pada Komando Kewilayahan TNI AU atau Kogasgab TNI.  Dalam pelaksanaan operasi udara gabungan masa damai, kodal unsur kekuatan udara atau unsur hanud AD dan AL juga berada di bawah Komando Pusat Operasi Udara (sebagaimana Kohanudnas saat ini).   Dalam hal Kogasgab TN sudah terbentuk  untuk operasi militer dalam negeri, maka Panglima Komando Wilayah Udara dimana operasi berlangsung secara otomatis ditunjuk sebagai Panglima.

f)          Kotamaops TNI AU terus memantapkan piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya di tingkat Kotama beserta jajarannya, serta terus memberikan sumbang-saran tentang pengorganisasian operasi udara kepada Mabesau, berdasarkan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

g)         Lembaga Pendidikan TNI AU bekerja-sama dengan Pusat Doktrin TNI AU terus mengevaluasi doktrin operasi udara berbasis kematraan TNI dan pengorganisasiannya.

h)         Wing melaksanakan semua doktrin, buku petunjuk dan protap operasi udara dan pengorganisasiannya di level taktis, serta memberikan sumbang saran tentang operasi udara dan pengorganisasiannya.

2)         Organisasi.  Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pengorganisasian operasi udara berbasis kematraan TNI pada masa lima tahun ketiga adalah sebagai berikut  :

a)         Departemen Pertahanan telah menyelesaikan semua dukungan organisasi komando kewilayahan TNI AU yang baru beserta alutsista yang akan dimiliki.

b)         Mabes TNI menetapkan komando kewilayahan TNI AU yang baru yang memiliki batas geografis yang jelas dan tiap komando dapat melaksanakan semua operasi udara.

c)         Mabes TNI AU melanjutkan upaya pemantapan pengorganisasian operasi udara pada Kogasgab TNI dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan.

d)         Kotama TNI AU telah mampu melaksanakan semua operasi udara sesuai dengan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

e)         Lembaga Pendidikan TNI AU bekerja-sama dengan Pusat Doktrin TNI AU memantapkan penggunaan alutsista udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI dan Komando Kewilayahan TNI AU.

f)          Wing telah memahami pengorganisasian operasi udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI dan Komando Kewilayahan TNI AU.

29.     Dalam rangka mewujudkan operasi udara yang berbasis kematraan TNI maka kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan konsepsi ini adalah komitmen Mabesau untuk memiliki operasi udara dan pengorganisasiannya yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tugas-tugasnya.  Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan strategi yang memuat tujuan, sasaran, subyek, obyek, metode dan sarana-prasarana yang akan digunakan untuk melaksanakan konsepsi, serta melaksanakan berbagai macam upaya untuk mengatasi permasalahan yang terbagi menjadi tiga tahapan waktu .

BAB VII PENUTUP


30.       Kesimpulan.  Beberapa hal yang bisa disimpulkan dari penulisan naskah ini adalah sebagai berikut :

a.         Landasan pemikiran yang digunakan adalah perkembangan operasi udara TNI AU sebagai landasan historis yaitu perkembangan operasi udara TNI AU, landasan filosofis yaitu Pancasila dan UUD 1945, landasan konseptual berupa Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, landasan operasional yaitu UU RI Nomor 3 Tahun 2002, UU RI Nomor 34 Tahun 2003, Doktrin TNI, Doktrin TNI AU dan Sistem Perencanaan Operasi TNI, sedangkan landasan teori adalah  US Basic Doctrine, RAAF Air Power Doctrine dan Azas/Prinsip Penggunaan Kekuatan Udara.

b.         Pada saat ini konsep pelaksanaan operasi udara TNI AU didasarkan pada Doktrin TNI AU SBP 2007 yang membagi operasi udara menjadi lima buah yaitu OSUS, OLUO, Opshanud, Opsdukud dan Opsinfo.   Namun demikian berbagai permasalahan masih terjadi terutama berkaitan dengan piranti lunak dan pengorganisasian operasi udara. Dalam menentukan pola dan jenis operasi udara diperlukan siklus penyusunan doktrin yang dikelola sebuah Pusat Doktrin TNI AU.  Karena sampai saat ini TNI AU belum memiliki siklus penyusunan doktrin dan tidak ada lembaga pusat doktrin yang bertugas  mengendalikan doktrin dan perangkat lunak yang dimiliki oleh TNI AU, maka kualitas operasi udara dan pengorganisasiannya belum baik.  Saat ini doktrin dan perangkat lunak TNI AU disusun secara instan melewati pembentukan kelompok kerja, serta tidak melalui riset dan uji coba di tingkat lapangan, sehingga sering timbul di lapangan termasuk pengorganisasiannya.

c.         Perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi konsepsi operasi udara pada masa mendatang adalah pengaruh perkembangan operasi udara dan pengorganisasiannya di tingkat global, regional, nasional, serta beberapa peluang dan kendala dalam pelaksanaanya.   Pada tingkat global bisa dilihat bahwa dengan operasi udara lebih difokuskan pada wilayah ancaman atau kematraan. Hal inipun akhirnya digunakan oleh AU di negara-negara Eropa dan Australia.   Sementara untuk negara-negara Asia Tenggara yang memiliki AU yang kecil, memiliki postur organisasi yang efektif dan efisien, dan tidak seperti TNI AU yang cenderung padat karya.  Berbagai perkembangan lingkungan strategis tersebut harus menjadi pembelajaran untuk mengembangkan kualitas operasi udara dan pengorganisasiannya, walaupun terdapat berbagai peluang dan kendala.

c. Operasi udara berbasis kematraan TNI, mengelompokkan operasi yang bersifat tempur didasarkan pada proyeksi matra.  Konsep sederhananya, adalah berdasarkan wilayah dari dan di mana ancaman berada. Musuh menyerang dari atau melalui udara dihadapi dan dihancurkan dengan Operasi Lawan Udara.  Musuh yang berada di laut dihancurkan dengan Operasi Lawan Laut.  Musuh berada di darat dihancurkan dengan Operasi Lawan Darat.   Menghancurkan pusat kekuatan musuh atau melumpuhkan niat perang musuh dengan Operasi Serangan Strategis.  Operasi yang mendukung keempat operasi tersebut dengan menggunakan alutsista udara disebut Operasi Dukungan Udara.   Misi-misi lain yang mendukung kesuksesan operasi udara, digabungkan sebagai Operasi Khusus.

d.         Dalam rangka mewujudkan operasi udara yang berbasis kematraan TNI, diwujudkan melalui rumusan strategi dan berbagai upaya sehingga operasi udara tersebut dan pengorganisasiannya bisa berjalan lebih efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tugas-tugas TNI AU dan TNI.  Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran adalah 15 tahun dan dibagi menjadi tiga tahap pelaksanaan.   Pada akhirnya diharapkan agar 6 operasi udara TNI AU yang berbasis kematraan TNI dan pengorganisasiannya dapat dilaksanakan sesuai dengan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

31.       Saran.  Beberapa hal yang bisa disarankan berkaitan penulisan naskah ini adalah sebagai berikut :

a.         Apabila kita mengacu pada pelaksanaan operasi gabungan di negara-negara maju yang pernah dilakukan di seluruh penjuru dunia, dalam jumlah kekuatan yang besar, maka struktur organisasi Kogasgab tidak berdasarkan jumlah operasi gabungan yang dilaksanakan, tetap berdasarkan kematraan.   Apapun bentuk dan jumlah operasi gabungan yang akan dilaksanakan maka Kogasgab tetap membawahi Sub Kogasgab berdasarkan kematraan.   Hendaknya TNI juga mencontoh konsep tersebut agar komando-kendali tidak terlalu rumit dan sesuai dengan pembinaan kemampuan di matra masing-masing.

Gambar 7.     Saran model pengorganisasian Komando Gabungan TNI berdasarkan kematraan TNI, untuk melaksanakan semua jenis operasi gabungan.

b.         Agar dukungan anggaran untuk TNI AU dapat ditingkatkan, serta sistem pembagian anggaran yang lebih banyak mempertimbangkan jumlah Satuan Kerja dan jumlah personel dapat dikoreksi.  Sebagai contoh Pemerintah AS selalu membagi anggaran untuk masing-masing matra dengan selisih di bawah 2%. Anggaran pertahanan AS tahun 2008, AD 110.3 milyar dollar (25.1%),   AL dan Marinir 127.1 milyar dollar (28.8%) dan AU 130.2 miliar dollar (29.5%).   Sementara dalam organisasi TNI, jumlah anggaran yang diterima TNI AU adalah 70% dari jumlah yang diterima TNI AL, serta 23% dari jumlah yang diterima TNI AD.

c.         Seluruh alutsista Kohanudnas yang telah dibangun dengan harga mahal menjadi dasar pembangunan organisasi beserta sarana-prasarana Komando Pusat Operasi Udara, sedangkan sarana-prasarana Kosekhanudnas dan Koopsau menjadi embrio Komando Wilayah Udara yang berada di bawah kodal Komando Pusat Operasi Udara.

32.       Demikian penulisan naskah tentang konsepsi operasi udara TNI AU berbasis kematraan TNI dalam rangka mendukung operasi TNI pada masa 15  tahun mendatang, dengan  tujuan agar menjadi bahan masukan bagi pimpinan TNI dan TNI AU dalam menyusun pola operasi yang lebih baik di masa mendatang.

Finalis Karya Tulis Ilmiah TNI (Disertai lampiran-lampiran)

Madiun,     Juli  2009


[1] Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/I/2007 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma.

[2] Surat Keputusan Kasau Nomor Skep/475/XII/2006 tentang Buku Petunjuk Induk Operasi TNI AU.

[3] Surat Keputusan Kasau Nomor Skep/167/VIII/2004 tentang Bujuklak TNI AU tentang Operasi Udara Pada Operasi Gabungan TNI.

[4] Surat Keputusan Kasau Nomor Skep/475/XII/2006 tentang Buku Petunjuk Induk Operasi TNI AU.

[5] Surat Keputusan Kasau Nomor Kep/3/IV/2007 tentang Doktrin TNI AU SBP.

[6] Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep 329/IX/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan Operasi TNI.

[7] Air Force Doctrine Document (AFDD)2-1.2 tanggal 20 Mei 1998 tentang Strategic Attack.

[8] Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/364/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang OMSP TNI.

[9] Surat Keputusan Kasau Nomor Skep/475/XII/2006 tentang Buku Petunjuk Induk Operasi TNI AU.

[10] Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/163/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Operasi Gabungan TNI.

[11] Keputusan Kasau Nomor Kep/3/IV/2007 tentang Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa.

[12] Ibid.

[13] Air Force Doctrine Document 1 USAF tanggal 17 November 2003 tentang Air Force Basic Doctrine.

[14] Dr James A. Mowbray, Air force Doctrine Problems 1926-Present, Air War College Faculty, hlm. 25

PENGERTIAN-PENGERTIAN

1.      Doktrin. Doktrin merupakan prinsip-prinsip dasar dimana sebuah kekuatan militer mengarahkan tugas-tugasnya dalam pencapaian tujuan nasional. Doktrin membentuk cara bagi Angkatan Udara untuk mengorganisasi, melatih, melengkapi dan mempertahankan kemampuannya.[1]

2.         Peran. Peran merupakan beberapa tujuan yang akan dicapai secara terus-menerus dan bermakna luas, menurut dasar hukum yang berlaku.   Peran dari Angkatan Udara adalah untuk mengorganisasi, melatih dan melengkapi kekuatan udara yang akan digunakan untuk melaksanakan operasi udara.[2]

3.         Misi. Tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada komandan lapangan, atau dari seorang komandan lapangan kepada anak buahnya.[3]

4.         Fungsi.  Fungsi merupakan kewenangan yang diberikan sehingga suatu satuan dapat melaksanakan peran yang diamanatkan.[4]

5.         Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi.   Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai lima tahunan.[5]

6.         Sasaran.   Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.   Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.[6]

7.         Transformasi Militer.  Transformasi adalah istilah yang lazim digunakan untuk memaknai upaya perubahan berskala besar dalam organisasi militer. Transformasi militer diambil dari kata military transformation yang bermakna “A process that shapes the changing nature of military competition and cooperation through new combinations of concepts, capabilities, people and organizations that exploit our nation’s advantages and protect against our asymmetric vulnerabilities to sustain our strategic position, which helps underpin peace and stability in the world”.[7] Artinya adalah sebuah proses yang membentuk perubahan atas kerjasama dan perlombaan militer melalui kombinasi baru dari konsep, kemampuan, rakyat dan organisasi yang mengeploitasi keunggulan nasional serta melindungi terhadap kerawanan yang asimetris untuk mempertahankan posisi strategi, yang membantu memantapkan perdamaian dan stabilitas dunia.

8.         Visi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.  Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.[8]


[1] USAF Air Force Basic Doctrine.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Department of Defense, Military Transformation A Strategy Approach, Office of the Secretary of Defense, 1000 Defense Pentagon,Washington, DC, http://www.oft.osd.mil/fall/2003.

[8] Ibid.

BENTUK KOGASGAB USA

BENTUK ORGANISASI KOMANDO WILAYAH PERTAHANAN USA

CONTOH SIKLUS PENYUSUNAN DOKTRIN VERSI-1   (AU AUSTRALIA TYPICAL)


CONTOH SIKLUS PENYUSUNAN DOKTRIN VERSI-2




3 Komentar

  1. Dayatmoko mengatakan:

    Luar biasa sangat inspiratif tulisan pak Budi. Bapak Budhi apakah punya tulisan tentang Operasi penyekatan Udara? Operasi penyekatan udara itu apa sih? mohon bantuan. terima kasih.

    • budhiachmadi mengatakan:

      dalaam bahasa inggris adalah air interdiction yaitu operasi udara untuk menyergap pergerakan pasukan darat dengan tembakan dari udara ke darat. Namun demikian istilah sekarang sudah banyak berubah dimana USAF sendiri sudah menggabungkan semua operasi utk musuh di udara, darat dan laut masing2 menjadi hanya Counter Air Operation, Counter Land Operation, Counter Sea Operation, lainnya ada Strategic Attack Operation dll (USAF punya 17 operasi udara, namun yg pokok hanya 4 tersebut)

  2. Dayatmoko mengatakan:

    Pak Budhi, apakah TNI AU pernah melakukan operasi penyekatan udara dalam berbagai operasi yang pernah dilakukan?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: