Beranda » Nasional » Siapa Penanggung Jawab Pencarian AdamAir?

Siapa Penanggung Jawab Pencarian AdamAir?

Pencarian pesawat AdamAir, Boeing 737-400, yang hilang kontak dalam penerbangan Surabaya-Manado belum membuahkan hasil. Yang seru justru simpang siur berita di media.

Atas kesimpangsiuran itu, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa meralat publikasi yang beredar dan mengimbau semua pihak menghentikan polemik pemberitaan misi pencarian pesawat AdamAir, dan menunjuk Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Hasanuddin sebagai satu-satunya pejabat yang berhak menginformasikan perkembangan search and rescue (SAR).

Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab melaksanakan dan menanggung biaya SAR pesawat AdamAir? Manajemen AdamAir, pemerintah daerah, polisi, atau TNI?

Masalah koordinasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 dijelaskan, tugas pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan pesawat diamanatkan kepada Badan SAR Nasional (Basarnas). Basarnas sebagai lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) yang berada di bawah Departemen Perhubungan memiliki tugas pokok untuk mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan atau penerbangan, serta mencari kapal dan atau pesawat udara yang mengalami musibah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Basarnas diizinkan menggalang dukungan dan partisipasi dari berbagai instansi pemerintah, swasta, organisasi, dan masyarakat. Berdasarkan PP No 12/2006 pun dimungkinkan penunjukan ketua pelaksana SAR di sebuah lokasi berdasarkan otoritas lingkungan kerja.

Meski terlambat, keputusan Menteri Perhubungan untuk menunjuk Komandan Lanud Hasanuddin sebagai pengendali SAR kecelakaan AdamAir sudah sesuai amanat PP No 12/2000 karena peristiwa kecelakaan ada di bawah otoritas wilayah udara Lanud Hasanuddin.

Yang menjadi persoalan utama adalah dalam sekian banyak operasi SAR di mana banyak pihak berkeinginan ikut berpartisipasi, umumnya belum mengetahui secara benar prosedur dan tata cara yang harus diikuti dalam pelaksanaan operasi SAR, mengapa masalah koordinasi masih menjadi ganjalan.

Sejak awal, berdasar PP yang ada, sebenarnya kita sudah memahami siapa sebagai pengendali SAR pesawat AdamAir. Harapannya tidak ada lagi pejabat daerah, Polri, TNI, atau maskapai penerbangan yang gegabah merasa berhak memberi pernyataan parsial ke media.

Apa yang telah terjadi sebenarnya tidak lepas dari keterbatasan kondisi Basarnas, yang hanya mengandalkan perkuatan dari instansi lain dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang ada di bawah Menteri Perhubungan.

Kepala Basarnas Laksamana Muda Yayun Riyanto mengakui keterbatasan itu. Jangankan untuk misi operasi, untuk latihan rutin pun mereka mengalami banyak kesulitan. Untuk melakukan misi operasi di wilayah RI yang luasnya melebih Benua Eropa, anggaran Basarnas hanya Rp 60 miliar per tahun dari ideal Rp 400 miliar yang diperlukan.

Tak pelak, dalam pelaksanaan operasi, Basarnas mengandalkan kekuatan pinjaman dari TNI. Pada kasus AdamAir, mungkin Basarnas paham betul dengan tugas yang harus diperbuat. Namun karena ketidakberdayaan, yang bermuara pada masalah anggaran dan alutsista yang minim, maka terkesan pasif dan membiarkan pihak-pihak lain mengambil inisiatif dukungan sehingga akhirnya semua orang bisa melihat kejanggalan pengorganisasian misi itu.

Organisasi integral

Sudah waktunya SAR diorganisasi secara integral dan melibatkan pemerintah daerah dalam tanggung jawab pembangunan kekuatan dan pembinaan SAR. Di Australia, setiap negara bagian memiliki tim SAR memadai, dilengkapi helikopter, kapal, dan alutsista lainnya. Di negeri ini, provinsi mana yang peduli dengan kemampuan SAR di wilayahnya masing-masing?

Setiap ada peristiwa kecelakaan pesawat atau kapal, kekuatan TNI dan Polri yang paling disibukkan untuk SAR. Padahal, peralatan dan alutsista mereka sendiri sering kurang anggaran untuk misi operasi rutin. Lalu di mana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah? Padahal, telah ada lembaga nonstruktural, Forum Koordinasi Search and Rescue Daerah untuk menghimpun, membina, dan mengarahkan potensi SAR di daerah yang dikoordinasi pemerintah daerah.

Pembenahan kemampuan SAR tidak hanya tugas Menteri Perhubungan, tapi juga tugas pemerintah daerah. Harapannya misi SAR AdamAir tidak semakin berlarut-larut sehingga ketidakberdayaan kemampuan SAR di negeri ini menjadi semakin menusuk mata.

Tanggal :  05 Jan 2007
Sumber :  kompas

 Budhi Achmadi Penerbang Tempur; Pernah Mengikuti Pelatihan Keselamatan Terbang dan SAR Pesawat di Nowra-Australia


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: