Beranda » Teori Air Power

Arsip Kategori: Teori Air Power

Operasi Udara Berbasis Kematraan TNI – Sebuah Konsep

BAB  I  PENDAHULUAN


1.         Umum.

a.         TNI memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.[1] Tugas pokok TNI tersebut dilaksakan dalam bentuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).   Dalam rangka mendukung kesuksesan operasi TNI (OMP maupun OMSP) maka pembinaan kemampuan operasi tiga matra angkatan, termasuk TNI AU, dilaksanakan secara bertahap, berjenjang dan berlanjut agar pada saat dibutuhkan dapat mengerahkan kemampuan terbaiknya, serta dapat bersinergi dengan matra lain untuk menjadi kekuatan TNI yang handal dalam menghadapi setiap ancaman.

b.         Sepanjang perjalanan sejarah TNI AU, jenis operasi udara telah beberapa kali mengalami perubahan disesuaikan dengan pengalaman sejarah, perkembangan teknologi dan teori perang udara.  Kini berdasarkan Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa (SBP) 2007, operasi udara TNI AU dalam OMP telah dibagi menjadi  lima jenis operasi yaitu, Operasi Serangan Udara Strategis (OSUS), Operasi Lawan Udara Ofensif (OLUO), Operasi Pertahanan Udara (Opshanud), Operasi Dukungan Udara (Opsdukud) dan Operasi Informasi (Opsinfo).[2] Operasi udara TNI AU yang dilaksanakan dalam operasi gabungan TNI adalah OSUS, OLUO dan Opsdukud.[3] Operasi udara yang dilaksanakan dalam OMSP berupa Opshanud, Opsdukud dan Opsinfo.  Pembagian lima jenis operasi udara tersebut masih memunculkan berbagai macam permasalahan pengorganisasian dan implemetasi masing-masing operasi, dihadapkan prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan udara pada konsep Trimatra TNI.

c.         Upaya menyusun jenis operasi udara berbasis kematraan TNI dilaksanakan agar kekuatan udara TNI AU mampu mendukung pelaksanaan operasi TNI secara optimal.  Untuk itu diperlukan fokus pemikiran bahwa operasi udara harus disusun seefektif dan seefisien mungkin dalam proses latihan dan aplikasi di medan operasi, terutama pada saat operasi yang bersifat Trimatra TNI (gabungan).   Agar memiliki operasi udara yang benar-benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan udara, maka beberapa upaya dilaksanakan melalui metode diskusi, sosialisasi, pendidikan, koordinasi, penyusunan, pengujian, pelatihan, evaluasi, revisi dan reorganisasi, agar dalam pelaksanaan operasi udara mendapatkan hasil optimal.

2. Maksud dan Tujuan.   Maksud dari penulisan naskah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang konsepsi operasi udara TNI AU berbasis kematraan TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi TNI pada masa 15 tahun mendatang, dengan tujuan agar menjadi bahan masukan bagi pimpinan TNI AU dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

3.         Metode dan Pendekatan. Metode dan pendekatan yang digunakan  sebagai berikut :

a.         Metode.   Penulisan naskah ini menggunakan metode deskriptif analisis  dengan menggambarkan keadaan yang berkaitan dengan permasalahan dan merumuskannya dalam upaya pemecahan.

b.         Pendekatan.   Pembahasan dalam naskah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.    Ruang lingkup naskah ini dibatasi pada konsepsi piranti lunak dan pengorganisasian operasi udara TNI AU berbasis kematraan TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi TNI pada masa 15 tahun mendatang, dengan tata-urut sebagai berikut  :

a.         Pendahuluan.

b.         Landasan Pemikiran.

c.         Kondisi Operasi Udara TNI AU Saat Ini.

d.         Perkembangan Lingkungan Strategis.

e.         Kondisi Operasi Udara TNI AU Berbasis Kematraan yang Diharapkan.

f.          Konsepsi Operasi Udara TNI AU.

g.         Penutup.

5. Pengertian-pengertian.   Daftar pengertian terlampir.

BAB  II LANDASAN PEMIKIRAN


6.         TNI AU telah melewati 63 tahun masa pengabdian, namun stratifikasi doktrin dan buku petunjuk operasi yang implementatif, baru ramai dibicarakan semenjak muncul UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang pada gilirannya menuntut adanya tertib peraturan di seluruh level organisasi TNI.  Operasi udara yang pada hakekatnya merupakan kegiatan operasi dengan menggunakan sistem senjata udara secara terpadu dimana TNI Angkatan Udara sebagai komponen utama dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung,[4] telah berkembang dari masa ke masa.

7.         Historis.    Perkembangan operasi udara TNI AU – yang disusun berdasarkan teori dan berbagai pengalaman, teori, serta perkembangan teknologi keudaraan – adalah sebagai berikut  :

a.         Operasi udara menurut Doktrin AURI 1946 – 1950, yaitu keunggulan udara, pengintaian udara, serangan udara terhadap sasaran darat.

b.         Operasi udara menurut Doktrin AURI 1950 – 1960-an, yaitu keunggulan udara, hanud, pengintaian udara, serangan udara terhadap sasaran darat, laut dan udara.

c.         Operasi udara menurut Doktrin AURI SBP 1968, yaitu strategis, hanud, taktis, SAR dan bantuan

d.         Operasi udara menurut Buku Induk TNI AU 1980, yaitu strategis, hanud dan taktis.

e.         Operasi udara menurut Bujukdas TNI AU 1985, yaitu strategis, hanud, taktis dan operasi lain-lain (bhakti, kekaryaan dan sospol).

f.          Operasi udara menurut Doktrin TNI AU SBP 2004, yaitu strategis, hanud, OLUO, dukungan udara dan Opsinfo.

8.         Filosofis.    Landasan filosofis yang digunakan adalah sebagai berikut  :

a. Landasan Idiil.  Landasan idiil adalah Pancasila yang merupakan jiwa, kepribadian, dan pandangan hidup bangsa, serta dasar negara Indonesia.  Pancasila pada hakekatnya adalah moral bangsa Indonesia yang mengikat seluruh rakyat, sehingga harus dihayati dan diamalkan dengan baik dan benar.   Pelaksanaan, model serta tujuan yang hendak dicapai operasi TNI, termasuk operasi udara, harus merupakan manifestasi sila-sila dari Pancasila.

b. Landasan Konstitusional.   Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.   TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara, pun berupaya mewujudkan cita-cita nasional tersebut, termasuk  melalui pelaksanaan operasi udara TNI AU.

9. Landasan Konseptual.   Landasan konseptual yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah :

a. Landasan Visional.   Sebagai perwujudan Wawasan Nusantara dalam satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, yang mengandung arti bahwa ancaman terhadap suatu wilayah dimanapun pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah nasional Indonesia.   Dalam konteks ini, kekuatan udara menempati peran vital karena memiliki kharakteristik keunggulan untuk mampu melaksanakan operasi dan menjangkau seluruh wilayah nasional secara cepat.

b. Landasan Konsepsional.  Konsep Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia, yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional, yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman dari dalam maupun luar negeri, selalu berkembang dinamis mengikuti perkembangan ancaman.  Tatkala ancaman semakin berkembang, maka stratifikasi doktrin dan model operasi udara pun ikut berkembang dan dinamis.

10. Landasan Operasional.  Landasan operasional yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah  :

a. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.   Pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.   Sedangkan pasal 10 ayat (3) dinyatakan bahwa TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan OMSP dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

b. UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.   Pasal 4 menyatakan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.  Tiap-tiap angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.   Pasal 10 menyatakan bahwa tugas-tugas Angkatan Udara adalah  melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/I/2007 Tentang Doktrin TNI. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.  Pasal11 ayat  (1) menyatakan bahwa postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata.

d. Surat Keputusan Kasau Nomor Kep/3/IV/2007 Tentang Doktrin TNI AU SBP.  Doktrin TNI AU SBP menyatakan bahwa penggunaan kekuatan TNI Angkatan Udara dalam OMP maupun OMSP berpedoman pada asas-asas perang udara agar dapat dilaksanakan secara tepat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengendalian kegiatan operasi udara.   Asas-asas penggunaan kekuatan udara adalah tujuan, penyerangan, pendadakan, pengamanan, pemusatan serangan, ekonomis, kesatuan komando, kesederhanaan, kekenyalan, kohesi, kesatuan usaha, pemanfaatan informasi, manfaat dan keunggulan moril.

e.         Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/329/IX/2004 Tentang Pelaksanaan Sistem Operasi TNI.   Sistem perencanaan operasi militer merupakan antisipasi berbagai ancaman melalui suatu proses atau cara menyelenggarakan kegiatan operasi termasuk kegiatan latihan maupun administrasi yang telah dikembangkan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai perangkat unsur secara teratur dan saling berkaitan.

11.       Landasan Teori.     Landasan teori yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah sebagai berikut :

a. US Air Force Basic Doctrine 2003.  Dalam rangka menentukan model operasi udara maka ada tiga hal penting yang perlu dirumuskan sejak awal, sebagai dasar dari model operasi udara yang akan dimiliki Angkatan Udara, yaitu peran (role), misi (mission) dan fungsi (function) Angkatan Udara.

b. RAAF Air Power Doctrine 3000.   Dalam doktrin ini mengatur seluruh strategi penggunaan kekuatan udara AU Australia.    Salah satu pernyataan Jenderal (AU) H.H. Arnold yang dijadikan pijakan pembanguan kekuatan AU Australia adalah bahwa pelajaran terbesar dari peperangan pada masa lalu adalah bagaimana operasi udara, darat dan laut dapat dengan mudah dikoordinasikan dalam rencana operasi gabungan dan komando gabungan.

c. Azas/Prinsip Penggunaan Kekuatan Udara. Pelaksanaan operasi udara selalu didasarkan pada prinsip-prinsip penggunaan kekuatan udara, beberapa yang dijadikan pedoman teori sebagai berikut :

1)         Doktrin TNI AU SBP 2007 yaitu tujuan, penyerangan, pendadakan, pengamanan, pemusatan serangan, ekonomis, kesatuan komando, kesederhanaan, kekenyalan, kohesi, kesatuan usaha, pemanfaatan informasi, manfaat dan keunggulan moril.

2)         USAF Basic Doctrine 2003 yaitu sentralisasi komando dan desentralisasi pelaksanaan, fleksibel dan serba guna, dampak yang saling berhubungan, kehadiran terus-menerus, konsentrasi, prioritas dan keseimbangan.

3)         RAAF Air Power Manual 3000 yaitu pegang teguh tujuan, memelihara moral, keamanan, daya kejut, daya serang, pemusatan kekuatan, ekonomis, fleksibilitas, kerjasama dan daya tahan.

12.       Landasan pemikiran yang digunakan adalah perkembangan operasi udara TNI AU sebagai landasan historis, landasan filosofis yaitu Pancasila dan UUD 1945, landasan konseptual berupa Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, landasan operasional yaitu UU RI Nomor 3 Tahun 2002, UU RI Nomor 34 Tahun 2003, Doktrin TNI, Doktrin TNI AU dan Sistem Perencanaan Operasi TNI, sedangkan landasan teori adalah  US Basic Doctrine, RAAF Air Power Doctrine dan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

BAB III KONDISI OPERASI UDARA TNI AU SAAT INI


13.       Penggunaan  kekuatan udara ditujukan agar TNI AU  mampu melaksanakan operasi militer, baik dalam konteks operasi mandiri maupun operasi gabungan yang diselenggarakan oleh TNI. Penggunaan kekuatan TNI AU dalam operasi militer dilaksanakan berdasarkan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara, untuk menghadapi ancaman militer terhadap kepentingan nasional dengan mengerahkan kekuatan  udara  sesuai  dengan  sasaran,  waktu,  tempat  dan  dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terperinci.    Berdasarkan Doktrin TNI AU SBP 2007, operasi udara telah dibagi menjadi  lima jenis operasi, sebagai berikut  : [5]

a. Operasi Pertahanan Udara (Opshanud).  Opshanud didefinisikan sebagai operasi untuk “menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”. Operasi ini terdiri dari  dua kegiatan yaitu hanud aktif adalah operasi yang secara langsung menghadapi penyerangan udara, meliputi pengamatan udara dan penindakan sasaran udara ; serta hanud pasif adalah operasi yang secara langsung menghadapi unsur penyerangan udara, meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan akibat serangan udara.

b. Operasi Serangan Udara strategis (OSUS).   OSUS didefinisikan sebagai operasi untuk “mengamati, mengidentifikasi, menyerang dan menghancurkan sasaran-sasaran bernilai strategis yang merupakan centre of gravity guna menetralisasi kemampuan dan motivasi perang musuh dalam rangka perang”.   Operasi ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu pengintaian udara, penyerangan udara terhadap sasaran yang bernilai strategis, serta perlindungan udara untuk melindungi pesawat penyerang agar terhindar atau aman dari serangan udara musuh.

c. Operasi Lawan Udara Ofensif (OLUO).  OLUO didefinisikan sebagai operasi untuk menghancurkan   ataupun   menetralisasi  kekuatan  udara  musuh   guna mendapatkan keunggulan udara di mandala operasi, sehingga operasi darat, laut, dan udara  kawan dapat terlaksana tanpa ada gangguan dan ancaman dari kekuatan udara musuh.  OLUO  terdiri dari dua kegiatan yaitu operasi penyerangan udara sebagai bentuk operasi yang dilaksanakan guna menyerang kekuatan udara musuh yang berada di darat, laut maupun udara ; operasi perlindungan sebagai bentuk operasi yang dilaksanakan guna melindungi pesawat kawan yang terlibat dalam OLUO.

d. Operasi Dukungan Udara (Opsdukud).   Opsdukud didefinisikan sebagai “operasi yang bersifat taktis maupun strategis, dilaksanakan untuk mendukung kekuatan darat, laut, udara, dan instansi lain yang sedang atau akan melaksanakan operasi  dalam  rangka  mencapai  keberhasilan  pelaksanaan  tugasnya.  Operasi dukungan udara juga ditujukan untuk menciptakan keberlangsungan (sustainability) perang yang sedang dilaksanakan.  Opsdukud terdiri dari 10 kegiatan yaitu operasi penyekatan udara, operasi serangan udara langsung, operasi pengungsian medik udara, operasi angkutan udara (airlift), operasi patroli udara, operasi pengintaian udara taktis operasi pengisian bahan bakar di udara, operasi perlindungan udara, operasi SAR tempur, dan operasi pengamanan alutsista.

e. Operasi Informasi (Opsinfo).  Opsinfo didefinisikan sebagai “operasi yang penyelenggaraannya memadukan berbagai kemampuan intelijen, teknologi informasi, komunikasi dan elektronika, psikologi, infolahta dan penerangan.  Untuk mendapat hasil yang optimal, harus berpedoman pada pokok-pokok Opsinfo yang meliputi tujuan, sasaran, asas, batasan dan fungsi serta bentuk-bentuk operasi.  Opsinfo terdiri dari dua kegiatan yang bersifat ofensif dan defensif.

14.       Konsep operasi udara TNI AU saat ini, secara teori-kualitatif lebih baik dibandingkan rumusan operasi udara yang dimiliki sebelumnya, namun secara umum dapat dikategorikan tumpang-tindih, membingungkan dan belum “optimal” untuk digunakan sebagai payung hukum kegiatan operasi TNI AU.  Piranti lunak operasi udara justru sering menjadi sumber perdebatan tentang masalah koordinasi, komando dan kendali,  efektifitas  dan  efisiensi tugas, serta pencapaian tujuan organisasi.   Beberapa permasalahan krusial yang muncul dengan ditetapkannya lima jenis Operasi Udara TNI AU yang tercantum dalam Doktrin SBP 2007 adalah sebagai berikut  :

a.         Permasalahan Piranti Lunak Operasi Udara.  Kualitas piranti lunak operasi udara, baik yang dikeluarkan Mabes TNI maupun Mabes TNI AU masih belum disusun dengan proses perencanaan yang baik, sehingga tidak memberikan pembatasan pengertian masing-masing operasi secara tegas dan jelas, yang pada gilirannya mengakibatkan kerancuan pemahaman pada level pelaksana operasi.  Beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1)         Tidak Memiliki Siklus Penyusunan Doktrin Operasi Udara. Mabesau belum memiliki piranti lunak proses penyusunan doktrin, peraturan atau buku petunjuk operasi udara.  Saat ini piranti lunak operasi udara disusun melalui kegiatan kelompok kerja (pokja) yang dimotori Srenaau dan Sopsau.   Karena belum ada siklus penyusunan, maka piranti lunak operasi udara yang telah selesai ditulis dan di-pokja-kan, tidak pernah dilanjutkan proses uji teori di lembaga pendidikan, diskusi di komando/satuan operasional serta uji lapangan, secara integral-komprehensif dan berkelanjutan.  Akibatnya pada saat digunakan di lapangan, pemahaman tentang operasi udara dan pengorganisasiannya sering berbeda-beda.  

2)      Tumpang-Tindih Pembatasan Operasi Udara. Beberapa pengertian operasi udara yang tumpang-tindih adalah sebagai berikut :

a)         Opshanud dan OLUO.   Opshanud aktif yang dilaksanakan dengan pengamatan udara dan penindakan sasaran udara, menimbulkan kerancuan dengan OLUO yang juga bertugas menghancurkan  ataupun   menetralisasi  kekuatan  udara  musuh.   Perlindungan udara untuk OLUO juga bermasalah karena menurut konsep Opshanud, Opshanud juga menyelenggarakan perlindungan udara sepanjang tahun untuk melindungi seluruh wilayah udara nasional.  Apapun alasannya, tetap merupakan satu kesalahan fatal dengan membiarkan sebuah operasi dalam satu wilayah udara yang sama, dilaksanakan kekuatan udara dengan kodal yang terpisah.

b)         OLUO dan OSUS.  Doktrin menjelaskan bahwa perbedaan kedua operasi ini adalah pada sasaran yang akan dihancurkan, tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana perbedaan kedua operasi tersebut  dalam proses perencanaan.   OSUS yang bertujuan untuk menghancurkan dan melumpuhkan kemampuan perang suatu negara seharusnya merupakan kebijakan nasional, sehingga proses perencanaannya sangat berbeda dengan OLUO, karena harus melibatkan seluruh pimpinan nasional, mengingat dampak yang diakibatkan.  Dalam konteks ini, OSUS tidak lagi menjadi operasi udara TNI AU semata, namun bisa dinaikkan posisinya menjadi Operasi Gabungan TNI.

3)         Jenis Opsdukud Terlalu Banyak dan Tumpang-Tindih Dengan Operasi Udara Lainnya.  Opsdukud mengakomodir sepuluh jenis operasi yang bersifat tempur atau non tempur.  Semua kegiatan operasi udara TNI AU yang berhubungan dengan pertempuran di darat dan laut termasuk dalam Opsdukud. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak sederhana.  Dengan dikategorikannya operasi udara bersifat tempur dalam Opsdukud (penyekatan udara, serangan udara langsung, patroli udara, perlindungan udara), maka komando dan kendali operasi akan menjadi semakin sulit, karena operasi-operasi tersebut sebenarnya sering telah menjadi bagian dari lima operasi udara yang sudah ditetapkan. Patroli udara dan perlindungan udara misalnya, adalah bagian Opshanud atau OLUO.  SUL dan penyekatan udara bisa menjadi bagian OLUO.  Berikutnya dengan jumlah Opsdukud yang banyak, akan menyulitkan dalam konsentrasi pembinaan latihan, bahkan beberapa operasi menjadi tidak terperhatikan dan jarang dilatihkan.  Padahal operasi yang berkaitan dengan pertempuran di darat dan laut membutuhkan banyak taktik yang harus dikaji secara detail, sehingga perlu dipisahkan menjadi operasi tersendiri.

4)         Jenis Operasi Udara Dalam Operasi Gabungan TNI dan Dalam OMP. Doktrin TNI AU SBP 2007 menyebutkan bahwa semua operasi udara TNI AU ditetapkan dapat dilaksanakan dalam OMP. Sementara Bujuklak TNI AU tentang Operasi Udara Pada Operasi Gabungan TNI (2004) menyebutkan bahwa operasi udara yang dapat dilaksanakan dalam operasi gabungan TNI adalah OSUS, OLUO dan Opsdukud, tanpa menyertakan Opshanud dan Opsinfo.  Kondisi ini menjadi membingungkan, karena operasi gabungan TNI dilaksanakan sebagai bagian dari OMP.[6] Sehingga ada dualisme batasan antara operasi udara pada OMP dan operasi udara pada operasi gabungan.  Salah satu penjelasannya, alasan Opshanud tidak termasuk operasi udara dalam operasi gabungan TNI karena pelaksanaannya oleh Kohanudnas yang berada di luar struktur Komando Tugas Gabungan. Padahal kenyataannya operasi tersebut tetap dilaksanakan dan menjadi bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari operasi udara dalam operasi gabungan.   Keberadaan Opshanud pasif dan aktif  sebagai perlindungan udara adalah vital dan juga menjadi jaminan kesuksesan dari operasi udara dalam operasi gabungan TNI.   Bisa dibayangkan apabila radar hanud, rudal jarak jauh dan pesawat tempur berkemampuan hanud tidak dilibatkan, hanya karena permasalahan struktur organisasi yang mempertahankan status quo sehingga tidak menggunakan prinsip kesatuan komando.

5) Jenis Operasi Udara Dalam OMP dan OMSP TNI. Menurut Doktrin TNI AU SBP 2007 ditetapkan bahwa operasi udara yang dilaksanakan dalam OMSP berupa Opshanud, Opsdukud dan Opsinfo.  Hal ini juga menimbulkan kerancuan. Kenyataannya OLUO justru paling sering digunakan dalam OMSP bersifat tempur seperti operasi mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatis bersenjata, aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, serta pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.  Apabila kita mereferensi pada istilah OMSP dari negara asal lahirnya istilah tersebut, yaitu negara AS, bahkan operasi Babylon yang dilakukan Israel untuk menyerang instalasi nuklir Irak pun masih dikategorikan sebagai OMSP karena tidak didahului pernyataan perang dan bukan merupakan perang terbuka antar dua negara.[7] Sementara OMSP menurut pemahaman TNI adalah operasi militer TNI yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain.[8] Pengertian OMSP TNI ini juga perlu didalami oleh insan TNI AU agar dapat meninjau kembali batasan jenis operasi udara yang digunakan dalam operasi gabungan TNI.

b.         Masalah Fungsi Organisasi yang Berkaitan Operasi Udara. Penyusunan operasi udara dan pengorganisasiannya seharusnya didasarkan pada pemahaman bahwa operasi udara merupakan manifestasi dari azas/prinsip penggunaan kekuatan udara, kemampuan alutsista, dalam rangka pencapaian tujuan perang.[9] Berkaitan dengan pemahaman ini, maka organisasi harus disusun seefesien dan efektif mungkin agar operasi-operasi udara yang telah tersusun dapat diaplikasikan dengan optimal untuk mencapai tujuan kemenangan perang.  Sayangnya pengorganisasian operasi udara TNI AU saat ini justru tidak berorientasi pada piranti lunak operasi udara, serta tidak berorientasi pada pencapaian tujuan operasi udara.  Beberapa permasalahan pengorganisasian operasi udara adalah sebagai berikut :

1)  Belum Ada Pengorganisasian Dalam Sistem Perencanaan Operasi Udara TNI AU.  Dalam sejarah perkembangannya hingga saat ini, TNI AU belum pernah memiliki lembaga yang bertugas mengendalikan doktrin atau perangkat lunak yang dimiliki TNI AU, semacam Air Force Doctrine Centre atau Air Power Centre sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara tetangga.   Seluruh doktrin dan perangkat lunak yang kita miliki adalah hasil dari kelompok kerja (pokja) yang center of excellence-nya terdapat di Srenaau, serta tidak melalui siklus penyusunan doktrin sebagaimana dimiliki di organisasi AU negara-negara maju.  Hasilnya adalah perangkat lunak yang sektoral, tumpang-tindih satu sama lain dan seringkali sangat membingungkan pada pelaksanaan di lapangan.   Piranti lunak operasi udara seharusnya menentukan bentuk organisasi dan komando yang akan diberi wewenang untuk melaksanakan operasi.  Kenyataannya, karena piranti lunak yang tidak legitimate, sehingga bentuk organisasi/komando tidak pernah mau berubah, apapun jenis operasi yang disusun.

2)         Belum Adanya Kesatuan Komando Dalam Pengorganisasian Operasi Udara Oleh Komando Kewilayahan TNI AU. Sebuah komando kewilayahan TNI AU seharusnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua operasi udara yang dimiliki TNI AU, pada wilayah NKRI yang ditentukan batas geografis yang jelas untuk mewujudkan kesatuan komando kendali.  Faktanya, saat ini Kohanudnas diberi wewenang hanya untuk melaksanakan satu macam operasi (Opshanud), sementara Koopsau melaksanakan empat operasi udara lainnya, dalam wilayah udara yang sama. Ini merupakan pelanggaran azas/prinsip penggunaan kekuatan udara dalam hal kesatuan komando kendali.  Sepanjang overlapping wilayah kedua komando kewilayahan tersebut masih terjadi, walaupun sudah disiasati dengan pembedaan operasi udara yang menjadi tugasnya, maka tumpang-tindih komando dan kendali operasi pasti akan terjadi.   Prinsip sebuah komando kewilayahan sebenarnya hanya didasarkan pada wilayah geografis dan efesiensi penggunaan kekuatan udara untuk melaksanakan semua operasi, bukan pada jenis operasi yang akan dilaksanakan.

3) Pengorganisasian Pelaksanaan Operasi Udara Dalam Komando Gabungan TNI.   Permasalahan yang dihadapi dalam pengorganisasian operasi udara dalam operasi gabungan TNI sebagai berikut :

a)         Pengorganisasian Kekuatan Udara dalam Kogasgab TNI. Dalam pelaksanaan operasi gabungan TNI, masih terjadi perdebatan tentang organisasi yang membawahi kekuatan udara yang terlibat dalam operasi. Hal ini dipengaruhi akibat ditetapkannya tujuh jenis operasi gabungan TNI, berikutnya diikuti dengan pembentukan tujuh sub komando gabungan,[10] yang masing-masing menuntut adanya alutsista udara di bawah kodal-nya.   Konsep ini tentunya melanggar azas kematraan TNI yang sudah bersepakat bahwa pembinaan kekuatan matra berada dalam satu angkatan dan penggunaan kekuatan juga berada dalam satu komando berdasarkan kematraan.  Yang saat ini terjadi, benar-benar ketidaksesuaian antara pembinaan dan penggunaan kekuatan.  Sementara pembinaan kekuatan berdasarkan konsep Trimatra TNI (dibawah angkatan masing-masing), sedangkan penggunaan kekuatannya berdasarkan konsep tujuh operasi gabungan, yang memecah kekuatan berdasarkan tujuh operasi gabungan tersebut.  Hal ini sangat menyulitkan TNI AU yang harus memecah kekuatannya dalam tujuh Sub Kogasgab, karena semua operasi gabungan membutuhkan dukungan kekuatan udara.  Surat Keputusan Kasau Nomor Skep/167/VIII/2004 tentang Bujuklak TNI AU tentang Operasi Udara Pada Operasi Gabungan TNI, sudah mengoreksi permasalahan permasalahan tersebut namun belum diimplementasikan dalam buku petunjuk operasi gabungan.

b) Pengorganisasian Opshanud Dalam Kogabsus TNI. Menurut Doktrin TNI AU SBP 2007, Opshanud ditetapkan sebagai operasi udara TNI AU, berikutnya berdasarkan Skep Panglima TNI Nomor Skep/163/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 ditetapkan sebagai operasi gabungan TNI.  Permasalahan yang terjadi dalam konteks operasi gabungan TNI, Opshanud tidak dilaksanakan oleh Kogasud melainkan oleh Kogabsus TNI, yaitu Kohanudnas. Di lain pihak, muncul pula Skep Kasau Nomor Skep/167/VIII/2004 yang selain tentang menetapkan adanya Kogasud, juga tetap mempertahankan dua struktur komando operasi udara yang tidak unity of command, yaitu Kogasud dan Kohanudnas.   Pemahaman Opshanud sebagai operasi udara mandiri sekaligus gabungan sudah tepat, namun pelaksanaannya oleh komando terpisah dari komando yang melaksanakan operasi udara lainnya adalah sebuah kesalahan. Di negara maju, pembentukan komando gabungan hanya untuk operasi yang jauh dari wilayah sendiri.   Sementara Mabes TNI tidak memiliki aturan seperti di negara-negara maju yang hanya membentuk Komando Gabungan untuk operasi gabungan yang berlangsung di luar wilayah kedaulatan, sementara komando kewilayahan yang akan otomatis melaksanakan operasi di dalam negeri setiap saat diperlukan.

Gambar 1.   Pengorganisasian Kogasgab TNI Berdasarkan Skep Panglima TNI Nomor Skep/163/V/2003.  Ada dua permasalahan pokok yang harus disikusikan yaitu kekuatan udara dipecah dalam kodal tiap-tiap Sub Kogasgab dan Kohanudnas hanya berada di jalur koordinasi Kogasgab.

Gambar 2.     Pengorganisasian operasi udara pada Kogasgab TNI Berdasarkan Skep Kasau Nomor Skep/167/VIII/2004.  Kekuatan udara dalam kodal Kogasgab sudah disatukan dibawah Kogasud.  Permasalahan yang harus didiskusikan adalah masih terpisahnya pelaksanaan opshanud oleh kekuatan udara Kohanudnas dari Kogasud.   Kogasud dan Kohanudnas hanya berlaku jalur koordinasi.

15.       Pada saat ini konsep pelaksanaan operasi udara TNI AU didasarkan pada Doktrin TNI AU SBP 2007 yang membagi operasi udara menjadi lima buah yaitu OSUS, OLUO, Opshanud, Opsdukud dan Opsinfo.   Namun demikian berbagai permasalahan masih terjadi terutama berkaitan dengan piranti lunak dan pengorganisasian operasi udara.  Penyusunan operasi udara masih belum menggunakan siklus penyusunan doktrin,sehingga aplikasinya di lapangan banyak tumpang-tindih.

BAB IV PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS


16.        Kekuatan udara TNI AU merupakan kekuatan yang dapat digunakan untuk menguasai, mempertahankan dan mendayagunakan ruang udara.[11] Dalam upaya mempertahankan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi negara serta menegakkan hukum di udara, TNI AU beserta kekuatan udaranya, harus mampu mendayagunakan seluruh potensinya yang berada di dalam ruang udara secara optimal baik pada masa perang maupun damai.   Selain kualitas dan kuantitas kekuatan, dalam rangka pencapaian tujuan kemenangan perang, maka kesuksesan proyeksi penggunaan kekuatan udara sangat mengandalkan bentuk operasi udara yang efektif, efisien, serta mampu berdaptasi dengan perkembangan teknologi dan potensi ancaman yang semakin berkembang pada masa perang dan damai.    Untuk itulah maka operasi udara yang seharusnya dimiliki TNI AU harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi di tingkat global, regional, nasional, serta peluang dan kendalanya.

17.       Global.   Sejak kelahiran AU Inggris sebagai AU pertama di dunia pada tahun 1918, maka operasi udara telah berkembang melalui pengalaman perang, teori ilmu pengetahuan militer dan perkembangan teknologi keudaraan.  Bahkan saat ini kemampuan AU suatu negara telah menjadi barometer dari kemajuan dan kemapanan negara tersebut.  Operasi udara pun ikut berkembang sejalan dengan perkembangan kekuatan udara. Dalam sejarah perkembangan operasi udara baik yang terjadi di negara-negara maju ataupun TNI Angkatan Udara, berlaku peristiwa yang sama, yaitu telah berulang kali mengalami perubahan bentuk, taktik dan komposisi kekuatan yang digunakan.  Operasi udara yang pertama kali digunakan adalah operasi pengintaian pada awal PD I, lalu berkembang dengan adanya operasi pengeboman, penembakan udara dan sebagainya, lalu berkembang melalui evolusi yang panjang hingga menjadi operasi udara paling modern seperti sekarang.   Karena memiliki wilayah yang luas dan kekuatan AU yang besar maka AU AS membagi komandonya atas dasar fungsi dan kewilayahan.  Komando fungsional seperti Air Combat Command (ACC) bertugas melaksanakan pembinaan kemampuan operasi, sementara Komando Kewilayahan seperti Pacific Air Force Command, North Air Force Command, Central Air Force Command dan sebagainya, melaksanakan penggunaan kekuatan udara untuk pertahanan wilayah udara nasional AS di bawah komando kewilayahan (contohnya Pacific Command membawahi Pacific Air Force Command, Pacific Naval Command, Pacific Army Command dan Pacific Marine Command).  Beberapa bentuk operasi udara yang dimiliki oleh negara-negara maju adalah sebagai berikut  :

a.         Operasi Udara AU Amerika Serikat (USAF).  Operasi udara yang dilaksanakan AU AS menurut Air Force Doctrine Document-1  “Air Force Basic Doctrine” ada 17 buah, sebagai berikut :

1)           Serangan Strategis (Strategic Attack).

2) Lawan Udara (Ofensif and Defensif – Counter Air).

3)         Lawan Antariksa (Ofensif and Defensif – Counter Space).

4)         Lawan Darat (Direct and Indirect – Counter Land).

5)         Lawan Laut (Counter Sea).

6)         Operasi Informasi (Information Operation).

7)         Operasi Dukungan Perang (Combat Support).

8)         Komado dan Kendali (Command and Control).

9)         Angkutan Udara (Airlift).

10)      Pengisian Bahan-bakar Udara (Air Refuelling).

11)      Angkutan Antariksa (Space Lift).

12)      Operasi Khusus (Special Operation).

13)      Operasi Intelijen (Intelligence).

14)      Pengamatan dan Pengintaian (Surveillance dan Reconnaisance).

15)      SAR Tempur (Combat SAR).

16)      Navigasi dan Posisi (Navigation & Positioning).

17)      Pelayanan Cuaca (Weather Service).

b.         Operasi Udara AU Inggris (RAF).    Operasi udara yang dilaksanakan AU Inggris dan AU Australia menurut RAAF Air Power 3000 Doctrine sebagai berikut  :

1)         Eksploitasi Informasi  (Information Exploitaion).  

2)         Penguasaan Udara (Control of The Air).   

3)         Operasi Gabungan (Joint Force Employment).

4)         Operasi Udara untuk Efek Strategis (Air Operation for Strategic Effect).

5)         Operasi Dukungan Udara (Combat Support Air Operation).

6)         Perlindungan Kekuatan (Force Protection).

7)         Durasi Kemampuan (Sustainability).


18.       Regional. Kecenderungan lingkungan strategis di Asia Tenggara yang mempengaruhi  adalah terjadinya pergeseran permasalahan-permasalahan pada lingkup antar negara tetangga, seperti adanya berbagai konflik yang bersumber dari klaim teritorial, keamanan jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut, sampai kepada masalah keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perompakan dan pembajakan laut, penyelundupan senjata, dan masalah lainnya.  Dari berbagai permasalahan antar negara ini, realitasnya kekuatan udara tiap negara menjadi faktor detterence, walaupun penyelesaian dari permasalahan antar negara tersebut mengutamakan diplomasi damai.   Maka tidak heran bila masing-masing AU berupaya untuk meningkatkan kinerja organisasinya termasuk mengeksploitasi kuantitas kekuatan udara dan kualitas operasi udara yang dimiliki. Beberapa bentuk operasi udara yang dimiliki oleh negara-negara tetangga adalah sebagai berikut  :

a.         Operasi Udara AU Singapura (RSAF).  Singapura memiliki sebuah wilayah sangat kecil, sehingga saat ini memutuskan untuk mengelompokkan pembinaan dan penggunaan kekuatan udara pada sebuah satuan fungsional dan tidak berdasarkan kewilayahan.  Pada masa lalu struktur dan organisasi RSAF dibagi berdasarkan pertimbangan geografis (tempat atau lokasi),  serta kemampuan alutsista secara individu berbentuk satuan kewilayahan, bukan berdasarkan fungsi.  Namun, pembinaan dan penggunaan alutsista dalam rangka operasi gabungan dianggap kurang optimal, sementara wilayah Singapura sendiri begitu kecil.  Tugas departemen di Mabes RSAF juga semakin menyimpang dari perkembangan terbaru dalam pembinaan tenaga kerja/manusia, intelijen, operasi, logistik, perencanaan, pelatihan dan keselamatan tingkat strategis, dengan kecenderungan atas keterlibatan langsung dalam pelaksanaan operasi sehari-hari, khususnya dalam keadaan yang tidak pasti/dinamis, yang melibatkan instansi di luar RSAF atau terhadap ancaman non konvensional.  Akhirnya struktur dan organisasi RSAF diubah berdasarkan fungsional yaitu Air Combat Command, Air Defence and Operation Command, Air Power Generation Command, Participation Command dan UAV Command.  Sedangkan operasi udara yang dilaksanakan AU Singapura tercantum dalam misi organisasi yaitu :

1)         Pertahanan udara (Air Defence).

2)         Lawan udara untuk merebut keunggulan di mandala operasi (mandala operasi di luar wilayah Singapura).

3)         Operasi bantuan untuk misi AD dan AL.

b.         Operasi Udara AU Malaysia (RMAF).   Kondisi kekuatan udara RMAF relatif lebih unggul dibandingkan dengan TNI AU. Namun demikian RMAF sering melakukan pendidikan dan latihan bersama dengan AU negara-negara persemakmuran termasuk RAF (Inggris) dan RAAF (Australia).   Maka operasi udara yang dilaksanakan AU Malaysia dipengaruhi oleh doktrin kedua negara persemakmuran tersebut.  Wilayah udara yang tidak terlalu luas dan kekuatan udara yang relatif kecil juga mempengaruhi pola pembinaan dan penggunaan kekuatan udara RMAF yang menggunakan satuan fungsional, bukan kewilayahan.   Secara spesifik operasi udara yang dilakukan tercantum dalam “Peranan RMAF”, sebagai berikut :

1)         Pengamanan ruang udara untuk tujuan damai, mencegah ancaman musuh, dengan melibatkan offensive airstrike, defensive counter-air dan defensive suppressive.

2)         Penggunaan kekuatan untuk mengatasi ancaman di permukaan ataupun di udara, yang melibatkan serangan strategis, serta operasi dan serangan maritim.

3)         Penggunaan kekuatan untuk mendukung kekuatan udara dan darat yang terdiri misi pengisian minyak di udara, pengamatan dan pengintaian, angkutan, electronic counter measure dan operasi pertempuran udara.

4)         Dukungan kekuatan untuk mendukung kesuksesan operasi, yang melibatkan pertahanan pangkalan, dukungan logistik dan dukungan pangkalan.

19.       Nasional. Pengaruh perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional yang mempengaruhi operasi udara TNI AU adalah sebagai berikut :

a. Politik.    Kondisi politik di tanah air cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir, namun konflik bisa terjadi sewaktu-waktu menyangkut hubungan antar negara.   Sayangnya kebijakan politik negara saat ini belum berpihak pada pengembangan kekuatan udara yang kondisi sangat memprihatinkan.   Alokasi anggaran yang minim ditengah berbagai sorotan tentang keselamatan terbang dan tingginya tuntutan tugas belum menyadarkan para elite politik untuk memperjuangkan adanya peningkatan kekuatan udara.

b. Ekonomi.     Peningkatan kesiapan operasional alutsista udara  sangat tergantung kepada kondisi ekonomi negara.   Perkembangan ekonomi  negara  Indonesia sampai saat ini belum lepas dari krisis.    Kondisi ini secara langsung berpengaruh terhadap penyediaan anggaran pertahanan negara. Dengan dukungan anggaran yang terbatas menyebabkan pemenuhan terhadap pengadaan alutsista TNI AU  semakin kecil dan pada akhirnya kesiapan operasi juga semakin menurun.

c. Sosial dan Budaya.    Masyarakat Indonesia mempunyai kondisi sosial  dan  budaya yang beragam baik adat-istiadat, kebiasaan, kebudayaan maupun perilaku, sehingga merupakan  kekayaan  tersendiri dan sekaligus sebagai aset yang dapat menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia.     Disisi yang lain perbedaan sosial budaya tersebut dapat memicu adanya perpecahan suku bangsa dan wilayah negara Indonesia, sehingga memerlukan kesiapan operasi TNI/TNI AU yang baik.    Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat dimanfaatkan TNI/TNI AU untuk meningkatkan kemandirian teknologi.

d. Pertahanan dan Keamanan.    Terjadinya krisis multi dimensil dan tingginya angka kemiskinan,  menyebabkan dampak luas terhadap stabilitas nasional.  Disamping itu saat ini timbul permasalahan keamanan di  beberapa  daerah, sehingga perlu adanya kesiap-siagaan yang tinggi dengan didukung oleh kesiapan operasional alat utama sistem senjata TNI/ TNI AU.

20. Peluang dan Kendala.     Beberapa peluang dan kendala pada konsepsi operasi udara berbasis kematraan TNI adalah sebagai berikut :

a. Peluang.    Beberapa peluang adalah sebagai berikut :

1)         Perkembangan iptek dalam negeri yang pesat di bidang rekayasa, telekomunikasi, informasi dan pemeliharaan alutsista.

2)         Adanya kesadaran nasional untuk memiliki kekuatan TNI/TNI AU yang tangguh pada masa mendatang.

3)         Pulihnya hubungan dengan negara-negara maju sehingga banyak perwira TNI bisa dikirim untuk melaksanakan pengkajian dan pendidikan.

4)         Eratnya kerjasama di antara negara-negara ASEAN.

b.         Kendala.     Kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1)         Wilayah NKRI yang luas harus dijaga dengan alutsista yang terbatas.

2)         Minimnya program bantuan militer/alutsista dari negara-negara maju.

3)         Belum adanya komitmen politik pemerintah untuk menaikkan anggaran TNI/TNI AU.

21.       Perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi konsepsi operasi udara pada masa mendatang adalah pengaruh perkembangan operasi udara dan pengorganisasiannya di tingkat global, regional, nasional, serta beberapa peluang dan kendala dalam pelaksanaanya.

BAB V KONDISI OPERASI UDARA BERBASIS KEMATRAAN TNI YANG DIHARAPKAN

22.       Kekuatan udara TNI AU merupakan kekuatan yang dapat digunakan untuk menguasai, mempertahankan dan mendayagunakan ruang udara.[12] Selain kualitas dan kuantitas kekuatan, dalam rangka pencapaian tujuan kemenangan perang, maka kesuksesan proyeksi penggunaan kekuatan udara sangat mengandalkan bentuk operasi udara dan pengorganisasiannya yang efektif, efisien, serta mampu berdaptasi dengan perkembangan teknologi dan potensi ancaman yang semakin berkembang.   Berdasarkan realitas bahwa pembinaan kemampuan TNI diserahkan kepada matra/angkatan, sedangkan penggunaannya oleh Mabes TNI dalam bentuk OMP dan OMSP, maka operasi matra, termasuk operasi udara, pun harus disusun agar siap diaplikasikan dalam operasi gabungan TNI.    Dengan adanya keselarasan dalam konsep dan  pembinaan kemampuan di matra, harapannya penggunaan kekuatan dalam bentuk operasi gabungan menjadi semakin optimal, tanpa meninggalkan eksistensi kemampuan operasi matra tunggal (mandiri).   Bentuk-bentuk operasi udara yang  diharapkan menjadi operasi udara berbasis Trimatra TNI yang ideal adalah sebagai berikut :

a. Operasi Lawan Udara (OLU). OLU dilaksanakan dalam rangka mencapai dan mempertahankan derajat keunggulan udara yang diinginkan, dengan cara penghancuran,  penurunan  atau mengganggu kekuatan musuh yang menyerang melalui media udara.  OLU yang merupakan integrasi serta kolaborasi OLUO dan Opshanud.  Idealnya misi yang dilaksanakan dalam rangka OLU sebagai berikut :

1)         Misi Lawan Udara Ofensif (MLUO) menggunakan kekuatan penyerang untuk menghancurkan, mengganggu dan membatasi ancaman udara dan ancaman rudal musuh.  Misi dilaksanakan dengan menghancurkan target di udara atau yang ada di darat, serta sarana pendukung yang ada di darat.  Contoh serangan udara ke darat yang termasuk dalam MLUO adalah penghancuran runway, shelter, gudang senjata, tangki BBM dan sebagainya.  Secara umum MLUO dilaksanakan dengan model flight berupa Fighter Sweep, Striker, Escort (Self Escort) dan Suppression of Enemy Air Defence (SEAD).

2) Misi Lawan Udara Defensif (MLUD).  MLUD disebut juga Misi Pertahanan Udara (MPU) yang dilaksanakan secara aktif dan pasif untuk melindungi kekuatan kawan di darat, laut dan udara, serta obyek vital dari serangan udara dan rudal lawan.   MPU aktif menggunakan pesawat tempur, radar hanud, rudal darat ke udara dan sebagainya.   MPU pasif berupa pengelabuhan, kamuflase dan shelter tersembunyi.

b.         Operasi Lawan Darat (OLD). OLD dilaksanakan untuk mendapatkan dan mempertahankan derajat keunggulan udara di atas wilayah operasi darat, dengan menghancurkan dan menetralisir serangan musuh yang berada di permukaan darat.  OLD dapat dilaksanakan berupa dukungan langsung maupun tidak langsung bagi pasukan darat yang sedang bertempur.   Idealnya misi yang dilaksanakan dalam rangka OLD sebagai berikut  :

1)         Misi Lawan Darat Tidak Langsung (MLDTL).   MLDTL atau dikenal sebagai Air Interdiction adalah bentuk manuver udara untuk menghancurkan, mengganggu, mengalihkan dan menunda pergerakan kekuatan darat musuh sebelum digunakan secara efektif untuk berperang dengan kekuatan darat kawan.

2)         Misi Lawan Darat Langsung (MLDL).  MLDL atau dikenal sebagai Combat Air Support adalah penggunaan alutsista udara untuk membantu secara langsung kekuatan darat kawan yang sedang bertempur.  Sasaran tembakan berdekatan dengan pasukan kawan sehingga perlu pembinaan kemampuan yang optimal.

c.         Operasi Lawan Laut (OLL). OLL merupakan pengembangan kemampuan kekuatan udara yang diaplikasikan pada wilayah laut.  Misi yang dilakukan adalah dalam rangka membantu kekuatan laut kawan yang sedang berada jauh dari kekuatan laut yang lainnya.   Idealnya misi yang dilaksanakan sebagai berikut  :

1)             Misi Perang dengan Kapal (MPK).   MPK merupakan kegiatan untuk menemukan, menghancurkan, menetralisir dan menangkal serangan kekuatan laut musuh.

2) Misi Perang dengan Kapal Selam (MPKS). MPKS merupakan kegiatan untuk menemukan, menghancurkan, menetralisir dan menangkal serangan kekuatan laut musuh yang berada di bawah permukaan laut.

3)         Misi Pengamatan Laut (MPL). MPL merupakan patroli laut dalam rangka meningkatkan keamanan laut teritorial dan perlindungan sea lines of communication.

4)          Misi Penebaran Ranjau (MPR). MPL adalah kegiatan untuk mendukung penyebaran ranjau laut saat terjadi perang laut.

5)         Misi Perlindungan Udara (MPU). MPU adalah kegiatan untuk melindungi kekuatan laut kawan yang melaksanakan operasi laut.  Dalam rangka operasi gabungan MPU menjadi bagian dari OLU.

d. Operasi Serangan Strategis (OSS). OSS adalah serangan ofensif yang dilaksanakan secara mandiri oleh matra atau gabungan untuk menghancurkan Centre of Gravity (COG) musuh, seperti elemen komando perang, kepemimpinan nasional, sarana produksi perang dan unsur vital pendukung perang lainnya.   Perencanaan dan penentuan COG melibatkan pucuk kepemimpinan nasional.

e.         Operasi Dukungan Udara (ODU). ODU dilaksanakan untuk mendukung kekuatan darat, laut, udara, dan instansi lain yang sedang atau akan melaksanakan operasi  dalam  rangka  mencapai  keberhasilan  pelaksanaan  tugasnya.   Misi-misi dalam ODU adalah pengungsian medik udara, angkutan udara, pengisian bahan-bakar di udara, SAR tempur dan pengamatan udara.

f. Operasi Khusus (OK). OK merupakan penggunaan kekuatan udara untuk operasi yang memiliki tujuan khusus.   Misi-misi dalam OK adalah intelijen, lawan informasi, dukungan kodal, anti teror, perebutan pangkalan, pengamanan alutsista, dukungan pangkalan dan penerbangan UAV.

23.       Konsep operasi udara TNI AU yang diharapkan, secara teori-kualitatif harus dapat digunakan sebagai payung hukum kegiatan operasi TNI AU.  Piranti lunak operasi udara harus menegaskan pola koordinasi, komando dan kendali,  efektifitas  dan  efisiensi tugas, serta pencapaian tujuan organisasi.   Beberapa kondisi ideal yang diharapkan tersebut adalah sebagai berikut  :

a.         Piranti Lunak Operasi Udara.  Kualitas piranti lunak operasi udara, baik yang dikeluarkan Mabes TNI maupun Mabes TNI AU sudah disusun dengan proses perencanaan yang baik, sehingga memberikan pembatasan pengertian masing-masing operasi secara tegas dan jelas, yang pada gilirannya mengakibatkan pemahaman yang baik pada level pelaksana operasi.  Beberapa kondisi ideal piranti lunak operasi udara yang diharapkan sebagai berikut :

1)         Siklus Penyusunan Doktrin Operasi Udara. Mabesau sudah memiliki piranti lunak yang mengatur siklus penyusunan doktrin, peraturan serta buku petunjuk operasi udara.  Siklus penyusunan piranti lunak operasi udara merupakan proses yang berkelanjutan melalui proses inisiasi oleh sebuah lembaga pusat doktrin setiap waktu tertentu, diskusi, penyusunan, uji teori di lembaga pendidikan, diskusi di komando/satuan operasional serta uji lapangan secara integral-komprehensif. 

2)         Pembatasan Operasi Udara Atas Dasar Kematraan TNI. Pembatasan operasi udara sebagaimana tersebut di atas telah ditertibkan atas dasar kematraan sehingga memunculkan kelompok OLU, OLD dan OLL. Kharakterisitik kemampuan berupa daya serang, jarak jangkau, kecepatan dan kerahasiaan, diwujudkan dalam operasi mandiri atau gabungan berupa OSS. Dalam rangka mendukung keberhasilan  empat operasi tersebut adalah ODU dan OK.   Beberapa kondisi yang diharapkan sebagai berikut :

a)         OLU Sebagai Integrasi Opshanud dan OLUO.  OLU bertugas untuk mewujudkan keunggulan wilayah udara di medan operasi ataupun di seluruh wilayah nasional. Apapun bentuk alutsistanya, di darat, di laut ataupun di udara, yang menyerang menggunakan media udara, maka bentuk operasi yang digunakan oleh TNI AU adalah OLU.  OLU bisa dilaksanakan secara mandiri maupun dalam bentuk operasi gabungan.

b) Perbedaan Tegas OSS dan OLU.  Doktrin telah menjelaskan perbedaan kedua operasi ini adalah pada sasaran yang akan dihancurkan dan proses perencanaannya.   OSS yang bertujuan untuk menghancurkan COG dan kemampuan perang suatu negara merupakan kebijakan nasional, sehingga proses perencanaannya melibatkan keputusan pimpinan nasional.  OSS pun bisa menjadi operasi mandiri atau Operasi Gabungan TNI.

3)         Jenis Opsdukud Lebih Ramping dan Tertib.  Opsdukud yang sebelumnya mengakomodir 10 misi operasi yang bersifat tempur atau non tempur, telah dirampingkan menjadi 5 misi yang benar-benar bersifat dukungan operasi menggunakan alutsista udara.  Semua kegiatan operasi udara TNI AU yang berhubungan dengan pertempuran di darat dan laut telah dikeluarkan dari misi Opsdukud dan digolongkan menjadi OLD dan OLL.  Hal ini lebih menertibkan dalam pembinaan latihan, serta taktik dapat dikaji secara detail, sehingga nantinya istilah operasi bantuan tembakan udara, koordinasi bantuan tembakan atau lainnya yang berhubungan dengan pelibatan kekuatan udara untuk mendukung pertempuran matra AD dan AL, sudah secara detail dan rinci  dijelaskan dalam OLD dan OLL, sementara untuk perlindungan udara secara otomatis adalah bagian OLU.

4)         Jenis Operasi Udara Dalam Operasi Gabungan TNI dan Dalam OMP. Semua operasi udara yaitu OLU, OSS, OLL, OLD, ODU dan OK dapat digunakan dalam operasi gabungan, OMP maupun OMSP TNI.  Sementara yang dapat dikategorikan sebagai operasi mandiri atau gabungan adalah OSS, karena untuk menghancurkan COG musuh melibatkan kebijakan pimpinan nasional, pelaksanaannya menggunakan alutsista pesawat ataupun rudal permukaan ke permukaan, serta melibatkan misi intelijen.

b.         Organisasi yang Berkaitan Operasi Udara. Beberapa kondisi ideal pengorganisasian operasi udara yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1)            Pusat Doktrin TNI AU.  TNI AU memiliki lembaga yang bertugas mengendalikan doktrin atau perangkat lunak yang dimiliki TNI AU, semacam Air Force Doctrine Centre atau Air Power Centre sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara tetangga.   Seluruh doktrin dan perangkat lunak disusun melalui siklus penyusunan doktrin melalui inisiasi pusat doktrin sebagaimana dimiliki di organisasi AU negara-negara maju.

2)         Komando Kewilayahan TNI AU. Pengorganisasian komando kewilayahan TNI AU dengan bentuk Koopsau dan komando kewilayahan TNI dengan bentuk Kohanudnas, harus dilebur menjadi satu komando –kendali ke dalam Komando Pusat Operasi Udara.  Komando kewilayahan TNI AU yang diharapkan adalah komando yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua operasi udara, pada wilayah yang ditentukan batas geografis yang jelas untuk mewujudkan kesatuan komando kendali.

3) Pengorganisasian Operasi Udara Dalam Komando Gabungan TNI.   Dalam pelaksanaan operasi gabungan TNI di bawah Kogasgab TNI,  seluruh komponen alutsista udara termasuk komponen udara Kohanudnas berada di bawah komando dan kendali Kogasud (Dalam istilah USAF dan NATO di sebut Komando Komponen Udara (Joint Air Force Component Command) yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua operasi udara.   Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan komando dan kendali bagi seluruh operasi udara yang dilaksanakan oleh Kogaasgab TNI, mengingat kharakteristik kekuatan udara yang berbeda dengan kekuatan matra lain.   Kekuatan udara memiliki keunggulan jarak jangkau, kecepatan dan daya serang, sehingga diperlukan kesatuan komando dan kendali.

24.       Kondisi ideal operasi udara berbasis Trimatra TNI yang diharapkan adalah enam buah operasi udara bernama Operasi Lawan Udara, Operasi Lawan Darat, Operasi Serangan Strategis, Operasi Dukungan Udara dan Operasi Khusus.  Bentuk operasi udara yang didasarkan kematraan ini lebih efektif dan efisien dalam pembinaan, penggunaan dan pengorganisasiannya.

BAB VI  KONSEPSI OPERASI UDARA BERBASIS KEMATRAAN TNI

25.       Doktrin membentuk suatu cara bagaimana sebuah Angkatan Udara mengorganisir, melatih, melengkapi, mempertahankan dan menggunakannya kemampuannya,[13] sehingga bagaimana piranti lunak tentang doktrin itu disusun, lalu dapat digunakan sebagai payung hukum kinerja organisasi, betul-betul harus diperhatikan agar substansi isinya dapat menjadi modal untuk melaksanakan tugas operasi dan mencapai kejayaan organisasi Angkatan Udara.   Dalam rangka mewujudkan kondisi ideal tentang operasi udara berbasis kematraan TNI yang terdiri dari Operasi Lawan Udara (OLU), Operasi Lawan Darat (OLD), Operasi Lawan Laut (OLL), Operasi Serangan Strategis (OSS), Operasi Dukungan Udara (ODU) dan Operasi Khusus (OK), dibutuhkan piranti lunak doktrin operasi udara beserta peorganisasiannya, karena kedua hal tersebut menjadi pokok permasalahan serius yang harus segera mendapatkan solusi.  Jenderal (AU) Henry H. (“Hap”) Arnold mengatakan “Any Air Force which doesnot keep its doctrines ahead of its equipment and its vision far into the future, can only delude the nation into a false sense of security.”[14] Implikasinya, sebuah Angkatan Udara yang tidak memiliki proses penyusunan piranti lunak operasi udara beserta peorganisasiannya yang baik, berarti telah membohongi bangsa dan negaranya.  Hal ini untuk menyadarkan semua pihak (termasuk TNI AU), bahwa  operasi udara tidak bisa disusun secara instan dan dengan perencanaan yang asal-asalan. Diperlukan strategi dan upaya bersifat  integral komprehensif yang dilaksanakan dalam jangka panjang.

26.       Kebijakan.   Kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan konsepsi ini adalah komitmen Mabesau untuk memiliki operasi udara dan pengorganisasiannya yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan dari tugas-tugasnya.  Visi dan misi dari konsepsi operasi udara TNI AU berbasis kematraan TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi TNI pada masa 15 tahun mendatang, sebagai berikut  :

a.         Visi.    Mengoptimalkan kemampuan TNI AU agar senantiasa dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan optimal.

b.         Misi.   Mewujudkan operasi udara TNI AU beserta pengorganisasiannya yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan operasi matra, operasi mendukung operasi matra lain, serta mendukung operasi gabungan TNI.

27.       Strategi. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan operasi udara berbasis kematraan TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi TNI pada masa 15 tahun mendatang, sebagai berikut  :

a.         Tujuan.   TNI AU memiliki operasi udara yang selalu dapat mengikuti perkembangan ancaman dan sesuai dengan konsep kematraan TNI, dengan pengorganisasian yang memegang teguh azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

b.         Sasaran.   Sasaran yang akan dicapai dibagi dalam tiga tahap sebagai berikut  :

1)         Sasaran Tahap I (5 Tahun Pertama) adalah sebagai berikut :

a)         Adanya upaya mewujudkan lembaga Pusat Doktrin TNI AU sebagai penanggung-jawab siklus penyusunan, revisi dan pengendalian piranti lunak TNI AU.

b)         Adanya piranti lunak tentang siklus penyusunan dan revisi doktrin dan buku petunjuk di lingkungan TNI AU.

c)         Adanya kesatuan usaha untuk mewujudkan operasi udara yang sesuai dengan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

d)         Adanya inisiasi untuk mewujudkan kesatuan komando kendali dalam pengorganisasian operasi udara di tingkat Kogasgab TNI dan komando kewilayahan TNI AU.

2)         Sasaran Tahap II (5 Tahun Kedua) adalah sebagai berikut  :

a)         Lembaga Pusat Doktrin TNI AU telah menjadi center of excellence penyusunan piranti lunak operasi TNI AU.

b)         Operasi udara berbasis kematraan TNI  telah dapat disusun dan disahkan sebagai bagian operasi TNI.

c)         Dimulainya proses persiapan dan transisi untuk mewujudkan kesatuan komando dan kendali dalam operasi udara oleh Komando Kewilayahan TNI.

3)         Sasaran tahap III (5 Tahun Ketiga) adalah sebagai berikut  :

a)            Operasi udara berbasis kematraan telah diaplikasikan dengan baik dalam operasi TNI di bawah Komando Gabungan TNI dan Komando Kewilayahan TNI.

b)         Pengorganisasian Komando Kewilayahan TNI AU telah sesuai dengan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

c.         Subyek, Obyek dan Metode.

1)         Subyek.   Sebagai subyek dari konsepsi ini adalah sebagai berikut :

a)         Presiden.   Bertugas mengesahkan reorganisasi Kohanudnas, karena Kohanudnas dibentuk berdasarkan Ketetapan Presiden pada tahun 1962, maka ijin untuk melaksanakan reorganisasi juga harus menggunakan Keputusan Presiden.

b)         Departemen Pertahanan. Bertugas merumuskan dan mengeluarkan kebijakan anggaran serta lain-lainnya, yang berkaitan dengan perubahan organisasi di lingkungan TNI dan angkatan.

c)         Mabes TNI.    Bertugas merumuskan kebijakan operasi yang bersifat gabungan berserta pengorganisasiannya.

d)         Mabes TNI AU.   Bertugas menyusun dan mendiskusikan kebijakan operasi pada tingkat matra beserta piranti lunak dan pengorganisasiannya.

e)         Kotama TNI AU dan Kohanudnas.   Bertugas melatihkan, memberikan evaluasi dan saran masukan tentang piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya.

f)          Lembaga Pendidikan TNI AU.  Bertugas melaksanakan menguji, mengevaluasi dan memberikan saran masukan.

g)         Wing.   Bertugas melatihkan, memberikan evaluasi dan saran masukan tentang piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya.

h)         Pakar Ilmu Keudaraan (Sipil maupun TNI).  Bertugas memberikan evaluasi dan saran masukan tentang piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya.

2)         Obyek.   Obyek yang digunakan dalam konsepsi ini adalah sebagai berikut :

a)         Piranti Lunak.   Piranti lunak yang menjadi obyek dari naskah ini adalah yang berhubungan dengan proses penyusunan operasi udara TNI dan pengorganisasiannya.

b)         Organisasi.    Organisasi yang menjadi obyek dari naskah ini adalah yang berhubungan dengan komando yang menyelenggarakan operasi udara sebagai operasi mandiri ataupun dalam bentuk operasi gabungan.

3)         Metode.   Metode yang digunakan dalam naskah ini adalah sebagai berikut :

a)         Diskusi.   Diskusi dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti seminar, pembentukan kelompok kerja ataupun diskusi biasa di satuan.

b)         Sosialisasi.   Sosialisasi perlu dilakukan agar semua insan TNI AU mengetahui permasalahan operasi udara dan memberikan sumbang-saran bagi pemecahan masalah.

c)         Pendidikan dan Pelatihan.  Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan terhadap personel TNI AU agar dapat memahami dan menggunakan pengetahuan terbaru tentang operasi udara dan pengorganisasiannya.

d)         Koordinasi. Perubahan piranti lunak dan organisasi  memerlukan koordinasi yang baik dengan komando atas maupun instansi samping.

e)         Penyusunan.   Penyusunan piranti lunak diperlukan untuk melegitimasi konsepsi operasi udara yang saat ini sedang dikonsepsikan.

f)          Pengujian.   Pengujian piranti lunak dan pengorganisasian operasi udara diperlukan sebagai syarat optimalnya operasi udara yang disusun.

g)         Pelatihan.   Pelatihan merupakan bagian dari aktualisasi dan pengujian konsepsi operasi udara yang telah disusun.

h)         Evaluasi.   Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat legitimasi, efektifitas dan efisiensi konsepsi operasi udara di medan operasi.

i)          Reorganisasi.   Reorganisasi diperlukan untuk mewujudkan organisasi baru yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan operasi udara.

j)          Revisi. Revisi dilaksanakan terhadap piranti lunak yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan operasi.

d.         Sarana dan Prasarana.   Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam konsepsi ini adalah sebagai berikut  :

1)             Alutsista Udara.   Digunakan untuk menguji piranti lunak operasi dalam operasi udara yang sesungguhnya.

2)         Pusat Olah Yudha.  Digunakan untuk menguji efektifitas serta efisiensi perencanaan dan kodal operasi udara.

28.       Upaya-upaya.   Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan strategi untuk mewujudkan operasi udara TNI AU berbasis kematraan TNI beserta pengorganisasiannya adalah sebagai berikut  :

a.         Tahap I.   Dalam rangka mewujudkan sasaran Tahap I yang berlangsung pada 5 tahun pertama, dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut  :

1)         Piranti Lunak.   Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan piranti lunak operasi udara TNI AU pada masa lima tahun pertama adalah sebagai berikut  :

a)         Mabes TNI melaksanakan diskusi, pengkajian dan evaluasi tentang piranti lunak yang berkaitan dengan penggunaan operasi udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, serta pengorganisasian operasi udara pada komando kewilayahan TNI dan TNI AU.

b)         Mabes TNI AU melaksanakan beberapa langkah persiapan sebagai berikut  :

(1)           Srenaau membuat perencanaan untuk mengkaji, mendiskusikan dan mensosialisasikan rencana penyusunan piranti lunak Siklus Penyusunan Doktrin dan Buku Petunjuk TNI AU, yang di dalamnya termuat peran lembaga Pusat Doktrin TNI AU sebagai centre of excellence. Lembaga ini adalah lembaga yang independen, dikepalai oleh seorang dan langsung berada di bawah Kepala Staf TNI AU. Model siklus penyusunan doktrin yang disarankan dapat dilihat di gambar berikut.

Gambar  3.   Model Siklus Penyusunan Piranti Lunak TNI AU Yang Disarankan.

(2)        Staf Operasi Mabesau mengkaji, mengevaluasi, mendiskusikan dan merencanakan revisi piranti lunak operasi udara yang sudah ada saat ini beserta pengorganisasiannya dalam Kogasgab TNI, sebagaimana tercantum Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/163/V/2003 tentang Operasi Gabungan TNI dan Surat Keputusan Kasau Nomor Skep/167/VIII/2004 tentang Operasi Udara pada Operasi Gabungan, berikutnya dilanjutkan menyusun piranti lunak operasi udara berbasis kematraan TNI beserta pengorganisasiannya yang sesuai dengan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara, agar lebih efektif dan efisien dalam aplikasinya dalam medan operasi.

(3)        Srenaau dan Sopsau mengkaji, mengevaluasi dan mendiskusikan piranti lunak komando kewilayahan TNI AU, berbagai permasalahan yang terjadi, serta upaya pemecahan persoalan di masa mendatang.

c)         Kotamaops TNI AU melaksanakan diskusi, evaluasi dan pengkajian tentang piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya di tingkat Kotama, dalam OMP dan OMSP, di wilayah operasi dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan prinsip penggunaan kekuatan udara, untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan operasi.

d)         Lembaga Pendidikan TNI AU dalam hal ini Seskoau dan lembaga pendidikan di bawah Kodikau bekerja-sama dengan Srenaau, Sopsau dan Kotamaops TNI AU, melakukan diskusi, pengkajian dan evaluasi lanjutan tentang piranti lunak siklus penyusunan doktrin, operasi udara berbasis kematraan TNI dan pengorganisasiannya dalam Kogasgab TNI dan komando kewilayahan TNI AU.

e)         Wing bekerja-sama dengan Kotamaops untuk melakukan diskusi, pengkajian dan evaluasi piranti lunak yang mengatur siklus penyusunan doktrin, piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya dalam Kogasgab TNI dan komando kewilayahan TNI AU.

f)          Pakar ilmu keudaraan yang ditunjuk, melaksanakan pengkajian, mengevaluasi dan mendiskusikan berbagai aspek terkait rencana revisi piranti lunak penyusunan doktrin, piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya.

2)         Organisasi.  Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pengorganisasian operasi udara berbasis kematraan TNI pada masa lima tahun pertama adalah sebagai berikut  :

a)         Departemen Pertahanan melaksanakan pengkajian, diskusi dan evaluasi tentang rencana reorganisasi komando kewilayahan TNI AU beserta alutsista yang dimiliki, kaitannya dengan kemampuan anggaran dan dukungan lain yang dimiliki pemerintah untuk mendukung rencana tersebut.

b)         Mabes TNI melaksanakan diskusi, evaluasi dan pengkajian terhadap struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan, baik pada kondisi masa perang dan damai atau kondisi OMP dan OMSP.

c)         Mabes TNI AU melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

(1)       Srena dan Sops Mabesau bekerja sama dengan Kohanudnas dan Koopsau, lembaga pendidikan TNI AU  melaksanakan diskusi, evaluasi dan pengkajian tentang rencana organisasi Pusat Doktrin TNI AU.

(2)       Srena dan Sops Mabesau bekerja-sama dengan Kohanudnas dan Koopsau melaksanakan diskusi, evaluasi dan pengkajian terhadap penggunaan alutsista udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan, baik pada kondisi masa perang dan damai, atau kondisi OMP dan OMSP.

d)         Kotama TNI AU bekerja-sama dengan Pangkalan Udara dan Wing melaksanakan diskusi, evaluasi, pengkajian, pengujian serta pelatihan terhadap penggunaan alutsista udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan.

e)         Lembaga Pendidikan TNI AU melaksanakan diskusi, evaluasi dan pengkajian terhadap penggunaan alutsista udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU.

f)          Wing melaksanakan diskusi, evaluasi, pengkajian serta pendidikan dan latihan terhadap pengorganisasian operasi udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU.

g)         Pakar ilmu Keudaraan memberikan sumbang saran tentang susunan organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU.

b.         Tahap II.   Dalam rangka mewujudkan sasaran Tahap II yang berlangsung pada 5 tahun kedua, dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut  :

1)         Piranti Lunak.   Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan piranti lunak operasi udara TNI AU pada masa lima tahun kedua adalah sebagai berikut  :

a)         Mabes TNI mengesahkan piranti lunak yang berkaitan dengan penggunaan operasi udara berbasis kematraan TNI pada operasi gabungan TNI beserta pengorganisasiannya.

Gambar 4.       Operasi udara TNI AU Berbasis Kematraan TNI.

b)         Mabesau telah mengesahkan dan mensosialisasikan piranti lunak tentang siklus penyusunan seluruh doktrin dan buku petunjuk di lingkungan TNI AU, piranti lunak lembaga Pusat Doktrin TNI AU, piranti lunak operasi udara berbasis kematraan TNI beserta pengorganisasiannya.

c)         Mabesau mengkaji piranti lunak kesatuan komando-kendali antara komando kewilayahan TNI AU dan Kohanudnas, dalam rangka pelaksanaan operasi udara dalam kondisi damai di wilayah NKRI.

d)         Kotamaops TNI AU mengesahkan piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya di tingkat Kotama beserta jajarannya, serta terus memberikan sumbang-saran kepada Mabesau, berdasarkan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara, untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan operasi.

d)         Lembaga Pendidikan TNI AU bekerja-sama dengan Pusat Doktrin TNI AU, melakukan diskusi, pengkajian dan evaluasi lanjutan tentang doktrin operasi udara berbasis kematraan TNI dan pengorganisasiannya.

e)         Wing bekerja-sama dengan Kotamaops menyusun berbagai protap operasi udara dan pengorganisasiannya di level taktis, serta memberikan sumbang saran tentang berbagai permasalahan operasi udara dan pengorganisasiannya.

2)         Organisasi. Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pengorganisasian operasi udara berbasis kematraan TNI pada masa lima tahun kedua adalah sebagai berikut  :

a)         Departemen Pertahanan memproses rencana dukungan terhadap rencana pendirian Pusat Doktrin TNI AU dan mewujudkan kesatuan komando organisasi komando kewilayahan TNI AU beserta alutsista yang dimiliki.

b)         Mabes TNI menggunakan struktur organisasi Kogasgab TNI yang mengacu pada kematraan TNI AU, dimana dalam pelaksanaan operasi udara pada operasi gabungan TNI maka seluruh alutsista matra udara berada di bawah Kogasud, apapun operasi gabungan yang akan dilaksanakan. Semua kekuatan udara atau unsur hanud aktif dan pasif Kohanudnas di-BKO-kan dibawah Kogasud, namun masih berlaku garis koordinasi.  Visualisasi transisi perubahan pengorganisasian operasi udara pada Kogasgab TNI secara umum dapat dilihat pada beberapa gambar di bawah.

Gambar 5.       Pengorganisasian operasi udara pada Kogasgab TNI pada masa transisi. Kogasud dan Kohanudnas berlaku jalur koordinasi.  Pada saat negara dalam kondisi darurat militer dan Kogasgab TNI terbentuk, maka semua unsur hanud aktif dan pasif Kohanudnas di-BKO-kan ke Kogasud.

b)         Mabes TNI menyiapkan masa transisi terhadap reorganisasi Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan.

c)         Mabes TNI AU telah mendidik, melatihkan dan mensosialisasikan perubahan pengorganisasian operasi udara pada Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan.

d)         Kotama TNI AU telah menguji, mendidik, melatihkan dan mensosialisasikan perubahan pengorganisasian operasi udara pada Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan.

e)         Lembaga Pendidikan TNI AU bekerja-sama dengan Pusat Doktrin TNI AU terus melaksanakan diskusi, evaluasi dan pengkajian lanjutan terhadap penggunaan alutsista udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU.

f)          Wing melaksanakan evaluasi, pengkajian serta pendidikan dan latihan lanjutan terhadap pengorganisasian operasi udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI, Kohanudnas dan Komando Kewilayahan TNI AU.

c.         Tahap III.   Dalam rangka mewujudkan sasaran Tahap III yang berlangsung pada 5 tahun ketiga, dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut  :

1)         Piranti Lunak.   Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan piranti lunak operasi udara TNI AU pada masa lima tahun ketiga adalah sebagai berikut  :

a)             Presiden telah mengesahkan piranti lunak tentang peleburan Kohanudnas dan Koopsau, serta memberi wewenang kepada Mabes TNI untuk menetapkan bentuk Komando Kewilayahan yang baru, untuk mewujudkan kesatuan komando dalam pelaksanaan operasi udara oleh Komando Kewilayahan, baik dalam OMP maupun OMSP.

b)         Departemen Pertahanan mengesahkan seluruh piranti lunak berkaitan tentang dukungan anggaran dan aspek-aspek lainnya berkaitan pembentukan Komando Kewilayahan TNI AU yang baru.

c)         Mabes TNI mengesahkan hasil evaluasi dan pengujian seluruh piranti lunak yang berkaitan dengan penggunaan operasi udara berbasis kematraan TNI pada operasi gabungan TNI oleh Kogasgab TNI dan Komando Kewilayahan TNI beserta pengorganisasiannya.

d)         Mabesau mengesahkan hasil evaluasi, pengkajian dan pengujian piranti lunak operasi udara berbasis kematraan TNI beserta pengorganisasiannya.

e)         Mabesau mengesahkan piranti lunak organisasi komando kewilayahan TNI AU yang baru, yang merupakan perpaduan dan peleburan antara Kohanudnas dan Koopsau.

Gambar 6.     Model pengorganisasian pelaksanaan operasi udara pada Komando Kewilayahan TNI AU atau Kogasgab TNI.  Dalam pelaksanaan operasi udara gabungan masa damai, kodal unsur kekuatan udara atau unsur hanud AD dan AL juga berada di bawah Komando Pusat Operasi Udara (sebagaimana Kohanudnas saat ini).   Dalam hal Kogasgab TN sudah terbentuk  untuk operasi militer dalam negeri, maka Panglima Komando Wilayah Udara dimana operasi berlangsung secara otomatis ditunjuk sebagai Panglima.

f)          Kotamaops TNI AU terus memantapkan piranti lunak operasi udara dan pengorganisasiannya di tingkat Kotama beserta jajarannya, serta terus memberikan sumbang-saran tentang pengorganisasian operasi udara kepada Mabesau, berdasarkan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

g)         Lembaga Pendidikan TNI AU bekerja-sama dengan Pusat Doktrin TNI AU terus mengevaluasi doktrin operasi udara berbasis kematraan TNI dan pengorganisasiannya.

h)         Wing melaksanakan semua doktrin, buku petunjuk dan protap operasi udara dan pengorganisasiannya di level taktis, serta memberikan sumbang saran tentang operasi udara dan pengorganisasiannya.

2)         Organisasi.  Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pengorganisasian operasi udara berbasis kematraan TNI pada masa lima tahun ketiga adalah sebagai berikut  :

a)         Departemen Pertahanan telah menyelesaikan semua dukungan organisasi komando kewilayahan TNI AU yang baru beserta alutsista yang akan dimiliki.

b)         Mabes TNI menetapkan komando kewilayahan TNI AU yang baru yang memiliki batas geografis yang jelas dan tiap komando dapat melaksanakan semua operasi udara.

c)         Mabes TNI AU melanjutkan upaya pemantapan pengorganisasian operasi udara pada Kogasgab TNI dan Komando Kewilayahan TNI AU beserta aspek-aspek yang berkaitan.

d)         Kotama TNI AU telah mampu melaksanakan semua operasi udara sesuai dengan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

e)         Lembaga Pendidikan TNI AU bekerja-sama dengan Pusat Doktrin TNI AU memantapkan penggunaan alutsista udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI dan Komando Kewilayahan TNI AU.

f)          Wing telah memahami pengorganisasian operasi udara pada struktur organisasi Kogasgab TNI dan Komando Kewilayahan TNI AU.

29.     Dalam rangka mewujudkan operasi udara yang berbasis kematraan TNI maka kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan konsepsi ini adalah komitmen Mabesau untuk memiliki operasi udara dan pengorganisasiannya yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tugas-tugasnya.  Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan strategi yang memuat tujuan, sasaran, subyek, obyek, metode dan sarana-prasarana yang akan digunakan untuk melaksanakan konsepsi, serta melaksanakan berbagai macam upaya untuk mengatasi permasalahan yang terbagi menjadi tiga tahapan waktu .

BAB VII PENUTUP


30.       Kesimpulan.  Beberapa hal yang bisa disimpulkan dari penulisan naskah ini adalah sebagai berikut :

a.         Landasan pemikiran yang digunakan adalah perkembangan operasi udara TNI AU sebagai landasan historis yaitu perkembangan operasi udara TNI AU, landasan filosofis yaitu Pancasila dan UUD 1945, landasan konseptual berupa Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, landasan operasional yaitu UU RI Nomor 3 Tahun 2002, UU RI Nomor 34 Tahun 2003, Doktrin TNI, Doktrin TNI AU dan Sistem Perencanaan Operasi TNI, sedangkan landasan teori adalah  US Basic Doctrine, RAAF Air Power Doctrine dan Azas/Prinsip Penggunaan Kekuatan Udara.

b.         Pada saat ini konsep pelaksanaan operasi udara TNI AU didasarkan pada Doktrin TNI AU SBP 2007 yang membagi operasi udara menjadi lima buah yaitu OSUS, OLUO, Opshanud, Opsdukud dan Opsinfo.   Namun demikian berbagai permasalahan masih terjadi terutama berkaitan dengan piranti lunak dan pengorganisasian operasi udara. Dalam menentukan pola dan jenis operasi udara diperlukan siklus penyusunan doktrin yang dikelola sebuah Pusat Doktrin TNI AU.  Karena sampai saat ini TNI AU belum memiliki siklus penyusunan doktrin dan tidak ada lembaga pusat doktrin yang bertugas  mengendalikan doktrin dan perangkat lunak yang dimiliki oleh TNI AU, maka kualitas operasi udara dan pengorganisasiannya belum baik.  Saat ini doktrin dan perangkat lunak TNI AU disusun secara instan melewati pembentukan kelompok kerja, serta tidak melalui riset dan uji coba di tingkat lapangan, sehingga sering timbul di lapangan termasuk pengorganisasiannya.

c.         Perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi konsepsi operasi udara pada masa mendatang adalah pengaruh perkembangan operasi udara dan pengorganisasiannya di tingkat global, regional, nasional, serta beberapa peluang dan kendala dalam pelaksanaanya.   Pada tingkat global bisa dilihat bahwa dengan operasi udara lebih difokuskan pada wilayah ancaman atau kematraan. Hal inipun akhirnya digunakan oleh AU di negara-negara Eropa dan Australia.   Sementara untuk negara-negara Asia Tenggara yang memiliki AU yang kecil, memiliki postur organisasi yang efektif dan efisien, dan tidak seperti TNI AU yang cenderung padat karya.  Berbagai perkembangan lingkungan strategis tersebut harus menjadi pembelajaran untuk mengembangkan kualitas operasi udara dan pengorganisasiannya, walaupun terdapat berbagai peluang dan kendala.

c. Operasi udara berbasis kematraan TNI, mengelompokkan operasi yang bersifat tempur didasarkan pada proyeksi matra.  Konsep sederhananya, adalah berdasarkan wilayah dari dan di mana ancaman berada. Musuh menyerang dari atau melalui udara dihadapi dan dihancurkan dengan Operasi Lawan Udara.  Musuh yang berada di laut dihancurkan dengan Operasi Lawan Laut.  Musuh berada di darat dihancurkan dengan Operasi Lawan Darat.   Menghancurkan pusat kekuatan musuh atau melumpuhkan niat perang musuh dengan Operasi Serangan Strategis.  Operasi yang mendukung keempat operasi tersebut dengan menggunakan alutsista udara disebut Operasi Dukungan Udara.   Misi-misi lain yang mendukung kesuksesan operasi udara, digabungkan sebagai Operasi Khusus.

d.         Dalam rangka mewujudkan operasi udara yang berbasis kematraan TNI, diwujudkan melalui rumusan strategi dan berbagai upaya sehingga operasi udara tersebut dan pengorganisasiannya bisa berjalan lebih efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tugas-tugas TNI AU dan TNI.  Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran adalah 15 tahun dan dibagi menjadi tiga tahap pelaksanaan.   Pada akhirnya diharapkan agar 6 operasi udara TNI AU yang berbasis kematraan TNI dan pengorganisasiannya dapat dilaksanakan sesuai dengan azas/prinsip penggunaan kekuatan udara.

31.       Saran.  Beberapa hal yang bisa disarankan berkaitan penulisan naskah ini adalah sebagai berikut :

a.         Apabila kita mengacu pada pelaksanaan operasi gabungan di negara-negara maju yang pernah dilakukan di seluruh penjuru dunia, dalam jumlah kekuatan yang besar, maka struktur organisasi Kogasgab tidak berdasarkan jumlah operasi gabungan yang dilaksanakan, tetap berdasarkan kematraan.   Apapun bentuk dan jumlah operasi gabungan yang akan dilaksanakan maka Kogasgab tetap membawahi Sub Kogasgab berdasarkan kematraan.   Hendaknya TNI juga mencontoh konsep tersebut agar komando-kendali tidak terlalu rumit dan sesuai dengan pembinaan kemampuan di matra masing-masing.

Gambar 7.     Saran model pengorganisasian Komando Gabungan TNI berdasarkan kematraan TNI, untuk melaksanakan semua jenis operasi gabungan.

b.         Agar dukungan anggaran untuk TNI AU dapat ditingkatkan, serta sistem pembagian anggaran yang lebih banyak mempertimbangkan jumlah Satuan Kerja dan jumlah personel dapat dikoreksi.  Sebagai contoh Pemerintah AS selalu membagi anggaran untuk masing-masing matra dengan selisih di bawah 2%. Anggaran pertahanan AS tahun 2008, AD 110.3 milyar dollar (25.1%),   AL dan Marinir 127.1 milyar dollar (28.8%) dan AU 130.2 miliar dollar (29.5%).   Sementara dalam organisasi TNI, jumlah anggaran yang diterima TNI AU adalah 70% dari jumlah yang diterima TNI AL, serta 23% dari jumlah yang diterima TNI AD.

c.         Seluruh alutsista Kohanudnas yang telah dibangun dengan harga mahal menjadi dasar pembangunan organisasi beserta sarana-prasarana Komando Pusat Operasi Udara, sedangkan sarana-prasarana Kosekhanudnas dan Koopsau menjadi embrio Komando Wilayah Udara yang berada di bawah kodal Komando Pusat Operasi Udara.

32.       Demikian penulisan naskah tentang konsepsi operasi udara TNI AU berbasis kematraan TNI dalam rangka mendukung operasi TNI pada masa 15  tahun mendatang, dengan  tujuan agar menjadi bahan masukan bagi pimpinan TNI dan TNI AU dalam menyusun pola operasi yang lebih baik di masa mendatang.

Finalis Karya Tulis Ilmiah TNI (Disertai lampiran-lampiran)

Madiun,     Juli  2009


[1] Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/I/2007 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma.

[2] Surat Keputusan Kasau Nomor Skep/475/XII/2006 tentang Buku Petunjuk Induk Operasi TNI AU.

[3] Surat Keputusan Kasau Nomor Skep/167/VIII/2004 tentang Bujuklak TNI AU tentang Operasi Udara Pada Operasi Gabungan TNI.

[4] Surat Keputusan Kasau Nomor Skep/475/XII/2006 tentang Buku Petunjuk Induk Operasi TNI AU.

[5] Surat Keputusan Kasau Nomor Kep/3/IV/2007 tentang Doktrin TNI AU SBP.

[6] Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep 329/IX/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan Operasi TNI.

[7] Air Force Doctrine Document (AFDD)2-1.2 tanggal 20 Mei 1998 tentang Strategic Attack.

[8] Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/364/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang OMSP TNI.

[9] Surat Keputusan Kasau Nomor Skep/475/XII/2006 tentang Buku Petunjuk Induk Operasi TNI AU.

[10] Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/163/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Operasi Gabungan TNI.

[11] Keputusan Kasau Nomor Kep/3/IV/2007 tentang Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa.

[12] Ibid.

[13] Air Force Doctrine Document 1 USAF tanggal 17 November 2003 tentang Air Force Basic Doctrine.

[14] Dr James A. Mowbray, Air force Doctrine Problems 1926-Present, Air War College Faculty, hlm. 25

PENGERTIAN-PENGERTIAN

1.      Doktrin. Doktrin merupakan prinsip-prinsip dasar dimana sebuah kekuatan militer mengarahkan tugas-tugasnya dalam pencapaian tujuan nasional. Doktrin membentuk cara bagi Angkatan Udara untuk mengorganisasi, melatih, melengkapi dan mempertahankan kemampuannya.[1]

2.         Peran. Peran merupakan beberapa tujuan yang akan dicapai secara terus-menerus dan bermakna luas, menurut dasar hukum yang berlaku.   Peran dari Angkatan Udara adalah untuk mengorganisasi, melatih dan melengkapi kekuatan udara yang akan digunakan untuk melaksanakan operasi udara.[2]

3.         Misi. Tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada komandan lapangan, atau dari seorang komandan lapangan kepada anak buahnya.[3]

4.         Fungsi.  Fungsi merupakan kewenangan yang diberikan sehingga suatu satuan dapat melaksanakan peran yang diamanatkan.[4]

5.         Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi.   Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai lima tahunan.[5]

6.         Sasaran.   Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.   Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.[6]

7.         Transformasi Militer.  Transformasi adalah istilah yang lazim digunakan untuk memaknai upaya perubahan berskala besar dalam organisasi militer. Transformasi militer diambil dari kata military transformation yang bermakna “A process that shapes the changing nature of military competition and cooperation through new combinations of concepts, capabilities, people and organizations that exploit our nation’s advantages and protect against our asymmetric vulnerabilities to sustain our strategic position, which helps underpin peace and stability in the world”.[7] Artinya adalah sebuah proses yang membentuk perubahan atas kerjasama dan perlombaan militer melalui kombinasi baru dari konsep, kemampuan, rakyat dan organisasi yang mengeploitasi keunggulan nasional serta melindungi terhadap kerawanan yang asimetris untuk mempertahankan posisi strategi, yang membantu memantapkan perdamaian dan stabilitas dunia.

8.         Visi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.  Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.[8]


[1] USAF Air Force Basic Doctrine.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Department of Defense, Military Transformation A Strategy Approach, Office of the Secretary of Defense, 1000 Defense Pentagon,Washington, DC, http://www.oft.osd.mil/fall/2003.

[8] Ibid.

BENTUK KOGASGAB USA

BENTUK ORGANISASI KOMANDO WILAYAH PERTAHANAN USA

CONTOH SIKLUS PENYUSUNAN DOKTRIN VERSI-1   (AU AUSTRALIA TYPICAL)


CONTOH SIKLUS PENYUSUNAN DOKTRIN VERSI-2



Teknologi Air Power – Lambang Kemajuan Bangsa

Sejak suksesnya penerbangan Wright bersaudara pada tanggal 17 Desember 1903, air power telah berkembang dengan cepat. Air power mulai menunjukkan perannya di PD I sebagai komponen pelengkap dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Pesawat digunakan sebagai pesawat pengintai tanpa dilengkapi senjata.   Pada pertengahan perang, pesawat-pesawat sudah mulai saling menembak dan menjatuhkan bom.   Kesuksesan ini memperluas wilayah pengabdian air power tradisional.   Namun demikian, keterbatasan teknologi masih menjadi penghalang bagi munculnya air power yang sesungguhnya. Pasca perang, konsep-konsep penggunaan air power dalam peran yang lebih besar bermunculan dari tokoh-tokoh air power, seperti H.H. Arnold, Guillio Douhet, William “Billy” Mitchel, dan Lord Hugh Trenchard. Namun tidak semua pihak mau menerima kehadiran konsep air power,  sehingga perkembangan air power menjadi tertatih-tatih.

Air power mampu membuktikan jati diri adidayanya sejalan dengan perkembangan teknologi.  Pada abad ini,  teknologi air power telah menjadi ujung tombak perkembangan teknologi, khususnya militer.  Bahkan beberapa pakar menyatakan bahwa tolak ukur kemampuan teknologi suatu negara telah mengacu pada seberapa baik penguasaan teknologi air power (kedirgantaraan) yang dimiliki.  Bila teknologi  air power – nya baik, maka baik pula kemampuan teknologi suatu negara. Mengapa demikian?  Hal ini dipicu oleh pengalaman perang modern dalam beberapa dekade terakhir yang menunjukkan superioritas teknologi air power di dalamnya.  Juga kemajuan teknologi air power dalam proyek antariksa dan penerbangan sipil. Menyimak hal tersebut, tak satupun negara akan memiliki resistensi yang baik dengan meninggalkan perkembangan air power.

Seberapa pentingkah air power bagi bangsa Indonesia?  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki garis katulistiwa terpanjang, terletak diantara dua benua dan dua samudera, membuat NKRI mempunyai posisi yang sangat strategis.    Selain arus lalu lintas laut dan udara yang padat, juga letak Geo Stationary  Orbit  (GSO)  di garis  katulistiwa  menyebabkan banyaknya  satelit di ruang angkasa kita.   NKRI memiliki sepuluh area perbatasan dengan negara tetangga, kesemuanya punya perbatasan laut dan tiga diantaranya yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste merupakan perbatasan darat. Wilayah yang luasnya melebihi benua Eropa ini harus memiliki sistem ketahanan dan keamanan (Sishankamnas) yang mampu membawa peri kehidupan rakyat menuju suasana kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. 

Lahirnya Air Power

Sejak awal, istilah air power sudah digunakan sehubungan dengan kelahiran pesawat udara atau mesin terbang, yaitu saat Wright bersaudara (Orville Wright dan Wilbur Wright) berhasil menerbangkan sebuah pesawat terbang bermesin (powered air machine) pada tahun 1903 di Kitty Hawk, North Carolina, Amerika Serikat (AS).  Kemudian penggunaan istilah air power disosialisasikan pertama kali oleh H. G. Wells untuk memproyeksikan visinya dan mengasosiasikan kegunaan pesawat terbang untuk kepentingan tempur dan terbang. Pada saat itu, baik Wright bersaudara sendiri maupun pihak militer di AS, belum berpikir sampai sejauh mana mempersenjatai suatu mesin terbang.

Pesawat sebagai simbol lahirnya embrio air power dibuat secara massal untuk kepentingan perang pada PD I.  Pesawat-pesawat mulai memasuki arena pertempuran.  Namun penggunaannya tentunya masih sangat terbatas, karena kemampuannya yang masih sangat rendah.  Dalam setiap perpindahan dari suatu garis pertempuran, pesawat harus diangkut dalam gerbong kereta atau dinaikkan truk. Sehingga kadang-kadang hal ini dianggap sebagai beban bagi pasukan darat.  Apalagi pada saat akan melakukan penerbangan, suara pesawat yang keras sering mengganggu kuda-kuda pasukan kavaleri.  Pesawat terbang masih belum sepenuhnya diterima oleh para prajurit di garis depan.

Banyaknya kebutuhan pesawat terbang untuk pertempuran, industri pesawat terbang yang terlahir dari home industry (uji coba perseorangan), berkembang menjadi industri besar.  Ini karena pesawat terbang banyak dibutuhkan di arena pertempuran untuk menjalankan misi-misi operasi.  Pada PD I (1914-1918), Inggris menggunakan kekuatan 200 pesawat di awal perang, namun membengkak menjadi 2000 s/d 3000 pesawat di akhir perang.   Industri penerbangan nasionalnya dengan beberapa ribu karyawan, hanya memproduksi seratus pesawat setiap bulan di tahun 1914.  Namun saat perang berakhir tahun 1918, dengan ratusan ribu karyawan, mereka memproduksi ribuan pesawat dan mesin setiap bulannya.

Penempatan pesawat terbang dalam setiap posisi di garis depan, membutuhkan organisasi yang teratur.  Negara-negara yang terlibat dalam PD I (Inggris, Perancis, Jerman), banyak membentuk satuan-satuan udara untuk mengelola pesawat-pesawat tersebut.  Kekuatan udara Amerika belum muncul saat itu, termasuk pembentukan satuan-satuan udara.  Perancis membentuk satuan-satuan udara yang masing-masing terdiri dari empat pesawat.  Satuan udara ini dinamakan dengan Escadrille.  Sedangkan Inggris membentuk satuan udara yang terdiri dari tiga flight.  Setiap flight terdiri dari empat pesawat.  Setiap satuan udara dilengkapi dengan personel penerbang, staf, teknisi, dan personel pembantu lainnya.  Inggris menyebut satuan udaranya dengan nama Squadron.  Satuan udara Inggris “Squadron”, nantinya menjadi dasar pembentukan seluruh satuan udara di dunia.  TNI Angkatan Udara mengadopsi nama tersebut dengan istilah  “Skadron”.

Satuan-satuan udara Inggris  di awal PD I dibawahi oleh Air Batalyon, di bawah komando War Office.  Sejalan dengan perkembangan kekuatan udara, Air Batalyon diubah menjadi Royal Flying Corps (RFC).  Dengan semakin banyaknya Squadron yang dimiliki oleh Inggris, maka mulai terbentuklah Wing, sebagai satuan yang mengendalikan beberapa kelompok Squadron.  Namun sayangnya, semua organisasi tersebut masih mengabdi kepada Angkatan Darat. Sehingga Inggris memulai sebuah usaha untuk memisahkan  RFC dari Royal Army Forces.   Berkat usaha kerasnya, Angkatan Udara Inggris nantinya berdiri pada tanggal 1 April 1918, sebagai Angkatan Udara independen pertama di dunia. 

Masa jeda antar PD I dan PD II, melahirkan berbagai macam visi baru, khususnya di bidang militer. Pengalaman PD I telah mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran tentang air power sebagai kekuatan baru yang menghasilkan efek dahsyat dalam perang modern. Tokoh-tokoh air power yang berpengaruh adalah Jenderal Lord Hugh Montague Trenchard (Inggris), Jenderal Giullio Douhet (Italia), Kolonel William Billy Mitchell (USA),  dan Jenderal Henry Hap Arnold (USA). Namun pemikiran-pemikiran tentang air power masih dianggap sebagai sesuatu yang omong kosong.  Sebagaimana ditunjukkan nasib Billy Mitchell yang dipecat karena kampanye air power yang dilakukannya.  Para penganjur air power itu yakin bahwa kemajuan teknologi penerbangan akan memberikan sumbangan penting dalam perang modern dan transportasi modern.

Air power mulai menampakkan momentum adidayanya saat berlangsung PD II. Bahkan dengan air power juga PD II berakhir dengan kemenangan cepat di pihak Sekutu.   Tidak bisa disangkal bahwa air power telah berada sejajar dengan kekuatan lainnya dalam menentukan tujuan perang. Untuk kemudian, air power merupakan ujung tombak dari semua kegiatan pertempuran modern hingga saat ini.

Tahap Perkembangan Air Power

NO. ERA KETERANGAN
1.

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

PDI (1914-1918)

 

Masa Antar Perang

a. Teori Klasik

b. Air Power Independen

 

PD II (1939-1945)

a. Penguasaan Udara

b. Tactical Air Power

c. Offensive Air Power

d. Kesatuan Komando

 

Pesawat masuk arena pertempuran.

 

Taktik mulai disusun dan penggunaan pesawat untuk kepentingan sipil di mulai..

 

Pembuktian air power.

 

 

 

 

 

 4.

 

 

 

5.

Paska PD II

a. Doktrin Air Power

b. Aplikasi Pertempuran

 

Era Modern

a. Perang Elektronik

b. Teknologi Baru

c. Teknologi Mahal

d. Perang Teluk 1991

Pembangunan air power.

 

 

 

Air power mendominasi.

 Sumber   :   The Air Power Manual, RAAF 2nd Edition.

 Lahir dan Berkembangnya Air Power Indonesia

Kapan bangsa kita mulai mengenal air power?  Yang pasti, rakyat kita mulai mengenal dunia kedirgantaran saat penjajahan Belanda.   Embrio Angkatan Udara Belanda bernama Proefvliegavdeling (PVA) berdiri pada tanggal 21 Juli 1918.   Namun demikian, PVA sudah mendirikan sebuah escadrille (skadron) di Soekamiskin, Jawa Barat, pada bulan Agustus 1921 dengan kekuatan  enam pesawat.   Ini adalah skadron pesawat pertama yang pernah ada di Indonesia.   Jenis pesawat yang digunakan adalah De Havilland dan Fokker D-VII.   Karena masih dalam keadaan terjajah, para pejuang bangsa sama sekali belum memiliki ataupun memanfaatkan air power sebagai sarana pertahanan.

PD  II yang dimulai tanggal 1 September 1939 ternyata memberikan dampak pada perkembangan air power di tanah air.   Pemerintah kolonial Belanda mulai membangun banyak landasan di Indonesia, untuk mengantisipasi ekspansi Jepang yang menebar ancaman kepada negara Barat di Asia. Karena minimnya kekuatan penerbang Belanda, maka beberapa pemuda Indonesia dididik untuk menjadi sukarelawan penerbang AU Belanda, Militaire Luchtvaart (ML).  Ini merupakan awal perkenalan langsung bangsa Indonesia dengan air power.

Tonggak sejarah kemandirian air power  nasional telah berdiri sejak lahirnya TNI Angkatan Udara tanggal 9 April 1946.  Walaupun istilah air power sendiri mungkin belum cuku populer di kalangan para  sesepuh Angkatan Udara saat itu.  Entah menyadari atau kebetulan, ini adalah wujud kesadaran para pemimpin negara bahwa air power memang pantas disejajarkan dengan kekuatan lainnya.  Karena sesaat setelah merdeka, keabsahan air power sebagai kekuatan yang sejajar dengan sea power dan land power telah diakui.  Kita langsung memiliki Angkatan Udara yang independen.   Sedangkan Angkatan Udara Amerika Serikat pada saat yang sama masih di bawah kendali Angkatan Darat.

Walaupun semua orang memahfumi bahwa lahirnya TNI Angkatan Udara bermodalkan pesawat-pesawat peninggalan penjajah dan bukan dari basis industri teknologi dalam negeri, namun TNI Angkatan Udara tetap berusaha mengembangkan riset teknologi.   Kesadaran akan pentingnya riset teknologi pesawat dirintis oleh OMU II Nurtanio Pringgoadisuryo dan OU III Wiweko Supono. Mereka berdua telah menciptakan pesawat beregistrasi Indonesia  pertama bernama RI – X.   Nurtanio juga mendirikan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (Lapip) yang sekarang telah berkembang menjadi PT Dirgantara Indonesia (DI). Apa yang mereka lakukan adalah momentum kesadaran akan pentingnya penguasaan teknologi dalam negeri untuk menyokong sistem pertahanan negara.

Pada era tahun 60-an, air power kita menggelembung dengan datangnya kekuatan pesawat tempur dari negara blok komunis.   Negara kita disebut-sebut sebagai negara terkuat air powernya di Asia Tenggara.   Namun saat itu kita lupa bahwa air power yang tangguh sebenarnya harus memiliki basis teknologi di dalam negeri, bukan sekedar operator teknologi.   Resiko berat akhirnya harus diterima TNI Angkatan Udara pada era 1965 s/d 1973.  TNI Angkatan Udara kolaps karena adanya embargo militer dari negara-negara pemasok.

Di awal era 70-an, Departemen Pertahanan Keamanan berubah kiblat dalam pembelian persenjataan ke negara Barat. Pemerintah pun secara emosinal menyerukan era industrialisasi sebagai jargon pembangunan.  Peralatan militer termasuk pesawat diimpor dari negara Barat, sedangkan industrialisi yang dikumandangkan hanyalah upaya pengolahan sumber daya alam dengan menggunakan modal dan teknologi asing.   Tidak ada upaya kemandirian dalam sekian tahun dekade hingga saat ini, baik untuk pengadaan persenjataan maupun industrialisasi.   Apa hasilnya?  Pada tahun 1999, embargo menghantui kembali.   Pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena semua industri strategis tergantung pada bangsa asing, termasuk semua persenjataan yang dimiliki oleh Angkatan Udara. 

Saat ini  kita telah memiliki skadron-skadron tempur dengan kekuatan pesawat canggih.   Namun bukan berarti daya tangkal air power kita di bidang hankam menjadi lebih baik dari masa sebelumnya.   Kita bisa saja semakin jauh tertinggal dengan pembanding negara-negara tetangga kita yang semakin matang membangun fundamen kekuatannya.   Dari tahun ke tahun kita masih menggunakan istilah “sekedar tranfer tehnologi” saat mencukupi skadron-skadron tempur kita dengan pesawat baru.    Ini tidak bisa kita hindari, dengan daya beli pemerintah yang hanya mampu membelikan pesawat-pesawat pengganti dalam setiap dekade.  Pesawat memang mengalami regenerasi, namun jumlahnya bisa jadi bertambah susut.

Dengan pola pengembangan taktik pertempuran udara yang banyak tergantung dari kualitas dan kuantitas pesawat, rasanya apa yang dilakukan oleh para penerbang tempur kita di masa 60-an sampai sekarang mengalami stagnasi bila kuantitas dan kualitas pesawat dan sistem senjata Angkatan Udara tidak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.   Untuk menyelenggarakan latihan tempur udara besar, skadron-skadron akan begitu kesulitan untuk menyediakan jumlah pesawat yang memadai.   Dengan kekuatan 12 –16 pesawat, awalnya skadron memang cukup mampu berlatih secara profesional.   Namun setelah satu dekade, kesiapan skadron biasanya akan menurun menjadi setengah bahkan seperempat dari pesawat yang ada di skadron.  

 Demikian juga dengan dukungan logistik.    Bila menyimak trend yang ada, maka dalam satu dekade setelah kontrak pembelian pesawat, dukungan logistik untuk sebuah skadron tempur berjalan lancar.   Setelah itu, tumpukan masalah akan menghimpit kehidupan skadron.    Pintarnya negara barat, mereka menguras kocek Angkatan Udara dari anggaran pemeliharaan pesawat.   Setiap tahunnya,  skadron-skadron tempur menyedot  dana besar untuk merawat pesawat-pesawatnya.  Skadron harus membeli suku cadang,  buku-buku pemeliharaan, disamping berbagai macam aturan tak tertulis lain yang mengikat.  Dengan fundamen industri kedirgantaraan yang lemah, tak ada cara lain lagi untuk mendapatkan dan merawat suku cadang pesawat-pesawat tempur kita, yaitu dengan pergi ke luar negeri dan mengimpor.

Wilayah negara kita melebihi luasnya Eropa.   Beban lain bagi skadron-skadron tempur yang hanya sedikit jumlahnya tersebut, adalah banyaknya misi operasi.  Skadron tempur yang memiliki kekuatan pesawat terbatas harus dibebani berbagai macam operasi yang menyita waktu.   Sehingga skadron harus bergeser ke daerah lain dari waktu ke waktu untuk mendekati touble spot.  Sehingga ada istilah skadron move.  Mau tidak mau, kehadiran skadron tempur memang diperlukan sebagai salah satu daya tangkal sistem hankam kita.   Namun dengan kondisi sampai saat ini, pergerakan kekuatan skadron ke daerah operasi membawa dampak yang mengganggu skadron.   Para penerbang yunior harus menunda program latihan, atau bahkan berhenti berlatih karena ketiadaan pesawat.   Ini terjadi karena jumlah pesawat tempur yang masih aktif sangat terbatas.

Keberadaan skadron tempur juga sudah sekian tahun seakan dikesampingkan.  Ini terjadi karena, gangguan hankam kita dalam 40 tahun terakhir justru tidak pernah melibatkan peran pesawat-pesawat tempur kita dalam peran besar.   Pemberontakan, kerusuhan massa, pertentangan antar etnis, rasanya kurang begitu menarik untuk pelibatan pesawat semacam F-16 atau Hawk 109/209.   Justru yang paling banyak dirasakan perannya adalah pesawat-pesawat angkut.   Nah, ini harus dipikirkan oleh Angkatan Udara.   Masihkah kita mencari pesawat-pesawat tempur berkecepatan supersonik, bertehnologi tinggi namun justru sering menyulitkan kita dalam perawatan dan penggunaannya kurang optimum  ?   Rasanya untuk skadron-skadron tempur, kita akan lebih baik memperbanyak diri dengan pesawat-pesawat Counter Insurgency ( Coin ), pesawat tempur ringan namun dilengkapi sistem senjata yang baik, yang bisa diajak kompromi dengan operasi tempur darat.   Perang dengan negara lain untuk saat ini dan dimasa datang sudah pasti menjadi semacam kemustahilan bagi bangsa-bangsa berbasis ekonomi lemah seperti kita.   Sehingga kekuatan skadron tempur sementara harus dikonsentrasikan untuk membantu menanggulangi ancaman hankam dari dalam negeri.   Ancaman sudah pasti datang setiap waktu, dan Angkatan Udara-lah yang harus menyesuaikan diri, juga mencari bentuk dan kekuatan apa yang harus dimiliki agar tidak selalu ketinggalan peran.

Skadron tempur kita pada saat ini memang tidak bisa menghindar dari sindroma ketergantungan, yang ujungnya adalah embargo.   Tidak bisa tidak, untuk membentuk skadron tempur yang  mampu bersaing dengan ancaman wilayah sekitar, Angkatan Udara harus memiliki pesawat-pesawat tempur yang hanya bisa diperoleh dengan impor.   Untuk membuat sendiri, rasanya tidak mungkin dan tidak begitu menguntungkan untuk negara sedang berkembang seperti kita.   Sehingga dari tahun ke tahun kita memperkuat diri dengan persenjataan hasil impor yang serba instan tanpa ada tranfer tehnologi yang baik.   Setelah itu habis manis sepah dibuang. Tidak bisa tidak,  bahwa fundamen industri kedirgantaraan kita yang lemah memang harus kita perbaiki. Berbicara masalah sumber daya manusia, yaitu kualitas penerbang tempur, rasanya tidak ada yang sulit bagi mereka untuk mengawaki pesawat tempur secanggih apapun.   Namun justru kemandirian air power yang masih di angan-angan itulah masalah besar yang harus terpecahkan.  

Menurut Alan Stephens, dalam mengembangkan Angkatan Udara, ada dua jenis pola pengembangan yang harus kita perhatikan, yaitu threat-specific planning dan threat ambigious planning.   Keduanya mendasarkan pengembangannya berdasarkan pengenalan yang amat baik pada  pola ancaman.   Pola threat-specific planning  seperti yang digunakan oleh Israeli Air Force (IAF), menggariskan rencananya berdasarkan pada spesifikasi ancaman yang jelas.   Dengan pola ini, Israel selalu menemukan skadron-skadron tempurnya sebagai salah satu daya tangkal terbaik untuk menahan serangan dari tetangganya.   Mengapa  ?  Karena IAF memiliki tujuan jelas dan menggariskan jenis ancaman yang jelas dan terpilih, hingga dengan tepat mencari pesawat dan sistem senjata yang sesuai.    Sedangkan tipe kedua, lebih sulit dari tipe pertama karena pola ini menekankan pada air superiority atau air dominance.   Angkatan Udara kita tentunya memilih pola pertama untuk mengembangkan kekuatannya.   Kita cukup mengenali ancaman yang terlokalisir baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di wilayah sekitar. Kita yakin bahwa bangsa ini cukup mampu untuk membentuk organisasi Angkatan Udara, kemandirian air power dengan cara apapun.   Namun sudah siapkah bangsa kita berkorbang banyak untuk kemajuan bersama ?   Pada akhirnya, Angkatan Udara memang harus mencari konsep pengabdian terbaik bagi skadron-skadron tempurnya bagi negeri ini sebelum menuntut bentuk kekuatan yang lebih besar.   Sehingga kekuatan itu tidak akan menggelembung besar namun tanpa makna.

Perkembangan Angkatan Udara Dalam Berbagai Bidang

Saat Perang Dunia (PD) I berakhir pada tahun 1918, semua negara yang terlibat perang (Perancis, Inggris, dan Jerman) mendapatkan kerugian yang sangat besar.  Perjanjian perdamaian menuntut Jerman untuk menyerahkan semua peralatan militernya, termasuk pesawat tempur beserta segala suku cadangnya.  Kegiatan Angkatan Udara Jerman dibekukan.  Sedangkan Angkatan Udara Perancis dan Inggris mengurangi jumlah kekuatannya, sebagai upaya efisiensi anggaran.   Namun masa damai pasca PD I telah mendorong berdirinya organisasi Angkatan Udara pertama di dunia, Royal Air Force (RAF) milik Inggris, pada tanggal 1 April 1918.   

Angkatan Udara modern terlahir dari satuan udara kecil bernama flight.  Sebelum RAF berdiri, di Inggris terbentuk satuan udara kecil bernama flight, yang masing-masing memiliki kemampuan tempur empat pesawat. Pada perkembangannya, setiap tiga flight akan membentuk satu skadron.   Skadron disadur dari istilah yang dikembangkan RAF, squadron.   Kata squadron sendiri berasal dari kata squad, yang berarti a small group organized to perform a spesific job.   Dan dalam terminologi penerbangan, skadron memiliki arti “Organisasi secara administratif atau organisasi taktis yang terdiri dari sejumlah pesawat udara, perlengkapan dan pengawakannya atau dua divisi kapal atau lebih”.  Sehingga satu squadron memiliki kemampuan tempur dua belas pesawat, yang biasanya sejenis.   Sistem inilah yang sekarang digunakan oleh seluruh skadron di seluruh dunia termasuk TNI AU.   Istilah squadron mulai muncul pada PD I dan digunakan pertama kali oleh Royal Air Force (RAF) Inggris.  Dan RAF adalah sebuah postur yang membentuk kekuatannya secara bottom-up, dengan basis teknologi dalam negeri.

Banyak kalangan menyamakan kedudukan skadron setingkat dengan satu batalyon Angkatan Darat.  Hal ini mengacu pada asal muasal squadron yang di Inggris bergabung dengan korps kavaleri Angkatan Darat, dengan nama air batalyon.  Namun demikian, sejalan dengan perkembangan zaman, perbedaan-perbedaan yang signifikan menjadi pembeda terhadap dua istilah penyebutan di atas.   Bagi prajurit darat, pembentukan sebuah satuan tempur didasarkan pada jumlah personel, namun bagi Angkatan Udara tergantung pada jumlah alutsista yang digunakan.   Sehingga komposisi personel dalam tiap-tiap skadron akan berbeda sesuai dengan alutsista yang diawaki.

Belanda adalah negara pertama yang mengenalkan kekuatan udara kepada bangsa kita. Walaupun tidak terlalu menonjol kekuatannya sebagaimana negara Eropa Barat lainnya, embrio Angkatan Udara Belanda bernama Proefvliegavdeling (PVA) berdiri pada tanggal 21 Juli 1918.   PVA mendirikan sebuah escadrille (penyebutan skadron ala Perancis) di Soekamiskin pada bulan Agustus 1921 dengan kekuatan  enam pesawat.   Ini adalah skadron pesawat pertama yang pernah ada di Indonesia.   Jenis pesawat yang digunakan adalah De Havilland dan Fokker D-VII.   Pada tanggal 31 Maret 1939, Angkatan Udara Belanda berdiri, bernama Militaire Luchvaart (ML).  

Dalam rangka mempertahankan Hindia Belanda (Indonesia), Belanda membangun sebuah kekuatan  udara  untuk menghadapi invasi Jepang.    Pada akhir tahun 1930-an, Belanda mulai membangun pangkalan-pangkalan baru di Indonesia.   Belanda juga mendidik pemuda pribumi untuk menjadi penerbang ataupun prajurit ML.  Merekalah nantinya menjadi pelopor lahirnya Angkatan Udara kita.

Proses Kelahiran

Bersamaan dengan terbentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada tanggal 22 Agustus 1945, maka BKR Bagian Oedara mengawali perjuangannya.   Tanggal 5 Oktober 1945, adanya perubahan nama BKR menjadi TKR (Tentara Kemanan Rakyat), maka berubah pula BKR Bagian Oedara menjadi TKR Djawatan Penerbangan.  Sebagai Markas Besar Umum TKR Djawatan Penerbangan ditetapkan di  Maguwo, Yogyakarta. 

Di bawah pimpinan R. Suryadi Suryadarma, TKR Djawatan Penerbangan mengkonsolidasi kekuatan yang dimiliki dan menginvetarisasi semua personel dan materiil yang menjadi tanggung jawabnya.   Sejalan dengan perubahan nama TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada tanggal 25 Januari 1946, maka melalui Penetapan Pemerintah No. 6 / SD 1946, TKR Djawatan Penerbangan pun mengalami perubahan nama menjadi Tentara Republik Indonesia Angkatan Oedara (TRIO) pada tanggal 9 April 1946.  Peristiwa inilah yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Angkatan Udara kita sampai saat ini.

Dalam proses pembentukannya, tidak ada persiapan lain kecuali menerima apa yang ditinggalkan oleh bangsa kolonialis yang pernah menduduki Indonesia.   Banyaknya pangkalan udara beserta pesawat dan fasilitas di dalamnya, yang tersebar di wilayah NKRI, menggugah semangat the founding fathers untuk menyatukannya dalam satu organisasi Angkatan Udara yang mandiri.

Membandingkan awal pembentukan Angkatan Udara kita dengan  proses lahirnya Angkatan Udara modern, maka menunjukkan adanya pola yang sangat berbeda.  Awal pembentukan kekuatan udara modern dimulai dari gelombang industrialisasi, yang melahirkan pabrik-pabrik pesawat terbang.  Sedangkan kita tidak memiliki industri apapun saat TNI AU terbentuk. 

Awal Pembentukan Skadron Udara 

Skadron adalah center of gravity dari organisasi Angkatan Udara.    Skadron adalah showroom-nya Angkatan Udara.  Bila skadron-skadron memiliki kualitas baik maka baik pula sebuah Angkatan Udara.    Namun bila kualitas mereka buruk, maka buruk pula wajah Angkatan Udara.

Ikhwal skadron udara kita adalah pasca-penandatanganan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 27 Desember 1949.     Selain pengakuan kemerdekaan RI secara defacto dan de jure, maka seluruh wewenang pengelolaan fasilitas militer yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, diserahkan kepada pemerintah RI.   Angkatan Udara sendiri menerima hibah semua pangkalan udara dan kekuatan pesawat ML. Menjadi bagian di dalamnya adalah serah terima Hoofd Kwartier Militaire Luchvaart (Markas Besar  ML) pada tanggal 27 Juni 1950 di Jakarta.   Peresmian Markas Besar Angkatan Udara di Jakarta diikuti dengan penyerahan seluruh pesawat dan fasilitas penerbangan.  

Dalam rangka pelaksanaan tugas maka dibentuklah skadron-skadron udara.    Pada awalnya pembentukan skadron udara masih menggunakan konsep sederhana, yaitu berdasarkan letak pesawat-pesawat peninggalan Belanda tersebut.  Skadron-skadron yang dibentuk adalah :

Skadron  1,  terdiri dari pesawat-pesawat yang berada di Pangkalan Cililitan (sekarang bernama Halim Perdanakusuma), Jakarta.

Skadron 2,  terdiri dari pesawat-pesawat yang berada di Pangkalan Andir (sekarang bernama Husein Satranegara), Bandung.

Inilah salah satu bukti perbedaan proses kelahiran AU kita dibandingkan dengan negara-negara maju.  Kita tidak pernah melewati proses research and development, dan terlahir sebagai operator pesawat. 

Namun demikian, kesadaran untuk membentuk organisasi yang baik mulai timbul dan berdasarkan Surat Penetapan Kasau No. 28/11/KS/51 tanggal 21 Maret 1951 dan No.28A/11/51 tanggal 23 April 1951, menyatakan tentang organisasi skadron berdasarkan jenis pesawat yang ada.  Skadron-skadron baru tersebut terdiri dari  :

 1.         Skadron 1, berkedudukan di Cililitan sebagai Skadron Bomber dengan pesawat-pesawat jenis B-25 Mitchell.

 2.         Skadron 2, berkedudukan di Cililitan sebagai Skadron Angkut dengan pesawat-pesawat jenis C-47 B Skytrain.

 3.         Skadron 3, berkedudukan di Cililitan sebagai Skadron Pemburu P-51 Mustang.

 4.         Skadron 4, berkedudukan di Semplak sebagai Skadron Angkut Ringan (Intai Darat) dengan pesawat-pesawat Auster, Piper Cup, Cessna-180, lalu menyusul AT-6G Harvard.

 5.         Skadron 5, berkedudukan di Bugis sebagai Skadron Intai Laut dengan pesawat PBY-5A Catalina dan AT-6G Harvard.

 6.         Dinas Angkutan Udara Militer (DAUM), berkedudukan di Andir dengan pesawat-pesawat C-47B Dakota.

Pada masa berikutnya penamaaan skadron mengacu pada konsep pengelompokan.  Skadron Udara 1 sampai 5, tetap digunakan sampai sekarang.  Skadron Udara 6 sampai 9 untuk skadron helikopter.   Skadron Udara 11 sampai 19 disiapkan untuk skadron jet tempur.  Skadron Udara 11 menjadi skadron jet tempur pertama Angkatan Udara, yang berdiri pada tahun 1957.   Skadron Udara 21 dan 22 untuk skadron pembom jarak pendek. Skadron Udara 31 dan 32 untuk skadron angkut berat.    Sedangkan Skadron Udara 41 dan 42 untuk skadron pembom jarak jauh.

Research and Development (RD)

Sadar akan pentingnya basis teknologi dalam negeri yang kuat dalam menyangga Angkatan Udara, maka sejak awal sudah mengadakan program research and development (RD) yang dipimpin oleh Nurtanio Pringgoadisuryo.   Pada tanggal 16 Agustus 1976 didirikan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (LAPIP), sebagai cikal bakal industri penerbangan nasional.   Pada masa berikutnya LAPIP berubah nama menjadi Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (LIPNUR).

Hasil riset para personel Angkatan Udara saat itu setidaknya sangat membanggakan kita, mengingat basis teknologi bangsa yang masih lemah.  Beberapa karya mereka diantaranya sebagai berikut :

1.         Pembuatan pesawat luncur (glider), tahun 1947.

2.         Pembuatan pesawat motor ringan RI-10, tahun 1947.

 3.         Pembuatan helikopter, tahun 1948.

 4.         Pesawat Si Kumbang, tahun 1954.           

Pembuatan pesawat-pesawat tersebut walaupun dengan teknologi yang sangat sederhana, merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk membuat pesawat terbang.

Pada masa berikutnya LIPNUR dinasionalisasi, dan sekarang bernama PT Dirgantara Indonesia (DI).   Sekali lagi, PT DI ikut membuktikan dengan hasil pesawat modern rancangannya bahwa kita memiliki potensi yang besar dan memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi udara.     

 Kekuatan Udara

Kekuatan pesawat yang digunakan pertama kali oleh  AURI adalah pesawat peninggalan Jepang.     Beberapa pesawat yang dimiliki pada saat itu diantaranya pesawat pembom (Rocojunana, Guntai, Suky, Bristol Blemheim), pesawat pemburu (Hayabusha, Sansykisin), pesawat pengintai (Nagashima), dan pesawat latih (Churen, Cukiu, Nishikoren).  

Pesawat Churen ikut membuat momentum besar dalam sejarah perkembangan TNI AU.   Pesawat buatan dari salah satu pabrik Jepang (1933) tersebut merupakan pesawat bertanda merah putih pertama, yang berhasil mengudara di wilayah udara nasional.  Diterbangkan oleh Adisutjipto di atas Maguwo pada tanggal 27 Oktober 1945.  

Pesawat DH-115 Vampire

Satuan ini diberi nama Kesatuan Pancar gas (KPG).  Berdasarkan surat keputusan KSAU No. 56 tanggal 20 Maret 1957, KPG ditingkatkan kemampuannya menjadi Skadron, dengan nama Skadron 11 (sekarang Skadron Udara 11), yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 1957 dengan Komandan Skadron Letnan Udara I Leo Wattimena.   Kekuatan pesawat di Skadron 11 adalah 16 buah pesawat Vampire DH-115.   Skadron 11 menjadi Skadron pesawat jet pertama yang dimiliki oleh AURI. 

Pada akhir 1955 beberapa personel AURI dikirimkan ke Inggris untuk belajar dan mengambil pesawat pemburu baru yang bernama DH-115 Vampire.  Ini adalah awal perkenalan penerbang tempur kita dengan pesawat jet.  AURI mulai membentuk skadron tempur jet.  Vampire yang didatangkan dari Inggris ditempatkan di Pangkalan Udara Andir (Husein Sastranegara) dan dimasukkan dalam wadah khusus bernama Kesatuan Pancar Gas (KPG).  KPG diresmikan berdirinya oleh KSAU pada tanggal 20 Pebruari 1956.   KPG ini merupakan embrio skadron tempur jet kita, dengan kekuatan 16 pesawat.   Jumlah yang sudah memenuhi standar baku sebuah squadron.  KPG diubah menjadi Skadron 11 berdasarkan Surat Keputusan Kasau Nomor 56 tanggal 20 Maret 1957, dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juni 1957 di Pangkalan Udara Andir.  Pesawat Vampire secara resmi menjadi pesawat pertama yang digunakan oleh Skadron 11. Saat konfrontasi dengan Belanda di Irian Barat mulai memuncak pada akhir dekade 50-an, Angkatan Udara memperkuat dirinya dengan alutsista impor.   Dari kontrak pembelian pesawat yang dilaksanakan, maka berdatangan 30 pesawat jet MiG-15 UTI, yang tiba di Pangkalan Udara Kemayoran sejak tanggal 14 Agustus 1958. Kemudian 22 pesawat bomber IL-28  pada tanggal 4 Oktober 1958, dan 49 pesawat MiG-17 datang pada awal tahun 1959.   Terakhir kita membeli jenis MiG-19, MiG-21F dan Tu-16, yang datang pada tahun 1962.   Peralatan militer lain yang dibeli dari negara Blok Timur setelah itu, termasuk pesawat transport, helikopter, dan rudal pertahanan udara SA-75.  Dari jenis pesawat transport, kita membeli 21 buah IL-14 Avia untuk Skadron 17, dan 6 buah Antonov-12B untuk Skadron 32.  Kontrak pembelian helikopter meliputi, 41 helikopter Mi-4 Untuk Skadron 6 dan 9 Mi-6 angkut berat di Skadron 8.

Pada tahun tahun 1972, kekuatan TNI AU mencapai titik terendah dalam sejarah karena embargo.   Namun dalam waktu yang singkat, kekuatan pesawat bisa mendapatkan pengganti dengan datangnya pesawat F-86 Avon Sabre, T-33 Thunderbird, dan OV-10 Bronco.  Pesawat F-86 dan T-33 merupakan pesawat bekas, namun keberadaannya di TNI AU sangat membantu dalam pembinaan kemampuan para penerbang.

Sejak era 80-an, TNI AU mampu membeli pesawat-pesawat canggih seperti A-4 Skyhawk, F-5 Tiger II, dan MK-53 HS Hawk.  Lalu pada era selanjutnya dilanjutkan membeli F-16 Fighting Falcon (1989) dan Hawk 100/200 (1998).   Sampai saat ini, TNI AU belum membeli kekuatan pengganti kekuatan tersebut.

Latar Belakang Doktrin TNI Angkatan Udara

Doktrin sebuah organisasi merupakan kombinasi dari sejarah, teori dan teknologi dari organisasi tersebut.   Doktrin bagi organisasi adalah fundamen dasar bagi pelaksanaan strategi pencapaian tujuan.  At the art of warfare lies doctrine.  It represents the central beliefs for waging war in order to achieve victory.   Doctrine is of the mind, a network of faith and knowledge reinforced by experience which lays the pattern for the utilization of men, equipment and tactics.  It is not the building material for strategy.   It is fundamental of sound judgment.[1]   Sehingga strategi apapun yang akan dilaksanakan di masa mendatang, harus tetap mengacu pada doktrin.

Para prajurit TNI Angkatan Udara sendiri masih sering belum memiliki persepsi pendalaman yang utuh pada doktrin.  Bila ini terjadi maka fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi akan tumpang tindih.  “Ask a sailor about sea power, and he’ll give you a speech on the maritime strategy.   Ask a soldier about ground power, and he’ll tell you about land battle.   But ask airman about air power, and he’ll tell you what time happy hour starts at the club.”   (Jendral Michael Dugan, USAF).

Dalam sejarah perkembangannya, TNI Angkatan Udara mulai merumuskan doktrin dasar dalam Seminar AURI bulan Januari 1963 di Tjibulan – Bogor, berupa doktrin perjuangan Angkatan Udara.  Setelah doktrin tersebut mengalami pengujian lebih dari dua tahun, Doktrin Swa Bhuana Paksa dinyatakan berlaku pada Rapat Staf dan Komando di Tjibogo pada bulan Juni 1965.

Hingga saat ini, perkembangan Doktrin TNI Angkatan Udara sebagai berikut  :

            a.         Doktrin AURI 1946 – 1950.

             b.         Doktrin AURI 1950 – 1960.

             c.         Doktrin Dasar AURI Swa Bhuwana Paksa 1965.

             d.         Doktrin AURI Swa Bhuwana Paksa 1968.

             e.         Buku Induk TNI Angkatan Udara 1980.

             f.          Pedoman Dasar TNI AU 1985.

             g.         Buku Petunjuk Dasar TNI AU 1992.

             h.         Konsepsi Kekuatan Dirgantara Indonesia 1998.

             j.          Doktrin  Swa Bhuwana Paksa 2000 (Disertai dengan Buku Petunjuk Dasar TNI AU 2000)

 

Melihat sejarah perkembangan Doktrin TNI Angkatan Udara ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi kita pada masa selanjutnya, sebagai  berikut  :

a)         Adanya lompatan sejarah yang tidak beraturan dari revisi sebuah doktrin lama ke doktrin yang lebih baru.  Hal ini  jelas salah satu indikator adanya kelemahan mekanisme dalam penyusunan doktrin.   Seharusnya doktrin dikaji dan diperbaharui dalam kurun waktu periodik.  

b)         Adanya lembaga yang secara resmi bertanggung jawab dalam mengkaji dan mengawasi pelaksanaan doktrin secara terus-menerus, berlanjut dan berkesinambungan.

c)         Adanya aplikasi doktrin dalam struktur organisasi TNI Angkatan Udara secara bulat dan utuh. 

 


[1]  Dr James A. Mowbray, Air Force Doctrine Problems 1926-Present.

Kekuatan Udara dan NKRI

Kita telah melihat bahwa sejak lahir sebagai organisasi yang mandiri tanggal 9 April 1946, banyak yang berubah dari TNI Angkatan Udara.  Profil organisasi dan kekuatan TNI Angkatan Udara sudah jauh berkembang kuantitas dan kualitasnya, namun substansi dasar permasalahan yang ada sepertinya tidak pernah berubah.  As the world changes, the Air Force must change with it.   Unfortunately, it is ill-prepared to move into the world; in fact, the Air Force was becoming increasingly unable to deal effectively with the old world.[1]   Adalah kenyataan yang harus diterima bahwa pertumbuhan signifikan TNI Angkatan Udara dari masa ke masa harus berhadapan dengan variabel tantangan yang terus meluas, serta menuntut postur kemampuan dan kekuatan yang di luar jangkauan.   

Pada saat ini masalah ketergantungan teknologi dan kecilnya anggaran, menjadi kendala utama bagi TNI Angkatan Udara.  Bahkan tingkat kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki telah mencapai titik terendah dalam dua dekade terakhir.   Hal ini berpengaruh langsung pada kemampuan organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok.    Selain itu beberapa masalah internal organisasi TNI Angkatan Udara dalam bidang operasi, logistik, manajemen personel, dan bidang-bidang lain juga perlu mendapatkan pembenahan secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungan.

Strategi yang telah dijalankan termasuk perubahan demi perubahan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara, pada dasarnya adalah proses metamorfosa postur dalam dunia yang selalu berubah.   Ke depan, kita perlu strategi yang tepat agar proses tersebut senantiasa menghasilkan eksistensi kemampuan TNI Angkatan Udara yang mampu bernegosiasi dengan variabel tantangan yang terus meluas tersebut, sebagai alat perang maupun sebagai alat diplomasi, pada ruang dan waktu yang telah ditetapkan dengan penyediaan anggaran yang terbatas.  

Kekuatan Udara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki garis khatulistiwa terpanjang di dunia.  Wilayahnya membentang di antara dua benua dan dua samudera, membuat NKRI mempunyai posisi yang sangat strategis.    Selain arus lalu lintas laut dan udara yang padat, juga letak Geo Stationary Orbit (GSO) di garis katulistiwa menyebabkan banyaknya satelit di ruang angkasa kita.   NKRI juga memiliki sepuluh area perbatasan dengan negara tetangga, tiga diantaranya yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste merupakan perbatasan darat. 

Dalam perjalanan sejarah NKRI, perbedaan kepentingan antar negara di kawasan Asia Tenggara, telah melibatkan kekuatan senjata sebagai salah satu faktor deterent dalam memenangkan diplomasi politik.  Sebagaimana digambarkan oleh Clausewitz, “War is the continuation of policy by other means.”   Perang dalam konteks sebagai faktor kesiapan militer, merupakan instrumen penting dari perjuangan politik negara di dunia internasional.  Sedangkan kekuatan udara modern merupakan ujung tombak teknologi modern yang memiliki faktor deterrent yang lebih besar dibandingkan kekuatan militer lainnya.

Di masa mendatang, tidak ada garansi bahwa perang dan konflik bersenjata akan lenyap sehingga perlu ada pengetahuan dan persiapan agar dapat melaksanakan perang dengan baik.    Sebagaimana dikatakan Frederick the Great, ”War is not an affair of chance.   A great deal of knowledge, study, and meditation is necessary to conduct it well.”    Dan selama negara-negara di muka bumi ini masih menggariskan tujuannya, maka perang, damai, konflik, kriminal dan terorisme akan bercampur aduk dalam roda perjuangan mereka.

Melihat realitas potensi ancaman dan perkembangan strategi perang modern di masa mendatang, Indonesia membutuhkan kekuatan udara yang tangguh.  Karena hanya dengan kekuatan udara akan mampu menyediakan keunggulan pada faktor kecepatan, ketinggian, fleksibilitas, mobilitas, daya penghancur, daya kejut, daya terobos dan daya jangkau untuk menghadapi setiap ancaman terhadap integritas negara dalam konteks strategi perang modern.

Dengan kondisi negara seperti saat ini tentunya tidak mudah untuk mewujudkan postur kekuatan udara yang diharapkan. Membangun, mengoperasikan dan memelihara kekuatan udara membutuhkan biaya mahal.   Namun, wacana-wacana yang berusaha menegaskan urgensi pengembangan kekuatan udara karena alasan mahalnya anggaran tentu saja harus kita singkirkan.  Perang di masa depan dengan segala perubahan dimensinya akan mengandalkan kekuatan udara. Setidaknya ada strategi nasional yang memuat tahapan-tahapan pengembangan kekuatan udara nasional dalam jangka panjang.

 Bagi TNI Angkatan Udara, tuntutan pengembangan jumlah kekuatan tempur yang dimiliki untuk mempertahankan wilayah kedaulatan kita memang mutlak adanya.   Namun dengan rendahnya pembiayaan anggaran negara pada sektor pertahanan, maka memiliki kekuatan tempur besar namun tidak bisa dipertahankan secara terus-menerus tentunya bukanlah solusi terbaik.   Sehingga konsep kekuatan yang paling relevan bagi TNI Angkatan Udara bukan pada sampai sejauh mana kekuatan udara diterapkan, tetapi pada bagaimana prospek pengembangannya di masa depan. 

Strategi dan Perubahan

Organisasi TNI Angkatan Udara merupakan sekumpulan organisasi kecil yang menjalankan berbagai macam fungsi.   Kita harus yakin bahwa dengan perubahan tuntutan situasi dan kondisi, maka setiap saat fungsi-fungsi yang dijalankan satuan-satuan di dalam tubuh TNI Angkatan Udara akan sering berbelit dan bertumpang tindih satu sama lain.  Oleh karena itu, tidak satu katapun yang tepat untuk menjawab persoalan ini kecuali keberanian melakukan perubahan untuk menjawab perkembangan baru.  Organisasi TNI Angkatan Udara harus selalu siap direkonfigurasi untuk menyesuaikan tuntutan perubahan situasi dan kondisi.

Pergantian sejarah telah menjadi saksi bahwa hukum perubahan selalu bersifat konstan.  Selama ini, program perubahan dalam skala besar lebih banyak bersifat top-down (dari atas ke bawah), memiliki visi, dan program-program tersebut juga membutuhkan partisipasi yang lebih besar pada tahap perancangan dan implementasinya.[2]   Hal inipun terjadi dalam sejarah organisasi TNI Angkatan Udara bahwa ide perubahan-perubahan lebih banyak timbul karena kebijakan di tingkat atas.  Namun, konsep tentang perubahan itu sendiri hendaknya memperhatikan aspirasi kelompok bawah (bottom-up) agar mengakomodasi semua masalah yang telah dan sedang dihadapi.

Pada kenyataannya, tidak satupun organisasi yang para personelnya serentak dan sukarela menerima diadakannya perubahan.  Paling tidak pada awalnya, program perubahan  tersebut harus dipimpin secara aktif oleh pemimpin tertinggi.  Karena pasti ada ketakutan, kekhawatiran dan sinisme dalam menanggapi perubahan tersebut.  Ketakutan akan muncul dari kemungkinan yang nyata tentang kehilangan kekuasaan, jabatan, pekerjaan, sampai dengan alokasi dana.  Ini terjadi bila perubahan itu berupa penyusutan (downsize) atau kekhawatiran bahwa para pemimpin dan penggantinya tidak menepati apa yang digariskan.  Sehingga komitmen-komitmen wajib disosialisasikan agar perubahan bisa berjalan berkesinambungan.

Organisasi dan Kemampuan

Mewujudkan sebuah organisasi yang memiliki keunggulan terus menerus dalam pelaksanaan tugas merupakan tantangan yang harus dihadapi TNI Angkatan Udara.  Sebagaimana diungkapkan di depan bahwa langkah maju organisasi TNI Angkatan Udara selalu tertinggal di belakang lompatan perkembangan teknologi dan ancaman.   Bahkan banyak Angkatan Udara negara berkembang diperlakukan sebagai lahan pembuangan sampah industri militer negara maju, dengan hanya memberikan alutsista berkualitas rendah.   Ini terjadi karena setiap negara selalu ingin mempertahankan keunggulan yang terus-menerus terhadap negara lainnya.

Kebijakan pasti telah berulang kali diambil sebelumnya.  Keberhasilan kebijakan sebuah organisasi di masa lalu adalah apa yang kita lihat sekarang, yang  mana, esensi permasalahannya tidak pernah berubah, yaitu ketidakmampuan mengejar laju perkembangan teknologi dan ancaman.  Konsep perubahan yang dilaksanakan tidak menghasilkan apa-apa selain kata berubah itu sendiri.   Sehingga tantangan bagi kita adalah bagaimana kebijakan perubahan tidak bernasib sama seperti fakta sejarah di masa lalu.

Sebuah strategi yang tepat diperlukan untuk mewujudkan sebuah postur TNI Angkatan Udara yang memiliki keunggulan terus-menerus.   Maka TNI  AU perlu memiliki blue print  sebagai  “Detailed plan of work to be done”, bagi TNI Angkatan Udara bukan saja berbicara kuantitas dan kualitas kekuatan yang menjadi tujuannya dan bukan pula keunggulan yang terus menerus.  Menurut Alan Stephens, pola pengembangan Angkatan Udara bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu threat-specific planning dan threat ambigious planning.   Keduanya mendasarkan pengembangannya berdasarkan pengenalan yang amat baik pada  pola ancaman.   Pola threat-specific planning  seperti yang digunakan oleh Israeli Air Force (IAF), menggariskan rencananya berdasarkan pada spesifikasi ancaman yang jelas.   Dengan pola ini, Israel selalu menemukan skadron-skadron tempurnya sebagai salah satu daya tangkal terbaik untuk menahan serangan dari tetangganya.    Mengapa?    Karena IAF memiliki tujuan jelas dan menggariskan jenis ancaman yang jelas dan terpilih, hingga dengan tepat mencari pesawat dan sistem senjata yang sesuai.    Sedangkan tipe kedua, lebih sulit dari tipe pertama karena pola ini menekankan pada air superiority atau air dominance.

 


[1]  Lt Col Phillip S. Meilinger, The Problem with Our Air Power Doctrine, USAF.

[2] James A. Champy, Bersiap Menghadapi Perubahan Organisasional, dalam The Organization of the Future, the Drucker Foundation, 1997.

[3]  Jay R. Galbraith, Organisasi yang Dapat Direnkofigurasi, dalam The Organization of the Future, the Drucker Foundation, 1997.

Pengembangan Sistem Senjata Udara dan Pangkalan Udara

Sistem senjata merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan kekuatan militer, bahkan kuat tidaknya suatu negara sangat ditentukan oleh sistem persenjataan apa yang dimiliki oleh angkatan perangnya.   “One of the elements what makes a state strong or weak is the military; what armed forces do they posses, what are the relations between the size of the military-age group and the size of the armed forces and how well-trained, armed and equipped are those forces?”[1]

Sejak Perang Dunia II sampai saat ini, perkembangan sistem senjata sudah bergeser dari sistem senjata darat menuju sistem senjata udara. Dengan beberapa daya kemampuannya, seperti ketinggian, kecepatan, jangkauan, fleksibilitas, mobilitas, daya tanggap, daya konsentrasi, daya penetrasi dan daya hancur, sistem senjata udara terbukti sangat efektif dalam tugas-tugas operasi militer maupun non-militer.  Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengalaman operasi militer dalam beberapa perang seperti Perang Dunia II, Perang Malvinas, Perang Teluk I dan II serta berbagai operasi militer selain perang atau MOOTW (military operation other than war) seperti operasi bantuan kemanusian dan SAR.  Dengan demikian peranan angkatan udara sebagai pengguna dari sistem senjata udara mempunyai peran yang signifikan pada masa kini dan masa mendatang, bahkan abad XXI ini dapat dikatakan sebagai era “aerospace power”.

Pengembangan dan Pemilihan Sistem Senjata Udara

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, kekuatan TNI AU yang merupakan suatu sistem senjata terpadu mengoperasikan berbagai alutsista yaitu: pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, pesawat latih, radar, peluru kendali jarak dekat dan jarak sedang, serta senjata pertahanan udara kelompok.    Alutsista sebagai bagian dari sistem terpadu perlu didukung oleh personel yang profesional; pangkalan udara beserta fasilitas dan perlengkapannya; sistem dan metode serta piranti lunak yang mencakup doktrin, peraturan dan kebijakan; serta sistem logistik yang baik.   Sistem senjata udara ini harus pula dapat diaplikasikan untuk kepentingan pertahanan dan kesejahteraan sesuai dengan orientasi doktrin yang dikembangkan dan tugas yang diprioritaskan baik pada masa damai, masa krisis maupun masa perang.

Pengembangan dan pemilihan sistem senjata udara di jajaran TNI AU disamping secara umum didasarkan pada faktor ancaman, kondisi geografi dan demografi, tuntutan tugas, serta tuntutan teknologi, juga harus mendasarkan pendekatan aspek fungsi, kemampuan ekonomi, harga dan teknologi, politik, serta kemampuan dan persyaratan pengoperasian.

Pengembangan dan pemilihan sistem senjata udara yang tepat sangat  dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkiraan potensi dan bentuk ancaman, tuntutan tugas, kondisi geografi dan demografi, serta tuntutan teknologi.

Potensi dan Bentuk Ancaman   

Jika melihat perkembangan lingkungan strategis, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional, potensi dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan wilayah RI, kemungkinan besar tetap akan datang dengan menggunakan media laut dan udara.  Ancaman terdiri dari dua jenis, yakni pertama, ancaman faktual, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Nangroe Aceh Darussalam, Gerakan Separatis  Bersenjata (GSB) Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelompok Kepentingan Radikal Kanan atau Radikal Kiri, Aksi Teror terhadap obyek vital nasional dan VIP/VVIP, pelanggaran wilayah laut dan udara nasional, serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.   Kedua, ancaman potensial yang terdiri dari dua jenis yakni ancaman potensial konvensional dan inkonvensional. Ancaman potensial konvensional meliputi konflik perbatasan dengan negara tetangga, invasi, bombardemen dan blokade terhadap wilayah udara nasional.    Sedangkan ancaman potensial inkonvensional  meliputi rusuh massa yang ditunggangi kepentingan politik dengan isu ekonomi, krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan SARA.

Kemampuan sistem senjata udara sebagai salah satu komponen kekuatan TNI Angkatan Udara perlu dikembangkan semaksimal mungkin, baik melalui pengembangan industri strategis dalam negeri atau pengadaan dari luar negeri, sehingga mampu mengatasi ancaman faktual (konflik intensitas rendah/Low Intencity Conflict), ancaman potensial-konvensional (konflik intensitas sedang atau tinggi/Medium-High Intencity Conflict) dan ancaman potensial-inkonvensional/ Low Intencity Conflict).   Dengan demikian, pengembangan dan pemilihan sistem senjata udara yang tepat untuk digunakan sebagai penangkal potensi dan bentuk ancaman tersebut akan menjadi faktor yang signifikan dalam pelaksanaan operasi udara di masa mendatang.

Tuntutan Tugas      

Dengan mempertimbangkan adanya potensi dan bentuk ancaman, tugas TNI AU ke depan dituntut harus lebih profesional dan porposional.  Tugas tersebut tidak hanya mempertahankan kedaulatan negara di udara, namun mengamankan kedaulatan melalui dan dari udara atau wahana udara, sehingga tidak terjadi adanya dikhotomi penanganan keamanan nasional.   Setiap bentuk ancaman yang datang dari dimensi manapun (darat, laut dan udara) jika  mengganggu kedaulatan wilayah Republik Indonesia, maka TNI AU ikut bertanggung jawab mengamankannya melalui media udara.  Dengan demikian pengembangan dan pemilihan sistem senjata udara yang tepat untuk kepentingan tugas-tugas TNI AU merupakan suatu kebutuhan.

Geografi dan Demografi

Kondisi geografi Indonesia yang letaknya di persimpangan antarbenua dan antarsamudra, terdiri dari kurang lebih 17.508  pulau serta berada di bawah jalur khatulistiwa dimana Geo Stationer Orbit berada di atas wilayah nasional Indonesia, sehingga menciptakan adanya peluang dan tantangan. Peluang yang ada harus dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan tantangan yang ada harus dihadapi dengan segala daya kemampuan dan kekuatan. Dengan demikian pemilihan sistem senjata udara yang tepat dalam rangka pengembangan sistem senjata udara yang mampu mempertahankan adanya peluang tersebut merupakan konsekuensi logis, mengingat strategisnya posisi dan luasnya wilayah yang memerlukan penanganan secara cepat, efektif dan efisien. Sedangkan faktor demografi dimana jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 210 juta jiwa, merupakan potensi yang dapat dikembangkan menjadi unsur kekuatan nasional dan sekaligus perlu dilindungi keamanannya. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan peralatan serta penggelaran alutsista udara yang relatif cukup besar.

Tuntutan Teknologi

Perkembangan teknologi sistem senjata udara tidak akan pernah berhenti pada suatu titik.   Setiap negara terus berlomba-lomba mengembangkan sistem senjata udara, disamping untuk kepentingan ekonomi juga untuk kepentingan kekuatan militernya, yang pada gilirannya sistem senjata yang bernilai teknologi tinggi akan membawa suatu negara tersebut dihargai eksistensinya dan memiliki high-bargaining power di mata dunia lain. Oleh karena itu, pengembangan sistem senjata udara di Indonesia, baik melalui pengadaan dari produk industri dalam negeri maupun melalui kerja sama dengan luar negeri, atau pembelian langsung produk dari luar negeri, menjadi suatu keharusan jika Indonesia ingin disegani dalam kancah pergaulan dunia. Indonesia ke depan diharapkan mempunyai kemampuan teknologi yang mandiri sehingga pengembangan sistem senjata tidak selalu tergantung dari produk luar negeri yang kadang kala dimuati unsur politik.

Pengembangan dan pemilihan sistem senjata udara sangat berpengaruh pada kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Udara.   Oleh karena itu, pemi-lihan sistem senjata udara secara tepat perlu mendasarkan faktor-faktor tersebut di atas sehingga dapat diaplikasikan secara fungsional berdasarkan sifat atau kharakter dari sistem senjata udara tersebut untuk keperluan tugas-tugas operasi militer baik berskala konflik intensitas rendah (low intensity conflit) maupun tugas-tugas penangkalan ancaman dari luar.

Dengan melihat kemajuan teknologi persenjataan, sistem senjata udara di masa depan akan sangat mempengaruhi bentuk perang masa depan termasuk strategi dan taktik militer.   Ada empat bidang kemajuan teknologi yang akan memberikan perubahan signifikan bagi sistem senjata udara dan peran angkatan udara di masa depan, yakni:

1.         High Power Microwave dan High Power LASER Directed Energy Weapon, yaitu persenjataan yang mempunyai kecepatan cahaya dengan spektrum kemampuan luas dan penuh untuk meniadakan, menghancurkan dan merusak setiap sasaran. Senjata ini merupakan pengganti dari senjata eksposif tradisional.

2.         Stealth-The Next Plateau, yaitu kemampuan penyamaran dengan teknologi radio frekuensi aktif dan generasi baru stealth dengan pasif infra merah yang merupakan lompatan teknologi bagi survivability wahana udara.

3.         Hypersonic Air Breathing Vehicles, yaitu kemampuan penerbangan hipersonik yang menggunakan teknologi material ringan tahan temperatur sangat tinggi, dan teknologi mesin advances cycles, dual mode scramjet/ramjet yang akan menambah kemampuan jarak jangkau, ketinggian dan endurance secara luar biasa.

4.         Uninhabited Aerial Combat Vehicles (UCAV), yaitu kendaraan tempur udara dengan menggunakan mesin supersonik canggih, dengan struktur yang sangat maju, intelligent signal dan data processing, dan menggabungkan kemampuan optimal dari cruise missile dan human/machine interface untuk pengendalian.

Kemampuan Ekonomi.  

Kemampuan perekonomian Indonesia merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan dan pemilihan pengadaa sistem senjata udara, namun yang lebih penting lagi adalah kemampuan pertahanan-keamanan, karena krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesa saat ini adalah salah satunya diakibatkan juga karena kelemahan kekuatan pertahanan kita yang tidak mampu menjaga dan mengamankan sumber daya alam yang sangat kaya ini.   Meskipun perekonomian Indonesia saat ini dan kemungkinan ke depan masih dilanda krisis yang membawa konsekuensi anggaran belanja pertahanan militer dapat saja dipotong sewaktu-waktu, namun pengadaan sistem senjata udara tidak boleh dipotong.   Pengadaan sistem senjata udara harus tetap diperlukan dengan melihat peluang yang ada dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita.

Harga dan Teknologi.   

Pengembangan dan pemilihan sistem senjata udara tidak lepas dari masalah pertimbangan harga.   Hal ini penting mengingat kondisi ekonomi kita yang belum bangkit sehingga prioritas tuntutan sistem senjata udara yang berteknologi tinggi tidak dapat terpenuhi dengan kendala mahalnya harga dari nilai teknologi tersebut.   Untuk itu perlu adanya pensiasatan dari masalah ini, yakni tetap melakukan pengadaan sistem senjata udara dengan prioritas harga yang murah namun secara fungsional dapat memenuhi tuntutan tugas dan potensi ancaman yang akan datang.    Aspek teknologi tinggi, meskipun penting, dalam kondisi seperti harus menjadi pertimbangan berikutnya setelah harga. Yang terpenting adalah aspek fungsional dari sistem senjata dihadapkan dengan tuntutan tugas dan potensi ancaman.     Namun demikian, jika kondisi perekonomian Indonesia ke depan membaik, maka sistem senjata udara dengan kandungan teknologi tinggi, meskipun harganya mahal, tetap diperlukan.

Aspek Politik

Pengalaman pengadaan sistem senjata udara di masa lalu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia.    Model pengadaan sistem senjata yang bertumpu hanya dari pemasok tunggal (satu negara saja) ternyata membawa dampak yang merugikan bagi perkembangan kekuatan angkatan udara Indonesia.   Di masa lalu Indonesia pernah terkena embargo suku cadang dari Rusia akibat dari dinamika perpolitikan Indonesia yang dijalankan saat itu, dan saat ini hal yang sama juga terjadi, yakni terkena embargo suku cadang sistem persenjataan dari Amerika Serikat. Kedua pengalaman ini tidak lepas dari kepentingan aspek politik dari negara pemasok. Oleh karena itu aspek politik sangat penting dalam pengembangan dan pemilihan pengadaan sistem senjata udara.  Pengadaan sistem senjata udara ke depan tidak harus memperlihatkan kecenderungan aliran politik tertentu saja, namun memang berdasarkan perencanaan kebutuhan yang sudah ditetapkan sesuai dengan doktrin air power, bukan doktrin ideologi, sehingga pengadaan sistem senjata udara dapat diperoleh dari negara manapun juga, baik dari produsen Barat maupun dari Timur (perpaduan kombinasi Barat dan Timur), seperti halnya Malaysia dan Pakistan.

Kemampuan Sistem Senjata Udara

Aspek kemampuan merupakan aspek yang sangat penting karena berhubungan dengan pengoperasian sistem senjata udara itu sendiri sehingga dalam aplikasinya dapat diterapkan menurut fungsinya.

Kemampuan TNI Angkatan Udara  

Postur TNI AU merupakan kemampuan dan kekuatan TNI AU yang disiapkan agar mampu melaksanakan tugas pokoknya.   Kemampuan TNI AU diwujudkan melalui kegiatan untuk mengelola semua komponen kekuatan udara yang menjadi tanggung jawabnya agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.   Kemampuan kekuatan TNI AU yang dikembangkan meliputi kemampuan inti dan kemampuan pengganda.

Kemampuan inti merupakan kemampuan yang mutlak harus dimiliki oleh TNI AU, yakni kemampuan pengendalian udara, kemampuan penyerangan udara dan kemampuan angkutan udara. Sedangkan kemampuan pengganda adalah merupakan kemampuan yang dapat dapat meningkatkan kemampuan penyelenggaraan operasi udara yang meliputi kemampuan pengintaian udara, kemampuan perang elektronika, kemampuan pengisian bahan bakar dan kemampuan peringatan dini dan pengendalian operasi dari udara.

Kekuatan TNI Angkatan Udara  

Kekuatan TNI AU ditentukan oleh kemampuan dukungan sumber daya nasional untuk membangun dan mengembangkan kekuatan TNI AU yang dimiliki sehingga dapat menanggulangi setiap bentuk ancaman dari luar negeri dan membantu mengatasi permasalahan keamanan dalam negeri serta berguna bagi kepentingan kesejahteraan rakyat.   Kekuatan TNI AU terdiri dari :

1.         Komponen Kekuatan TNI AU.   Kekuatan TNI AU merupakan suatu sistem senjata terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu personel; alat utama sistem senjata yang terdiri dari pesawat udara, peluru kendali dan meriam anti pesawat udara; pangkalan udara beserta fasilitas, alat peralatan dan perlengkapan pendukungnya; serta sistem dan metode yang diterapkan.

2.         Struktur Kekuatan TNI AU.   Kekuatan TNI AU disusun sebagai kekuatan siap dan kekuatan cadangan.   Kekuatan siap merupakan kekuatan riil yang dibina secara terus menerus dalam dinas aktif TNI dan disiapkan berdasarkan fungsinya, terdiri dari personel, alat utama sistem senjata udara, dan sarana prasarana.   Sedangkan kekuatan cadangan merupakan kekuatan yang dalam waktu singkat dapat diaktifkan apabila dibutuhkan, terdiri dari personel anggota non-organik yang mempunyai kemampuan matra udara; alat utama sistem senjata udara; dan sarana dan prasarana.

Pengembangan Sistem Senjata Udara Berdasarkan Fungsi

Pada umumnya sistem senjata udara sebagai salah satu komponen kekuatan TNI Angkatan Udara dapat dikelompokkan sesuai dengan fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan penyerang, pertahanan dan pendukung dirgantara.

Sistem Senjata Udara Sebagai Kekuatan Penyerang

Sistem senjata udara sebagai kekuatan penyerang merupakan kumpulan kekuatan dirgantara baik kekuatan udara maupun antariksa yang digunakan untuk menghancurkan sasaran-sasaran yang berada di permukaan darat, dibawah permukaan laut  maupun di dirgantara.    Meskipun kemajuan teknologi telah menghasilkan produk kekuatan dirgantara yang memiliki bermacam-macam kemampuan yang canggih, namun fokus utama TNI Angkatan Udara di masa depan adalah tetap bertumpu pada kemampuan menjalankan peran sesuai dengan kemampuan yang dapat dilaksanakan secara riil.    Bentuk struktur sistem senjata TNI AU sebagai kekuatan penyerang tetap bertumpu pada jenis-jenis pesawat udara seperti dikelompokkan sesuai fungsinya, sebagai berikut:

a.         Pesawat tempur land strike, yaitu pesawat tempur yang disiapkan untuk memukul atau menghancurkan semua jenis sasaran yang berada di daratan.    Dikarenakan medan daratan memiliki karakteristik yang sangat bervariasi, demikian pula jenis sasaran di darat memiliki karakteristik yang bervariasi pula, maka kemampuan pesawat tempur harus memiliki tingkat manuver yang tinggi dan jenis persenjataan yang sesuai dengan karakter medan dan jenis sasaran daratan.  Kemampuan pesawat tempur ini harus memiliki kecepatan tinggi, manuver yang dapat bergerak leluasa di medan pegunungan, memiliki jarak capai yang jauh, dilengkapi dengan persenjataan yang berdaya hancur dan berketepatan tinggi, mampu mencari dan menemukan sasaran secara cepat dan teliti, dan mampu menerobos pertahanan lawan dalam segala cuaca, baik siang maupun malam.

b.         Pesawat tempur ship strike, yaitu pesawat tempur yang disiapkan untuk memukul atau menghancurkan semua jenis sasaran di laut, baik di permukaan maupun di bawah permukaan.     Dikarenakan medan dan jenis sasaran di laut berbeda dengan sasaran darat, dimana medan lautan relatif rata dan jenis sasaran dapat dilihat dan diidentifikasi secara jelas, namun pesawat lebih mudah terlihat oleh lawan, sehingga memerlukan karakteristik dan jenis pesawat tempur yang sesuai dengan medan dan sasaran tersebut. Kemampuan pesawat tempur ini memiliki karakteristik seperti kecepatan tinggi, tingkat manuver tinggi, jarak jangkau yang jauh, mampu terbang rendah, dilengkapi persenjataan yang mampu untuk memukul sasaran permukaan maupun bawah permukaan laut, tingkat ketelitian dan daya hancur yang tinggi, dan mampu menerobos pertahanan lawan, baik siang maupun malam hari dalam segala cuaca.

c.         Pesawat tempur air strike, yaitu pesawat tempur yang disiapkan untuk memukul atau menghancurkan semua jenis sasaran yang ada di udara dan di antariksa.    Dikarenakan medan udara memiliki ciri tersendiri, dimana arah dan jenis sasaran pada umumnya lebih banyak bergerak leluasa dengan cepat dalam ruang udara yang bebas, maka kemampuan pesawat tempur ini harus memiliki daya gerak dan kecepatan yang tinggi, teliti dalam mencari-menemukan-membidik sasaran, tingkat manuver tinggi, dan dapat beroperasi baik siang maupun malam dalam segala cuaca.

Kemampuan Sistem Senjata Pertahanan Dirgantara

Sistem senjata sebagai kekuatan pertahanan dirgantara merupakan sistem terpadu yang terdiri dari beberapa unsur udara dan antariksa yang memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan sistem pertahanan dirgantara.     Berdasarkan  sistem senjata dirgantara yang memerlukan adanya kekuatan untuk mempertahankan diri dalam konsep Defensive Air Counter  dengan Reactive Capability, maka struktur pertahanan dirgantara tersebut harus dapat digelar di seluruh wilayah Indonesia dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI, khususnya dalam menindak setiap pelanggaran wilayah kedaulatan udara dan melindungi dan mempertahankan potensi nasional yang ada di dalamnya.  Bentuk struktur sistem senjata pertahanan dirgantara yang digunakan TNI Angkatan Udara di masa depan meliputi:

a.         Pesawat Buru Sergap.     Pesawat Buru Sergap ini dirancang untuk mampu menemukan sasaran di udara baik melalui penuntunan (guidance) maupun peralatannya sendiri dan mampu melaksanakan penindakan dalam bentuk pemaksaan pendaratan (force down) maupun penghancuran sasaran serta mampu melaksanakan patroli udara di wilayah yang dipertahankan.   Pesawat buru sergap ini juga diharapkan memiliki kemampuan merekam sasaran dalam bentuk foto udara (Recee) yang dapat menyajikan data identitas sasaran, tanggal dan waktu kejadian pada posisi saat itu, khususnya untuk barang bukti dalam mengatasi pelanggaran hukum di wilayah dirgantara.

b.         Pesawat Airborne Early Warning (AEW).          Secara umum peran utama pesawat AEW adalah mempertinggi kemampuan sistem pertahanan di udara  terhadap serangan udara lawan yang menggunakan profil terbang rendah dengan kecepatan tinggi dengan cara memberikan peringatan dini sehingga seluruh unsur sistem pertahanan udara dapat memanfaatkan “response time” yang dapat dicapai dengan baik dan tepat.    Pesawat AEW mempunyai sifat mobilitas tinggi karena platform-nya adalah sebuah pesawat terbang.   Dengan memanfaatkan teknologi yang canggih, pesawat AEW mampu berperan sebagai sensor yang efektif dalam suatu otomatisasi sistem pertahanan udara dengan tugas-tugas seperti Airborne Early Warning, Intercept Control baik manual maupun otomatis, Strike control terhadap pesawat-pesawat tempur yang melakukan serangan udara dengan memberikan tuntunan navigasi di segala ketinggian sehingga terhindar dari ancaman senjata pertahanan udara lawan, Ship Surveillance, Rescue Control, Air Traffic Control, dan Tanker Control. 

Sebagai bagian dari sistem pertahanan, kemampuan pesawat AEW dalam memproses data harus didukung oleh sistem komunikasi yang handal, sehingga  pesawat AEW mampu bertindak sebagai sumber data taktis yang dapat dipercaya bagi kesatuan-kesatuan sendiri dalam menghadapi ancaman.    Kemampuan tersebut harus dapat diaplikasikan dalam tugas-tugas:

1)         Mencari dan mendeteksi serta mengikuti lawan baik yang bergerak di udara atau permukaan laut dengan ketepatan posisi dan ketinggian serta mampu membedakan sasaran asli dari sasaran palsu.

2)         Menjejaki pergerakan sasaran dengan kecepatan pemrosesan sasaran yang tinggi dan mengkorelasikannya  dengan beberapa sensor yang lain, sehingga menghasilkan jejak (track) untuk setiap sasaran.

3)         Menilai situasi taktis yang berkembang dan memberikan informasi, baik untuk pengenalan bahaya potensial dengan cepat maupun dalam rangka peringatan dini.

 4)         Secara otomatis mengirim laporan kepada komando atasan dalam  rangka pengambilan keputusan.

5)         Secara otomatis menghitung lintasan, kecepatan, ketinggian dan ketepatan memperoleh posisi yang menguntungkan bagi penyerangan/penyergapan.

6)         Membantu unsur-unsur darat dan laut dalam upaya meng”counter”atau mentralisir ancaman lawan yang datang dari udara atau permukaan.

 Pengembangan dan pengadaan pesawat AEW sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah Indonesia yang harus mendapatkan  pengawasan secara terus menerus.   Dalam aspek efektif operasional, sistem peswat AEW harus mampu memberikan nilai efektifitas yang lebih tinggi dibandingkan dari pada radar darat.   Oleh karena itu kemampuan AEW harus dapat diintegrasikan dengan unsur radar darat yang telah ada dan tidak mengubah pola pertahanan udara nasional yang telah berjalan.    Pesawat AEW, harus mempunyai sifat mobilitas tinggi dan fleksibel, sehingga dapat beroperasi pada daerah sangat luas dan mampu berpindah tempat dengan cepat sesuai kebutuhan situasional.

c.         Radar.   Unsur Radar harus mampu mengamati dan mengidentifikasi semua jenis benda yang bergerak di udara baik itu merupakan benda yang berbentuk maupun tidak berbentuk, mampu menentukan sasaran-sasaran yang melanggar wilayah atau yang akan melaksanakan penyerangan udara serta mampu menuntun dan mengendalikan pesawat buru sergap yang akan menindak  atau melakukan diterrent terhadap sasaran tersebut.  Dalam pelaksanan tugasnya, dapat juga bekerjasama dengan radar sipil yang saling membantu, sehingga optimalisasi tugas operasi udara akan berjalan lebih baik.

Dengan melihat  luasnya wilayah negara Indonesia yang perlu di-kaver untuk kepentingan keamanan dan kesejahteraan rakyat, pengadaan radar baru perlu dipertimbangkan di masa depan.  Pengadaan radar diprioritaskan untuk mengkover wilayah perairan Indonesia yang amat luas, dimana wilayah ini sering menjadi ajang pencurian kekayaan alam, penyelundupan dan pelanggaran batas wilayah.     Oleh karena itu, radar yang akan menjadi alutsista TNI Angkatan Udara di masa depan harus memiliki kriteria:

1)         Mampu mendeteksi atau melacak sasaran sampai lebih dari 400 kilo meter dan melampaui  Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) (seperti misalnya High Frequency Surface Wave Radar ).  

2)         Dapat dibangun di pantai sehingga dapat memancarkan gelombang radio frekuensi tinggi jarak jauh yang mengikuti lekukan permukaan (kontur) bumi dan air laut melampaui kaki langit (over the horizon).

 3)         Mampu mendeteksi dan melacak sasaran di permukaan laut dan sasaran di udara  yang terbang rendah (low level airborne target) seperti pesawat terbang, kapal laut dan gunung, sampai jarak 500 km dari garis pantai dengan cakupan lebar sampai 120 derajat.

4)         Dengan melengkapi kapal-kapal atau pesawat-pesawat udara yang legal dengan tanda-tanda tertentu, mampu membedakan antara kapal atau pesawat yang legal dan illegal.

5)         Harganya terjangkau dan mudah dan murah dalam pengoperasian serta  pemeliharaannya.

 6)         Tidak tergantung pada faktor cuaca dan dapat dioperasikan secara terus menerus dalam kondisi cuaca apapun selama 24 jam sehari, 365 hari setahun.

 d.         Rudal.    Kemampuan rudal yang dimilki TNI AU hingga saat ini boleh dikatakan nihil.  TNI Angkatan Udara tidak memiliki rudal untuk melakukan penangkalan serta diterrent pada wilayah-wilayah strategis termasuk di Pangkalan udara yang dioperasikan pesawat-pesawat tempur canggih.    Sehingga perlu adanya suatu instrumen yang nantinya dapat digunakan sebagai senjata untuk melindungi wilayah tersebut. Adapun kemampuan sistem senjata peluru kendali di masa depan harus mengutamakan kriteria sebagai berikut  :

 1)         Mampu melindungi pasukan darat dari ancaman serangan udara lawan.

 2)         Dapat digunakan dalam gelar pertahanan udara untuk melindungi obyek vital dan pangkalan udara.

 3)         Mampu menghadapi pesawat tempur dengan kecepatan tinggi, terbang rendah maupun pesawat helikopter.

 4)         Memiliki efisiensi tinggi dan mobilitas tinggi dan dapat dilayani oleh seorang awak penembak dengan posisi yang fleksibel.

 5)         Memiliki manuver tinggi dalam mengikuti manuver sasaran, sampai peluru tersebut menghancurkan sasaran dan memiliki kemampuan anti jamming.

 6)         Mudah dalam operasionalnya dan pemeliharaannya.

 7)         Dapat digunakan dalam gelar pertahanan udara komposit dengan sistem senjata udara pertahanan udara lainnya.

 8)         Dapat digelar pada posisi kemungkinan jalan pendekat pesawat tempur lawan yang melaksanakan penetrasi.

 9)         Dapat dibawa dan ditembakkan dari kendaraan, pesawat helikopter, kapal laut dan integrasi dengan peluru kendali pertahanan udara lainnya dalam gelar artileri pertahanan udara.

e.         Penangkis Serangan Udara.     Sistem senjata PSU merupakan unsur penting dalam hal pertahanan udara untuk melindungi dan mempertahankan obyek-obyek vital dari serangan udara lawan.  Sistem senjata udara hingga saat ini masih diawaki oleh Paskhas TNI AU.  Jenis senjata semacam PSU yang dimiliki TNI AU sampai saat ini relatif tidak lagi efektif dapat diaplikasikan untuk tugas-tugas operasi militer apalagi jika dihadapkan kepada semakin majunya perkembangan teknlologi persenjataan udara.    Oleh karena itu, dalam pembangunan sistem senjata TNI AU mendatang, terutama jenis senjata PSU, perlu diadakan (pengadaan baru) dengan kriteria sebagai berikut :

1)         Mempunyai daya tembak yang cepat, tepat, dan efisien.

2)         Mampu menangani multi target dan target selektif.

3)         Memiliki teknologi maju yang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi kemajuan teknologi pesawat terbang.

 4)         Pengoperasian mudah dapat dilakukan secara elektrik maupun manual.

 5)         Perawatannya mudah dan murah terutama dalam kemudahan perolehan suku cadang.

 6)         Dapat dioperasikan di segala cuaca.

 7)         Mempunyai daya tahan terhadap pernika lawan/ECCM.

 8)         Dapat diintegrasikan dengan sistem pertahanan udara lainnya.

 9)         Memiliki mobilitas tinggi terutama untuk memenuhi kebutuhan taktis operasional penggelaran di lapangan.

Sistem Senjata Pendukung Dirgantara

Sistem senjata pendukung dirgantara terdiri dari kekuatan pendukung  udara dan dirgantara yang disiapkan untuk mendukung kegiatan operasi dirgantara sendiri maupun kekuatan lainnya dalam rangka  menyelesaikan tugas pokok yang dibebankan, yang meliputi jenis-jenis sistem senjata udara sebagai berikut:

a.         Pesawat Angkut.    Pesawat angkut yang diaplikasikan sebagai kekuatan pendukung operasi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dukungan angkutan udara dalam operasi serangan udara maupun pertahanan udara, seperti pemindahan personel/pasukan, peralatan perang, supplay logistik dari garis belakang ke daerah “trouble spot” ancaman secara cepat dan efisien.  Kemampuan pesawat angkut dalam masa perang memerlukan mobilitas tinggi yang memungkinkan seorang komandan dapat menggunakan prinsip manuver untuk memanfaatkan kelemahan lawan dalam suatu perang. Sedangkan pada masa damai, pesawat angkut juga dapat memberikan dukungan militer, baik dalam lingkup internasional maupun dalam negeri untuk mendukung tujuan nasional.    Dikarenakan pesawat angkut terkait dengan pengerahan sumber daya militer secara cepat, dihadapkan pula dengan luasnya jangkauan, maka pesawat angkut merupakan pesawat yang paling banyak berperan pada setiap operasi kekuatan udara.    Kemampuan pesawat angkut tersebut seyogyanya harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1)         Airframe yang kuat dan kokoh, sehingga mampu menahan muatan yang berat dan keras seperti peralatan perang militer.

2)         Volume cargo compartment yang besar yang mampu mengangkut muatan yang lebih banyak.

3)         Kecepatannya cukup tinggi, namun “stalling speed”nya rendah sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi taktis maupun long range logistic supply.

4)         Mampu beroperasi pada landasan-landasan non aspal dan tak dipersiapkan.

b.         Pesawat Surveillance.    Pesawat surveillance sebagai salah satu sistem senjata udara digunakan untuk mendukung tugas operasi udara guna mengumpulkan data-data melalui pengintaian, pengamatan udara dan maritim guna mendapatkan informasi yang diperlukan, untuk selanjutnya diubah menjadi data-data yang akurat sebagai bahan dalam penyusunan strategi operasi udara dan pengambilan keputusan pimpinan.  Pengamatan udara  dan maritim (Air Maritime  Surveillance) adalah suatu pengamatan secara sistematik yang dilaksanakan baik terhadap ruang udara, permukaan daratan maupun perairan, lokasi atau tempat, sekelompok manusia atau obyek-obyek lain, baik dengan cara visual, aural, fotografi, elektronika ataupun dengan cara lain.  Oleh karena itu, karakteristik yang harus dimiliki oleh pesawat surveillence adalah yang memiliki tingkat endurance lama, dengan dilengkapi peralatan teknologi canggih seperti radar, sistem komunikasi, sistem navigasi serta alat pendeteksi lainnya yang terintegrasi dalam suatu sistem intelijen udara, sehingga akan menghasilkan out put data yang detail dan akurat.

 c.         Pesawat Helikopter.    Unsur pesawat helikopter memegang peranan yang penting di dalam mendukung kemampuan operasi udara, terutama dalam hal penanganan low intensity conflict dan military operation other than war.    Pemenuhan kebutuhan pesawat helikopter pada kurun waktu 2010 tentunya disesuaikan pula dengan perkembangan lingkungan strategik yang ada, terutama dalam skala nasional.  Pemilihan pesawat helikopter yang tepat diharapkan akan mampu mendukung tugas-tugas operasi di atas.  Oleh karena itu pesawat helikopter yang dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas tersebut di atas harus memiliki kriteria seperti fleksibilitas tinggi, manuver tinggi, dapat beroperasi dalam segala medan dan cuaca, mudah dalam operasional dan pemeliharaan, memiliki mobilitas tinggi terutama untuk memenuhi kebutuhan taktis operasional penggelaran di lapangan.      

Hal lainnya yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sistem senjata  udara terutama pesawat helikopter adalah bahwa kemampuannya dapat diharapkan untuk mendukung tugas-tugas operasi militer selain perang, terutama tugas-tugas yang bersifat emergensi dan memerlukan reaksi atau respon yang sangat cepat.   Untuk itu keberadaan pesawat helikopter sangat diperlukan dalam tugas ini dan diorganisasikan dalam bentuk sebuah emergency response unit (ERU) dengan dukungan pengawakan dari para personel paskhas TNI AU.

d.         Pesawat Air Refuelling.    Kemampuan pesawat air refuelling sebagai dukungan di dalam melaksanakan suatu operasi udara memegang peranan yang penting mengingat luasnya wilayah Indonesia yang luas dengan jarak jangkau kekuatan pesawat tempur yang terbatas.  Kemampuan pesawat air refuelling merupakan kemampuan pesawat dalam melaksanakan pengisian bahan bakar ulang di udara bagi pesawat-pesawat tempur yang melaksanakan operasi, guna meningkatkan daya tempurnya.  Peningkatan daya tempur yang dimaksud adalah untuk peningkatan jarak jangkau, daya angkut amunisi, fleksibilitas dan manuver serta mempersingkat waktu pencapaian misi terhadap pesawat tempur.

e.         Pesawat Latih.    Pengembangan dan pemilihan pesawat latih sebagai sarana pendidikan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasi, sangat berpengaruh pada pembentukan struktur kekuatan sistem senjata udara dan profesionalisme prajurit.  Semakin maju kualitas teknologi dari pesawat latih yang menjadi alternatif pilihannya, maka konsekuensinya pembentukan struktur sistem senjata udara akan semakin meningkat pula.           Oleh karena itu perlu pengembangan dan pemilihan pesawat latih yang memiliki tingkat teknologi yang relatif tinggi untuk mendukung struktur sistem senjata udara, baik yang berupa pesawat terbang maupun helikopter.

f.          Unmanned Aerial Vehicle (UAV).   UAV dapat didefinisikan sebagai mesin yang diterbangkan melalui daya angkat aerodinamika di hampir semua lintasan dan dipandu tanpa kehadiran crew di dalamnya.   Pemilihan peralatan senjata udara UAV bagi TNI Angkatan Udara di masa depan perlu menjadi fokus utama dalam rencana perkuatan kekuatan TNI AU.     Meskipun menghadapi kendala biaya mahal dalam pengadaan UAV, namun jika dibandingkan dengan nilai strategis yang didapat dari peralatan ini, relatif lebih bermanfaatnya bagi kepentingan TNI AU di masa depan.  Nyawa air crew memiliki nilai strategis yang sangat tinggi dalam sebuah operasi dibandingkan dengan peralatan militernya, sedangkan pertahanan hidup mereka juga memiliki resiko sangat tinggi dalam mengoperasikan peralatan militer, terutama pesawat udara. Oleh karena itu pemilihan pengadaan UAV sangat diperlukan untuk meminimalisasi kerugian nilai strategis dan juga dapat dimanfaatkan untuk tugas-tugas operasi yang memerlukan daya akurasi tinggi.  Di dalam melaksanakan suatu operasi udara ke depan perlu dipertimbangkan pula penggunaan pesawat tak berawak sebagai kemampuan tambahan untuk memberikan data intelijen bagi pelaksanaan operasi.

Pengembangan dan pemilihan sistem senjata UAV mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut: sangat efektif dalam operasionalnya dan tidak memerlukan personel yang relatif banyak sehingga biayanya operasionalnya lebih murah dari pada pesawat tempur; sehubungan dengan ukurannya yang kecil, relatif sulit dideteksi; tidak ada kekhawatiran akan kehilangan tenaga manusia yang bernilai strategis; mengurangi kebutuhan pendidikan dan pemeliharaan.  Namun demikian,  UAV juga memiliki kelemahan seperti; survivabilitasnya rendah; daya muat terbatas; tergantung pada stasiun darat untuk memulai data link;  rentan terhadap gangguan dan bentuk gangguan transmisi lain.

Penggunaan sistem senjata pada masa damai lebih diprioritaskan pada usaha-usaha membantu pemerintah dalam memajukan pembangunan di segala bidang (aspek kesejahteraan), sedangkan pada masa perang penggunaan sistem senjata udara disesuaikan dengan fungsi sebagai kekuatan penyerang, pertahanan dan dukungan operasi (aspek pertahanan).

Pangkalan Udara

Pangkalan udara merupakan bagian dari potensi nasional bangsa dan sebagai sarana utama bagi pesawat tempur di dalam mendukung suatu operasi udara.  Pengembangan suatu pangkalan udara sangat dipengaruhi oleh pengembangan doktrin strategis dan kemampuan sumber daya anggaran yang dimiliki.  Doktrin yang memuat asas-asas dasar yang menjadi pedoman bagi tindakan-tindakan TNI AU dalam mendukung tujuan nasional. Pada masa mendatang pengembangan suatu pangkalan udara tidak dapat terlepas dari unsur  fungsi dan kemampuan  TNI AU dalam mendukung perannya sebagai penegak kedaulatan negara di dirgantara.

  TNI AU sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan pertahanan   negara  di dirgantara  mempunyai peranan sangat penting di dalam ikut mewujudkan terciptanya satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Salah satu faktor pendukung utama di dalam penyelenggaraan pertahanan negara di dirgantara tersebut adalah adanya potensi sumber daya alam dan buatan yang dimilki berupa senjata dan peralatan yang digunakan serta fasilitas pangkalan udara (air base) dan landasan pacunya.

Tersedianya fasilitas pangkalan udara dapat didayagunakan dan dikembangkan menjadi kemampuan nyata bagi kepentingan kesejahteraan bangsa dan pertahanan keamanan negara.    Sesuai yang termuat dalam undang-undang No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara bahwa sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.  Oleh karena itu dengan melihat kondisi nyata yang ada saat ini, perlunya suatu pembangunan pangkalan udara yang mempunyai nilai kualitatif, daya tahan dan daya tangkal, baik secara defensif maupun ofensif.    Agar dapat terpenuhi daya tersebut, aspek pembangunan yang berskala nasional harus dirancang secara terarah, bertahap dan berkelanjutan, serta dilaksanakan secara dinamis dalam suatu kerangka pemikiran untuk  menciptakan kesejahteraan yang terpadu, serasi, selaras dan seimbang dengan pembangunan pertahanan nasional.

Pengembangan Pangkalan Udara           

Bertolak dari hakikat bahwa bala udara memerlukan tempat berpijak di atas permukaan daratan dan lautan, serta kenyataan bahwa ancaman udara dapat datang dari setiap arah, maka untuk penerapan strategi pertahanan negara di dirgantara pada masa mendatang, memerlukan penyiapan lahan yang disiapkan untuk pangkalan udara dan pengembangan sarana dan prasarana seperti landasan/bandar udara yang disesuaikan dengan kebutuhan pendaratan pesawat terbang militer yang dapat mendukung tugas pokok TNI AU.     Dengan demikian, dalam upaya penyelenggaraan pertahanan dirgantara tersebut diperlukan penataan ruang di darat/laut untuk penempatan/penggelaran kekuatan udara dan kegiatan lain yang menunjang pertahanan dirgantara.

Menurut beberapa pakar dan pengamat militer dikatakan bahwa pengembangan suatu pangkalan udara dalam mendukung suatu operasi udara kedepan harus mencakup 3 unsur.    Pertama, adanya political Commitment dari segenap unsur Pemerintah, Pimpinan TNI maupun elemen masyarakat.     Artinya bahwa ada suatu kesepakatan politik dari segenap unsur-unsur terkait untuk dapat menciptakan atau mewujudkan suatu bentuk konsep pertahanan yang dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selaras dan sesuai dengan kepentingan nasional.  Komitmen untuk membangun kesepakan tersebut akan berpengaruh terhadap pembangunan TNI secara keseluruhan termasuk di dalamnya adalah pembangunan pangkalan udara sebagai fasilitas utama bagi pesawat-pesawat tempur TNI AU dalam melakukan tugas operasi udara.   Kemudian yang kedua, pengembangan pangkalan udara didasarkan kepada berapa besar pangkalan udara tersebut dapat memfasilitasi suatu kekuatan udara untuk dapat menjaga nilai resources yang ada di wilayah atau tempat yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan hidup bangsa terhadap persepsi ancaman yang akan timbul di wilayah tersebut.   Ketiga, pembangunan pangkalan udara dapat dapat menunjang roda pembangunan daerah sebagai dukungan sarana dan fasilitas dalam kegitan transfortasi udara atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya selain perang.  Kemudian pembangunan pangkalan udara juga dapat mendukung terciptanya pembinaan potensi dirgantara di wilayah tersebut.

Dasar pengembangan Pangkalan Udara

Dasar pengembangan suatu pangkalan udara tidak dapat terlepas dari penggelaran kekuatan udara yang diselenggarakan atas dasar efisiensi dan efektifitas penggunaan kekuatan dihadapkan kepada ancaman  yang akan terjadi.  Oleh karena itu lokasi penggelaran kekuatan udara dan fasilitas pendukungnya  memegang peranan penting di dalam mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan terjadi.  Kecepatan bereaksi untuk menjaga sedini mungkin ancaman dapat menggagalkan musuh jauh sebelum masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga perlindungan terhadap obyek-obyek vital dan industri-industri strategis yang memiliki nilai resources tinggi bagi negara dapat optimal.

Menurut John C. Copper dalam teori kekuatan udara dikatakan bahwa kekuatan udara memerlukan dukungan yaitu tersedianya alat peralatan serta fasilitas antara lain : lapangan udara, pesawat terbang, mekanik pesawat, operator, perancang pesawat terbang dan pabrik pesawat terbang serta suku cadang pesawat terbang yang dibutuhkan. Dalam teori tersebut, segala pendukung harus mampu menyumbangkan sumberdayanya untuk keberhasilan suatu operasi udara militer pada waktu keadaan darurat termasuk dalam sistem pertahanan udara.    Di dalam penggelaran kekuatan udara khususnya terhadap pengembangan pangkalan udara, pada prinsipnya diselenggarakan berdasarkan strategi pola pertahanan mendalam (defense-in-depth).  Oleh karena itu dalam penggelaran tersebut perlu memperhatikan karakteristik geeografis wilayah, penyebaran obyek vital nasional dan obyek vital lainnya yang bernilai strategis, daerah rawan serta kekuatan udara yang dimiliki dihadapkan kepada potensi ancaman yang dihadapi, demikian pula penetapan unsur-unsur operasionalnya. Itu semua mendasari pengembangan suatu pangkalan udara yang dapat menunjang kemampuan untuk :

a.         Menyelenggarakan Penegakan kedaulatan negara dan hukum di ruang  udara serta mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara nasional.

b.         Menyelenggarakan strategi pertahanan berlapis-lapis (depen in dept)

c.         Menyelenggarakan aktivitas proyeksi kekuatan udara di daerah rawan dan kawasan jalur pendekat kekuatan laut lawan.

d.        Menyelenggarakan dukungan terhadap gerakan, aktivitas operasional dan bantuan logistik di wilayah perlawanan yang meliputi tata ruang wilayah daratan dan laut/maritim.

e.         Menyelenggarakan pertahanan dan perlindungan obyek-obyek vital dan daerah latihan satuan TNI.

f.          Menyelenggarakan perang berlanjut berdasarkan konsepsi sistem pertahanan yang kita miliki yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pertahanan dirgantara.

Dalam pengembangan pangkalan udara terdapat dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu aspek kesejahteraan dan aspek pertahanan.

1.         Aspek Kesejahteraan.         Upaya pengembangan pangkalan udara perlu pula untuk memperhatikan aspek kesejahteraan bagai segenap rakyat Indonesia. Artinya bahwa pengembangan suatu pangkalan udara disuatu wilayah, diharapkan juga mampu untuk menciptakan ruang dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional. Selain fungsi utama sebagai dukungan kekuatan tempur dalam melakukan diterrent dapat pula sebagai dukungan dalam kerangka MOOTW (military operation other than war), selain itu dapat difungsikan sebagai sarana transportasi udara yang dapat menggerakkan roda perekonomian di wilayah tersebut.  Kemudian berkaitan dengan belakunya undang-undang otonomi daerah, tentunya dapat bersinergi dan bekerjasama di dalam menciptakan pembangunan nasional aspek dirgantara di wilayah tersebut.

 2.         Aspek Pertahanan.     Pembangunan pangkalan udara adalah esensial untuk melengkapi kekuatan udara di Indonesia.  Pembangunan tersebut baik yang utama maupun dalam lingkup bare base concept memberikan kemampuan untuk menggunakan aset-aset udara di wilayah strategis Indonesia.  Pembangunan tersebut perlu dikembangkan berdasarkan doktrin yang dimiliki oleh Angkatan Udara Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi Indonesia untuk menyebarkan pesawat-pesawat garis depan ke-wilayah-wilayah strategis di Indonesia.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 hingga saat ini, telah mempengaruhi pembangunan fasilitas pangkalan udara sebagai sarana pendukung kekuatan udara.   Oleh karenanya pengelolaan dilakukan secara efektif dan efisien. Kemampuan anggaran tersebut utamanya diprioritaskan untuk mempertahankan kemampuan yang sudah ada dan membangun yang belum ada, sehingga perlu dilakukan sklala prioritas dalam pelaksanaannya.   Diperlukan suatu konsistensi yang berkesinambungan di dalam pembangunan tersebut, hingga terwujud postur TNI AU yang dicita-citakan pada tahun 2010. Lokasi penggelaran diupayakan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan seluruh aset milik TNI AU yang tersebar di seluruh pelosok  Indonesia.     Selain itu, faktor yang menentukan pada lokasi pangkalan-pangkalan ini adalah lokasi relatifnya terhadap aset-aset strategis penting dan juga radius aksi efektif dari pesawat tempur yang dimiliki.

Berdasarkan fungsinya, status pangkalan TNI AU dibagi menjadi pangkalan Induk dan pangkalan Operasi. Pangkalan-pangkalan tersebut diklasifikasikan menjadi Lanud A, Lanud B, Lanud C, Detasemen TNI AU serta Pos TNI AU. sebagai berikut :

 a.         Pangkalan Induk.  Pangkalan induk terdiri dari:  Lanud  Pekanbaru,  Lanud   Halim  Perdanakusuma,  Lanud Atang Sanjaya, Lanud Adi Sutjipto, Lanud Iswahyudi, Lanud  Abdul  Rahman Saleh, Lanud  Hasanuddin,  Lanud Supadio, Lanud Surya Darma.

b.         Pangkalan Operasi.    Pangkalan operasi terdiri dari:  Lanud Maimun Saleh, Lanud Medan, Lanud Padang, Lanud Tanjung Pinang, Lanud Ranai, Lanud Palembang, Lanud Astra kestra, Lanud Tanjung pandan, Lanud Wira Dinata, Lanud Sukani, Lanud Sulaeman, Lanud Wirasaba, Lanud Singkawang II, Lanud Iskandar, Lanud Syamsuddin Noor, Lanud Balikpapan, Lanud Sam Ratulangi, Lanud Wolter Monginsidi, Lanud Ngurah Rai, Lanud Rembiga, Lanud Surabaya, Lanud Eltari, Lanud Patimura, Lanud Morotai, Lanud Manuhua, Lanud Jayapura, Lanud Dumatubun, Lanud Merauke, Lanud Adi Sumarmo, Lanud Husein Sastranegara, Lanud Tarakan,  Lanud Iskandar Muda

Dengan melihat kemampuan nyata kekuatan udara yang dimiliki oleh TNI AU, maka prioritas utama pembangunan suatu pangkalan udara harus direncanakan secara selektif, dengan melihat lingkungan strategik yang berkembang serta hakekat ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi.   Diharapkan proses pengembangan pangkalan secara berkelanjutan tetap direncanakan mengingat luas wilayah dirgantara yang harus dijaga serta kemampuan kekuatan TNI AU yang belum optimal. 

 

 

 

 

 


[1] Frederick H. Hartmann, The Relationsof Nations, 1966, hlm 46-47