Beranda » Pertahanan dan Keamanan

Category Archives: Pertahanan dan Keamanan

Demokrasi, Keamanan, dan Kesejahteraan

GambarDjoko Suyanto ;  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
KOMPAS, 13 Desember 2012
 
 
 
Bapak Bangsa Mohammad Hatta pernah mengingatkan, ”Kemerdekaan Indonesia hanya bisa langgeng dalam demokrasi.”
 
Namun, jalan menuju demokrasi amat berliku. Indonesia telah menempuh riuh-rendahnya demokrasi sejak kemerdekaan dengan tatanan demokrasi multipartai, kegaduhan politik akibat model demokrasi ”populis-otoritarian” era Presiden Soekarno, hingga developmental-authoritarian era Presiden Soeharto.
 
Amartya Sen menegaskan bahwa ”Tak ada rakyat di negara demokrasi yang mengalami kelaparan”, tetapi kita juga tahu bahwa demokrasi tidak selalu memicu kemakmuran. Mungkin juga beberapa negara menjadi makmur tanpa demokrasi, tetapi saya yakin bahwa dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, semakin kecil kemungkinan arah negara menyimpang dari tujuan demokrasi.
 
Tertempa gejolak demokrasi pascareformasi, Indonesia telah menumbuhkan dinamika demokrasi paling vibrant di Asia Tenggara. Laporan The Freedom House tahun 2011 menyebutkan, masyarakat Indonesia adalah satu-satunya yang ”bebas” berdemokrasi di Asia Tenggara.
 
Ekonomi Maju
 
Dalam bidang ekonomi, Indonesia kini menjadi negara anggota G-20. Kemajuan signifikan sudah diraih jika membandingkan angka tahun 2000 dengan 2010. Pertumbuhan ekonomi kita naik rata-rata 5,2 persen setahun dan hanya kalah dari India dan China. Pendapatan per kapita naik dari 2.120 dollar AS menjadi 4.190 dollar AS.
 
Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan, penganggur bisa ditekan dari 12,63 juta (11,2 persen) menjadi 8,32 juta (7,1 persen). Penduduk miskin turun dari 47,97 juta (23,4 persen) menjadi 21,02 juta (12,5 persen). Jumlah kelas menengah naik dari 40 juta (19 persen) menjadi 130 juta (54,1 persen). Tingkat inflasi ditekan rata-rata menjadi 6 persen. Hal ini berkat pengelolaan ekonomi makro yang sehat disertai kebijakan pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment.
 
Agar bisa lestari, instalasi kepolitikan harus berpadanan dengan instalasi keamanan, sesuai konsep deklarasi HAM yang menempatkan kemerdekaan dan keamanan individu dalam satu kalimat. Artinya, pengelolaan keamanan harus memiliki relasi timbal balik dengan demokrasi. Maka jika bentuk dan karakter relasi negara dengan warga berubah di sektor keamanan, aparat harus mengupayakan pendekatan sosial dan hukum yang nonmiliteristik dalam penyelesaian konflik.
 
Upaya selanjutnya adalah pertama, sebisa mungkin mencegah konflik. Kedua, apabila telah terjadi konflik, pendekatan hukum dikedepankan. Ketiga, mendorong kesediaan saling memberi dan menerima untuk membangun kepercayaan. Keempat, mengaktifkan kepemimpinan di tingkat lokal. Kelima, manajemen pascakonflik untuk memelihara perdamaian dan mencegah keberulangan.
 
Penanganan Terorisme
 
Penting juga saya menyinggung peran demokrasi dalam penanganan terorisme di Tanah Air. Kurun 2000-2012 telah terjadi 234 tindak pidana terorisme. Selain program deradikalisasi dan kerja sama internasional, Indonesia juga memilih strategi penegakan hukum yang lebih sulit dibanding extrajudicial.
 
Untuk mengungkap terorisme, semua kasus harus dibuktikan secara hukum dan perlu cukup bukti untuk mendakwanya. Bukan hanya berani saat menangkap, pemerintah juga membebaskan mereka bila tidak cukup bukti. Inilah aplikasi demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Hingga kini, 732 tersangka terorisme ditangkap.
Maka karakter demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mampu mentransformasikan konflik menuju konsensus dan perdamaian, demokrasi yang menyumbang harmoni. Indonesia yang demokratis, aman, dan kuat secara ekonomi, akan berkontribusi pada stabilitas dan harmoni kawasan dan dunia.
 
Indonesia dengan kemajuan ekonomi dan politik saat ini juga berperan aktif menyelesaikan masalah-masalah di ASEAN, termasuk Myanmar. Dalam KTT ASEAN ke-21 di Pnom Penh, Kamboja, Indonesia ikut mendorong lahirnya ASEAN Human Rights Declaration, berikut mendirikan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation.
 
Kita semua telah memilih demokrasi sebagai jalan hidup. Agar praktik demokrasi semakin dewasa, ia harus berdampak positif bagi kualitas hidup rakyat. Untuk itu, dua hal penting perlu dilakukan. Pertama, demokrasi harus melahirkan institusi publik yang efektif dan bertata kelola baik. Kedua, demokrasi harus melibatkan partisipasi publik dalam pembentukan dan pengawasan kebijakan publik.
 

Demokrasi meniscayakan ruang dan kesempatan yang lebih luas untuk memperbaiki diri.

ANALOGI SEJARAH DALAM KEBIJAKAN KEAMANAN

Dalam berbagai perdebatan menyikapi rencana Undang-Undang Keamanan Nasional (UU Kamnas), kita beberapa kali mendengar penggunaan analogi sejarah, yang pro ataupun kontra.  Hal ini wajar tentunya, karena penggunaan analogi sejarah adalah senjata ampuh dalam debat politik.   Berkaitan UU Kamnas,  pemikiran yang pro lebih fokus pada analogi sejarah terbaru, bahwa Kamnas sejak era reformasi masih berpori, rentan permasalahan koordinasi antar lembaga atau koordinasi cepat tanggap.  Sementara pihak yang kontra, menggunakan analogi sejarah era orde baru, dimana TNI dicurigai ingin kembali “naik panggung”.

Ada banyak contoh populer tentang penggunaan analogi sejarah di bidang keamanan, baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah.   Presiden Truman berhasil meyakinkan konggres untuk terlibat dalam Perang Korea, karena menganalogikan invasi Korea Utara atas Korea Selatan pada tahun 1950 seperti aksi Jerman semasa Hitler berkuasa.  Presiden Obama dan beberapa LSM AS menggunakan analogi “AS tidak belajar dari kegagalan Perang Vietnam” untuk mengkritisi kebijakan Presiden Bush di Irak.  Di Indonesia, Presiden Soekarno menyihir rakyat dengan analogi “memerangi neo-kolonialisme”.  Presiden Soeharto dan rakyat pada masa orde baru menggunakan analogi “memerangi komunisme peninggalan orde lama” dan berikutnya pemerintah, LSM dan rakyat pada masa era reformasi menggunakan analogi “rezim orde baru yang opresif”.

Tulisan ini tidak untuk menanggapi substansi dari UU Kamnas, namun mendiskripsikan bagaimana penggunaan analogi sejarah yang benar akan membantu berkontribusi nyata dalam perumusan kebijakan keamanan tersebut.

Analogi Sejarah dan Permasalahannya

Analogi sejarah dalam tata kelola keamanan adalah kesimpulan bahwa dua atau lebih peristiwa dari masa lalu yang identik, akan identik pula pada peristiwa yang terjadi di masa mendatang.  Hal ini dipengaruhi sebuah keyakinan bahwa sejarah adalah pengulangan atas dirinya sendiri.  Maka, analogi sejarah digunakan dalam debat publik untuk memudahkan proses identifikasi pra-kejadian di masa depan yang memiliki hubungan sebab-akibat yang identik dengan peristiwa di masa lalu.

Walaupun populer, banyak faktor menyebabkan gagalnya penggunaan analogi sejarah dalam tata kelola keamanan.   Salah satunya adalah akibat sulitnya melepaskan diri dari intervensi psikologis personal dan kelompok, atau akibat turbulensi politik.  Intervensi psikologis akan menghasilkan retorika palsu, dimana analogi sejarah hanya diambil kulit luarnya saja, atau dengan kualitas seadanya.  Dalam konteks ini, analogi sejarah bisa digunakan untuk sekedar mendelegitimasi kebijakan pemerintah, atau sebaliknya.  Intervensi psikologis juga akan membiarkan akuntabilitas analogi sejarah pada kualitas terendah, miskin data empiris, bahkan membelokkan isu substansial demi kepentingan sepihak.

Kegagalan analogi sejarah juga disebabkan oleh kemalasan beranalogi secara akademis. Dalam berbagai kasus, analogi sejarah banyak ditempatkan sebagai dua fakta sederhana, bernama sejarah “putih” dan “hitam”.   Akibatnya, sedikit orang mau mencari nasehat dari detail sejarah karena lebih sibuk memvonis sejarah itu sendiri.  Alih-alih memperkaya analogi sejarah dengan berbagai kajian akademis dan data empirisnya, para aktor hanya membuat analogi dengan dasar tanggal dan kejadian di masa lalu.

Analogi sejarah dalam bidang keamanan juga berpotensi bermasalah atau dipertentangkan kesahihannya, jika perkembangan terkini bersumberkan sistem politik internasional diakui jauh lebih relevan untuk diterapkan.  Dalam tiap masa, konsep tentang keamanan terus berkembang dan ini harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan keamanan.   Dahulu konsep keamanan hanya terfokus pada kekuatan negara atas negera lain (balance of power), yang disebut sebagai sistem keamanan tradisional (mahzab realisme).  Sekarang sudah muncul sistem keamanan non-tradisional, istilah lain mengistilahkan adanya keamanan manusia (UNDP, 1994), yang menggabungkan desekuritisasi dan sekuritisasi (gabungan mahzab realisme dan konstruktivisme). Maka, ketika analogi sejarah serta-merta digunakan menyusun kebijakan tanpa melihat perkembangan di level internasional, hasilnya bisa menjadi kontra-produktif.

Analogi Sejarah Sebagai Solusi

Yuen Foong Khong, dalam bukunya Analogies at War (1992), merumuskan enam kontribusi yang bisa diperankan bila analogi sejarah digunakan dengan proses yang benar, yaitu mendefinisikan pra-kondisi yang akan dihadapi, investigasi pentahapan kebijakan, menyediakan rumusan kebijakan, memprediksi potensi kesuksesan, mengevaluasi kebenaran moral, dan peringatan dini.   Sehingga kita pasti memahami bahwa analogi sejarah dengan proses yang benar bukan sekedar membangkitkan luka lama tentang tata kelola keamanan di masa lalu, tapi kemampuan menghasilkan data empiris melalui kajian akademis, untuk bekal menyongsong tantangan keamanan masa depan.  Analogi sejarah harus kaya dengan solusi, meminimalkan intervensi psikologis, dan tidak dihadirkan sepotong-sepotong dalam kasus atau saat tertentu.  Analogi sejarah tentang “orde baru yang opresif” memang masuk akal, namun bukan berarti analogi lain tentang “tata kelola keamanan era reformasi yang berpori” menjadi sama-sekali tidak masuk akal.

Tiap masa juga menghadirkan tantangan yang berbeda dan semuanya harus dianalogikan secara proporsional.  Sebagai contoh, ketika banyak pihak menganalogikan bahwa tata kelola keamanan di era orde baru jauh lebih bermasalah dari ore reformasi, pada analogi sejarah berikutnya kita juga harus menyadari bahwa kedua masa tersebut masih sama-sama mengandung masalah untuk diidentifikasi pada masa kini.  Analogi sejarah antara keduanya tidak harus menjadi obyek yang saling dipertentangkan, dimana yang satu adalah pesakitan dan yang lain sosok sempurna. Sehingga, untuk menanggapi proses penyusunan UU kamnas pada saat ini, kita harus melihat bahwa tata kelola keamanan pada masa orde baru dan orde reformasi adalah dua subyek yang deskriptif, bisa berbicara untuk mengungkap sisi kekurangan dan keunggulannya masing-masing.

Untuk mengurangi turbulensi politik dan intervensi psikologis dalam perumusan kebijakan keamanan, analogi sejarah juga harus dikombinasikan dengan kemampuan mendeskripsikan perkembangan tata kelola keamanan hingga kondisi terkini beserta potensi ancamannya. Dengan kondisi ini maka variabel-variabel terbaik dalam kebijakan keamanan akan dapat terhindar dari potensi politisasi oleh musuh dari aktor keamanan, atau sebaliknya untuk menghalangi peluang sekuritisasi oleh pemerintah.

Pada akhirnya, analogi sejarah harus selalu kita jadikan sebagai solusi.  Seberapapun derajat permasalahan keamanan yang dianalogikan terhadap orde baru, orde reformasi, atau masa lainnya, kita harus bergerak maju demi adanya tata kelola keamanan yang lebih baik.

134D Yuan Ching Road. 19.30 

Non-Offensive Defense: South Korean Case

NON-OFFENSIVE DEFENSE STRATEGY: SOUTH KOREAN CASE

 

Introduction

Among all the hotspots in Northeast Asia, the Korean Peninsula remains the most perilous conflict potentially, where a South Korea, fully supported by the U.S., confronts a hermitic North Korea, backed up by its geographical neighbor, China.  Despite its chronic economical and social problems, North Korea has repeatedly ignited bouts of instability in the Korean Peninsula,[1] and is the most militarized country in the world and a potential nuclear capability.[2]  On the other hand, the far more prosperous South Korea has adopted a far more passive posture and desists from provocation through a soft approach of Non-Offensive Defense (NOD), as its main instrument to deal with North Korean aggression.

Two emerging mainstream criticisms of the South Korean strategy of the NOD have arisen of late.  “Softliners” positively call for the non-offensive posture, dialogue and diplomacy, but conversely, “hardliners” satirize the South Korean government as far too idealistic, being too dependent on the U.S. to ensure security, and pursuing a policy of appeasing North Korea.  The hardliners argue that North Korea has already gone too far with on a number of occasions with belligerent actions and advocate a stronger stance by South Korea.  Intelligence reports reveal that North Korea has endeavored to obtain Weapon of Mass Destruction (WMD) through clandestine programmes since the mid-1980,[3] and had conducted nuclear explosion tests in 2006 and 2006.[4]  Next, two serious provocations occurred in 2010, when North Korea intentionally torpedoed the Cheonan sub-marine and bombarded Yeonpyeong island.[5]  From the hardliners’ perspective, the South Korean armed forces are already relatively stronger than those of North Korea, and so it would be very logical if the South Korean government launches punitive reaction.  However, the South Korean government steadily forbears the bitter blows, and as a consequence, North Korea continues to provoking with its arrogant and rotten policies.

Beyond all critiques, it would appear that the South Korean choice of NOD strategy has contributed largely to the Korean Peninsula stability since the Armistice of 1953.  It has also successfully driven South Korean development programmes, allowing it to achieve significant progress.  Nevertheless, the threatening atmosphere on the Korean Peninsula is lingering, and the lurking artillery North Korean along the border can suddenly shower a rain of fire.  Furthermore, the geopolitical contest between the U.S. and China is another critical situation that can rise to the intolerable periphery, and could potentially involve all four countries in the conflict.[6] Accordingly, some worries have emerged within the South Korean hardliners, regarding whether or not the NOD strategy will continue to be relevant in dealing with future challenges. To deal with all notions, this article will highlight the viability of the South Korean NOD strategy vis-a-vis the North Korean “military first” policy.

 

NOD: From The Cold War to The Korean Case

Military practitioners have argued that the offensive strategy was very attractive, putative, and nationalistic,[7] but soon afterwards it became devastating when enemies are able to pursue an offensive strategy as well.  Thereafter, the military started to explore the defensive defense as well as the offensive defense strategy.  Clausewitz stated that the defensive position would designate more powerful formation and preservation of waging war. He also reiterated that the defensive formation should be designed not as a simple shield but a shield designed of well-driven assaults,[8] and a defense without intentions to counterattack was absurd.[9]  In the offense-defense balance theory (the security dilemma theory), Robert Jervis stated that the major war could be avoided, while the defense was more advantageous than the offense.[10]  According to these notions,  it could be noticed that the defensive strategy was not a term of appeasing enemies, but it was a real triumph strategy, as well as the offensive strategy.

The idea of NOD began to emerge in lately 1970s, as the reciprocal nature of the realist idea.  The realist idea articulated that every state should protect itself maximally from the anarchial international system,[11] and as the consequence, several international conflicts fuelled the armed race.  While the arm race of the Cold War presented the reality of Mutually Assured Destruction (MAD) across the world, the NOD strategy offered a new idea of avoiding such a possibility.  Nevertheless, in the early era, the NOD ideas were marginalised by the policy makers in its homeland, Europe, and it was only an interesting notion for some experts in Germany, Denmark and several neutral countries.   Thereafter, NOD was adopted in various ideas of non-provocative defense, territorial defense, defensive deterrence, conventional deterrence, or alternative deterrence.[12]  Bjorn Muller defined NOD as the armed forces which were capable to exhibit its totality in non-offensive defense, yet insufficient capability of offense.[13]  Another definition by Frank Barnaby and Egbert Boeker argues that the NOD was a total capability of the armed forces which was able to conduct a credible defense without being dependent on nuclear armaments, while capacity of offense was insufficient.[14]  Based on these perspectives, the NOD strategy would be involve in areas of facilitating arms control, disarmament, strengthening peace, promoting crisis stability, enhancing public support, improving the international political environment and etc.[15]

The Soviet Union’s collapse in 1987 exemplified NOD as one of triumphant strategies.  It also evidenced that the aggressive and provocative arm race could not guarantee of fulfilling the political ends.  On the contrary, it could falsify the projection of national resources. The Soviet Union adopted the NOD model to restructure its armed forces and to reset its military relations with the West.  From this success, the NOD strategy inspired many other countries during the post-Cold War.  However, there was an increment revision of the NOD strategy after the Soviet’s bankrupcy.  Previously, most theorists and practitioners had defined the term of NOD as a deterrence with nuclear weapons in minimum capacity, but subsequently they strove to reject the reliance on those weapons.

Historically, the South Korean policy of opting the defensive defense culture had previously started before the modern formulation of NOD.  It was begun on 25 June 1950, when the unprepared South Korean armed forces were bombarded by masses of the North Korean invasion forces.  As a new country with inferior military strength, South Korea realised that the defensive strategy with the U.S support was the only viable option to assure its sovereignty. Moreover, having just emerged victorious from World War II, the U.S. also did not want to escalate the Korean War at that time.  After the desperate era of the Cold War, the collapse of the Soviet Union provided fresh impetus for South Korea employ the NOD as its plausible and winning strategy.

South Korean incessant efforts to reconciliate tensions across the Korean Peninsula began since its independence, and one of the most ambitious ideas to diplomatically reconciliate the Korean conflict was named as the sunshine policy.  The South Korean government, inspired by President Kim Dae Jung’s thinking during 1998-2003, actively approached North Korea with political overtures aim at achieving peaceful coexistence through cooperation and exchange.  For more strategic assurance, a more defensive military posture was pursued along with the use of multilateral diplomacy to resolve regional strategic instability.[16]  South Korea also opted to refrain from the North Korean war intent, and it harvested a summit meeting of both Presidents, Kim Jong-il and Kim Dae Jung, in Pyongyang in 2000.  Unluckily, the South Korean peace solicitation was shortly underrated and rejected. North Korea subsequently abandoned the Non-Proliferation Treaty (NPT) in 2003 and they claimed of possessing the nuclear capacity in 2005.[17] Thereafter, the future of the Korean Peninsula has become more complex.

Indeed, the Korean case was apparently worse than the Cold War, due to its geographical situation and historical context.  While the Soviet Union and the U.S. were separated by the continental landmark, both Koreans were unluckily located in a very close vicinity.  Most ballistic weaponries from both armies could reach all targets on the Korean Peninsula theatre. Some South Korean major cities were close to the DMZ, so they were very vulnerable from the North Korean lurking artillery.  Another dilemma concerns geographical setting with both countries also sharing contradictive geographical justification of the Korean Peninsula.  While South Korea, backed up by the U.N. and most of the international community, argued that the North Korean maneuvers were blatantly provocative, North Korea, on the other hand, justified its military actions, including its “military first” policy, as a supreme national duty for liberating their own land from the U.S. or foreign invasion.[18]

Whilst the distinguished leadership of Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev played the main role of dismantling the Cold War, the North Korean dictatorship was the concrete block against the Korean reconciliation.  As reiterated by former President Kim Il Sung, the North Korean authoritative strategical culture was rooted in the Leninism and the Maoism leadership of Juche ideology, or “a spirit of self-reliance”.  It stated that the Korean masses were subjects of the development and country needed strong military posture to rely on.[19] Kim Il Sung also stated, “A conflict does not require solution, because it is the solution itself.”[20]  As the hardliners’ argument, because the North Korean authoritative system, backed by its “military first” strategy, had always cowarded the South Korean’s leadership and its NOD strategy, consequently the political relation between both countries became odd.

 

South Korean Defensive Military Posture in the Current Status

Despite the ongoing critiques of continuously appeasing the North and depending on the U.S forces to back up, it can be argued that South Korea has mostly succeeded to elaborate the term of NOD military strategy within its national strategy. Although the Korean security circumstance has been perennially unstable, South Korea could design more proper military strategy than the North Korean version of the “military first” strategy.  In recent status, South Korea is successful in major areas, and on the contrary, North Korea seems to suffer some chronic problems of society, politic and economy.  While the South Korean GDP rises to USD 1.574 trillion and ranks 13 of the world,[21] and on the other hand, the North Korean GDP remains at USD 40 billion and ranks 99 of the world.[22]   Surely, the South Korean success of embracing the recent status is highly related to its NOD strategy towards North Korea.

Performing under capacity during the Korean War and some following decades, the South Korean armed forces reformed their capability continuously.  In recent status, the South Korean military capability is relatively superior than that of North Korea, and they are more confident for possibilities of confronting North Korea, even without the U.S. support.   South Korean annual spending for the military is also three times larger than that of North Korea.  In this year alone, the South Korean expenditure for the armed forces is USD 28,28 million or  2,7% of GDP, not including three special funds of military installations, relocation of the U.S. bases, and welfare for troops. These programmes consume of USD 372 million, USD 869.65 million and USD 1,066 billion respectively in 2009, 2010 and 2011.[23]  On the contrary, the North Korean military budget is only NKW 90 million or about  USD 9.9 million this year,[24] or about 25-30% of the total GDP.[25]

Indeed, if the assessment of military balance may be simply a factor to ignite the war, South Korea has a possibility to overwhelm its northern enemy.  Several techniques for assessing the military balance also determines the South Korean stronger capability than those of the North, regardless the support of the U.S. firepower.[26]  The South Korean annual military expenditure remains approximately three times larger than that of North Korea in the recent decade.[27]  These facts can possibly drive the South Korean military policy to offensively confront North Korea.  A logical alarm may arise from the North Korean military deployment along the De-Militarized Zone (DMZ).  Among all North Korean forces, about 80% armaments and 56% units of the total forces are deployed along the DMZ.  Theoretically, the North Korean weapons in the DMZ are capable to reach most of the South Korean strategical assets and major cities in a sudden assault.[28]

In the term of conventional forces, many reports exemplify the South Korean advantages.  The recent U.S. and South Korea defense cooperation has previously agreed the ballistic missile programme as a part of the South Korean defensive posture,[29] and as a result South Korea has been able to declare a successful missile test of the Hyunmoo series with a range of up to 930 miles.[30]  This effort is purposely to back up its NOD military posture towards the North.  Based on the current resource, the South Korean Army consists of 1484 tanks (K1/K1A1), 300 APCs (tBv206), artilleries (K-9 Thunder), and 206 missiles (158 MIM-23B I-Hawk and 48 Patriot).  The Navy consists of 14 sub-marines (9 Chang Bogo, 3 SSK Son Won-ill, 2 KSS-1 Dolgorae), 10 destroyers (1 Sejong KDX-III, 6 Chungmugong Yi Sun-Jhin KDX-II, 3 Gwanggaeto Daewang KDX-I), 9 corvettes (3 Gumdoksuri, 4 Po Hang, 4 Dong Hae) and 32 aircrafts (8 PC-3 Orion and 24 Lynx MK99).   The Air Force consists of  561 fighter aircrafts (59 F-15K, 164 KF-16C/D, 68 F-4E, 170 F-5, 20 FA-50), 24 recce aircrafts (4 Hawker 800A, 20 KO-1), early warnings (Hawker 800SIG), drones and other numerous aircrafts.[31] The South Korean armed forces consist of 65,000 airmen, 68,000 navies and 522,000 armies.[32]

Backed up mostly by Chinese and Russian technology, the North Korean Army consists of 3500 tanks (T-55, T-59/T-62, PT-76, T-82, Storm Tiger).  The Air Force consists of 678 fighter and attacker aircrafts (40 MiG-29, 56 MiG-23, 150 MiG-21, 40 Chengdu-7, 98 Shenyang F-6, 100 Shenyang F-5, 80 Harbin H-5, 40 Nanchang A-5, 36 Su-25, 18 Su-7,  20 Mi-24), 200 transport aircrafts, helicopters and drones.  The Air Defence consists of 350 missiles (179 SAM-2, 133 SAM-3, 38 SAM-5).  The Navy consists of 50 sub-marines (22 SSK PRC Type-031/FSU Romeo and 28 SSI).  The aggregate personnels of the North Korean armed forces are 110,000 airmen, 60,000 navies, and 1,020,000 armies.[33]

Under the 1953 Mutual Defence Treaty, the U.S. facilitates the presence of U.S Forces Korea (USFK) with about 28,000 active soldiers and numerous weapons. [34]  The USFK will back up the South Korean defense from external aggression. Interestingly, the U.S back up becomes the most crucial factor to drive the South Korean confidence of maintaining the defensive military posture.  Based on Operation Plan (OPLAN) – 5027, the USFK and the ROK Armed Forces will respond jointly, if the aggression emerges.[35]  Another back up, the U.S Forces Japan (USFJ) with approximately 38,000 active personnels will also automatically involve if the Korean war pops up.[36]

Beyond all advantages enjoyed by the South Korean and the USFK forces, it does not mean that war will be an easy option for South Korea.  The military situation on the Korean Peninsula may also be characterised as a military competition between the North Korean asymmetric power advantage, suspiciously supported by China military aids, and the South Korean conventional defense superiority, backed up by the USFK and the USFJ.  By virtue of the other facts, the South Korean NOD strategy should consider the Northern complex mixes of irregular wars, terrorism actions, ballistic missiles, weapons of mass destruction (WMD), paramilitary and CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear).  At the aggregated level, once the war breaks up between both Koreas, it will generate total war between them and drag directly the U.S., Japan, and possibly China into the open conflict.[37]   Even though, the South Korean military forces and the U.S. Forces may overwhelm North Korea and China presumably, but the war may level all the Korean Peninsula. The impact will annihilate the South Korean achievements during the last five decades.

 

South Korean NOD Strategy in the Future

In the majority, South Korea has been exploring the NOD strategy into its international policy. Not only towards North Korea, but it has been utilised to deal with other key neighboring countries.  However, the tension between both Koreans are inevitable due to some factors of the historical and geographical perspectives, and also the North Korean odd leadership status.  A sudden maneuver could unpredictably appear from the North Korean new leadership of striving his fame.  To deal with all options in the future, the South Korean government should endeavor four plausible programmes: (1) maintaining the defensive deterrence and retaliatory capability, (2) preventing the war and promoting peace through dialogues, (3) facilitating arms control and disarmament, and (4) improving the crisis management.

In the context of maintaining the defensive deterrence and retaliatory capability, South Korean military forces should continuously focus on the threat assessment of the North Korean conventional and non-conventional military capabilities. Nowadays, the South Korean armed forces are quite strong to confront North Korea, and they are the seventh-largest armed forces of the world, by spending only 2.7% of GDP.[38]   At the same time, North Korea only ranks twenty-second after expending about 25% of GDP.[39]  However, the surplus of military balance is probably very slight. To deal with it, the calculation of the North Korean capability is pivotal to give the exact determination of the military deterrence. The Hyunmoo ballistic missile programme of providing stand-off armaments is also an important leverage to  assess the affordable military balance, to provide the defensive deterrence and to bridge the ballistic missile technology. Hence, the ballistic missile programmes also send an important message is that, although South Korea has been growing stronger, but the peaceful diplomacy is always at the forefront.

By virtue of the recent political assessment in North East Asia, it can be argued that the role of 1954 South Korea and U.S. Mutual Defense Treaty remains reasonable.  The U.S. presence is not rooted in the South Korean inferiority, but it will assure that the deterrence will work without the arm race of both Koreans.  Rationally, if the U.S military forces disengage from the Korean Peninsula, South Korea will not take the high risk for its security.[40] The powerful military back up, including the nuclear umbrella, will disappear.  It will compel South Korea to redefine the approach of its military balance. Therefore, the South Korean armed forces may part company with the NOD strategy for a more aggressive strategy.  While the 1954 Mutual Defence Treaty is extant, South Korea can run the development process comprehensively, since it would not need to be involved in an extensive arms race. Notwithstanding the fore-brooding presence of the North Korean leadership and weapons at the DMZ, the U.S. troops presence in the joint patrol programme along the DMZ serves as a highly effective deterrent to prohibit the North invasion intent. If North Korea decides to invade, the invasion will not merely belong to South Korea, but it will also challenge the U.S.

The option of preventing war and promoting peace through dialogues hardly provides enough guarantees in view of the xenophobic nature of North Korean’s authoritative leadership.  Previously, North Korea has been notorious as an unholy negotiator and a chronic betrayer of agreements. Nevertheless, despite the stagnation of the sun-shine policy, the diplomacy options should continuously seek some other solutions.  South Korea experiences of facilitating international dialogues and cooperation will be very beneficial to attribute the future negotiations.  In the Korean Peninsula case, dialogues should involve the U.N., the U.S. and China.  Because, the U.S is the only country which has a plausible power to put pressure on North Korea and China.

As the previous argument, the NOD strategy will also accommodate the affordable military balance. More importantly, the NOD strategy should be exhibited by a clear statement of its end objective and its capacity to deal with the hostile interest,[41] so that it can minimize the political challenges within the South Korean community.   Consequently, South Korea should design a military posture which can provide the defensive deterrence and retaliatory reaction. By virtue of this defense programme, it is also important to exhibit the South Korean peaceful commitment to all countries, so that the initiative of facilitating arms control, disarmament and denuclearization, should be at the forefront among all military approaches. In this context, South Korea should persuade or even pressure North Korea, to design the second armistice agreement of removing all artilleries and missiles from the DMZ.  The price of annihilating all weapons from the DMZ will be most valuable among all approaches,[42] because it can exhibit the North Korean initial commitment to create the perennial peace on the peninsula.

Theoretically, managing a crisis is to conquer the crisis itself, and at the same time, all parties can maintain the potential peril, till the edge of tolerable limitation and risk.[43]  South Korean leadership has previously constructed this notion to manage the crisis on the Korean Peninsula.  It has mostly performed the respectful character in crisis inflicted by the North Korean provocations. Hence, South Korea should continue to explore its distinguished character in the future crisis.  It will put the coercive instrument far behind, and opt to deter or punish North Korea through the international pressures or sanctions.  In so doing, if South Korea intends to successfully orchestrate the Korean Peninsula, the policy maker should be capable to recognise the entire crisis, then manage it to the edge of the tolerable periphery.

 

Conclusion

Confronting all declining notions, it can be argued that the NOD strategy can mostly orchestrate the crisis with smart strategies. More importantly, the choice of NOD strategy is not merely of political masculinity or femininity, but it is a comprehensive assessment which can help the government to successfully deal with several stakes of international discrepancy.   The NOD strategy will not neglect the military balance, but it will work as defensive deterrence and retaliatory action.  As in the Korean case, although South Korea can afford stronger armed forces, it always opts not to run the arm race.

Despite some critiques of depending the Ally, the South Korean decision of maintaining its defensive military alliance with the U.S. is considerably a smart maneuver.  This decision will be much cheaper and safer than the perennial arm race. As long as the North Korean policy towards South Korea remains lurking, the U.S. disengagement will trigger South Korea behaving aggressively as those of the North. Thus, the option of sustaining the Mutual Defense Treaty to respond the potential aggression is rational.  This treaty is not merely to coward the South Korean combat capabilities, but indeed, it is an instrument to prohibit South Korea from the unaffordable arm race, to deter the North Korean intention of war, and also to prevent the potential involvement of other malicious countries.

All in all, the contradictive historical and geographical perspectives between both Koreans contribute to survive the conflict.  Nevertheles, the NOD strategy drives well South Korea to embrace its current status as a major economy actor, a stable democratic country, and a major military power, and at the same time, North Korea suffers chronic problems of democracy, society and economy.  It is also true that the North Korean dictatorship and its “military first” strategy are dangerous and aggressive, but suffering the financial problem.  While the military advantages are gained, but the war theatre is geographically unfavorable, it is true that managing the crisis and the arm race through the NOD strategy is the most workable approach on the Korean Peninsula.  In the future, South Korea should continue to explore the NOD strategy comprehensively, not only to deter the enemy militarily, but also to win the end goal of the political policy.

 

 

*****

 

BIBLIOGRAPHY

 

Jae-Jung Suh, Assessing the Military Balance in Korea, Asian Perspective Vol. 28, No. 4, Vol. 2004, p. 63-88. Online, available at http://www.asianperspective.org/articles/ v28n4-d.pdf (retrieved at 2 September 2012)

 

Bates Gill, China’s North Korea Policy Assessing Interests and Influences, United States Institute for Peace, Special Report 283, July 2011. Online, available at http://www.usip. org/files/resources/China’s_North_Korea_Policy.pdf  (retrieved at 15 September 2012)

 

Mark Fitzpatrick (eds), Disarmament Diplomacy With North Korea”, in “North Korean security challenges: a net assessment, IISS Strategic Dossler Journal 11 Juli 2011 p. 5.

 

Stockholm International Peace Research Institute (SISPRI), Nuclear Forces Development, War Nuclear Forces January 2012. Online, available at http://www.sipri.org/research/armaments/nbc/nuclear. (retrieved at 8 September 2012)

 

Sung-Cool Lee, The ROK and U.S. Political and Military Joint Response to North Korea Armed Provocations, October 2011, p. 20. Online, available at http://csis.org/files/ publication/ 111006_Lee_ROKUSJointResponse_web.pdf (retrieved at 5 September 2012)

 

Robert Jervis, The Impact of the Korean War on the Cold War,  The Journal of Conflict Resolution, Vol. 24, No. 4 (Dec., 1980), p. 563-592.  Online, available at http://www. jstor.org/stable/173775 (retrieved at 10 September 2012)

 

Stephen Van Evera, Offense, Defense, and the Cause of War, International Security Journal, Vol. 22, No. 4 (Spring 1998) p. 5-6.

 

Carl Von Clausewitz, On War, (Princeton University Press, 1989), p.358-359.

 

Robert Jervis, Cooperation Under the Security Dillema, World Politics, Vol. 30, No. 2 (January 1978), p. 167-214, as cited in Charles L. Glasser and Chaim Kauffman in “What is the Offense-Defense Balance and Can We Measure It?”, International Security Journal, Vol. 22, No. 4, (Spring 1998), p. 44.

 

Barry Buzan, Does NOD Have a Future in the Post-Cold War World, in the Bjorn Moller and Hakan Wiberg (Eds), “Non Offensive Defence for the Twenty-First Century”, (London and Boulder: Westview Press, 1994), p. 11.

 

Geoffrey Wisemann, Concepts of Non-Provocative Defence – Ideas and Practices in International Security, (Palgrave Macmillan, March 2002), p. 3.

 

Bjorn Muller, Non-offensive defence in the Middle East?, (United Nations, 1998), p.6. Frank Barnaby and Egbert Boeker, Non-Nuclear, Non-Provocative Defence for Europe,in P. Terrence Hopmann & Frank Barnaby (eds.), Rethinking the Nuclear Weapons Dilemma in Europe, (New York: St. Martin’s Press, 1988), pp. 135-145, quotation from p. 137, as cited by Bjorn Moller in “Common Security and Non-offensive Defense – A Neorealist Perspective”, (London:  Lynne Rienner Publishers, 1992), p. 1.

 

Geoffrey Wisemann, NOD and the Asia-Pasific Region, in Bjorn Moller and Hakan Wiberg (Eds), “Non Offensive Defence for the Twenty-First Century”, (London and Boulder: Westview Press, 1994), p.213.

 

Norman D. Levin and Yong-Sup Han, Sunshine in Korea – The South Korean Debate Over Policies Towards North Korea, RAND Center for Asia Pacific Policy. Online, available at http://www.rand.org/content/dam/ rand/pubs/monograph_reports/2005/RAND_  MR1555.pdf (retrieved at 10 September 2012)

 

Seongwhun Cheon, Negotiating with Korea and the U.S.: North Korea’s Strategy and Objectives, International Journal of Korean Studies, Vol. XVI No. 1 Spring 2012, p. 144-159.

 

Grace Lee, The Political Philosophy of Juke, Stanford Journal of East Asian AffairsVol. 3 No. 1 Spring 2003, p. 105-112. Online, available at http://www.stanford.edu/group/ sjeaa/journal3/korea1.pdf (retrieved at 18 September 2012)

 

Homer T. Hodge, North Korea’s Military Strategy, Parameters, US Army War College Quarterly – Spring 2003.  Online, available at http://www.carlisle.army.mil/usawc/ parameters/Articles/03spring/hodge.pdf (retrieved at 10 September 2012)

 

Central Intelligency Agency, The World Fact Book – South Korea. Online, available at https://www.cia.gov/library/ publications//the-world-factbook/geos/ks.html (retrieved at 10 September 2012)

 

Central Intelligency Agency, The World Fact Book – North Korea. Online, available at https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/geos/kn.html  (retrieved at 10 September 2012)

 

SISPRI – Stockholm International Peace Research Institute, Military Expenditure. Online, available at http://milexdata.sipri.org/ result.php4 (retrieved at 9 September 2012).

 

ForexTicket. Online, available at http://www.forexticket.co.uk/en/ currency/converter-KPW-USD. (retrieved at 10 September 2012)

 

SISPRI online and International Institute for Strategic Studies Journal Volume 111, Issue 1, 2011, The Military Balance 2011, (London: Routledge, 2011), p.195-292.

 

Global Security, World Wide Military Expenditures – 2011.  Online, available at http://www.globalsecurity .org/military/ world/spending.htm.  (retrieved at 10 September 2012)

 

International Institute For Strategic Studies (IISS), The Conventional Military Balance on the Korean Peninsula, 1 September 2012. Online, available at http://www.iiss.org/ publications/strategic-dossiers/north-korean-dossier/north-koreas-weapons-programmes-a-net-asses/the-conventional-military-balance-on-the-kore/ (retrieved at 10 September 2012)

 

See Chung-in Moon and Sangkeun Lee, Military Spending and the Arms Race on the Korean Peninsula, Asian Perspective, Vol. 33, No. 4, 2009, pp. 69-99 and Jae-Jung Suh, “Assessing the Military Balance in Korea”, Asian Perspective Vol. 28, No. 4, Vol. 2004, p. 63-88.

 

New York Times, South Korea Says It Has New Missile, 19 April 2012. Online, available at http://www.nytimes.com/2012/04/20/world/asia/south-korea-confirms-deployment-of-cruise-missile.html?_r=1 (retrieved at 10 September 2012)

 

See Centre for Strategic and International Studies, The Korean Military Balance: Comparative Korean Forces and the Forces of Key Neighboring Countries, 6 May 2011. Online, available at http://csis.org/files/publication/110712_Cordesman_ KoreaMilBalance_WEB.pdf  (retrieved at 10 September 2012)

 

International Institute for Strategic Studies Journal Volume 111, Issue 1, 2011, The Military Balance 2011, (London: Routledge, 2011), p.195-292.

 

United States Forces Korea. Online available at http://www.usfk.mil/usfk/command. command.philosophy.554 (retrieved at 18 September 2012)

 

United States Forces Japan.  Online, available at http://www.usfj.mil/ (retrieved at 18 September 2012)

 

Centre for Strategic and International Studies (CSIS),The Korean Military Balance: Comparative Korean Forces And the Forces of Key Neighboring the Forces of Key Neighboring States Main Report, 6 May 2011. Online, available at http://csis.org/files/ publication/110506_KoreaMilitaryBalanceMainRpt.pdf (retrieved at 11 September 2012)

 

Global Fire Power, Country Comparison. Online, available at http://www.globalfirepower. com/countries-comparison-detail.asp (retrieved at 11 September 2012)

 

Yoon Taeyoung, Between Peace and War: South Korea’s Crisis Management Strategies Towards North Korea, East Asian Review vol. 15, no. 3, Autumn 2003, pp.3-22 http://www.ieas.or.kr/vol15_3/15_3_1.pdf (retrieved at 11 September 2012)

 

Richard J. Harknet, The Logic of Conventional Deterrence and the End of the Cold War, Security Studies Journal, No. 1 (Autumn 1994), p. 105.

 

Williams R. Kintner and David C. Schwarz, A Study on Crisis Management (Philadelphia: University of Pennsylvania, Foreign Policy Research Institute,1965), Appendix B, p. 21, as quoted in Williams, Crisis Management, p. 29.


[1]     Jae-Jung Suh, Assessing the Military Balance in Korea, Asian Perspective Vol. 28, No. 4, Vol. 2004, p. 63-88. Online, available at http://www.asianperspective.org/articles/v28n4-d.pdf (retrieved at 2 September 2012)

[2]     Bates Gill, China’s North Korea Policy Assessing Interests and Influences, United States Institute for Peace, Special Report 283, July 2011. Online, available at http://www.usip.org/files/resources/ China’s_North_Korea_Policy.pdf (retrieved at 15 September 2012)

[3]     Mark Fitzpatrick (eds), Disarmament Diplomacy With North Korea”, in North Korean Security Challenges: ANet Assessment, IISS Strategic Dossler Journal 11 Juli 2011 p. 5.

[4]     Stockholm International Peace Research Institute (SISPRI), Nuclear Forces Development, War Nuclear Forces, January 2012. Online, available at http://www.sipri.org/research/armaments/nbc/nuclear. (retrieved at 8 September 2012)

[5]     Sung-Cool Lee, The ROK and U.S. Political and Military Joint Response to North Korea Armed Provocations, October 2011, p. 20. Online, available at http://csis.org/files/publication/ 111006_Lee_ROKUSJointResponse_web.pdf (retrieved at 5 September 2012)

[6]     Robert Jervis, The Impact of the Korean War on the Cold War,  Journal of Conflict Resolution, Vol. 24, No. 4 (Dec., 1980), p. 563-592.  Online, available at http://www.jstor.org/stable/173775 (retrieved at 10 September 2012)

[7]     Stephen Van Evera, Offense, Defense, and the Cause of War, International Security Journal, Vol. 22, No. 4 (Spring 1998) p. 5-6.

[8]     Carl Von Clausewitz, On War, (Princeton University Press, 1989), p.358-359. Ibid.

[9]     Ibid.

[10]   Robert Jervis, Cooperation Under the Security Dillema, World Politics, Vol. 30, No. 2 (January 1978), p. 167-214, as cited in Charles L. Glasser and Chaim Kauffman in “What is the Offense-Defense Balance and Can We Measure It?”, International Security Journal, Vol. 22, No. 4, (Spring 1998), p. 44.

[11]   Barry Buzan, Does NOD Have a Future in the Post-Cold War World, in the Bjorn Moller and Hakan Wiberg (Eds), “Non Offensive Defence for the Twenty-First Century”, (London and Boulder: Westview Press, 1994), p. 11.

[12]   Geoffrey Wisemann, Concepts of Non-Provocative Defence – Ideas and Practices in International Security, (Palgrave Macmillan, March 2002), p. 3.

[13]   Bjorn Muller, Non-offensive defence in the Middle East?, (United Nations, 1998), p.6.

[14]   Frank Barnaby and Egbert Boeker, Non-Nuclear, Non-Provocative Defence for Europe,

in P. Terrence Hopmann & Frank Barnaby (eds.), Rethinking the Nuclear Weapons Dilemma in

Europe, (New York: St. Martin’s Press, 1988), pp. 135-145, quotation from p. 137, as cited by Bjorn Moller in “Common Security and Non-offensive Defense – A Neorealist Perspective”, (London:  Lynne Rienner Publishers, 1992), p. 1.

[15]   Geoffrey Wisemann, NOD and the Asia-Pasific Region, in Bjorn Moller and Hakan Wiberg (Eds), “Non Offensive Defence for the Twenty-First Century”, (London and Boulder: Westview Press, 1994), p.213.

[16]   Norman D. Levin and Yong-Sup Han, Sunshine in Korea – The South Korean Debate Over Policies Towards North Korea, RAND Center for Asia Pacific Policy. Online, available at http://www.rand.org/content/dam/ rand/pubs/monograph_reports/ 2005/RAND_MR1555.pdf (retrieved at 10 September 2012)

[17]   Seongwhun Cheon, Negotiating with Korea and the U.S.: North Korea’s Strategy and Objectives, International Journal of Korean Studies, Vol. XVI No. 1 Spring 2012, p. 144-159.

[18]   Ibid.

[19]   Grace Lee, The Political Philosophy of Juke, Stanford Journal of East Asian AffairsVol. 3 No. 1 Spring 2003, p. 105-112. Online, available at http://www.stanford.edu/group/sjeaa/journal3/korea1.pdf (retrieved at 18 September 2012)

[20]   Homer T. Hodge, North Korea’s Military Strategy, Parameters, US Army War College Quarterly – Spring 2003.  Online, available at http://www.carlisle.army.mil/usawc/parameters/Articles/03spring/hodge.pdf (retrieved at 10 September 2012)

[21]   Central Intelligency Agency, The World Fact Book – South Korea. Online, available at https://www.cia.gov/library/ publications//the-world-factbook/geos/ks.html (retrieved at 10 September 2012)

[22]   Central Intelligency Agency, The World Fact Book – North Korea. Online, available at https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/geos/kn.html  (retrieved at 10 September 2012)

[23]   SISPRI – Stockholm International Peace Research Institute, Military Expenditure. Online, available at http://milexdata.sipri.org/ result.php4 (retrieved at 9 September 2012).  Currency exchange is based on ForexTicket http://www.forexticket.co.uk/en/currency/converter-KPW-USD. (retrieved at 10 September 2012)

[24]   See SISPRI online and also see International Institute for Strategic Studies Journal Volume 111, Issue 1, 2011, The Military Balance 2011, (London: Routledge, 2011), p.195-292.

[25]   Global Security, World Wide Military Expenditures – 2011.  Online, available at http://www.globalsecurity .org/military/ world/spending.htm.  (retrieved at 10 September 2012)

[26]   International Institute For Strategic Studies (IISS), The Conventional Military Balance on the Korean Peninsula, 1 September 2012. Online, available at http://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/north-korean-dossier/north-koreas-weapons-programmes-a-net-asses/the-conventional-military-balance-on-the-kore/ (retrieved at 10 September 2012)

[27]   See Chung-in Moon and Sangkeun Lee, Military Spending and the Arms Race on the Korean Peninsula, Asian Perspective, Vol. 33, No. 4, 2009, pp. 69-99 and Jae-Jung Suh, “Assessing the Military Balance in Korea”, Asian Perspective Vol. 28, No. 4, Vol. 2004, p. 63-88.

[28]   International Institute For Strategic Studies (IISS), Opcit.

[29]   CRS Report For Conggress 28 November 2011, U.S – South Korea Relation, 28 November 2011, http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41481.pdf (retrieved at 19 September 2012)

[30]   New York Times, South Korea Says It Has New Missile, 19 April 2012. Online, available at http://www.nytimes.com/2012/04/20/world/asia/south-korea-confirms-deployment-of-cruise-missile.html?_r=1 (retrieved at 10 September 2012)

[31]   See Centre for Strategic and International Studies, The Korean Military Balance: Comparative Korean Forces and the Forces of Key Neighboring Countries, 6 May 2011. Online, available at http://csis.org/files/publication/110712_Cordesman_KoreaMilBalance_WEB.pdf  (retrieved at 10 September 2012) and also see International Institute for Strategic Studies Journal Volume 111, Issue 1, 2011, The Military Balance 2011, (London: Routledge, 2011), p.195-292.

[32]   Ibid.

[33]   Ibid.

[34]   United States Forces Korea. Online available at http://www.usfk.mil/usfk/command. command.philosophy.554 (retrieved at 18 September 2012)

[35]   Sung-Cool Lee, opcit.

[36]   United States Forces Japan.  Online, available at http://www.usfj.mil/ (retrieved at 18 September 2012)

[37]   Centre for Strategic and International Studies (CSIS),The Korean Military Balance: Comparative Korean Forces And the Forces of Key Neighboring the Forces of Key Neighbpring States Main Report, 6 May 2011. Online, available at http://csis.org/files/publication/110506_KoreaMilitaryBalanceMainRpt.pdf (retrieved at 11 September 2012)

[38]   Global Fire Power, Country Comparison. Online, available at http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp (retrieved at 11 September 2012)

[39]   Ibid.

[40]   Yoon Taeyoung, Between Peace and War: South Korea’s Crisis Management Strategies Towards North Korea, East Asian Review vol. 15, no. 3, Autumn 2003, pp.3-22 http://www.ieas.or.kr/vol15_3/15_3_1.pdf (retrieved at 11 September 2012)

[41]   Richard J. Harknet, The Logic of Conventional Deterrence and the End of the Cold War, Security Studies Journal, No. 1 (Autumn 1994), p. 105.

[42]   Sung-Cool Lee, Opcit.

[43]   Williams R. Kintner and David C. Schwarz, A Study on Crisis Management (Philadelphia: University of Pennsylvania, Foreign Policy Research Institute,1965), Appendix B, p. 21, as quoted in Williams, Crisis Management, p. 29.

TERORISME TRADISIONAL, BARU DAN HYBRID

 

             Fenomena terorisme yang masih terus berlanjut di tanah air memang sangat menyedihkan, walaupun pada sisi lain kita melihat bahwa banyak makna positif muncul dimana kita menjadi lebih sadar akan bahaya terorisme.   Bahkan seluruh kalangan masyarakat dari desa hingga kota, pemeluk biasa dan pemuka agama, kini semuanya meneriakkan yel-yel anti terorisme.    Namun timbul pernyataan besar dalam diri kita pastinya.  Bila semua orang ramai-ramai menolak terorisme, mengapa aksi-aksi terorisme masih terjadi dan siapa dalangnya?   Karena mereka yang melakukan aksi terorisme belakangan ini adalah sosok-sosok yang hanya tahu sedikit dari pergolakan politik dunia,  jangankan ke Palestina atau Afganistan, bahkan pergi ke negara tetangga atau menjalankan umroh pun mungkin belum pernah.  Pasti ada satu atau beberapa orang di luar sana tentunya yang membuat para pemuda polos itu menjadi begitu dingin menjalankan aksinya.

Masyarakat awam pasti masih menerka-nerka tentang trend terorisme yang sedang terjadi, apalagi semua pihak ramai-ramai cuci tangan.  Namun bagi mereka yang sudah lama mengamati perilaku terorisme, pasti dengan cepat menemukan satu simpul dari semua kejadian itu.  Saya bisa katakan bahwa trend terorisme di Indonesia tidak jauh panggang dari api dan masih “copy and paste” dari trend terorisme sebelumnya.  Maka pada kesempatan ini, saya akan mengulas tiga pola yang pernah dan sedang diadopsi oleh organisasi terorisme di Indonesia dalam tiga gelombang perubahan, yaitu pola tradisional, baru dan hybrid.

Terorisme tradisional secara umum ditandai dengan adanya kelompok dengan personel dan komando yang jelas, organisasi sistem piramid-hirarkial, aktor terlibat secara penuh mulai perencanaan sampai ploting target, pemilihan target sangat selektif, operasi serangan dengan cara konservatif dan organisasi yang melaksanakan mengklaim atau mengakui perbuatannya.  Terorisme model ini terjadi pada masa sebelum gencar-gencarnya operasi terorisme pasca 9/11, dimana kita mengenal nama AL-Qaeda dan Jamaah Islamiyah (JI).   Ketika masa jayanya Osama Bin Laden, banyak organisasi teroris termasuk JI berupaya merangsek ke Afganistan untuk mendapat restu, berafiliasi atau mendapatkan dukungan dengan Al-Qaeda. Pada model ini, keuntungan yang didapat adalah kemudahan dalam menggalang dana dan kemudahan mengorganisir serangan berskala besar.   Sebagaimana 9/11, Bom Bali I dan II, serta Bom J.W. Marriot I dan II, adalah produksi dari pola terorisme tradisional.  Karena serangan direncanakan dengan pengorganisasian, pendanaan dan perencanaan yang baik maka hasil serangan pun sangat dahsyat sebagaimana 9/11.  Namun demikian kekurangannya adalah ketika satu per satu sel-sel terorisme tertangkap atau terbongkar maka seluruh organisasi akan kolaps dan semua aktor lapangan hingga pimpinan global akan terendus.   Dan betul adanya,  jaringan Al Qaeda dan JI memang menderita karena tekanan aparat pasca 9/11.  

            Perubahan dari pola tradisional ke pola baru terjadi beberapa tahun pasca 9/11 atau untuk di Indonesia terjadi pada masa pasca Bom Bali I da II.  Ketika sel-sel dan beberapa nama aktor-aktor teroris dan jaringan terorisme global mulai terkuak,  maka koordinasi dan dukungan aktor lokal mulai tersendat, maka para teroris mulai mengeksplorasi pola baru yang ditandai dengan aksi-aksi terorisme yang mandiri, struktur organisasi yang terpisah (lokal dan linier), struktur yang tidak jelas, komando pengendalian yang tidak bersifat atas-bawah namun mendatar, antar kelompok sengaja bergerak terpisah dan memiliki nama-nama sendiri, sistem pendanaan atas usaha kelompok masing-masing atau bekerja-sama bila memungkinkan, target tidak harus ditentukan secara spesifik oleh sang pemimpin spiritual, dan tidak ada pengakuan publik atas aksi-aksi yang telah dijalankan.     

Kelemahan pola modern sampai sejauh ini adalah organisasi teroris lebih sulit untuk melancarkan serangan-serangan dalam skala besar karena setiap kelompok memiliki anggota, jaringan dan dana yang minim.  Sehingga secara umum terorism modern menghasilkan kuantitatif serangan yang lebih intens, sporadik karena setiap kelompok bergerak terpisah dan target terpisah, namun daya rusak menjadi menurun.    Dalam pola modern, hubungan antar organisasi bisa terjadi bila memang situasinya memungkinkan, namun secara umum organisasi teroris telah berubah menjadi grup-grup kecil yang beroperasi secara parsial.   Ketika pada masa jaya Al-Qaeda, Osama Bin Laden menjadi centre of gravity,
tempat mohon restu dan dukungan dana, maka pada pola modern ia hanyalah simbol perjuangan dan ideologi.   Hal ini bertambah nyata ketika Osama juga mulai menghilang di perbatasan Pakistan-Afganistan dan kehilangan kontak global.  Para teroris senior di masing-masing wilayah termasuk Indonesia, yang dulunya betul-betul memegang kendali organisasi, berikutnya hanya menjadi motivator atau simbol perjuangan sebagaimana Osama Bin Laden.  

Pola terorisme modern memunculkan fenomena baru bernama phantom cell network (jaringan sel hantu), leaderless resistance (tanpa pemimpin) dan lone wolver (serigala tunggal).  Konsepsi jaringan sel hantu terorisme adalah hubungan antar grup dilaksanakan dengan jalan sangat rahasia, tidak ada ikatan kelompok, struktur yang tidak jelas, namun tujuan ideologinya sama.   Konsepsi terorisme “tanpa pemimpin” bisa dikatakan sebagai teori motivasi, dimana sang pemimpin spiritual hanya memotivasi sosok-sosok yang dinilai sudah ikhlas untuk menjadi martir untuk menentukan dan menyerang targetnya sendiri.   Sosok-sosok tersebut akan digarap dalam pola hubungan yang dikesankan begitu religius, lalu diperlancar untuk mendapatkan dukungan logistik untuk menjalankan aksi-aksinya.  Sedangkan “serigala tunggal” adalah aktor-aktor yang telah termotivasi dan sanggup merencanakan dan mengeksekusi aksi terorisme secara mandiri. Dalam hal ini, status si aktor atau organisasi tidak terlalu penting, yang terpenting adalah terorisme terus berjalan, semakin banyak mendapatkan banyak kader dan serangan tetap berlangsung walaupun dalam skala kecil.  Tidak mengherankan bila menanggapi aksi-aksi para “serigala tunggal” belakangan ini, akan begitu mudah bagi sang aktor layar belakang untuk mengatakan tidak terlibat. 

Setelah pola terorisme baru, berikutnya dikenal pola terorism hybrid.  Sebagian ahli menjadikan pola terorism hybrid sebagai bagian pola baru dan sebagian lain menempatkannya dalam trend yang terpisah.   Dalam kamus Merriam-Wesbter, hybrid berarti “keturunan, varietas, spesies atau gere dari dua ragam budaya, asal atau komposit yang heterogen”.   Terminologi terorism hybrid yang paling banyak disepakati adalah versi Boaz Ganor yaitu “organisasi teroris yang menjalankan aksinya melalui kontes politik dan kekerasan”.    Pada konteks ini teroris akan menggunakan konsep operasional dalam multi-kharakter berupa instrumen organisasi politik yang sah, namun bisa memotivasi kekerasan lewat “phantom cell network”, berpura-pura membangun media pendidikan dan kesejahteraan, membeli simpati dan merekrut dengan paham appocalypstic (cepat atau lambat kiamat pasti datang) dan menyalurkan aspirasi perlawanan politik dan indoktrinasi lewat media.   Model operasinya pun dinamakan dengan operasi hybrid, yang saya istilahkan sebagai pernikahan silang dari pola lama dan baru, untuk menghasilkan hasil yang paling optimal untuk mencapai tujuan.  

Dalam berbagai studi, hasil pernikahan hybrid yang paling berhasil dari organisasi teroris adalah IRA (Irish Republican Army).  Ia meninggalkan aksi kekerasan, lalu berjuang total melalui ranah politik.   Sedangkan hasil yang gagal adalah yang memilih dua-duanya, satu tangan menggambarkan keinginan untuk memperjuangkan ideologi dengan pesan damai dan religius lewat partai, pada tangan yang lain mengesahkan cara-cara kotor yang diintepretasikan sepihak sebagai fa’i (pampasan perang) seperti penjualan narkotika, perampokan, pengeboman atau kejahatan internet (Arabinda Charya, 2009).   Sifat bermuka banyak (multi-faceted character) ini bisa terjadi pada siapapun yang sudah memeluk ideologi teroris, apapun agamanya dan statusnya dalam agama tersebut, bahwa para teroris saat ini memang sudah tidak lagi berideologi pada sebuah ideologi agama murni, namun telah memilih ideologi takfiry (David Kilcullen, 2009).  

Contoh dari terorisme hybrid yang gagal adalah pemerintahan Taliban, dimana setelah keberhasilannya memegang tampuk pemerintahan di Afganistan, masa itu adalah masa dimana organisasi tersebut memegang kekuasaan politik dan paling tepat untuk memperjuangkan kebesaran agama sesuai cita-cita mereka sebelumnya, namun kenyataannya pajak atas pertanian opium masih terus berlangsung dan produksi opium Afganistan justru berada pada titik paling tinggi (Moraya Ruehsen, 2007).

            Dari fenomena terorisme lama, baru dan hybrid di atas, kita bisa melihat bahwa semangat perlawanan para teroris untuk merendahkan ideologi demokrasi atau mempolitisasi isu-isu di negara lain melalui jalan-jalan kekerasan, tidak lagi berhulu pada fundametalisme agama melainkan pada ideologi mereka sendiri untuk menghalalkan hancurnya siapapun yang menghalangi.   Terorisme tradisional yang walaupun buruk tapi berwajah ksatria, kini telah berhati Sengkuni dan bermuka Rahwana.  Mereka mengubah sesuatu yang tidak masuk akal dengan berpura-pura religius merekrut para pemuda polos untuk memenuhi syahwat teror yang sudah menahun dalam dirinya.   

Kita semua tahu bahwa demokrasi Indonesia adalah bentukan yang baru tumbuh dan perlu waktu serta peran kita semua untuk menyempurnakannya.  Namun bukan berarti ideologi yang diusung para teroris itu bisa menjadi nilai yang lebih baik dan lebih menjanjikan dari yang sudah ada.   Sahwat teror adalah wujud kegagalan mereka dalam mengelola cita-cita.  Semoga masyarakat tidak tertipu dengan modus-modus terorisme, baik yang tradisional, baru maupun hybrid.  Mereka sama-sekali bukan perwujudan Islam yang sesungguhnya. 

 

Struktur Organisasi Dan Doktrin TNI

Pendahuluan

Pada saat Penulis mendapat undangan dari LIPI untuk menjadi salah satu pembicara pada acara Workshorp Terbatas tentang ‘Evaluasi Lima Tahun Reformasi TNI (1998 – 2003) untuk menyampaikan sebuah topik ‘Struktur Organisasi dan Doktrin dalam Reformasi Internal TNI’, timbul suatu pertanyaan dalam hati.   Apakah Penulis sepenuhnya menyampaikan gagasan pribadi atau menjelaskan kenyataan dan fenomena yang ada?  Apalagi ada catatan terakhir yang menyatakan tentang ‘bagamana TNI membayangkan dirinya ke depan’ dan adanya 3 (tiga) pertanyaan berkaitan dengan : (1) Apa dan bagaimana reformasi TNI dilakukan, (2) Apa dampak dan implikasi reformasi TNI bagi TNI sebagai alat pertahanan negara dan demokratisasi di Indonesia, dan (3) Bagaimana prospek reformasi TNI (dilihat dari konsepsi reformasi, standar militer universal dibandingkan dengan praktek yang berjalan).

Sebelum ada ketetapan MPR no. VI dan VII, Penulis pernah menyampaikan suatu gagasan baru tentang ‘Penataan Doktrin dan Organisasi TNI – Sebagai upaya realisasi Paradigma Baru Peran TNI’.   Gagasan tersebut adalah pemikiran pribadi yang hanya didasarkan pada referensi peran militer secara universal.   Pemikiran baru tersebut berkaitan dengan ‘Hirarki Doktrin Militer’ dan ‘Konsep Perubahan Organisasi TNI’ yang mengacu pada Undang-Undang Keamanan Nasional seperti halnya di USA.[1] 

Dengan dengan adanya Ketetapan MPR No. VI dan VII dan RUU TNI yang sedang dibahas untuk segera disyahkan, maka pemikiran Penulis tentang Struktur Organisasi dan Doktrin TNI tentunya disesuaikan dengan ketentuan tersebut sebagai azaz legalitas.   Perpedaan prinsip pada pemikiran sebelumnya bahwa Penulis mengetengahkan pemikiran baru adanya organisasi TNI dengan sistem Gabungan Kepala Staf (GKS), sedangkan saat tentu saja harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dimana Panglima TNI membawahi Kepala Staf Angkatan atau Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.[2]    

Namun demikian ada beberapa pemikiran yang ingin Penulis sampaikan berkaitan dengan evaluasi reformasi internal TNI yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun (tahun 1998 s.d 2003) yang akan berakhir pada tahun 2010 dengan tujuan bahwa TNI mampu berperan secara Profesional, Efektif, Efisien, dan Modern (PEEM).

Berkaitan dengan arah yang akan dicapai Penulis merasa optimis, karena yang paling penting dalam reformasi internal TNI yaitu tujuan reformasi sudah ditetapkan.   Dengan demikian TNI tinggal menyusun strategi kedepan termasuk membuat pentahapannya dan melaksanakan program-program reformasi sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

Doktrin TNI

Perlu kita ketahui bahwa ABRI sebelumnya membagi Stratifikasi Doktrin ABRI menjadi 6 (enam) strata yang terdiri dari : (1) Doktrin Dasar, (2) Doktrin Induk, (3) Doktrin Pelaksanaan ‘SAD Daya Dwi Bhakti’ yang menjadi tanggung jawabnya MABES TNI, sedangkan (4) Petunjuk Dasar ABRI, (5) Petunjuk Induk ABRI, dan (6) Petunjuk Pelaksanaan ABRI adalah menjadi tanggung jawab Angkatan termasuk POLRI.[3]   Saat ini diharapkan TNI memiliki 3 (strata) yang terdiri dari : (1) Doktrin Strategis atau Doktrin Dasar TNI, (2) Doktrin Operasional TNI, dan (3) Doktrin Taktis TNI sebagaimana yang berlaku secara universal.[4]    Adapun penjelasan singkat tentang doktrin tersebut adalah sebagai berikut:

1.         Doktrin Strategis atau Doktrin Dasar TNI adalah yang tertinggi di militer (baik di TNI AD, TNI AL, maupun dan TNI AU), yang disyahkan oleh Kepala Staf Angkatan.   Doktrin ini berisikan pengetahuan (understanding) dan bukan instruksi (not instruction).   Doktrin ini sebenarnya merupakan penjabaran kebijakan pemerintah yang tertuang pada di Buku Putih.   Doktrin Strategis atau Doktrin Dasar ini dimiliki dan digunakan oleh masing-masing Angkatan sebagai dasar untuk membina kemampuan angkatan sesuai dengan kekhasan atau cirinya masing-masing.   Sifatnya ‘bukan rahasia’ (unclassified), berisikan pengetahuan tentang ilmu perang, kekhasan angkatan, dan pengetahuan tentang dasar-dasar penggunaan kekuatan angkatan.   Doktrin pada strata ini pada dasarnya harus menjawab ‘mengapa kita harus memiliki Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara’.   Doktrin ini juga menguraikan tentang sifat dasar operasi angkatan masing-masing serta menjelaskan secara garis besar bagaimana memenangkan perang.[5]   Sa’at ini Doktrin Angkatan (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) sudah disyahkan oleh Kepala Staf Angkatan masing-masing dan sedang dievaluasi kembali untuk diselaraskan.

2.         Doktrin Operasional berisikan prinsip-prinsip bagaimana melaksanakan operasi militer pada saat konflik militer.   Doktrin tersebut berisikan pengetahuan dan instruksi bagaimana melaksa-nakan operasi militer, meskipun demikian penekanan dasarnya masih pada pengetahuan.   Sifat doktrin ini adalah terbatas (limited).    ABRI sebenarnya telah memiliki doktrin yang bersifat operasional yang disebut dengan Doktrin Operasi Gabungan – 265 atau Petunjuk Operasi Gabungan – 265.   Namun demikian isinya masih perlu direvisi kembali untuk dipilah-pilah mengingat bahwa isi doktrin tersebut lebih banyak yang bersifat taktis, yaitu bagaimana menggunakan kekuatan militer untuk menang dalam pertempuran.  

3.         Doktrin Taktis adalah petunjuk – petunjuk bagaimana menggunakan kekuatan militer dalam rangka mendukung tujuan taktisnya.   Doktrin ini banyak sekali, dari yang bersifat prosedur teknis di home-base sampai dengan petunjuk operasional taktis yang akan digunakan didaerah pertempuran.   Umumnya petunjuk tersebut berisikan instruksi-instruksi tentang bagaimana melaksanakan latihan operasi sampai dengan menggunaan kekuatan militer di daerah operasi.   Doktrin ini harus meyakinkan para komandan, apapun spesialisansinya sehingga mereka memiliki dasar-dasar tentang rencana-rencana dalam memenangkan suatu pertempuran.   Biasanya doktrin ini bersifat rahasia.    

Organisasi TNI

Organisasi TNI sebagaimana organisasi militer lainnya seharusnya mengacu pada doktrin militer yang dimiliki.   Doktrin TNI AD, Doktrin TNI AL, dan Doktrin TNI AU yang sudah disyahkan oleh Kepala Staf Angkatan masing-masing seharusnya dijadikan acuan untuk melaksanakan validasi organisasi angkatan.   Kalau doktrin angkatan memiliki kekhasan, sebagai konsekwensi logisnya organisasi angkatan juga memiliki ciri-ciri tersendiri.   Organisasi TNI AD, TNI AL, dan TNI AU saat ini masih lekat dengan nuansa kebersamaan sehingga penonjolan ciri kekhasan belum terlihat.   Hal ini secara kultur bisa difahami mengingat bahwa integritas angkatan antara TNI AD, TNI AL, dan TNI AU masih harus terlihat pada doktrinnya.   Oleh karena itu apabila kita melihat organisasinya juga demikian.   Misalnya, kenyataan yang ada kalau di TNI AD ada organisasi kewilayahan KODAM, organisasi TNI AL ada ARMATIM dan ARMABAR, dan Organisasi TNI AU   ada KOOPSAU – I dan KOOPSAU – II.  

Mabes TNI pada saat ini bertanggung jawab terhadap penggunaan kekuatan dan pembinaan kemampuan dan sebagian peran pembinaan kemampuan diserahkan kepada Angkatan.   Hal ini yang sebenarnya masih menjadi ganjalan pemikiran bagi sebagian besar para Perwira TNI pada tingkat Kolonel kebawah.   Menurut pendapat Penulis, hal ini mengandung pengertian yang rancu antara Panglima TNI yang bertanggung jawab terhadap penggunaan kekuatan dan Kepala Staf Angkatan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kemampuan angkatan. 

Yang diharapkan bahwa Markas Besar TNI berperan sebagaimana Joint Permanent Head Quarters yang ada di Inggris yang tugasnya memberikan kebijakan-kebijakan tentang penggunaan kekuatan militer sedangkan pembinaan yang bersifat gabungan dilaksanakan di tingkat Balakpus (misalnya di Sesko TNI atau barangkali suatu saat dibentuk Kodiklat TNI).   Mabes Angkatan hanya memberikan kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan pembinaan kemampuan, sedangkan pelaksanannya menjadi peran Kotamaops Angkatan.   Sehingga organisasi di Markas Besar tidak seharusnya sebesar seperti pada saat ini, karena yang besar justru di Markas Besar Kotamaops.  

Kalau kita mengacu kembali pada teori Sun Tzu sekitar 500 tahun sebelum Masehi yang antara lain mengatakan bahwa ‘kalau kita akan siap damai maka kita harus siap perang dan sebaliknya’ maka idealnya lembaga Kodiklat yang mengakomodasikan pendidikan dan latihan perang harus diberdayakan.      

Organisasi TNI yang akan datang sebaiknya mulai memberdayakan Balakpus dan Kotamaops sehingga Mabes TNI dan Mabes Angkatan hanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan hanya sebagian bersifat operasional.   Sehingga dengan demikian jumlah personil di Mabes TNI dan Mabes Angkatan tidak sebesar seperti pada saat ini.  Dengan pemberdayaan Kotamaops yang belum maksimal maka hampir semua keputusan-keputusan tingkat operasional bahkan sebagian tingkat taktis masih berada di Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

Dalam era reformasi internal TNI, hal ini masih belum ada pembahasan.   Hal ini bisa difahami karena perubahan yang paling sulit dilaksanakan adalah perubahan kultur.   Perubahan ini berkaitan erat dengan kerelaan menerima resiko adanya perubahan dan sangat membutuhkan perubahan mindset para pemimpin militer.   Oleh karena itu perubahan yang akan dilaksanakan lebih bersifat top-down.

Hubungan antara Organisasi DEPHAN dan MABES TNI

Yang juga masih sulit dijabarkan adalah hubungan kerja antara Mabes TNI dan DEPHAN, hal ini disebabkan karena pembagian tataran wewenang dan tugas antara Mabes TNI dan DEPHAN masih belum jelas.   Wewenang ini antara lain menyangkut:

 Siapa yang berhak dan bertanggung jawab menyusun Doktrin Pertahanan  ?.

  • Siapa yang menyusun Strategi Pertahanan ?.
  • Siapa yang menentukan career personil yang bekerja di DEPHAN, apakah MENHAN atau Panglima TNI (selama ini yang menentukan adalah Angkatan) ?.  
  • Bagaimana dengan proses pengadaan sistem senjata termasuk dukungan logistiknya, dsb-nya ?

Selama tataran wewenang antara DEPHAN dan Mabes TNI masih belum jelas atau masih belum ada perubahan yang signifikan, maka masih akan terjadi konflik interest antara DEPHAN dan Mabes TNI.  Oleh karena itulah  reformasi internal TNI ini masih dinilai belum menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan pembagian tataran kewenangan antara DEPHAN dan TNI .   Tataran kewenangan ini justru memegang peranan yang sangat penting dalam era reformasi internal TNI, karena selain tataran wewenang tersebut akan dapat dijabarkan ke proses pemilahan wewenang dan tugas-tugas yang jelas, dampaknya adalah terhadap jalannya proses demokrasi itu sendiri.     

Hubungan antara Militer dan Sipil dalam Organisasi TNI

Berkaitan dengan hubungan antara sipil dan militer dalam bidang pertahanan, khususnya dalam organisasi TNI, dirasakan masih belum ada pembagian tugas yang mengarah ke civil supremacy (suatu istilah yang masih menjadi wacana pemikiran dan perdebatan).   Selama ini sipil yang duduk di organisasi militer masih terlalu banyak yang berada pada tataran pelaksana taktis, belum ada yang ada pada tataran strategis.   Apabila dibandingkan dengan negara-negara maju dimana sekretaris Kepala Staf Angkatan dijabat oleh orang sipil dan tugas-tugas staf yang rate of movement-nya rendah akan dijabat oleh orang sipil (misalnya tugas-tugas dalam bidang manajeman, R & D, dsb).   Kalau mekanisme kerja yang seperti ini sudah dapat dilaksanakan, maka supremacy sipil dengan sendirinya akan dapat dicapai.

Selain masalah tersebut yang harus mendapat perhatikan bersama, sebaliknya kemampuan sipil-pun harus disiapkan dan ditingkatkan.   Kemampuan tersebut termasuk kemampuan dalam membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang pertahanan.   Secara jujur sampai saat ini banyak tuntutan sipil yang berkaitan dengan civil supremacy dan demokratisasi, serta tuntutan terhadap profesionalisme militer, namun demikian yang masih sangat memprihatinkan bahwa belum banyak (belum cukup) yang mampu memahami dan bahkan yang concern terhadap bidang pertahanan.   Berapa jumlah sipil yang ahli (expert) dalam bidang pertahanan, maka masih sulit untuk kita jawab karena jumlahnya masih sangat minim.  

Secara jujur para ahli non-militer yang mampu menyusun strategi pertahanan nasional sesuai dengan geostrategik dan geopolitik Indonesia, kita masih sulit memprediksinya.   Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama dari Departemen Pertahanan.   Kalau harapan ini sudah dapat kita capai, baik sipil maupun militer, maka kita akan memahami bagaimana : (1) peran militer pada masa damai, (2) peran militer pada masa krisis sebagaimana tugas Operasi Militer Selain Perang (Military Operations Other Than War atau MOOTW), dan (3) peran militer pada saat perang.                  

Kesimpulan

Di era reformasi yang sudah berjalan selama lima tahun ini, tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dievaluasi dan dikerjakan oleh TNI.   Yang jelas, reformasi internal TNI tidak harus molor dari waktu yang telah ditentukan yaitu pada tahun 2010.   Sementara itu kendala-kendala yang ada tidak bisa dihindari, terutama anggaran pertahanan yang baru mendapatkan sekitar 20 % dari yang diharapkan.  Dengan demikian evaluasi lima tahunan perlu dilaksanakan baik oleh intern TNI maupun oleh community penelitian seperti LIPI, dsb-nya.   Setekah evaluasi dilaksanakan harus ada program-program kedepan untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang terjadi sebagai filling the gab terhadap program-program yang belum dilaksanakan.

Berkaitan dengan telah dikeluarkannya ke 17 langkah reformasi ABRI dari langkah 1 tentang ‘Sikap dan pandangan politik ABRI tentang peran baru Angkatan Bersenjata pada abad ke-21’ sampai dengan langkah ke-17 tentang ‘Penerapan akuntabilitas public terhadap yayasan-yayasan milik TNI/Badan Usaha Militer’ yang diperkirakan masih belum tuntas, langkah – langkah lain dalam bidang militer (bukan dalam bidang sospol) justru tidak boleh ditinggalkan.   Langkah – langkah ini masih belum diagendakan, yaitu : (1) hubungan tataran kewenangan antara TNI dan DEPHAN dan (2) hal-hal yang harus dijabarkan berkaitan dengan sifat dasar operasi darat (what is the nature of land operations), sifat dasar operasi maritim (what is the nature of maritime operations), dan sifat dasar operasi udara (what is the nature of air operations).

Demikian disampaikan secara singkat berkaitan dengan Evaluasi Lima Tahun Reformasi TNI (1998 – 2003) tentang ‘Struktir Organisasi dan Doktrin TNI dalam reformasi internal TNI’.

 

Koesnadi Kardi

Jakarta, 26 Agustus 2003

 

 

 

 

 

 


[1] .   Democracy and Defense – Civilian Control of the Military in the United States of America, page 35.

[2] .   RUU TNI – 2003.

[3] .   Stratifikasi Doktrin ABRI, 1989, hal. 40.

[4] .   Konsep Stratifikasi Doktrin TNI – 2000 (yang belum disyahkan).

[5] .   Design for Military Operations, The British Military Doctrine, hal. 1-2.

 


[i] .   Topik Pembicara pada Workshop Terbatas tentang ‘Evaluasi Lima Tahun Reformasi TNI (1998- 2003)’ di LIPI tanggal 26 Agustus 2003.

 

[ii] .   Menjabat sebagai WADAN SESKO TNI (sekarang sudah pensiun dengan pangkat terakhir Marsda TNI).