Beranda » Nasional » Pembangunan Matra Udara yang Masih Tersisihkan

Pembangunan Matra Udara yang Masih Tersisihkan

Dalam kehidupan suatu negara, aspek pertahanan dan keamanan me-rupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Tanpa mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan integritas bangsa dan negara serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakatnya, suatu negara tidak akan dapat mem-pertahankan kelangsungan hidupnya. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia yang sedang berkembang saat ini, senantiasa bertekad untuk tetap meningkatkan ketahanan nasionalnya dalam semua aspek kehidup-an kenegaraan termasuk masalah per-tahanan dan keamanan negara.

Memperhatikan letak geografi dan kemungkinan datangnya ancaman, maka diperlukan diantaranya kekuatan matra udara yang dapat dengan cepat digerak-kan ke seluruh penjuru tanah air, serta mampu mengamati arah datangnya ancaman dan mampu menanggulanginya dengan tepat dan cepat. Kekuatan matra udara merupakan bagian penting dari potensi nasional suatu negara yang pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Pengerahan kekuatan matra udara untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat merupakan sarana penunjang perekonomian nasional dal dapat memberikan andil yang cukup besar dalam memberikan nilai tambah bagi kehidupan warga masyarakat, namun memerlukan kondisi stabilitas keamanan negara yang mantap dan terkendali agar dapat optimal dalam penggunaannya. Oleh karena itu pengerahan kekuatan matra udara, merupakan kebutuhan yang saling menunjang dan perlu pemahaman bersama dalam pengelolaannya.

Kondisi geografi dan demografi bangsa Indonesia yang terdiri dari lautan dengan 17.598 pulau besar dan kecil, serta lebih dari 300 ethnic group yang masing-masing memiliki bahasa, tradisi dan kebudayaan sendiri, menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik. Kondisi demikian tentunya juga berdampak pada konsep geopolitik dan geostrategi yang dianut. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mendapat pengakuan sebagai negara kepulauan (archipelagic state), mengembangkan konsepsi geopolitik bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kelima aspek kehidupan, baik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan, sedangkan dalam hal geo-strategi, Indonesia mengembangkan konsepsi ketahanan nasional, meliputi kondisi dinamis ketahanan kelima aspek kehidupan tersebut. Konsepsi geopolitik dan geostrategi Indonesia ditujukan untuk mewujudkan dan memelihara kepentingan nasional bangsa Indonesia di tengah-tengah dinamika kehidupan bangsa-bangsa.

Keberadaan TNI AU sebagai salah satu institusi dengan tugas utama menegakkan kedaulatan negara di udara mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara nasional bersama-sama dengan segenap komponen pertahanan negara lainnya, tidak dapat dilepaskan dari upaya seluruh bangsa, sehingga TNI AU juga harus berperan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dengan memanfaatkan secara maksimal kemampuan kekuatan matra udara. Dengan demikian, TNI Angkatan Udara sangat berkepentingan dan berperan dalam penggunaan kekuatan matra udara dan perkembangan teknologi dirgantara, dan sejak kelahirannya telah ditempatkan dan menempatkan keberadaannya sebagai inti kekuatan matra udara Indonesia.

Dampak dari globalisasi telah membawa masyarakat internasional menuju ke arah suatu kondisi saling ketergantungan yang semakin erat dan ketat. Selanjutnya proses globalisasi juga telah mengalami suatu akselerasi yang cepat karena didorong oleh kemajuan pesat teknologi dirgantara yang telah menghasilkan jasa dibidang transportasi, komunikasi dan informasi berkemampuan tinggi dan handal. Dengan keberhasilan teknologi tadi, maka masyarakat internasional telah menempatkan dirgantara sebagai wahana yang sangat penting (bahkan mungkin melebihi kepentingan wilayah darat dan laut) dalam proses kelangsungan hidup bangsa, baik dalam konteks internal maupun eksternal.

Namun, disisi lain dampak dari pemanfaatan teknologi canggih dirgantara ini telah mengakibatkan tingkat transparansi negara menjadi tinggi, yang akhirnya dirasakan batas-batas negara seakan-akan menjadi kabur. Bagi negara-negara maju yang berkemampuan tinggi dibidang teknologi dirgantara akan memiliki peluang yang lebih menguntungkan, sebaliknya bagi negara-negara yang tidak mampu mengimbanginya akan menerima dampak dan permasalahan. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kelangsungan kehidupang bangsa, termasuk upaya pertahanan keamanan negara.

Dengan memperhatikan kondisi yang sedang berlangsung ini, maka implikasi negatif yang muncul dari pendayagunaan dirgantara memungkinkan kehadiran ancaman dan peluang dalam bentuk baru melalui udara. Oleh karena itu, bagi bangsa dan negara yang menempatkan dirgantara nasionalnya sebagai wahana yang penting dalam kehidupannya, perlu mengantisipasi secara dini ancaman yang timbul berikut peluang yang tersedia, serta siap dengan jawaban yang konseptual dan bersifat nasionalistik.

Menyadari arti penting dirgantara bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, maka telah diatur penggunaan dan hak-hak istimewa yang diberikan kepada suatu negara terhadap dirgantara yang melingkupinya. Pernyataan tersebut telah disepakati secara internasional diantaranya dalam konvensi Chicago 1944 maupun Space Treaty 1967.

Dirgantara nasional sebagai wilayah kedaulatan dan wilayah kelangsungan hidup bangsa merupakan potensi nasional yang harus dipertahankan dan “diamankan” dari ancaman bangsa-bangsa lain, oleh karenanya segenap komponen Hankamneg Dirgantara harus merasa terpanggil agar segera memadukan upaya untuk mewujudkan suatu postur kekuatan dirgantara yang handal, guna menghadapi ancaman pada wilayah negara dimensi ketiga tersebut.

Untuk mewujudkan suatu postur kekuatan dirgantara yang diinginkan tentunya tidak dapat dibangun dalam waktu yang sekejap, serta tidak bisa pula menunggu sampai musuh (d.h.i. ancaman) datang melalui dirgantara nasional menyerang wilayah tanah air. Untuk ini diperlukan konsepsi strategis yang mengandung elemen-elemen pokok yang berkaitan dengan tujuan, kepentingan, sasaran-sasaran, kebijakan, komitmen dan program-program.  Disamping itu perlu untuk dipahami bahwa tugas dan kewajiban untuk melaksanakan Hankamneg di dirgantara ini bukan hanya terletak pada TNI semata (atau dalam hal ini TNI Angkatan Udara saja), melainkan menjadi hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia yang kelangsungan hidupnya berkaitan dengan aspek dirgantara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pembinaan Matra udara yang merupakan bagian dan tidak dapat dipisahkan dari matra dirgantara, sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relatif berubah dengan cepat. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup matra udara paling terbuka (matra yang menggunakan media dirgantara). Sesuai sifat alamnya, dirgantara merupakan ruang gerak yang relatif tanpa rintangan dibandingkan dengan matra darat atau matra laut. Dengan perkem-bangan teknologi kedirgantaraan yang demikian cepat, hampir seluruh ruang dapat diamati dengan ketepatan yang tinggi. Keadaan ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya. Sebagai sumber kekayaan alam, matra dirgantara juga tergolong sumber daya terbatas sama halnya dengan matra darat dan matra laut, namun ada perbedaannya, terutama dalam penempatan batas dan lingkung-annya.

Batas-batas horizontal wilayah teritorial suatu negara telah dapat ditetapkan dengan pasti melalui hukum nasional dan internasional, namun tidak demikian halnya dengan batas vertikal dari wilayah udara nasional. Batas antara ruang udara dan ruang antariksa yang merupakan garis imajiner, hingga saat ini masih belum dapat dicapai persesuaian pendapat antara negara-negara di dunia. Untuk pengendalian kedua ruang ini berlaku dua rwzim hukum yang prinsipnya berbeda. Berdasarkan “Space Treaty”  tahun 1967 ruang antariksa ditetapkan sebagai wilayah bangsa-bangsa yang mengandung pengertian bahwa wilayah tersebut dapat dieksplorasi oleh setiap bangsa untuk tujuan damai dan wilayah tersebut tidak boleh dijadikan sebagai subyek pemilikan (kedaulatan) oleh suatu negara (not subject to national appropriation).

Dalam kenyataannya Indonesia sebagai salah satu negara khatulistiwa (dimana GSO berada diatasnya), tidak dapat berbuat banyak dikarenakan penguasaan teknologi kedirgantaraan belum mampu bersaing dengan negara maju.  Sedangkan aturan penggunaan wilayah tersebut ditetapkan berdasarkan urutan pendaftaran yang diajukan oleh negara-negara yang telah memiliki rencana konkrit untuk penggunaannya, melalui International Telecommunication Union (I.T.U.). (first come first served).

Kemajuan teknologi kedirgantaraan saat ini, sudah demikian pesatnya, sehingga ruang angkasa di atas daerah khatulistiwa dapat dijadikan sumber daya yang sangat potensial untuk kepentingan telekomunikasi. Di masa mendatang penempatan satelit komunikasi, satelit cuaca, satelit surveyor dan satelit militer tidak hanya didaerah GSO, tetapi sudah pada daerah orbit yang lebih rendah, yaitu di daerah “Low Earth Orbit” (ketinggian antara 100-450 km) dan “Medium Earth Orbit” (450-34.000 km) di atas permukaan bumi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi kedirgantaraan berdampak besar dibidang kesejahteraan. Kita menikmati kemajuan pesat dalam sistem transportasi udara dengan pesawat komersial yang semakin canggih, besar dan cepat, sistem komunikasi, sistem observasi cuaca, sistem navigasi, penginderaan jarak jauh dan banyak lainnya.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi kedirgantaraan, satu hal mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti adalah bagaimana menjada kekayaan alam demi peningkatan kesejahteraan bangsa melalui (diantaranya) pemberdayaan “air surveillance” (pengamatan udara).

Pengamatan udara yang merupakan bagian dari kemampuan inti kekuatan matra udara sangat bermanfaat untuk kepentingan nasional, termasuk untuk menjaga kedulatan negara dalam rangka mencapai keamanan nasional, mencegah terjadinya penyelundupan melalui perairan, mendeteksi pengambilan ikan secara ilegal oleh nelayan asing yang tidak bertanggungjawab, dan memberikan data-cata pencemaran laut yang diakibatkan oleh adanya limbah kapal-kapal yang berlayar melalui perairan kita.

Dari data yang ada, pengambilan ikan dan udang di wilayah perairan kita secara ilegal oleh nelayan asing, membuat negara dirugikan setiap tahunnya sekitar 2 milyar US Dolar, ini berarti 1/3 dari potensi ekspor kita telah diambil oleh nelayan asing (Data Departemen Kelautan dan Perikanan). Belum lagi kerugian negara yang diakibatkan karena penyelundupan BBM sekitar 5,6 milyar rupiah setiap tahun (Kompas, 20 April 2000), pengangkutan kayu ilegal sekitar 6 trilyun rupiah setiap tahun (Kompas, 15 Mei 2000) dan pencemaran laut sepanjang 167.000 km pada tahun 2000 (Data Departemen Kelautan dan Perikanan).

Dengan memberdayakan dan meningkatkan peran pengamatan udara, banyak hal yang dapat kita peroleh, terutama dalam rangka menggiatkan kembali satu-satunya industri pesawat terbang kita PT. Dirgantara Indonesia. Dengan meningkatkan peran pengamatan udara, kita tidak saja akan mendapatkan manfaat dalam mengamankan kekayaan alam laut, namun yang lebih penting, kita akan menyelamatkan industri strategis yang sangat kita banggakan, menyelamatkan SDM yang memiliki ketrampilan yang tinggi, dan tentunya akan sangat berguna bagi kepentingan pertahanan negara.

Keberhasilan pengamatan udara pada dasarnya ditentukan oleh political will dari pemerintah dan good will dari semua pihak yang terkait, termasuk mendapatkan dukungan dari DPR yang mewakili kepentingan rakyat banyak. Tanpa adanya political will dan saling pengertian antara TNI dan departemen terkait, program pengamatan udara yang merupakan “program sinergi” akan sulit untuk dilaksanakan.

Pembinaan matra udara dalam lingkup nasional pada dasarnya merupakan suatu rangkaian upaya terpadu untuk mengembangkan segenap potensi dan kemampuan bangsa yang berkaitan dengan kedirgantaraan menjadi suatu kekuatan udara. Output dari upaya pembinaan matra udara adalah tercapainya kemampuan bangsa untuk mendayagunakan ruang dirgantara, baik untuk kepentingan pertahanan keamanan maupun untuk kesejahteraan.

Khusus untuk kepentingan pertahanan keamanan, pembinaan matra udara ditujukan untuk mewujudkan kemampuan menyelenggarakan pertahanan matra udara didalam wadah sistem pertahanan keamanan negara (Sishankamneg). Dengan demikian pembinaan matra udara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaa Hankamneg, sehingga pelaksanaannya harus sejalan dengan kebijaksanaan dan strategi Hankamneg yang dianut.

Untuk dapat melaksanakan pertahanan matra udara, terlebih dahulu perlu diciptakan suatu sistem pertahanan matra udara yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapi dan dapat dihadapkan kepada setiap bentuk ancaman yang datang melalui media udara, baik ancaman nyata, ancaman potensial maupun ancaman yang diasumaikan. Perwujudan dari sistem pertahanan matra udara tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik yang sifatnya permanen (geografi, demografi dan kekayaan alam) maupun yang bersifat dinamis (Ipoleksosbudhankam).

Sebagai satu sistem, pertahanan matra udara adalah bagian atau sub-sistem dari sistem pertahanan keamanan negara yang menggunakan media udara dan antariksa sebagai kawasan yudha dan ruang geraknya. Dalam Sishankamneg, penggunaan media dirgantara akan memberikan berbagai keuntungan yang dapat dimanfaatkan dari ciri khas sistem senjata udara yaitu kecepatan, mobilitas, kekenyalan, cepat tanggap, daya penghancur serta ciri khas lainnya. Dengan ciri khas tersebut, sistem senjata udara mampu menembus rintangan alamiah untuk mencapai sasaran serta dengan cepat memberikan pukulan yang menentukan terhadap lawan.

Dalam setiap konflik bersenjata atau peperangan, khususnya dalam perang modern yang melibatkan kekuatan-kekuatan matra, kekuatan udara berperan sebagai ujugn tombak untuk memberikan pukulan awal yang menentukan. Menghadapi lawan yang memiliki kekuatan udara, tindakan pertama harus ditujukan untuk merebut keunggulan di udara dengan jalan melumpuhkan kekuatan pertahanan udara lawan yang meliputi Pesawat Buru Sergap, Radar Hanud, Peluru Kendali Darat-Udara, Meriam Hanud dan Sistim K31, serta Pangkal-an-Pangkalan Buru Sergapnya. Apabila keunggulan di udara tidak dapat diwujudkan, maka segala bentuk penggunan kekuatan, baik darat, laut maupun udara yang akan dulit dilaksanakan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi keseluruhan upaya untuk memenangkan perang. Karenanya dalam setiap konflik bersenjata, keunggulan di udara merupakan faktor utama yang selalu diperhitungkan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.

Kita mengetahui bahwa membangun sistem pertahanan matra udara yang handal adalah upaya yang kompleks dan sangat mahal. Namun kita juga perlu menyadari, bahwa untuk mewujudkan kebulatan Sishankamneg, kehadir-an sistem pertahanan matra udara, mutlak diperlukan. Oleh karenanya diperlukan suatu pemikiran yang realistis mengenai keseim-bangan antara tuntutan kebutuhan sistem pertahanan matra udara dengan kemampuan nasional untuk membangunnya, yang pada gilirannya akan memberi sumbangan kepada terwujud kebulatan Sishankamneg yang mampu mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa serta menjamin kelangsungan pem-bangunan nasional.

Pembinaan kekuatan udara untuk kepentingan pertahanan keamanan, dapat diidentikkan dengan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara. Hal ini mudah dipahami oleh karena TNI Angkatan Udara merupakan inti kekuatan udaya yang diserahi tanggungjawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan Hankamneg Matra Udara. Selaras dengan konsepsi Strategis Pembangunan Kekuatan TNI, maka sasaran akhir atau out put pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara adalah terwujudnya postur yang profesional, Efektif, Efisien dan Modern (PEEM). Untuk mewujudkan poster tersebut, pembangunan TNI Angkatan Udara akan selalu diharapkan kepada berbagai faktor yang harus selalu diperhitungkan, yaitu :

a.      Tugas Pokok TNI Angkatan Udara.

b.      Perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi

c.       Kondisi nyata TNI Angkatan Udara saat ini

d.      Kemampuan-kemampuan yang harud diwujudkan.

 

TNI AU menyadari bahwa sarana prasarana yang dikelola dan dioperasikannya memiliki teknologi tinggi yang dapat materiil dan relatif sangat mahal dengan menggunakan uang rakyat yang sangat besar. Kesalahan kecil dalam penanganan akan mengakibatkan kerugian yang dampaknya sangat luas.  Pembinaan matra udara dititik beratkan pada pembinaan mutu dan kualitas personel TNI AU yang akan mengawaki kekuatan matra udara dalam sistem senjata udara.

Untuk itu langkah pertama dari kebijaksanaan dan strategi pembinaan kekuatan Angkatan Udara ditujukan kepada pemantapan satuan dengan sasaran tercapainya kesiapan operasional  yang optimal.  Dihadapkan pada bentuk dan spektrum ancaman seta luasnya wilayah nasional, penggunaan kekuatan Alut Sista TNI AU dalam bentuk penggelaran kekuatan di daerah-daerah yang relatif rawan terhadap kemungkinan ancaman, didasarkan pada skala prioritas.

Disadari bahwa kekuatan yang dimiliki saat ini masih sangt terbatas apalagi ditengah kondisi krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi, tentunya sangat mempengaruhi kemampuan dukungan anggaran yang dapat disediakan pemerintah untuk mendukung kesiapan Alut Sista TNI AU (dari jumlah 223 pesawat, yang serviceable hanya 109). Namun untuk mengatasi kendala tersebut diupayakan seoptimal mungkin dengan mempertahankan kesiapan Alut Sista yang ada, menyiapkan “minimal operasional requirement” bagi awak pesawatnyak dan pada tahun 2001 ini, kebijaksanaan dan prioritas TNI AU telah ditetapkan untuk mewujudkan tingkat kesiapan yang tinggi pada unsur-unsur pesawat tempur, pesawat latih dan radar tanpa mengabaikan kesiapan unsur pesawat angkut dan hellicopter.

Sedangkan strategi pembangunan kekuatan Angkatan Udara sekarang ini (berdasarkan pokok-pokok kebijaksanaan Panglima TNI tahun 2001), dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis dan dukungan yang terbatas, maka pembangunan kekuatan dilakukan secara selektif. Untuk Alut Sista diarahkan untuk mengganti pesawat latih yang usia pakainya hampir habis (T-34 Charlie diganti dengan KT-1, Bell-47-G diganti dengan Colibri Ec 10B). Pembangunan kekuatan personel lebih diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit serta pemenuhan jumlah personel mendekati TOP/DSPP dan pengawakan Alut Sista, termasuk kemampuan manajerial yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Khusus untuk mengantisipasi perkembangan situasi di Wilayah Timur Indonesia, diprioritaskan melanjutkan pembangunan Satuan Hanud dengan menggelar Kosek Hanudnas IV di Biak serta Satuan Radar di Wilayah Timur.

Beberapa hal mendasar yang mendorong percepatan pembangunan Kosek Hanudnas IV dan Satuan Radar di Wilayah Timur, diantaranya adalah :

Sebagai negara kepulauan, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menyediakan alur laut kepulauan (archipelagic sea lane passage) untuk keperluan lintas kapal dan aktivitas pesawat udara diatasnya sesuai konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982. Terbukanya ruang udara di atas alur laut kepulauan tersebut  tentunya merupakan tambahan tugas yang perlu mendapat perhatian kita semua utamanya dalam menyusun strategi pengamanannya.

Demikian pula halnya dengan frekuensi pelanggaran di wilayah udara Indonesia Bagian Timur oleh negara-negara asing, mengindikasikan adanya niat-niat terselubung dengan berbagai kemungkinan. Selain ancaman udara dari negara-negara di sekeliling Indonesia yang berbasis di daratan, perlu diperhatikan pula tentang kekuatan udara asing yang menggunakan “platform” di laut. Kemampuan terbang rendah serta terbang malam hari dari jenis-jenis pesawat tertentu dapat digunakan oleh kekuatan asing untuk melintas batas wilayah udara Indonesia.

Ancaman nyata yang sudah harus direspon secara tepat adalah kemungkinan penggunaan pangkalan-pangkalan udara di Tim-tim oleh kekuatan asing. Dengan lepasnya Tim-tim dari Indonesia, maka penggunaan fasilitas penerbangan untuk tumpuan udara sangat dimungkinkan.

Kecenderungan peningkatan intensitas penggunaan F-111C Australia untuk misi pengintaian terhadap Indonesia semakin jelas dengan telah dipindahkan home base dari Amberley (dekat Brisbane/Queensland) ke Tindal (Australia Utara). Dengan home base yang baru ini, maka seluruh wilayah Indonesia Timur dan sebagian pulau Kalimantan serta pulau Jawa akan berada dalam lingkup radius aksi pesawat F-111C, RF-111C dan F-111G.

Beberapa permasalahan yang perlu kita ketahui bersama berkaitan dengan upaya mewujudkan kekuatan bersama berkaitan dengan upaya mewujudkan kekuatan dirgantara Angkatan Udara antara lain masalah keterbatasan anggaran, ketergantungan pada luar neeri dan faktor pertimbangan politik.

Sebagaimana diketahui bahwa di negara manapun di dunia ini kekuatan udara selalu membutuhkan biaya yang sangat besar, baik dalam pengadaan alut sista, kebutuhan suku cadang dan perawatannya. Kita menyadari bahwa seluruh kekuatan yang kita miliki tergantung dari luar negeri, yang jelas memerlukan devisa negara yang cukup besar.

Disamping itu faktor pertimbangan politik mempengaruhi dan sangat menentu-kan dalam mempertahankan kelangsungan kesiapan alut sista tersebut. Negara-negara industri yang menjual alut sista dan suku cadangnya memiliki posisi kuat dalam percaturan politik internasional dan tidak jarang posisi tersebut dijadikan alat penekan politik negara penjual untuk melaksanakan kepentingannya.

Sebagai contoh saat ini ada pembatas-an impor suku cadang dari Amerika Serikat. Hal ini berakibat persediaan sukucandang pesawat tempur dan pesawat lainnya terganggu.

Seperti diketahui bersama bahwa alut sista TNI Angkatan Udara kebanyakan berasal dari Amerika/Eropa. Hal ini meng-akibatkan tingginya tingkat ketergantungan kita pada negara tersebut (kalau ada embargo seperti saat ini, TNI AU mengalami kesulitan mendapatkan suku cadang).

Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan betapa lemahnya posisi kita apabila kita harus menghadapi perang dengan negara lain, dimana negara lawan tersebut didukung oleh negara industri alut sista termasuk suku cadangnya.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut dilaksana-kan melalui strategi pengadaan dengan melakukan diversifikasi alut sista yang bersumber dari beberapa negara.

Guna mewujudkan kebijaksanaan dan strategi pembinaan kekuatan dirgantara Angkatan Udara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok yang diembannya serta antisipasi menghadapi tantangan dimasa depan, diperlukan upaya-upaya yang dilaksanakan secara utuh dan terpadu mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

·         Sumber Daya Manusia. Dalam rangka mengemban Tugas Pokok TNI AU, perlu didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang mampu untuk menangani dan mengawaki alut sista berteknologi tinggi yang didukung oleh alat peralatan canggih. Untuk itu harus dipersiapkan personel yang memenuhi persyaratan baik melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut.

·         Sumber Daya Alam dan Buatan. Alat utama sistem senjata dan peralatan yang digunakan untuk kepentingan Hankamneg di dirgantara pada umumnya memerlukan fasilitas beserta sarana pendukung lainnya. Sarana tersebut merupakan kekuatan cadangan material strategis yang bersumber dari potensi nasional, baik yang berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya buatan. Kedua potensi tersebut diatas baru akan menjadi suatu kekuatan apabila tersedia industri atau pabrik yang dapat menghasilkan material sebagai peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk keperluan Hankamneg di dirgantara.

·         Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemanfaatan wilayah dirgantara dan sumber daya didalamnya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kedrgantaraan nasional ditentukan oleh besarnya kemampuan dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dirgantara. Untuk mencapai tahapan tersebut seluruh komponen matra dirgantara harus terus menerus menempa diri, mengejar ketinggalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ketrampilan yang diharapkan.

·         Industri Dirgantara.  Industri dirgantara yang dimaksudkan disini ialah industri yang menghasilkan produk-produk yang berguna dalam pemanfaatan wilayah dirgantara dan sumber daya alam yang ada didalamnya bagi kepentingan umat manusia, baik kesejahteraan maupun keamanan. Dalam hal ini, industri dirgantara terdiri dari dua kelompok, yaitu pertama Industri Wahana Dirgantara berupa kumpulan industri utama dirgantara yang memproduksi wahana dirgantara seperti pesawat terbang, roket, satelit, dan balon udara. Kedua, Industri Sistem Dirgantara berupa kumpulan industri pendukung yang memproduksi komponen-komponen dlam pembuatan, pengoperasian, dan pemanfaatan wahana dirgantara untuk berbagai keperluan. (Dalam rangka mengurangi ketergantungan dari negara-negara penjual alut sista/pendukung).

·         Jasa Kedirgantaraan.  Kebutuhan jasa kedirgantaraan, seperti transportasi, telekomunikasi, pelayanan keselamatan penerbangan, pemeliharaan pesawat terbang, informasi prakiraan iklim dan cuaca, lingkungan atmosfer, modifikasi cuaca/hujan buatan dan geofisika, inderaja, informasi geografi, survei dan pemetaan serta jasa udara pertanian akan semakin meningkat pada masa mendatang. Oleh karena itu perlu penyiapan yang maksimal agar dapat menjamin keselamatan aktivitas matra udara, baik untuk kepentingan militer maupun non militer.

·         Politik dan Hukum Kedirgantaraan.  Pelaksanaan politik kedirgantaraan tidak terlepas dari politik luar negeri Indonesia, diselenggarakan dengan memperhatikan kedaulatan negara, kemandirian bangsa, kerjasama multilateral dan bilateral serta berupaya mewujudkan tantangan dunia baru. Oleh sebab itu untuk mewujudkan kemampuan bangsa Indonesia dibidang kedirgantaraan yang dalam pengelolaannya menyangkut semua aspek kehidupan perlu diperhatikan beberapa hal antara lain kesatuan kemampuan dan sikap politik bangsa Indonesia.

.         Kemampuan Politik dan sikap tanggung jawab bersama antar lembaga negara, serta sikap antisipasif terhadap setiap gejala perkembangan kedirgantaraan harus selalu berorientasi kepada kepentingan politik dan strategi nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan negara. Sesuai dengan azas yang kita anut mengenai kedaulatan udara di ruang udara dan sesuai pula dengan ketentuan dalam hukum internasional, maka kekuasaan secara horizontal wilayah kedaulatan Republik Indonesia adalah mengikuti kekuasaan wilayah kedaulatan udara termasuk zona tambahan, zona Ekonomi Eksklusive (ZEE) dengan landas kontinen.

·         Kelembagaan Dirgantara.  Koordinasi dan keterpaduan kegiatan-kegiatan antar kelembagaan perlu diwujudkan secara nyata sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, termasuk sistem penganggarannya. Demikian pula, kerjasama dengan negara lain perlu dikembangkan tidak saja pada aplikasi teknologi antariksa. Meskipun realisasi-nya negara maju masih membatasi diri dalam kerjasama pembangunan dan penguasaan teknologi dirgantara.

 

Demikianlah gambaran umum tentang kebijaksanaan dan strategi pembinaan matra dirgantara yang ditempuh. Walaupun dalam kondisi penuh  dengan keterbatasan, TNI Angkatan Udara sebagai bagian integral TNI, merasa optimis dapat melaksanakan tugas dan peranannya sebagai kekuatan dirgan-tara dalam upaya menegakkan kedaulatan negara di udara, maupun membantu kekuatan lain dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.


1 Komentar

  1. Bima Aryasena mengatakan:

    well done dude…..!

    congratulation….!

    thx for your analyzing …. really helpful while doin an open book test in seskoau class…. hehehhe…..

    may Allaah Ta’aala bless us all….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: