Beranda » Dog Fight - Pertempuran Udara » ANALOGI SEJARAH DALAM KEBIJAKAN KEAMANAN

ANALOGI SEJARAH DALAM KEBIJAKAN KEAMANAN

Dalam berbagai perdebatan menyikapi rencana Undang-Undang Keamanan Nasional (UU Kamnas), kita beberapa kali mendengar penggunaan analogi sejarah, yang pro ataupun kontra.  Hal ini wajar tentunya, karena penggunaan analogi sejarah adalah senjata ampuh dalam debat politik.   Berkaitan UU Kamnas,  pemikiran yang pro lebih fokus pada analogi sejarah terbaru, bahwa Kamnas sejak era reformasi masih berpori, rentan permasalahan koordinasi antar lembaga atau koordinasi cepat tanggap.  Sementara pihak yang kontra, menggunakan analogi sejarah era orde baru, dimana TNI dicurigai ingin kembali “naik panggung”.

Ada banyak contoh populer tentang penggunaan analogi sejarah di bidang keamanan, baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah.   Presiden Truman berhasil meyakinkan konggres untuk terlibat dalam Perang Korea, karena menganalogikan invasi Korea Utara atas Korea Selatan pada tahun 1950 seperti aksi Jerman semasa Hitler berkuasa.  Presiden Obama dan beberapa LSM AS menggunakan analogi “AS tidak belajar dari kegagalan Perang Vietnam” untuk mengkritisi kebijakan Presiden Bush di Irak.  Di Indonesia, Presiden Soekarno menyihir rakyat dengan analogi “memerangi neo-kolonialisme”.  Presiden Soeharto dan rakyat pada masa orde baru menggunakan analogi “memerangi komunisme peninggalan orde lama” dan berikutnya pemerintah, LSM dan rakyat pada masa era reformasi menggunakan analogi “rezim orde baru yang opresif”.

Tulisan ini tidak untuk menanggapi substansi dari UU Kamnas, namun mendiskripsikan bagaimana penggunaan analogi sejarah yang benar akan membantu berkontribusi nyata dalam perumusan kebijakan keamanan tersebut.

Analogi Sejarah dan Permasalahannya

Analogi sejarah dalam tata kelola keamanan adalah kesimpulan bahwa dua atau lebih peristiwa dari masa lalu yang identik, akan identik pula pada peristiwa yang terjadi di masa mendatang.  Hal ini dipengaruhi sebuah keyakinan bahwa sejarah adalah pengulangan atas dirinya sendiri.  Maka, analogi sejarah digunakan dalam debat publik untuk memudahkan proses identifikasi pra-kejadian di masa depan yang memiliki hubungan sebab-akibat yang identik dengan peristiwa di masa lalu.

Walaupun populer, banyak faktor menyebabkan gagalnya penggunaan analogi sejarah dalam tata kelola keamanan.   Salah satunya adalah akibat sulitnya melepaskan diri dari intervensi psikologis personal dan kelompok, atau akibat turbulensi politik.  Intervensi psikologis akan menghasilkan retorika palsu, dimana analogi sejarah hanya diambil kulit luarnya saja, atau dengan kualitas seadanya.  Dalam konteks ini, analogi sejarah bisa digunakan untuk sekedar mendelegitimasi kebijakan pemerintah, atau sebaliknya.  Intervensi psikologis juga akan membiarkan akuntabilitas analogi sejarah pada kualitas terendah, miskin data empiris, bahkan membelokkan isu substansial demi kepentingan sepihak.

Kegagalan analogi sejarah juga disebabkan oleh kemalasan beranalogi secara akademis. Dalam berbagai kasus, analogi sejarah banyak ditempatkan sebagai dua fakta sederhana, bernama sejarah “putih” dan “hitam”.   Akibatnya, sedikit orang mau mencari nasehat dari detail sejarah karena lebih sibuk memvonis sejarah itu sendiri.  Alih-alih memperkaya analogi sejarah dengan berbagai kajian akademis dan data empirisnya, para aktor hanya membuat analogi dengan dasar tanggal dan kejadian di masa lalu.

Analogi sejarah dalam bidang keamanan juga berpotensi bermasalah atau dipertentangkan kesahihannya, jika perkembangan terkini bersumberkan sistem politik internasional diakui jauh lebih relevan untuk diterapkan.  Dalam tiap masa, konsep tentang keamanan terus berkembang dan ini harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan keamanan.   Dahulu konsep keamanan hanya terfokus pada kekuatan negara atas negera lain (balance of power), yang disebut sebagai sistem keamanan tradisional (mahzab realisme).  Sekarang sudah muncul sistem keamanan non-tradisional, istilah lain mengistilahkan adanya keamanan manusia (UNDP, 1994), yang menggabungkan desekuritisasi dan sekuritisasi (gabungan mahzab realisme dan konstruktivisme). Maka, ketika analogi sejarah serta-merta digunakan menyusun kebijakan tanpa melihat perkembangan di level internasional, hasilnya bisa menjadi kontra-produktif.

Analogi Sejarah Sebagai Solusi

Yuen Foong Khong, dalam bukunya Analogies at War (1992), merumuskan enam kontribusi yang bisa diperankan bila analogi sejarah digunakan dengan proses yang benar, yaitu mendefinisikan pra-kondisi yang akan dihadapi, investigasi pentahapan kebijakan, menyediakan rumusan kebijakan, memprediksi potensi kesuksesan, mengevaluasi kebenaran moral, dan peringatan dini.   Sehingga kita pasti memahami bahwa analogi sejarah dengan proses yang benar bukan sekedar membangkitkan luka lama tentang tata kelola keamanan di masa lalu, tapi kemampuan menghasilkan data empiris melalui kajian akademis, untuk bekal menyongsong tantangan keamanan masa depan.  Analogi sejarah harus kaya dengan solusi, meminimalkan intervensi psikologis, dan tidak dihadirkan sepotong-sepotong dalam kasus atau saat tertentu.  Analogi sejarah tentang “orde baru yang opresif” memang masuk akal, namun bukan berarti analogi lain tentang “tata kelola keamanan era reformasi yang berpori” menjadi sama-sekali tidak masuk akal.

Tiap masa juga menghadirkan tantangan yang berbeda dan semuanya harus dianalogikan secara proporsional.  Sebagai contoh, ketika banyak pihak menganalogikan bahwa tata kelola keamanan di era orde baru jauh lebih bermasalah dari ore reformasi, pada analogi sejarah berikutnya kita juga harus menyadari bahwa kedua masa tersebut masih sama-sama mengandung masalah untuk diidentifikasi pada masa kini.  Analogi sejarah antara keduanya tidak harus menjadi obyek yang saling dipertentangkan, dimana yang satu adalah pesakitan dan yang lain sosok sempurna. Sehingga, untuk menanggapi proses penyusunan UU kamnas pada saat ini, kita harus melihat bahwa tata kelola keamanan pada masa orde baru dan orde reformasi adalah dua subyek yang deskriptif, bisa berbicara untuk mengungkap sisi kekurangan dan keunggulannya masing-masing.

Untuk mengurangi turbulensi politik dan intervensi psikologis dalam perumusan kebijakan keamanan, analogi sejarah juga harus dikombinasikan dengan kemampuan mendeskripsikan perkembangan tata kelola keamanan hingga kondisi terkini beserta potensi ancamannya. Dengan kondisi ini maka variabel-variabel terbaik dalam kebijakan keamanan akan dapat terhindar dari potensi politisasi oleh musuh dari aktor keamanan, atau sebaliknya untuk menghalangi peluang sekuritisasi oleh pemerintah.

Pada akhirnya, analogi sejarah harus selalu kita jadikan sebagai solusi.  Seberapapun derajat permasalahan keamanan yang dianalogikan terhadap orde baru, orde reformasi, atau masa lainnya, kita harus bergerak maju demi adanya tata kelola keamanan yang lebih baik.

134D Yuan Ching Road. 19.30 


2 Komentar

  1. sseveneleven mengatakan:

    Terima kasih pencerahannya Komandan,

    Analogi sejarah bisa menjadi suatu potensi untuk memenangkan internal threats maupun dapat pula sebagai “senjata makan tuan” tergantung bagaimana memanfaatkannya dengan proporsional.

    Tetap bergerak maju akan kami catat dengan tujuan mendapatkan masa depan lebih baik disertai memegang teguh prinsip.

    Salam Hormat
    Seveneleven

  2. lembagakeris mengatakan:

    Nampaknya Jasmerah mampu digunakan sebagai senjata untuk meyakinkan orang lain ya pak, terutama dikala kita menyikapi RUU Kamnas yang jika dilihat semangatnya memang bagus untuk kestabilan nasional, tapi penjabarannya juga harus sehati hati mungkin agar tidak mengekang hak kebebasan masyarakat.
    Salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: